Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Pemerintah berusaha untuk selalu mengembangkan potensi pengusaha-pengusaha. Pengusaha tersebut biasanya memperoleh dana dari bank. Dalam pemberian kredit tersebut bank sebagai kreditur selalu memerlukan jaminan. Salah satu jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan fidusia. Tesis ini membahas mengenai objek jaminan fidusia berbentuk daftar piutang. Kreditur sebagai penerima Fidusia memerlukan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang. Selain itu tanggung jawab Debitur sebagai pemberi fidusia perlu dipastikan juga apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Kreditur atas jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang maka, dibuat akta jaminan fidusia antara kreditur dan debitur. Selain itu debitur sebagai pemberi fidusia bertanggung jawab terhadap kreditur apabila pihak ketiga wanprestasi dengan memberikan kuasa seluruhnya kepada Kreditur atau penerima fidusia untuk melakukan segala hal yang diperlukan dengan pihak ketiga untuk memperoleh pelunasan utang.

---

In the economic development in Indonesia, the Government seeks to continuously develop the potential of entrepreneurs. Enterpreuners usually obtain funding from the banks. In the Bank lending as lenders always require collateral. Collateral can be formed as fiduciary. This thesis discusses the fiduciary object in the form of list receivable. Creditor as the receiver requires a collateral such as fiduciary to have certainty, it can be in the form of a list receivable. Debtors also need to be ascertained in the event of default committed third party. This research is a method of juridical research literature that is normative.

The result of this study is to provide legal certainty to the Creditors of fiduciary, fiduciary deeds are made between the creditors and debtor. Debtors as a fiduciary giver also have the responsibility to the creditors if the third party in default, the responsibility is by giving the entire authority to the Creditors or the recipient of fiduciary to do everything necessary with the third party to obtain repayment of debt."

"ABSTRAKBank umum mempunyai kewajiban untuk membiayai UMKM di Indonesia, salah satu caranya melalui linkage program yang dapat berpola executing maupun channeling. Dalam praktek linkage program berpola executing, banyak bank umum meminta jaminan fidusia atas daftar piutang kepada BPR dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi dana pinjamannya. Jaminan fidusia atas daftar piutang itu sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi bank umum selain melakukan perjanjian penjaminan dengan perusahaan penjamin dalam rangka mitigasi resiko. Walaupun terdapat unsur mempertaruhkan dana nasabah yang dihimpun oleh BPR dalam menjaminkan daftar piutang tersebut, namun dikarekan terdapat kepentingan nasional yang lebih besar dibandingan kepentingan nasabah BPR maka hal ini diperbolehkan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer berupa wawancara hanya berupa penunjang.

---

ABSTRACT

Commercial banks have obligation to finance development of small medium scale businesses in Indonesia. Linkage program, either with executing or channeling pattern can be used by commercial banks to accomplish the obligation. In the implementation, many commercial banks demand a receivable list from existing debtors as fiduciary security to rural banks. Beside demanding collateral, commercial banks also make a guaranty agreement with credit guarantee company to mitigate the risk of linkage program credit. Altough, there is a customer fund gambling element, but demanding this kind collateral is allowed, since national interest is more important than rural bank?s customer interest. This thesis is juridicial normative research, which is more focused in secondary sources and primary sources in form of interviews with commercial bank officer and notary are used for supporting and complement the research."

"Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran krusial dalam proses pengurusan, terutama pada tahappencatatan daftar piutang. Tidak jarang masih terdapat kurator yang lalai dalam melakukan tugasnya pada tahap pengurusan yang menyebabkannya harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam proses pencatatan daftar piutang pada kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn serta jangka waktu pengajuan tagihan yang terdapat dalam kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pada hakikatnya, kurator terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dapat dibebankan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dalam profesinya sebagai kurator. Pada kasus ini, kurator dinilai melakukan kelalaian dengan tidak menghubungi kreditor yang alamatnya diketahui terkait dengan status kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebagai debitor. Hal tersebut berdampak kepada ditolaknya pengajuan tagihan salah satu kreditor, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlambat mengajukan tagihan dengan alasan tidak mengetahui status kepailitan dari debitor.Majelis hakim dalam putusan renvoi prosedur menyatakan bahwa kurator telah lalai dan sebagai akibatnya, maka kurator harus bertanggung jawab memasukkan KLHK ke dalam daftar piutang tetap sebagai kreditor konkuren. Melihat jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh kurator dalam kasus ini ternyata sudah ideal berdasarkan praktik yang biasanya berlaku pada perkara kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, jangka waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan bukan menjadi alasan kreditor terlambat mengajukan tagihan.

