Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kerugian immateril yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitisan yuridis normatif dengan menggunakan beberapa contoh putusan yang mana ganti kerugian immaterilnya ditolak dan diterima oleh pengadilan, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait kerugian immateril yang bagaimana yang diterima atau ditolak. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek . Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kerugian immateril itu sendiri dan bagaimana seharusnya tuntutan ganti rugi immateril dapat diterima atau ditolak.Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum, ganti rugi, kerugian immateril. ...... This thesis is about immaterial loss as the impact of tort. The reasearch is a normative juridical research that uses qualitiative approach. The author uses few cases to represent the claim of immaterial loss that are accepted and rejected by the court. From this research, we will know how a claim of immaterial loss can be accepted or rejected. Each cases is analyzed based on Indonesian law especially Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek . The purpose of this research is to give a deep explanation about the immaterial loss itself and how a case with immaterial loss should be accepted or rejected.

Abstrak :
Skripsi ini membahas terkait perbandingan klaim ganti rugi ekspektasi atau ganti rugi atas kehilangan keuntungan akibat wanprestasi di Amerika dan Indonesia berdasarkan pengaturan dan putusan-putusan pengadilan dari masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai pokok permasalahan yang mana hukum kontrak di Indonesia untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan keuntungan hanya mengenal bunga sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dan membandingkannya dengan hukum kontrak Amerika terkait perhitungan tuntutan ganti rugi ekspektasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak tuntutan tersebut di pengadilan Amerika. Seringkali tuntutan ganti rugi ekspektasi di pengadilan Indonesia tersebut ditolak karena kurangnya pengetahuan oleh penggugat terkait alternatif ganti rugi dan perhitungan ganti rugi ekspektasi untuk menjadi bukti yang valid terkait kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Berdasarkan hasil analisa penulis, maka terdapat alternatif tuntutan ganti rugi maupun cara perhitungan ganti rugi ekspektasi untuk menjadi bukti yang sempurna atas kerugian yang diderita dari kreditur. ......This thesis discusses the comparison of claims for expectation compensation or compensation for lost profits due to default in America and Indonesia based on the regulations and court decisions of each country. The research method used in this thesis is doctrinal legal research with comparative approach. This thesis also discusses the subject matter that contract law in Indonesia for claiming compensation for lost profits only recognizes interest as stipulated in the Civil Code and compares it with American contract law regarding the calculation of expectation compensation claims filed by the injured party and the consideration of judges in accepting and rejecting these claims in American courts. Expected damages claims in Indonesian courts are often rejected due to the lack of knowledge by the plaintiff regarding alternative damages and the calculation of expected damages. Based on the results of the author's analysis, there are alternative claims for damages and the calculation of expected damages to be valid evidence of the losses suffered by the creditor.

Abstrak :
An extension of time is an issue which most architects and other construction professionals face sooner or later in their career. It is a complex area where the professional administering the contract must act in accordance with the contract conditions, failure to do so will potentially land the professional and/or his client in court? This is a straight forward jargon-free practical guide about all aspects of extensions of time for all construction industry professional.

Abstrak :
Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan. ...... Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded.

Abstrak :
Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sebelum disahkannya UU Perlindungan Konsumen, belumlah secara optimal dapat melindungi konsumen, sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah adanya UU Perlindungan Konsumen yang antara lain mengatur mengenai perlindungan konsumen yang lebih integratif dan komprehensif, juga membawa dampak bagi tumbuhnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya dan menghilangkan keengganan dari konsumen untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau produsen melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum sesuai yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan beban pembuktian, terhadap ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha pada pelaku usaha sendiri, sehingga beban pembuktian yang diatur dan dianut UU Perlindungan Konsumen adalah sistem pembuktian terbalik. Namun sistem pembuktian terbalik ini temyata belum sepenuhnya diterapkan pada pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai 'penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen melalui gugatan ke pengadilan. Sekaligus apakah sistem pembuktian terbalik tersebut sulit untuk diterapkan dan digunakan oleh Hakim pada Pengadilan yang memeriksa sengketa konsumen karena UU Perlindungan Konsumen masih menentukan penggunaan ketentuan Hukum Acara Umum (HIRIRBG).

