Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas peran dan proses perubahan sosial profesi Arsiparis di lembaga Negara pada era VUCA. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya peran Arsiparis di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercermin dari peranan Arsiparis yang hanya dianggap sebagai pendukung dan bukan sebagai profesi yang memainkan peran penting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pendekatan model institusional dari Beckert (2010) memperlihatkan bahwa secara jejaring (Social Network) Arsiparis hanya memiliki relasi dengan kolega yang berada pada level menengah di dalam profesi dan hanya sedikit saja yang memiliki akses dan hubungan baik dengan pejabat tinggi. Tidak adanya pihak yang memiliki kuasa untuk memperjuangkan pentingnya peranan arsip bagi kepentingan organisasi maka cognitive frame dari pejabat tinggi di kedua instansi tersebut selalu menempatkan Arsiparis sebagai profesi yang tidak penting. Hal ini juga sejalan dengan Model Interaksi Hubungan Formal dari Nee (2005) serta konsep VUCA World dari Bennett dan Lemoine (2014) bahwa adanya perubahan tata kelola pemerintahan dari manual (kertas) menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh pada perubahan interaksi sosial dan strategi pengembangan profesi Arsiparis sebagai petugas kearsipan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam dengan Arsiparis dan pengelola arsip dalam pengarsipan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilu 2019.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role and process of social change in the Archivist profession in state institutions in the VUCA era. The results of this study indicate the weak role of Archivists in Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the General Election Commission (KPU) reflected by the role of Archivists who are only considered as supporters and not as professions that play an important role in the 2019 general election. Institutional model approaches Beckert (2010) shows that in networking (Social Network) Archivists only have relations with colleagues who are at the middle level in the profession and only a few have access and good relations with high officials. In the absence of parties who have the power to fight for the importance of the role of records for the interests of the organization, the cognitive frame of high-ranking officials in both agencies always places Archivist as an insignificant profession. This is also in line with the Formal Relations Interaction Model from Nee (2005) and VUCA Wold concept from Bennet and Lemoine (2014) that a change in governance from manual (paper) to an Electronic-Based Government System (SPBE) by the Minister of Kemenpan RB has an effect on changes in social interaction and archiving professional development strategies as archival officers in carrying out good governance. Through a qualitative research approach with the type of case study research, data was collected through library research, in-depth interviews with archivists and archival managers in archiving Provisional Voter Lists (DPS) in the 2019 Elections."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi, memberikan akses, melakukan perbaikan, dan melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban ini dalam konteks kepentingan umum, salah satunya adalah kepentingan penyelenggaraan negara yang mencakup Pemilihan Umum. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, data pribadi digunakan dalam berbagai proses, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyusunan daftar pemilih, hingga pemungutan suara. Namun, penggunaan data pribadi dalam Pemilihan Umum sering kali menghadapi berbagai masalah. Contohnya, insiden kebocoran data pemilih, seperti pada data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 dan tahun 2024. Data pribadi juga rentan disalahgunakan, seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap oleh partai politik untuk kepentingan kampanye, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilih dalam memperoleh hak pilih mereka. Temuan ini menunjukkan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran data pribadi, serta peningkatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berlaku, implementasinya dalam konteks Pemilihan Umum masih perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan data pribadi pemilih terlindungi dengan baik.

---

This study aims to analyze the regulation and implementation of personal data protection on General Elections in Indonesia. Based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, data controller has various responsibilities, that include providing information, giving access, rectifying, and protecting personal data from unauthorized processing. However, there are exceptions to these responsibilities in the context of state administration activities, such as general elections. This study finds that personal data is used in various processes of elections, ranging from the registration and verification of political parties, the preparation of voter lists, to the voting process. However, the use of personal data in elections often faces various problems. For example, there have been incidents of voter data breaches, such as those that occurred in the 2014 and 2024 elections. Personal data is also vulnerable to misuse, such as the use of the Voter List by political parties for campaign purposes, which should only be used for voters in exercising their voting rights. These findings indicate the need for stricter sanctions against personal data violations, as well as enhanced security and oversight in the management of voter data by the General Elections Commission and other related parties. This study concludes that although regulations on personal data protection are in place, their implementation in the context of general elections still needs to be strengthened to prevent further misuse and ensure that voters' personal data is well protected."