Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Kovacic-Fleischer, Candace S.
St. Paul, MN : Thomson/West, 2011
347.077 KOV e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Ika Putri
"Skripsi ini membahas mengenai kerugian immateril yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitisan yuridis normatif dengan menggunakan beberapa contoh putusan yang mana ganti kerugian immaterilnya ditolak dan diterima oleh pengadilan, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kerugian immateril yang bagaimana yang diterima atau ditolak. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek . Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kerugian immateril itu sendiri dan bagaimana seharusnya tuntutan ganti rugi immateril dapat diterima atau ditolak.Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, kerugian immateril.

This thesis is about immaterial loss as the impact of tort. The reasearch is a normative juridical research that uses qualitiative approach. The author uses few cases to represent the claim of immaterial loss that are accepted and rejected by the court. From this research, we will know how a claim of immaterial loss can be accepted or rejected. Each cases is analyzed based on Indonesian law especially Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek . The purpose of this research is to give a deep explanation about the immaterial loss itself and how a case with immaterial loss should be accepted or rejected.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Birkby, Gillian
"An extension of time is an issue which most architects and other construction professionals face sooner or later in their career. It is a complex area where the professional administering the contract must act in accordance with the contract conditions, failure to do so will potentially land the professional and/or his client in court? This is a straight forward jargon-free practical guide about all aspects of extensions of time for all construction industry professional."
London: [RIBA, ], 2008
e20436542
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Nadanya Dicinta
"Skripsi ini membahas terkait perbandingan klaim ganti rugi ekspektasi atau ganti rugi atas kehilangan keuntungan akibat wanprestasi di Amerika dan Indonesia berdasarkan pengaturan dan putusan-putusan pengadilan dari masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai pokok permasalahan yang mana hukum kontrak di Indonesia untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan keuntungan hanya mengenal bunga sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan membandingkannya dengan hukum kontrak Amerika terkait perhitungan tuntutan ganti rugi ekspektasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak tuntutan tersebut di pengadilan Amerika. Seringkali tuntutan ganti rugi ekspektasi di pengadilan Indonesia tersebut ditolak karena kurangnya pengetahuan oleh penggugat terkait alternatif ganti rugi dan perhitungan ganti rugi ekspektasi untuk menjadi bukti yang valid terkait kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Berdasarkan hasil analisa penulis, maka terdapat alternatif tuntutan ganti rugi maupun cara perhitungan ganti rugi ekspektasi untuk menjadi bukti yang sempurna atas kerugian yang diderita dari kreditur.

This thesis discusses the comparison of claims for expectation compensation or compensation for lost profits due to default in America and Indonesia based on the regulations and court decisions of each country. The research method used in this thesis is doctrinal legal research with comparative approach. This thesis also discusses the subject matter that contract law in Indonesia for claiming compensation for lost profits only recognizes interest as stipulated in the Civil Code and compares it with American contract law regarding the calculation of expectation compensation claims filed by the injured party and the consideration of judges in accepting and rejecting these claims in American courts. Expected damages claims in Indonesian courts are often rejected due to the lack of knowledge by the plaintiff regarding alternative damages and the calculation of expected damages. Based on the results of the author's analysis, there are alternative claims for damages and the calculation of expected damages to be valid evidence of the losses suffered by the creditor."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathimah Az Zahra
"Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S63569
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lawalata, Albertinette A.A.L.
"Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sebelum disahkannya UU Perlindungan Konsumen, belumlah secara optimal dapat melindungi konsumen, sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah adanya UU Perlindungan Konsumen yang antara lain mengatur mengenai perlindungan konsumen yang lebih integratif dan komprehensif, juga membawa dampak bagi tumbuhnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya dan menghilangkan keengganan dari konsumen untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau produsen melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum sesuai yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
UU Perlindungan Konsumen memberikan beban pembuktian, terhadap ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha pada pelaku usaha sendiri, sehingga beban pembuktian yang diatur dan dianut UU Perlindungan Konsumen adalah sistem pembuktian terbalik. Namun sistem pembuktian terbalik ini temyata belum sepenuhnya diterapkan pada pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai 'penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen melalui gugatan ke pengadilan. Sekaligus apakah sistem pembuktian terbalik tersebut sulit untuk diterapkan dan digunakan oleh Hakim pada Pengadilan yang memeriksa sengketa konsumen karena UU Perlindungan Konsumen masih menentukan penggunaan ketentuan Hukum Acara Umum (HIRIRBG)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19908
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rochani Nani Rahayu
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Jumlah koleksi laporan penelitian Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan (PIWP) 1985 -1989; 2) Jumlah dan jenis kerusakan koleksi tersebut. Penelitian dilakukan secara deskriptif data diambil langsung dari rak laporan peneitian, selanjutnya data diolah menggunakan statistik sederhana dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian adalah : 1) Diketahui jumlah laporan penelitian adalah 318 judul, dengan perincian tahun 1985 dan 1986 masing - masing 62 judul (19,50%), pada tahun 1987 sebanyak 101 judul (31,77%), tahun 1988 dijumpai 72 judul (22,65%) dan 1989 sebanyak 21 judul (6,61%); 2) Terdapat 10 jenis kerusakan pada koleksi laporan penelitian PIWP periode 1985 – 1989 yaitu halaman lepas 29 judul (9,12%), kertas sobek 66 judul (20,76%), coretan tinta/pensil, 29 judul (9,12%), noda air/makanan 102 judul (32,08%) sampul rusak 88 judul (27,68%), serangga 110 judul ( 34,60%), jamur 263 judul (82,71%), debu 207 (65,10%), kertas rapuh 140 judul (44,03%), dan kertas pudar 285 judul (89,63%). Kesimpulan penelitian adalah : 1 ) Terjadi penurunan jumlah koleksi laporan penelitian PIWP; 2) Dijumpai 3 besar kerusakan berturut – turut adalah akibat kertas pudar 285 judul (89,63%), jamur 263 (82,71%) dan debu 207 judul (65,10%). Disarankan agar PIWP segera melakukan perbaikan laporan penelitian agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah, serta melakukan penyiangan koleksi."