Abstrak :

---

ABSTRACT
Explaining the basics of construction law, this is a practical and authoritative overview of the subjects that are at the heart of every construction law dispute. It is based on the concept that what sets construction lawyers apart from other lawyers is not just an understanding of the principles of law which govern construction work, but also their practical understanding of the industry itself and how it works. Fundamentals of Construction Law, written by some of the best and most seasoned practitioners in the field, explains the key principles of construction law in a logical, useful format, making it a must have for any lawyer practicing in this area, particularly those new to the field. Unique among construction treatises, it explains the perspectives of the various players in a construction project - owner, designer, constructor, and surety. Chapter authors provide extensive discussion of construction contracts and explain key contract provisions. Other topics include insurance, scheduling, delivery systems, payment provisions, change orders, termination, government contracts, defects, damages, and alternative dispute resolution negotiations and techniques.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Jumlah koleksi laporan penelitian Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan (PIWP) 1985 -1989; 2) Jumlah dan jenis kerusakan koleksi tersebut. Penelitian dilakukan secara deskriptif data diambil langsung dari rak laporan peneitian, selanjutnya data diolah menggunakan statistik sederhana dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian adalah : 1) Diketahui jumlah laporan penelitian adalah 318 judul, dengan perincian tahun 1985 dan 1986 masing - masing 62 judul (19,50%), pada tahun 1987 sebanyak 101 judul (31,77%), tahun 1988 dijumpai 72 judul (22,65%) dan 1989 sebanyak 21 judul (6,61%); 2) Terdapat 10 jenis kerusakan pada koleksi laporan penelitian PIWP periode 1985 – 1989 yaitu halaman lepas 29 judul (9,12%), kertas sobek 66 judul (20,76%), coretan tinta/pensil, 29 judul (9,12%), noda air/makanan 102 judul (32,08%) sampul rusak 88 judul (27,68%), serangga 110 judul ( 34,60%), jamur 263 judul (82,71%), debu 207 (65,10%), kertas rapuh 140 judul (44,03%), dan kertas pudar 285 judul (89,63%). Kesimpulan penelitian adalah : 1 ) Terjadi penurunan jumlah koleksi laporan penelitian PIWP; 2) Dijumpai 3 besar kerusakan berturut – turut adalah akibat kertas pudar 285 judul (89,63%), jamur 263 (82,71%) dan debu 207 judul (65,10%). Disarankan agar PIWP segera melakukan perbaikan laporan penelitian agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah, serta melakukan penyiangan koleksi.

Abstrak :
Masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang sangat panting di DKI Jakarta. Pesatnya pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi menuntut kebutuhan akan tanah yang cukup tinggi pula. Dilain pihak ketersediaan tanah yang ada di wilayah DKI Jakarta sangatlah terbatas. Untuk itu diperlukan berbagai cara agar kebutuhan tanah dapat terpenuhi dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Masalah utama dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi DKI Jakarta adalah ganti rugi, karena ganti rugi merupakan bukti terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktek pembebasan atau pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah berkaitan dengan penetapan besamya nilai ganti rugi. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi pemegang hak atas tanah, dan tidak membuat pemegang hak atas menjadi iebih miskin dari keadaan semula. Namun demikian harus tetap berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tatacara pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalamnya diatur pula mengenai dasar dalam menetapkan besarnya nilai ganti rugi. Masalah penetapan besamya nilai ganti ganti rugi merupakan isu sentral yang paling rumit penanganannya dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yaitu Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 , penetapan besarnya nilai ganti rugi khususnya ganti rugi tanah berdasarkan nilai alas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP. PadahaI dalam kenyataanya nilai tanah yang ditetapakan dalam NJOP jauh lebih murah daripada harga pasar di Iokasi tanah yang sama. Permasaiahan dalam penetapan nilai ganti rugi akan muncul ketika pemegang hak atas tanah meminta ganti rugi tanah sesuai harga pasar, padahal sampai saat ini tidak ada standar yang jelas untuk dapat menentukan harga pasar tanah di suatu lokasi. Dalam menghadapi permasalahan ini diperlukan upaya untuk menata kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai dasar perhitungan ganti rugi, pemahaman aparat pelaksana terhadap ketentuan yang mengatur mengenai penetapan besarnya nilai ganti rugi, dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang akan menerima ganti rugi. Adanya keterlibatan lembaga independen dalam menilai harga tanah sangat membantu dalam proses penetapan besarnya ganti rugi, agar dalam penetapan besarnya nilai ganti rugi lebih obyektif. Selain itu adanya pedoman untuk menetapkan harga tanah yang ditctapkan oleh lembaga yang berwenang dapat pula membantu untuk lebih memberikan kepastian dan menjembatani besarnya perbedaan harga tanah antara NJOP dengan harga pasar.

