Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA serta dampak penetapan bagi hasil SDA terhadap pendapatan daerah.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jawaban yang diperoleh dari dari hasil penelitian, pertama Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dalam hal bagi hasil SDA sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah.Pada pelaksanaannya, Kementrian Keuangan melakukan kordinasi dengan kementrian teknis seperti Kementrian ESDM, Kementrian LHK, Kementrian Kelaulatan Perikanan dan KEMENDAGRI dalam hal penetapan batas wilayah dan daerah penghasil. Siklus dan penetapan DBH didasarkan pada RPMK mengenai perhitungan, penetapan DBH tahun berjalan dan tahun berikutnya yang diatur dalam PERPRES APBN mengenai perkiraan alokasi DBH. Kedua, dampak penetapan bagi hasil sumber daya alam terhadap pendapatan daerah menyebabkan ketergantungan daerah pada besaran DBH SDA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pengurangan anggaran yang tidak sesuai dengan target daerah serta kondisi kurang bayar pada DBH SDA mempengaruhi daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Ketidakpastian Pemerintah pusat dalam pencairan anggaran dana bagi hasil menyebabkan daerah sebelum tutup tahun anggaran tidak dapat merasakan manfaat anggaran tersebut. Hal tersebut menjadi masalah penyerapan anggaran tiap tahun waktu penggunaan anggaran

---

This study discusses the central and regional financial balance regarding natural resource revenue sharing and the impact of determining natural resource revenue sharing on regional income. This research is prescriptive normative legal research. According to the research results, firstly, central and regional financial balance is carried out in terms of natural resource profit sharing to implement regional autonomy. In practice, the Ministry of Finance coordinates with technical ministries such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, and the Ministry of Home Affairs in determining regional boundaries and producing areas. The cycle and determination of DBH based on RPMK regarding the calculation and determination of DBH for the current year and the following year as regulated in the PERPRES APBN regarding the estimated allocation of DBH. Second, the impact of the determination of natural resource profit sharing on regional income causes regional dependence on the amount of DBH SDA provided by the Central Government. Budget reductions not in line with regional targets and conditions of underpayment in DBH SDA affect regions in terms of meeting regional expenditure needs. The uncertainty of the central government in the disbursement of the revenue-sharing budget causes areas before the end of the fiscal year to be unable to feel the benefits of the budget"

"ABSTRAKDalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terdapat fenomena kurang/lebih bayar dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara yang menimbulkan utang dan piutang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi serta dampaknya. Penelitian studi kasus dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data keuangan, peraturan, dan wawancara dengan responden terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut secara umum disebabkan oleh kebijakan dan perencanaan yang kurang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab, kondisi dan dampak fenomena tersebut sehingga dapat mengurangi potensi kurang/lebih bayar dana bagi hasil, serta peningkatan transparansi antar pemerintah.

---

ABSTRACTIn implementing fiscal decentralization in Indonesia there is a phenomenon of less/over payment revenue sharing funds from mineral and coal resources that create debt and receivables between the Central Government and the Regional Government. This study aims to answer how this phenomenon can occur and its effects. Case study research is conducted with a qualitative approach towards financial data, regulations, and interviews with related respondents. The results of the study indicate that this phenomenon is generally caused by inadequate policies and planning. This study is expected to provide an overview of the causes, conditions and impacts of this phenomenon so that it can reduce the potential for less/over payment revenue sharing funds, as well as increase transparency among governments."