Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan yangdilakukan KEHATI dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitianstudi kasus. KEHATI merupakan organisasi non profit yang mendukungpelestarian lingkungan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yangdidukungnya. Penelitian ini fokus pada lembaga KEHATI dengan kurun waktu2007 hingga 2011 dimana KEHATI menerima dana hampir mencapai 200 milyarrupiah dari berbagai sumber seperti lembaga donor, pemerintah, dan swasta dantelah menyalurkan dana bantuan kepada 265 mitra di seluruh Indonesia. Konsepreflexive modernity digunakan untuk menjelaskan bagaimana world risk societymenerima pencerahan untuk memiliki wawasan global (tidak berbatas), memaksasetiap individu untuk saling berkomunikasi untuk mencegah risiko danberpartisipasi mengurangi kerugian/resiko global dengan memobilisasi dana-danabantuan untuk lingkungan. KEHATI sebagai lembaga grantmakingmengembangkan Model Pengelolaan Bantuan Lingkungan yang berasal dariberagam lembaga donor secara transparan dan akuntabel. Penelitian inimerekomendasikan bahwa dengan pengalaman KEHATI sebagai lembagapengelola dan penyalur dana bantuan untuk lingkungan, maka Model PengelolaanDana Bantuan Lingkungan KEHATI bisa menjadi rujukan bagi organisasi nonpemerintah untuk mereplikasi model tersebut dalam pengelolaan dana bantuanyang tidak terbatas bagi dana-dana bantuan untuk lingkungan.

---

ABSTRACTThis thesis applied the qualitative method and case study as the strategy ofresearch to discuss the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) developed by KEHATI. KEHATIFoundation is a non-profit organization supporting sustainable environment andcommunity empowerment. This research focuses on the grants management doneby KEHATI during 2007-2011 where KEHATI received alomost 200 billionRupiah from various sources including donor, government, and private sectors.These grants have been disbursed to 265 partners throught Indonesia.Thereflexive modernity concept is used to outline the awareness of the word risksociety to have have the global and unlimited vision that urges each individual tocommunicate each other to avoid risks and to participate in reducing the globalrisks/losses by mobilizing environment grants. As a grant making institution,KEHATI develops the Model Pengelolaan Dana Bantuan Lingkungan(Environmental Grants Management Model) to manage the fund from variousdonor institutions by upholding the the transparent and accountable principles.Considering KEHATI’s experiences as an institution that manages and disbursesenvironment grants, this study recommends that this model can be the referencefor non-governmental organizations to replicate the way they manage theunlimited grants for environment."

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) terhadap utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat diketahuinya distribusi frekuensi faktor pelayanan kesehatan balita dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di osyandu di Indonesia, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Diketahuinya hubungan kesesuaian pemanfaatan dana BOK dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia setelah dikontrol dengan variabel lain, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Unit analisis penelitian ini adalah wilayah kerja kecamatan, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 168 kecamatan. Analisis Multivariat dilakukan dengan pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan metode BackwardBerdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa proporsi Puskesmas penerima BOK sebesar 76,48%, proporsi kesesuaian pemanfaatan BOK sebesar 68,56%, dan rata-rata BOK perkapita adalah sebesar 4.226 rupiah yang berasal dari 15 propinsi, 115 kab/kota dan 168 kecamatan. Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita meliputi alokasi dana BOK perkapita, Manajerial Kepala Puskesmas, Jumlah Bidan,Jumlah Perawat, dan Sumbangan dana dari Puskesmas. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa Puskesmas yang menerima BOK dan kesesuaian pemanfaatan Dana BOK tidakmempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia sedangkan alokasi dana BOK perkapita meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia.

---

This study discusses associaton between the use of Health Operational Assistance and Utilization Under Five Childs Health Services in Posyandu in Indonesia. The purpose of this study is to know the frequency distribution of under five childs health service facilities with the utilization of under five childs health services in posyandu in Indonesia based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data, knowing the relationship between the suitability of BOK funds utilization and the utilization of under five health services at posyandu in Indonesia is based on the Indonesian Family Life Survey (IFLS) data in 2014, and it is known that the influence of BOK funds with the utilization of under-five health services after being controlled by other variables is based on the 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) data. with the number of samples meeting the inclusion criteria as many as 168 sub-districts. Multivariateanalysis was carried out using the Ordinary Least Square (OLS) model approach with the backward method. Based on the results of this study it was found that the proportion of Puskesmas receiving BOK was 76.48%, the proportion of the suitability of BOK utilization was 68.56%, and the average BAP per capita was 4,226 rupiah from 15 provinces, 115 districts/cities and 168 sub-districts. The factors that significantly correlated with the utilization of under five childs health services included the allocation of BOK per capita funds, Managerial Head of Puskesmas, Number of Midwives, Number of Nurses, and Donations from Puskesmas. From the results of this study it was also found that the Puskesmas that received BOK and the suitability of the use of the BOK Fund did not affect the utilization of under-five health services at the posyandu in Indonesia while the allocation of the BOK per capita increased the utilization of under five health services in posyandu in Indonesia."

