Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keabsahan ahli waris pemegang saham yang diakui berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal pemegang saham meninggal dunia, maka yang berlaku adalah ketentuan pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana diatur bahwa suatu harta waris baru terbuka Dalam praktek, kerap terjadi permasalahan yang diakibatkan ketidaktahuan dari ahli waris pemegang saham mengenai prosedur apa yang harus ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya selaku ahli waris pemegang saham. Contoh kasus yang diteliti adalah pada PT XYZ, berkedudukan di Jakarta Selatan. Terdapat gugatan dari ahli waris salah satu pemegang saham PT XYZ kepada PT XYZ, Direksi, dan pemegang saham lainnya sebagai Para Tergugat. Para penggugat memiliki sebanyak 35% saham dalam Perseroan. Para ahli waris pemegang saham tersebut mempermasalahkan karena tidak tercatatnya nama masing-masing Penggugat sebagai pemegang saham, maka mereka dianggap bukan pemegang saham PT XYZ oleh para Tergugat. Dengan demikian, karena adanya ketidakpastian hukum bagi para ahli waris pemegang saham, maka diperlukan kepastian atas keabsahan ahli waris yang diakui berdasarkan keputusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptis analisis dengan menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pencatatan ahli waris pemegang saham menjadi pemegang saham yang sah sehingga mendapatkan hak penuh sebagai pemegang saham sesuai pasal 52 ayat (1) UUPT. ......This thesis examines the validity of acknowledged shareholders based on court decision. in the event of a shareholder's death, then the provision regarding inheritance as provided in Article 830 of Civil Code that stipulated the inheritance, is applied. In practice, problems arise from the lack of knowledge of the heirs of shareholders regarding the procedure to obtain their rights. This thesis will further discuss on study case on PT XYZ, domicilied in South Jakarta. There was a lawsuit from the heirs of one of PT XYZ's shareholders to PT XYZ, the Board of Directors, and other shareholders as the Defendants. The plaintiffs own 35% of the shares in the Company. The heirs of the shareholders questioned the fact that they did not record the name of each Plaintiff as a shareholder, then they were considered not the shareholders of PT XYZ by the Defendants. Thus, due to legal uncertainty for the heirs of the shareholders, it is necessary to ensure the validity of the heirs recognized under the court's decision. The research method used in this thesis is normative juridical method with descriptive analytic and secondary data for the source of data and data collecting by literature study. Results of this study shows how the listing of shareholders' heirs should become legitimate shareholders, thus obtaining full rights as shareholders pursuant to article 52 paragraph (1) of the UUPT.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang efektivitas ahli waris menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Meninggalnya pemegang saham perseroan terbatas tidak langsung secara yuridis membuat ahli warisnya menjadi pemegang saham perseroan terbatas yang bersangkutan, serta tidak langsung memberikan hak bagi ahli waris pemegang saham hak-hak pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk hasil penelitian ini preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat efektif dan sah menjadi pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan, nama ahli waris harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang disimpan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan. Ahli waris harus mengajukan permohonan untuk dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham perseroan yang bersangkutan secara tertulis. Pengajuan permohonan pencatatan harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu Akta Kematian Pewaris yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tempat pewaris tinggal semasa hidupnya, Surat Keterangan Waris atau putusan pengadilan mengenai penetapan ahli waris, Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dari seluruh ahli waris. Notaris diharapkan dapat memberikan penyuluhan hukum pada ahli waris pemegang saham agar lebih berperan aktif untuk memberikan informasi meninggalnya pewaris kepada perseroan yang sahamnya dimiliki oleh pewaris.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the effectiveness of the heirs of shareholders to be a shareholder in a limited liability company. The death of shareholder in limited liability company not automatically by law make the heirs of shareholder become the shareholders of the concerned limited liability company, nor give the rights of shares as mentioned in Article 52 Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. The author conducted research using normative juridical approach. Data analyzing method used is qualitative analysis method that produces these results prescriptive form analytical. The results showed that in order to be effective and be the legitimate shareholders of the limited liability company, the name of the heirs should be registered in the register of shareholders saved by the concerning limited liability company. The heirs must submit written application to be registered in the register of shareholders of the concerning limited liability company. The submittance of application must be included with some supporting documents such as death certificate issued by civil registration, ceritificate of heirship, and all the heir rsquo s resident ID cards. Notary is expected to give legal counseling to the heir of shareholder to be more active to report the death of the heir to the concerned limited liability company.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan wasiat berupa saham dalam perseroan terbatas. Permasalahan yang menjadi fokus analisa adalah selain ahli waris yang ditetapkan menurut undang-undang, terdapat pula ahli waris yang diangkat dengan wasiat testamenter . Saham termasuk dalam harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris dilihat dari Pasal 52 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif oleh karena itu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tipologi penelitian adalah yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat berupa saham kepada ahli waris yang diangkat dengan wasiat dapat dilaksanakan asalkan pewaris tidak memiliki ahli waris legitimaris. Di samping itu untuk dapat mempergunakan hak-haknya sebagai pemegang saham, ahli waris yang diangkat dengan wasiat namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan terkait terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Direksi perseroan terkait serta melampirkan dokumen pendukung, seperti Akta Kematian Pewaris, Wasiat, Surat Keterangan Waris, dan identitas Ahli Waris. Kata kunci : saham, daftar pemegang saham, perseroan terbatas, wasiat, testameter.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of wills in of shares in a limited liability company. The problems that are the focus of the analysis are in addition to the heirs established by law, There are also heirs who are appointed with a will testamenter . Shares are included in the heritage that can be inherited to the heirs seen from Article 52 Paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. This study uses normative juridical research methods therefore the type of data used is secondary data, Where the data collection tool used is literature study. Research typology is normative juridical. Data analysis method used is qualitative analysis method which produce normative juridical research form. The results of the study indicate that the testament of a shares to the heirs appointed with the testament may be carried out provided that the heir does not have a legitimacy heir. In addition to being able to exercise its rights as a shareholder, the heirs appointed by the will of their name must be listed in the Registered Shareholder of the relevant company by submitting a request to the Board of Directors of the relevant company and attaching supporting documents, such as the Death Certificate of the Heir, Wills, Letter Description of Inheritance, and identity of the Heirs.