Abstrak :
Indonesia dan Jerman keduanya berasal dari suatu rumpun hukum yang sama yaitu civil law, akan tetapi dikarenakan adanya faktor-faktor seperti politik, ekonomi, geografi, dan sosial sehingga terdapat perbedaan dalam konsep. Baik di Indonesia maupun Jerman, konsep dari perbuatan melawan hukum adalah sama yaitu mengembalikan kepada posisi yang semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pengaturan dari perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan pasal di KUH Perdata yang mengatur mengenai konsep dan juga pengaturan ganti rugi umum yang dapat diberikan dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Di Jerman sendiri pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam suatu kodifikasi hukum perdata, dalam perkembanganya mengenai kasus yang berkaitan dengan strict liability, terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Penulis melihat sebuah keunikan dari sistem hukum perdata di Jerman, dimana meskipun berasal dari negara rumpun civil law, keputusan hakim sering digunakan sebagai pelengkap dan penjelas peraturan perundang-undangan. Dengan gencarnya pengunaan yurisprudensi, hal-hal detail mengenai jumlah dan perhitungan ganti rugi menjadi jelas. Selain itu juga ditemukan bahwa, berbeda dengan Indonesia, di Jerman mengenal dua cara pemberian ganti rugi yang diatur dalam BGB yaitu dengan cara lump sum dan periodic payment. Dengan kata lain pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum di Jerman pengaturanya lebih lengkap dan rinci mengenai ganti rugi, dengan memperhatikan hal-hal detail seperti metode pemberan ganti rugi, selain itu pengaturan ganti rugi juga berkembang pesat mengikuti perubahan yang ada, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lain diluar BGB. Dengan adanya penelitian ini disarankan agar hakim lebih mempertimbangkan penggunaan yurisprundensi dalam penentuan jumlah, cara penghitungan dan metode pemberian ganti rugi. Diharapkan pula hakim dapat melakukan sebuah penemuan hukum dalam keputusanya, untuk mengisi kekosongan hukum megenai rincian penentuan ganti rugi. ...... Indonesia and Germany derives from a similar famility Law which is Civil Law, however due to the difference in politics, social, and economy different concepts can be found. Both Germany and Indonesia aknowldge the same concept of torts, which is to bring remedy if a particular condition before the damages. The regulation on torts could be found in the Indonesia civil code KUH Perdata, which regulates the concept of torts and a general provision of damages in the case of torts or contractual breach. In Germany the regulation on torts is not only found in the German Civil Code, throughout the years damages regarding strict liability can be found in other provision outside the civil code. In this research, that found the uniqueness of how a civil law country like Germany is also heavily jurisprudence based like that of a common law country. This heavilty Jurisprudence based approach serves to fill the gap left within the regulation in Germany. Thus, detail things like the method and amount of regulation are stated and described detailly. Moreover, unlike in Indonesia, Germany recognize two method of paying damages which is divided into lump sum payment and periodic payment. In sum the regulation on damages in Germany is more complex and detailed with regards to the method and assessment of damages. Moreover, the development on law of damages can be seen on the provision outside BGB, which follows the current development. With this research, the writer hopes that Indonesian judges would be willing to use past jurisprudence as the basis of their decision. The writer strongly hopes that the Indonesian judges could contribute to development of law by achieving legal discovery, on the law of damages especially on the assessment on damages.