"Konsekuensi logis dari penugasan public service obligation (PSO) adalah negarabertanggung jawab untuk memberikan sejumlah kompensasi berupa dana bantuan PSOkepada PT XYZ. Namun, sengketa timbul ketika pemeriksa dan wajib pajak bersilangpendapat pada perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO tersebut, apakah danabantuan PSO dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atau non-objek pajakpenghasilan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perlakuan pajak penghasilanyang ideal atas dana bantuan PSO ditinjau dari aspek teoritis dan yuridis. Penelitian inimenelaah lebih lanjut perlakuan tersebut berdasarkan konsep penghasilan, pajak ataspenghasilan, asas certainty (kepastian) serta menganalisis implikasi berupa compliancecost yang dihadapkan pada PT XTZ. Metode penelitian yang digunakan adalahpendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitiandeskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknikpengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dana bantuan PSO memenuhikriteria untuk dikategorikan sebagai penghasilan menurut SHS income concept,sedangkan untuk perlakuan pajak atas dana bantuan PSO sebagai objek pajak penghasilanatau bukan sangat bergantung pada adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan,penguasaan diantara wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima. Sehingga perbedaaninterpretasi apakah Pemerintah selaku pihak pemberi merupakan wajib pajak atau bukanmenjadi poin krusial. Ketika baik pihak pemberi dan pihak penerima bantuan keduanyamerupakan wajib pajak maka perlakuannya dikategorikan sebagai objek pajakpenghasilan, sedangkan jika satu atau keduanya tidak dikategorikan sebagai wajib pajakmaka merupakan non-objek pajak penghasilan. Pada sengketa ini turut menjadi akarpermasalahannya adalah perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan pemeriksa dalammenentukan perlakuan pajak penghasilan atas dana bantuan PSO. Karena ketidakpastianakibat perbedaan interpretasi tersebut berimplikasi pada naiknya compliance cost yangharus ditanggung oleh PT XYZ akibat dari persengketaan yang terjadi.

---

The logical consequence of being assigned a public service obligation (PSO) is that the

state has responsibility for providing a number of compensation in the form of PSO grants

to PT XYZ. However, a dispute arises when the tax authority and the taxpayer has a

different opinion on the tax treatment of the PSO grants, whether categorized as an

income tax object or a non-object. This research seeks to analyze the ideal tax treatment

for PSO funding based on theoretical and juridical aspects. This research examines the

tax treatment based on the income concept (SHS income), the income tax concept, the

principle of tax certainty concept, also analyzes the implications of compliance costs

faced by PT XYZ. The research method used is a quantitative approach with a postpositivist

paradigm with descriptive research type. The types of data used are primary and

secondary data with data analysis techniques are library research and in-depth interview

field studies. This research concluded that the PSO grants met the criteria to be

categorized as an income according to the SHS income concept. Meanwhile, for the tax

treatment of PSO grants as income tax objects or not, it is highly dependent on the

existence of a business relationship, occupation, ownership, and control between the

taxpayer and the crucial point is the interpretation of whether the Government as a

taxpayer or not. When both the giver and the recipient are both taxpayers, they are

categorized as income tax objects, but if they are not categorized as taxpayers, they are

categorized as non-income tax objects. The main problem in this tax dispute is the

different interpretation between taxpayers and tax authorities in the tax treatment of PSO

grants. The uncertainty caused by this misinterpretation has implications for an increase

in compliance costs that must be borne by PT XYZ as a result of the dispute."

"Pada tahun 2013 DKI Jakarta mulai mengimplementasikan program bantuan dana pendidikan yang diberi nama Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan tujuan untuk dapat memberikan akses kepada penduduk Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk dapat menamatkan pendidikan paling tidak sampai sekolah menengah atas. Dengan menggunakan data sampel dari beberapa sekolah di Jakarta Timur, penelitian ini mencoba untuk melihat dampak dari penerapan program ini terhadap prestasi siswa. Untuk mengevaluasi dampak KJP, digunakan teknik evaluasi dampak yang bernama Propensity Score Matching (PSM). Teknik ini dapat digunakan untuk menghitung perbedaan kualitas siswa, yaitu dalam bentuk nilai UN, antara penerima KJP dan non-penerima KJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KJP memiliki dampak negatif pada prestasi siswa; temuan tersebut juga telah diuji menggunakan beberapa algoritma. Biarpun begitu, setelah dilakukan estimasi yang sama untuk penerima tahun 2014 dan 2015, dampak negatif tersebut berkurang secara bertahap menjadi nilai yang positif.