Abstrak :
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. ......The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pentingnya pemegang saham meneliti keabsahan nama sebagai pemilik saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebelum mengajukan Hak Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham yang berlaku setelah saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara tertulis dengan narasumber guna mendapat keterangan mengenai dasar alasan ditetapkannya jumlah minimum kepemilikan saham sebagai syarat utama diajukannya Hak Pemeriksaan di dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menjadi dasar penentuan syarat minimum jumlah kepemilikan saham paling sedikit sebesar 1/10 (satu persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara adalah demi untuk melindungi kepentingan perusahaan dari pihak-pihak yang mempunyai itikad tidak baik untuk mengganggu operasional suatu perusahaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Pengajuan permohonan Hak Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan dalam turut mencegah permohonan hak pemeriksaan oleh pemegang saham, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pemegang saham maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tetap berpedoman pada prinsip mandiri dan tidak berpihak. Notaris harus mempunyai dasar pengetahuan yang memadai dalam memberikan saran dan pendapat hukum, sehingga profesi Notaris bukan hanya sekedar pembuat akta, namun merupakan profesi hukum yang mempunyai integritas, martabat dan wibawa di dalam masyarakat.

---

ABSTRACT
This thesis describes the importance of shareholders to check the validity of names as shareholders contained in the Register of Shareholders prior to submitting the request for Rights to Check toward the Limited Liability Company. This provision has a connection with Article 52 paragraph (2) Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company on the rights of shareholders which shall be effective after recording of shares in the Register of Shareholders in favor of the owner thereof. In the writing of this thesis the writer adopts literature research method using secondary data and written interview with resource-persons to obtain any information concerning the basis for stipulation of minimum amount of shareholding as main requirements for the submission of Rights to Check in the Draft Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company. The basis for minimum requirement of total shareholding of at least 1/10 (one-tenth) portion of total shares with voting rights shall be protecting the interest of the company from any parties with bad faith who intend to interrupt the operation of a certain company that may inflict a loss to the company and any parties who have interest therein. Submission of the request for Rights to Check can be made by any shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders. Notary Public has, as public official, a role to participate in avoiding the request for the rights to check by any shareholder, namely by giving legal information to shareholders or members of Directors and Board of Commissioners in the forum of General Meeting of Shareholders (RUPS) by continuously referring to principles of independence and impartiality. Notary public shall have sufficient basic knowledge in giving suggestion and legal opinion, so that the profession of Notary Public is not only drawing up any deeds, but also serving as legal profession who has integrity, dignity and influence in society.

Abstrak :
Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum. ......The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty.