Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang perlindungan terhadap industri dalam negeri sebagai akibat adanya lonjakan impor. Instrumen yang digunakan dalam upaya melindungi industri dalam negeri melalui penerapan tindakan pengamanan (Safeguard) yang diterapkan melalui peraturan nasional dan internasional berdasarkan ketentuan WTO Agreement mengenai safeguard, baik dalam GATT 1947 maupun Agreement on Safeguard. Penerapan safeguard didasarkan pada prinsip WTO yaitu menciptakan suasana perdagangan internasional yang adil (fair trade). Tiap negara anggota WTO dapat menggunakan instrumen safeguard untuk melindungi negaranya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor. Tindakan pengamanan ini dapat dilakukan melalui pengenaan tarif tambahan (bea masuk tambahan impor) atau melalui pembatasan impor (kuota) bergantung dari kebijaksanaan pemerintah dan tingkat keseriusan dari kerugian yang diderita. Apabila yang digunakan melalui pembatasan impor, maka negara anggota meminta kepada negara pengekspor untuk mengurangi jumlah ekspor ke negaranya atau melalui persetujuan yang saling menguntungkan. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum dan kesesuaian hukum dengan cara menganalisisnya menggunakan metode kualitatif. Kemudian, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai kesesuaian pengaturan safeguard dalam WTO dibandingkan dengan peraturan safeguard di negara Indonesia, Amerika Serikat, India, dan Malaysia mengenai tindakan pengamanan dalam melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the protection of domestic industry against the import surge. The instrument which is used as government?s effort to protect domestic industry is through safeguard measure that implemented under national and international regulation based on WTO Agreement about safeguard, not only in GATT 1994 but also Agreement on Safeguard. Safeguard measure is implementing based on WTO principle which creating fair international trade activity. Each of WTO Members can apply safeguard measure to protect their country from serious injury or threat of serious injury caused by import surge. This safeguard measures can be done by imposition of additional tariff or import restriction (quotas), depends on government?s policy and how serious the injury is. If government decides to apply import restriction as their policy, then they may ask the exporter to decrease the quota of their export into importer country or under agreement which can give advantage to both. This thesis uses normative legal research since it focuses on the research of literature that examines the core principle of law. Data is analyzed using qualitative method. Furthermore, the problem will be discussed on this thesis is about suitability between Safeguard measure on WTO Agreement and safeguard regulation in Indonesia, United States of America, India, and Malaysia in case of safeguard measures to protect domestic industry against import surge.

Abstrak :
Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. ...... The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient.

Abstrak :
Tesis ini membahas penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung Samsat Jakarta Barat sebagai upaya melindungi aset negara sehingga dapat terhindar dari ancaman yang mengakibatkan kerugian. Di gedung ini disimpan banyak uang pajak kendaraan bermotor dan PNBP, barang-barang berharga berupa dokumen-dokumen Negara seperti Blangko STNK, Blangko SKPD, TNKB,BPKB, Arsip Kendaraan wilayah Jakarta Barat, komputer KPTI serta beberapa kelengkapan penting negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Gedung Samsat Barat dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional yang memerlukan suatu sistem manajemen sekuriti fisik yang handal dan profesional. Penelitian tesis ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknikpengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil observasi dianalisa untuk mengetahui seberapa jauh penyelenggaraan sekuriti gedung Samsat Jakarta Barat yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik, peran dari Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat dalam penyelenggaraan manjemen sekuriti fisik berkaitan dalam membuat kebijakan dan strategis penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik oleh Top Management. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan gedung Samsat Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat tergolong Low Level Security, masih ditemukan beberapa kendala dalam bidang sumber daya manusia Satpam dan peralatan pengamanan fisik serta belum optimal peran Polsek Metro Cengkareng dalam penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik di gedung Samsat Jakarta Barat. Sebab itu disarankan penambahan dan peremajaan SDM Satpam dan peralatan sekuriti fisik, membuat back up data arsip kendaraan bermotor berpusat pada kantor Pemda, melakukan pelatihan sekuriti, penanganan kebakaran, gempa dan banjir, dan berkoodinasi serta membangun komunikasi gelombang radio Handy Talky yang terhubung ke Polsek Metro Cengkareng Jakarta Barat.

---

This thesis discusses the implementation of physical security managementBuilding SAMSAT west Jakarta as an effort to protect state assets so as to avoidthe threat that resulted in losses. This building stores the amount of money motorvehicle tax and non tax revenues, valuables documents state, such as vehicleregistration Blank, Blank SKPD, TNKB, BPKB, Vehicle Archive Central Jakarta, as well as computer KPTI some important completeness that should be well securedand stored. West Jakarta SAMSAT building is categorized as National Vital Objects that require a physical security management system that is reliable and professional. This thesis research was conducted using qualitative data collection techniques of observation, interviews and document study. Observation result ofthe implementation of security researchers SAMSAT building west Jakarta areanalyzed to see for it is in accordance with some physical security managementliterature. The role of the police sector Cengkareng West Jakarta in the implementation of the Management physical security relating to the implementationof policies and strategic management of physical security by Top Management. Limitations of this thesis focuses on the process of security management, physicalsecurity processes and process security building tactical efforts SAMSAT westJakarta. Results of the study shows that management of physical security inbuildings SAMSAT west Jakarta belongs to the Low Level Security, still found.Some problems were found in the field of human resources and equipment physicalsecurity guard and not optimal role of the Police sector Cengkareng west Jakarta inimplementation physical security management in the building SAMSAT west Jakarta. Therefore. It is recommended additions and rejuvenation of humanresources and equipment physical security guard, backing up the data archives ofmotor vehicles centered on local government offices, security training, handlingfires, earthquakes and floods, and to coordinate and build a radio wavecommunication Handy Talky connected to the Police sector Cengkareng west Jakarta.