Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia investasi yang semakin kompleks, peran Manajer Investasi Reksa Dana telah menjadi sangat penting. Namun, ada potensi penyalahgunaan pemberian informasi dari Manajer Investasi kepada para investor. Hal ini tentunya akan merugikan investor, sehingga diperlukan proteksi hukum terhadap korban yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab OJK sebagai pengawas resmi aktivitas pasar modal di Indonesia. Salah satu upaya OJK adalah menetapkan POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund). di Tahun 2020 melalui POJK Nomor 65/POJK.04.2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi. Sistem disgorgement fund ialah suatu sistem pengumpulan dana dari pelaku kriminalitas pasar modal yang hendak dikembalikan, untuk kemudian dana yang telah terkumpul ini dapat dibagikan kembali guna melunasi kerugian yang dialami para investor sebagai dampak dari penyelewengan UUPM. Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab Manajer Investasi atas kerugian Investor Reksa Dana apabila dikaitkan dengan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data penelitian literatur serta wawancara terhadap pihak-pihak relevan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dana Kompensasi Kerugian Investor pada dasarnya merupakan instrumen yang esensial untuk melindungi investor, Namun, implementasinya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia masih kurang optimal. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya peraturan pelaksana yang jelas dan ketat agar proses eksekusi Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam rangka tindakan pemulihan kerugian yang dialami oleh investor dapat dilaksanakan dalam lingkungan Pasar Modal Indonesia.

---

In the increasingly complex world of investment, the role of Mutual Fund Investment Managers has become highly significant. However, there is potential for the misuse of information provided by Investment Managers to investors. This could undoubtedly harm investors, necessitating legal protection for the victims, which falls under the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) as the official supervisor of capital market activities in Indonesia. One of OJK's efforts was the issuance of OJK Regulation No. 65/POJK.04.2020 regarding the Return of Illegal Gains and Compensation Funds, which introduced the Disgorgement and Disgorgement Fund System in 2020. The disgorgement fund system involves the collection of funds from capital market wrongdoers with the intention of returning them, and subsequently redistributing these accumulated funds to compensate investors for the losses incurred due to violations of the Capital Market Law. The main focus of this thesis is on the responsibility of Investment Managers for the losses incurred by Mutual Fund Investors in relation to the Disgorgement Fund System. This research will be conducted using normative legal research methods with literature and interviews with relevant parties on this issue as the data sources. The results of this study indicate that the Disgorgement Fund is fundamentally an essential instrument to protect investors. However, its implementation within the existing Indonesian legal framework is still suboptimal. Therefore, the author suggests the need for clear and stringent regulations to ensure the execution of the Disgorgement Fund process in the context of recovering losses experienced by investors within the Indonesian Capital Market environment."

"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

---

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."

"Hingga tahun 2020, upaya untuk memperoleh ganti rugi para Investor atas kerugian yang dialami karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dapat ditempuh melalui gugatan perdata. Namun diakhir 2020, OJK mengeluarkan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement fund yaitu Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 guna memberikan aksi remedial dan langkah perlindungan bagi investor melalui pemberian dana kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Penelitian ini akan meninjau mekanisme dan aturan mengenai disgorgement dan disgorgement yang diterbitkan oleh OJK, guna memastikan potensi keberhasilan dari upaya tersebut. Dalam skripsi ini, Penulis telah menganalisis peraturan terkait dengan peraturan di Amerika Serikat. Penulis juga telah menganalisis kasus di pasar modal Amerika Serikat yang diberikan penetapan disgorgement dan melakukan disgorgement fund. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen dan wawancara dengan terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan disgorgement dan disgorgement fund di Indonesia dapat mempermudah investor yang mengalami kerugian di pasar modal untuk memperoleh dana kompensasi, namun penetapan disgorgement tanpa adanya bunga dapat berpotensi tidak terpenuhinya efek jera bagi pelaku. Disamping itu, pengaturan di Indonesia yang mengadopsi dari Amerika Serikat belum memasukkan secara jelas mekanisme dan unsur-unsur besaran penetapan disgorgement sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar dapat diterbitkan peraturan tambahan lainnya.

---

Until 2020, actions to obtain compensation of investors for losses suffered due to violations of laws and regulations can be taken through civil lawsuits. At the end of 2020, OJK issued regulations of disgorgement and disgorgement funds, namely POJK Number 65/POJK.04/2020 to provide the remedial actions and as protect action for investors through the provision of compensation funds for the losses suffered. This research will review the methods and rules regarding disgorgement and disgorgement fund issued by OJK to ensure the potential success of these rules. In this thesis, the Author has compared the regulations related to the regulations in the United States. The Author has also analyzed the case in the United States capital market which was given a disgorgement and disgorgement fund. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies and interviews with OJK. The results of the study show that the regulation of disgorgement and disgorgement funds in Indonesia can protect the investor and help the investor to get the compensation funds or disgorgement funds. However, the provision of disgorgement without interest has potential not fulfill a deterrent effect for the respondent. In addition, the regulation in Indonesia that adopted from the United States has not clearly included the mechanism and elements of the amount of disgorgement, so this need special attention for additional regulations that will be issued. "