---

In the bankruptcy process, the receiver plays a crucial role in the management process, particularly in the stage ofrecording the list of creditors. It is not uncommon for receivers to be negligent in carrying out their duties at the management stage, leading them to be held accountable for such negligence. This research analyzes the receiver's liabilityin the process of recording the list of creditors in the bankruptcy of PT Ricky Kurniawan Kertapersada based on the decision of the Medan Commercial Court No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn and the deadline for filing claimsin the case. This research is compiled using a doctrinal method. In essence, a receiver can be held personally liable or liable in their profession as a receiver for any errors or negligence committed. In this case, the receiver was deemed negligent for failing to contact creditors whose addresses were known regarding the bankruptcy status of PT RickyKurniawan Kertapersada as the debtor. This resulted in the rejection of a claim from one creditor, namely the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), which filed a late claim on the grounds of not being aware of the debtor's bankruptcy status. The panel of judges in the renvoi procedure decision stated that the receiver had been negligent and, as a result, the receiver must be responsible for including KLHK in the final list of creditors as a concurrent creditor. Considering thedeadline for filing claims set by the receiver in this case, it appears to be ideal based on the usual practice in bankruptcycases in Indonesia. Thus, the deadline set for filing claims is not a reason for the creditor to file a late claim.

"

"Dalam proses kepailitan, kurator memainkan peran krusial dalam proses pengurusan, terutama pada tahappencatatan daftar piutang. Tidak jarang masih terdapat kurator yang lalai dalam melakukan tugasnya pada tahap pengurusan yang menyebabkannya harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab kurator dalam proses pencatatan daftar piutang pada kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn serta jangka waktu pengajuan tagihan yang terdapat dalam kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pada hakikatnya, kurator terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya dapat dibebankan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab dalam profesinya sebagai kurator. Pada kasus ini, kurator dinilai melakukan kelalaian dengan tidak menghubungi kreditor yang alamatnya diketahui terkait dengan status kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebagai debitor. Hal tersebut berdampak kepada ditolaknya pengajuan tagihan salah satu kreditor, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlambat mengajukan tagihan dengan alasan tidak mengetahui status kepailitan dari debitor.Majelis hakim dalam putusan renvoi prosedur menyatakan bahwa kurator telah lalai dan sebagai akibatnya, maka kurator harus bertanggung jawab memasukkan KLHK ke dalam daftar piutang tetap sebagai kreditor konkuren. Melihat jangka waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh kurator dalam kasus ini ternyata sudah ideal berdasarkan praktik yang biasanya berlaku pada perkara kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, jangka waktu pengajuan tagihan yang telah ditetapkan bukan menjadi alasan kreditor terlambat mengajukan tagihan.

---

In the bankruptcy process, the receiver plays a crucial role in the management process, particularly in the stage ofrecording the list of creditors. It is not uncommon for receivers to be negligent in carrying out their duties at the management stage, leading them to be held accountable for such negligence. This research analyzes the receiver's liabilityin the process of recording the list of creditors in the bankruptcy of PT Ricky Kurniawan Kertapersada based on the decision of the Medan Commercial Court No. 18/Pdt.Sus- Renvoi/2023/PN Niaga Mdn and the deadline for filing claimsin the case. This research is compiled using a doctrinal method. In essence, a receiver can be held personally liable or liable in their profession as a receiver for any errors or negligence committed. In this case, the receiver was deemed negligent for failing to contact creditors whose addresses were known regarding the bankruptcy status of PT RickyKurniawan Kertapersada as the debtor. This resulted in the rejection of a claim from one creditor, namely the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), which filed a late claim on the grounds of not being aware of the debtor's bankruptcy status. The panel of judges in the renvoi procedure decision stated that the receiver had been negligent and, as a result, the receiver must be responsible for including KLHK in the final list of creditors as a concurrent creditor. Considering thedeadline for filing claims set by the receiver in this case, it appears to be ideal based on the usual practice in bankruptcycases in Indonesia. Thus, the deadline set for filing claims is not a reason for the creditor to file a late claim.

"