Jakarta: Pusat jasa Perpustakaan dan Informasi ( Perpustakaan Nasional RI), 2013
020 VIS 15:3 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"
ABSTRACT
Explaining the basics of construction law, this is a practical and authoritative overview of the subjects that are at the heart of every construction law dispute. It is based on the concept that what sets construction lawyers apart from other lawyers is not just an understanding of the principles of law which govern construction work, but also their practical understanding of the industry itself and how it works. Fundamentals of Construction Law, written by some of the best and most seasoned practitioners in the field, explains the key principles of construction law in a logical, useful format, making it a must have for any lawyer practicing in this area, particularly those new to the field. Unique among construction treatises, it explains the perspectives of the various players in a construction project - owner, designer, constructor, and surety. Chapter authors provide extensive discussion of construction contracts and explain key contract provisions. Other topics include insurance, scheduling, delivery systems, payment provisions, change orders, termination, government contracts, defects, damages, and alternative dispute resolution negotiations and techniques.
"
Chicago: ABA Publishing, 2013
343.730 7 FUN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yayan Yuhanah
"Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi.
Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi.
Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T19844
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"As frustration mounts in some quarters at the perceived inadequacy or speed of international action on climate change, and as the likelihood of significant impacts grows, the focus is increasingly turning to liability for climate change damage. Actual or potential climate change liability implicates a growing range of actors, including governments, industry, businesses, non-governmental organisations, individuals and legal practitioners. Climate Change Liability provides an objective, rigorous and accessible overview of the existing law and the direction it might take in seventeen developed and developing countries and the European Union. In some jurisdictions, the applicable law is less developed and less the subject of current debate. In others, actions for various kinds of climate change liability have already been brought, including high profile cases such as Massachusetts v. EPA in the United States. Each chapter explores the potential for and barriers to climate change liability in private and public law"-- Provided by publisher.
Contents Machine generated contents note: Part I. Legal, Scientific and Policy Aspects: 1. Introduction Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; 2. The scientific basis for climate change liability Myles Allen; 3. Overview of legal issues relevant to climate change Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; 4. Policy considerations Jutta Brunne;e, Silke Goldberg, Richard Lord and Lavanya Rajamani; Part II. National Laws: Asia and Pacific: 5. Australia Ross Abbs, Peter Cashman and Tim Stephens; 6. China Deng Haifeng; 7. India Lavanya Rajamani and Shibani Ghosh; 8. Indonesia Mas Achmad Santosa, Rifqi Assegaf and Josi Khatarina; 9. Japan Yukari Takamura; Africa/Middle East: 10. Egypt Dalia Farouk and Lamiaa Youssef; 11. Israel Issachar Rosen-Zvi; 12. Kenya Patricia Kameri-Mbote and Collins Odote; 13. South Africa Debbie Collier and Jan Glazewski; Europe and Eurasia: 14. European Union Ludwig Kra;mer; 15. Germany Hans-Joachim Koch, Michael Lührs and Roda Verheyen; 16. Poland Bartosz Kuras, Maciej Szewczyk, Dominik Walkowski, Tomasz Wardynski and Izabella Zielinska-Barlozek; 17. English law Silke Goldberg and Richard Lord; 18. Russia Fiona Mucklow Cheremeteff, Max Gutbrod, Daria Ratsiborinskaya and Sergei Sitnikov; North America: 19. Canada Meinhard Doelle, Dennis Mahony and Alex Smith; 20. United States of America Michael B. Gerrard and Gregory E. Wannier; Central and South America: 21. Brazil Yanko Marcius de Alencar Xavier and Pedro Lucas de Moura Soares; 22. Mexico Jose; Juan Gonzalez Marquez."
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
344.04 CLI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>