---

In 2013, Capital City of Indonesia, DKI Jakarta started implementing a cash transfer program known as Kartu Jakarta Pintar (KJP) with the aim to give access to Jakarta residents who are from poor family to afford education until at least high school grade. Using sample data from several schools in Jakarta Timur, this research tries to examine the impact of this program to student?s outcome. To evaluate the impact of KJP, this research uses an impact evaluation technique namely Propensity Score Matching (PSM). This technique can be used to estimate the difference in student?s performance, in this case national exam score, attributed to the KJP program. The finding suggests that KJP program has negative impact on student?s achievement; this finding is stable across several robustness checks. However, if we estimate the receiver of KJP program of 2014 and 2015, the negative impact gradually changes into positive value."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan bagaimana peraturan hukum hak atas pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui skema Dana Bantuan Korban. Dana BantuanKorban merupakan sebuah bentuk kompensasi dari negara bagi korban tindak pidana kekerasan seksual apabila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi. Restitusi atau ganti rugi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pelaku kepadakorban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan hak korban tetapi tak serta merta korban bisa dapatkan. Dengan menggunakan Feminist Legal Method yang melihat pada pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, maka penelitianini akan memakai empat putusan tindak pidana kekerasan seksual terkait restitusi. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana korban perempuan sebagai korban seringkali semata-mata hanya dianggap sebagai saksi untuk mendakwa korban bukan sebagai korban dari perlakuan pelaku. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana peran hukum di Indonesia terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan implikasi dari adanya Dana Bantuan Korban di Indonesia. Lebih lanjut,penelitian juga dilakukan dengan menelaah serangkaian peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para narasumber terkait Dana Bantuan Korban untuk memperoleh data-data. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan skema Dana Bantuan Korban yang sejalan dengan Feminist Legal Theory sebagai hasil perjuangan hak perempuan danreformasi hukum bagi perempuan. Oleh sebab itu, dengan adanya Dana Bantuan Korban diharapkan dapat membantu para korban perempuan yang seringkali tidak bisa mendapatkan hak atas pemulihan.

---

This research was conducted with the aim of providing an understanding of and explaining how the law regulates the right to recovery for women who are victims of crimes of sexual violence through the Victim Trust Fund scheme. The Victim Trust Fund

is a form of compensation from the state for victims of crimes of sexual violence if the perpetrators are unable to provide compensation in the form of restitution. Restitution or compensation in the form of money given by the perpetrator to the victim is an attempt to restore the victim's rights, but the victim does not necessarily get it. By using the feminist legal method, which looks at the experiences of women as victims of sexual violence, this research will use four decisions for sexual violence crimes related to restitution. This research also shows how female victims are often only seen as witnesses to indict victims, not as victims of the perpetrator's treatment. This research will also analyze the role of the law in Indonesia in fulfilling the rights of victims of sexual violence and the implications of the existence of a Victim Trust Fund in Indonesia. Furthermore, research was also carried out by examining a series of laws and regulations and conducting interviews with sources related to The Victim Trust Fund to obtain data. In addition, this

research also shows that The Victim Trust Fund scheme is in line with feminist legal theory as a result of the struggle for women's rights and legal reforms for women. Therefore, with the existence of The Victim Trust Fund, it is hoped that it can help female victims, who often unable get their right to recovery."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menciptakan peluang kejahatan (criminal opportunity) untuk melakukan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, studi ini secara spesifik membahas kasus korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS pada tahun 2020. Dipandu oleh Routine Activity Theory yang diperluas, menggabungkannya dengan konsep Corrupt Government Networks serta menggunakan metode analisis isi kualitatif, studi ini menyimpulkan sebagai berikut. Korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS dipengaruhi oleh konvergensi dari tiga faktor utama yang hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Pertama adanya pelaku yang termotivasi (motivated offender) yaitu kelompok korup atau jejaring koruptif (corrupt clique) dalam Kementerian SS. Kedua,  jejaring koruptif ini memiliki kekuasaan (power) untuk mengakses sumber daya (suitable target). Ketiga pemadaman pengawasan internal di dalam Kementerian SS mendorong ketiadaan penjaga yang cakap (absence of capable guardians). Secara akademis, studi ini menyumbang pentingnya memperluas teori kriminologi dari Barat agar sesuai dengan konteks kejahatan di Indonesia. Secara empiris, studi ini menyumbang para penentu kebijakan publik mengenai pentingnya mendeteksi jejaring koruptif yang sering terabaikan dalam peradilan kejahatan korupsi.

---

The COVID-19 pandemic in Indonesia has created a criminal opportunity for corruption. Using a qualitative approach and case study method, this study specifically discusses cases of corruption in social assistance funds during the COVID-19 Pandemic at the Ministry of SS in 2020. Guided by an extension Routine Activity Theory, combining it with the concept of Corrupt Government Networks and using analytical methods qualitative content, this study concludes as follows. Corruption in social assistance funds during the COVID-19 pandemic at the SS Ministry was influenced by the convergence of three main factors present in the same space and time. First, there are motivated offenders, namely corrupt cliques within the SS Ministry. Second, this corrupt network has the power to access resources (suitable target). The three breakdowns of internal oversight within the SS Ministry led to the absence of capable guardians. Academically, this study contributes to the importance of expanding criminological theory from the West to adopt the context of crime in Indonesia. Empirically, this study contributes to public policy makers regarding the importance of detecting corrupt networks which are often neglected in corruption crime trials."