Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Open Parliament (Keterbukaan Parlemen) adalah inisiatif global yang mengintegrasikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam lembaga parlemen. Beberapa penelitian sebelumnya terkait Open Parliament, belum ada yang meneliti ketiga prinsip tersebut dalam sebuah penelitian. Lebih lanjut, jika mengaitkan nilai-nilai keterbukaan pemerintah terhadap kepercayaan publik jumlahnya masih sangat terbatas. Sehingga, dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis penerapan nilai-nilai Open Parliament oleh DPR RI untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dengan berbagai unsur terkait, termasuk anggota DPR RI, Sekretariat OPI, pejabat dan pelaksana di Setjen DPR RI, serta masyarakat seperti kelompok sipil, wartawan, mahasiswa, dan peneliti. Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja DPR RI, kajian kelompok masyarakat sipil, berita media massa, laporan PPID, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengadopsi konsep Open Parliament di Indonesia dengan dimensi transparansi (Schnackenberg dan Tomlinson, 2016), partisipasi (Sakapurnama, 2012), dan akuntabilitas (Lalolo, 2003), serta kepercayaan publik (Grimmelikhuijsen, 2012). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tata kelola Open Parliament oleh DPR RI belum optimal, terutama karena kurangnya kemauan politik dari pimpinan dan anggota DPR RI, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR RI.

---

Open Parliament is a global initiative to internalize the values of transparency, participation, and accountability within parliamentary institutions. Previous studies on Open Parliament have not examined these three principles comprehensively. Furthermore, research linking government openness to public trust remains limited. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Open Parliament values by the Indonesian House of Representatives (DPR RI) to build public trust. The approach used is post-positivist with qualitative methods, using primary data from in-depth interviews with various related elements, including members of DPR RI, OPI Secretariat, officials and staff at the DPR RI Secretariat General, and the public such as civil society groups, journalists, students, and researchers. Secondary data is obtained from DPR RI performance reports, studies conducted by civil society groups, media reports, PPID reports, and applicable laws and regulations. This study adopts the Open Parliament concept in Indonesia with dimensions of transparency (Schnackenberg and Tomlinson, 2016), participation (Sakapurnama, 2012), and accountability (Lalolo, 2003), as well as public trust (Grimmelikhuijsen, 2012). The results show that the governance practices of Open Parliament by DPR RI are not optimal, mainly due to the lack of political will from the leaders and members of DPR RI, which affects the low public trust in DPR RI."

"Penelitian ini menganalisis hasil aspek pengungkapan informasidantransparansi pada penerapan GCG pada Perum LPPNPI sertafaktor-faktor yang memengaruhi perubahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perolehan data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Perusahaan, Kepala dan satu orang Staff Biro Pengelolaan Kinerja Perusahaan, Manajemen Risiko dan GCG. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporan pelaksanaan evaluasi tingkat maturitas implementasi GCG, laporan hasil assessment penerapan GCG, dan informasi lain yang relevan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengungkapan informasi dan transparansi Perum LPPNPI mengalami perubahan dari tahun 2014-2016. Dari 16 paremeter yang dianalisis, 15 diantaranya mengalami perubahan yaitu enam parameter yang meningkat setiap tahunnya terkait penyajian laporan tahunan, ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan pengawas dan laporan direksi, profil perusahaan, analisa dan pembahasan manajemen, serta pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Tujuh parameter yang meningkat pada tahun 2015 dan menurun pada tahun 2016 terkait prosedur pengendalian informasi, kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi, media penyediaan informasi, situs perusahaan, pemutahiran informasi dan situs perusahaan, bagian tersendiri mengenai laporan keuangan, serta perolehan penghargaan. Dua parameter lainnya yaitu adanya media lain dan keikutsertaan dalam Annual Report Award ARA. Satu parameter yang tetap selama tahun 2014-2016 adalah tingkat kemudahan akses informasi perusahaan serta terdapat tujuh faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

---

This study analyzes the results of information disclosure and transparency aspects of GCG implementation on Perum LPPNPI as well as factors influencing the changes. This study uses a case study approach with primary data through interviews with Corporate Secretary, Head and one staff of the Corporate Performance Management, Risk Management and GCG Management Staff. Secondary data obtained from company annual report, GCG level evaluation report, GCG assessment report, and other relevant information on research topic.

The results of this study indicate that the results of information disclosure and transparency of Perum LPPNPI have changed from 2014 2016. Of the 16 parameters analyzed, 15 of them were amended, six parameters increased each year in relation to the presentation of annual reports, an overview of important financial data, supervisory reports and reports of directors, company profiles, analysis and management discussions, and disclosure of good corporate governance practices.

Seven parameters are increasing by 2015 and declining by 2016 in terms of information control procedures, compliance with information control policies, information provision media, corporate sites, information updates and company sites, separate portions of financial lapses, and award recognition. Two other parameters are the presence of other media and participation in the Annual Report Award ARA . One fixed parameter during 2014 2016 is the level of ease of access to corporate information and there are seven factors that influence the change."