Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jakarta sebagai kota primat yang terbesar di Indonesia merupakan kota yang paling banyak menjadi tujuan urbanisasi. Seiring dengan semakin majunya pertumbuhan ekonomi kota, maka Jakarta tidak dapat menghindari derasnya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah. Banyaknya kaum urban yang datang dengan latar belakang pendidikan rendah menimbulkan masalah yang cukup pelik, salah satunya adalah penyediaan perumahan sebagai fasilitas primer. Bogor sebagai salah satu kota metropolitan yang dekat dengan Jakarta juga terkena dampak akibat arus urbanisasi tersebut. Bogor harus memikul beban dari kepesatan perkembangan kota Jakarta. Kenyataan itu telah menyebabkan kepadatan penduduk kota melampaui ambang batas ideal. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sebagai kota penyangga, kebutuhan akan sarana perumahan bagi warganya pun menjadi prioritas yang utama. Sebagai sebuah program nasional, pembangunan Perum Perumnas merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan akan sarana perumahan. Untuk itu diperlukan tanah sebagai faktor terpenting demi tercapainya pembangunan ini. Tanah akan didapat melalui suatu proses pembebasan tanah terlebih dahulu, atau istilah terbaru yang digunakan yaitu pengadaan tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan pemukiman Perum Perumnas, adalah salah satu wujud adanya pembangunan kota secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan tata ruang kota yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses sosial yang terjadi dalam pengadaan tanah di Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor menyangkut pengetahuan pemilik tanah tentang rencana pengadaan tanah oleh Perum Perumnas, bagaimana proses musyawarah harga ganti rugi, serta dengan cara atau pola seperti apa pihak Perum Perumnas melakukan pengadaan tanah. Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuahtatif melalui studi kasus. Semua data yang didapat dari para informan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari tiap-tiap informan. Para pemilik tanah yang menjadi informan adalah mereka yang memiliki tanah atau bangunan yang dibebaskan oleh Perum Perumnas Regional III Cabang Bogor, Bogor. Dari hasil wawancara yang didapat dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pola pembebasan tanah, yaitu melalui konsolidasi tanah dan ganti rugi. Konsolidasi tanah adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah jika pemilik tanah tidak mau membebaskan tanahnya dengan ganti rugi berupa uang. Sedangkan semua informan mendapatkan tekanan moral yang mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan pembebasan tanahnya oleh aparat pemerintah. Selain itu didapat juga peran panitia 9 yang terlibat di dalam proses musyawarah ganti rugi yang salah satu tugasnya adalah menetapkan harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan berdasarkan acuan pada peraturan atau pedoman yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah selalu dikonotasikan negatif oleh masyarakat pada umumnya dan oleh para pemilik tanah pada khususnya. Dan bahkan intervensi melalui tekanan moral pada para pemilik tanah, sebelum adanya musyawarah ganti rugi, dilakukan oleh beberapa aparat pemerintah untuk mencapai tujuan mereka.

Abstrak :
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan saat ini masing masing memiliki satu lokasi TPA. TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, TPA Rawa Kucing di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan TPA Cipeucang di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Analisis terhadap karakteristik lokal di ketiga TPA meliputi Aspek Fisik, Aspek Sosial, Aspek Persepsi serta Aspek Managemen menunjukkan tingkat kelayakan TPA dari yang paling tinggi adalah TPA Rawa Kucing, TPA Jatiwaringin dan TPA Cipeucang dengan nilai kelayakan masing-masing 275, 221 dan 205. TPA Rawa Kucing dan TPA Jatiwaringin berada pada kelas kelayakan S-2 (Cukup Baik - Memenuhi syarat dengan perbaikan ringan) sedangkan TPA Cipeucang berada pada kelas kelayakan S-3 (Kurang Baik-Memenuhi syarat dengan perbaikan agak berat). Nilai kelayakan yang cukup baik pada keempat aspek di TPA Rawa Kucing menjadikan TPA ini unggul dan harus terus memperbaiki pengelolaannya. Pada TPA Jatiwaringin, aspek yang harus diperbaiki adalah aspek manajemen TPA, sedangkan pada TPA Cipeucang aspek yang harus diperbaiki yaitu aspek manajemen, persepsi masyarakat dan fisik. Lokasi potensial sebagai TPA di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan menyebar tidak merata, terbanyak berada di zona 1 dan terendah di zona 3. Lokasi yang direkomendasikan sebagai TPA berada di lima lokasi, 3 lokasi di Kabupaten Tangerang yaitu di Kecamatan Kronjo, Teluk Naga dan Solear, Satu lokasi di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan satu lokasi di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. ......Tangerang Regency, Tangerang City and south of Tangerang City currently each have a landfill site. TPA Jatiwaringin in Tangerangregency,Mauksub-district, TPA RawaKucing in Tangerang City, Neglasarisub-district, and TPA Cipeucang at Serpongsub-district in South of Tangerang City. Analysis of local characteristics in the three landfill covers Physical Aspects, Social Aspects, Aspects of Perception and Management Aspects show the highest of landfill feasibility is TPA RawaKucing, TPA Jatiwaringin and TPA Cipeucang with the feasibility of each 275, 221 and 205. TPA RawaKucing and TPA Jatiwaringin are at the class of the feasibility S-2 (-Good Enough to Qualify mild improvement) while TPA Cipeucang is in a class feasibility of S-3 (Not Good- Qualify with improved somewhat heavy). TPA RawaKucing has a good value in the fourth aspect of the feasibility, it makes TPA RawaKucing superior and should continue to improve its management. On TPA Jatiwaringin, aspects that should be fixed is the management aspect of the landfill, while the TPA Cipeucang aspects that should be corrected, namely aspects of management, public perception and Physical. Potential Location as a landfill in Tangerang Regency, Tangerang City and South of Tangerang City unevenly spread, most are in zone 1 and lowest in zone 3. Recommended as a landfill site located at five locations, three locations in the TangerangRegency in Sub-District Kronjo, Teluknaga and Solear, one location in Tangerang City.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan populasi dan tingginya angka kematian ibu AKI terjadi secara global termasuk di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi modern di wilayah perkotaan Indonesia lebih kecil dari pada di perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan komunikasi suami istri , status dan otonomi wanita dengan penggunaan kontrasepsi modern pada pasangan usia subur di daerah perkotaan di Indonesia. Desain penelitian ini adalah cross sectional dan pengambilan sampel dengan teknik sampel jenuh. Hasil penelitian dengan chi square test didapatkan ada hubungan antara komunikasi suami istri diskusi 6 bulan terakhir p=0.017, OR=1.283 , diskusi 1 tahun terakhir p=0.043,OR=1.187 , persetujuan KB p=0.000, OR=2.117 , mengetahui jumlah anak yang diinginkan p=0.003,OR=0.664 , status wanita pendidikan p=0.000,OR=0.437 , pekerjaan p=0.000,OR=0.688 , perbedaan usia dengan pasangan p=0.038,OR=0.736 , keterpaparan media p=0.001,OR=0.774 , otonomi wanita sikap pada pemukulan istri p=0.008,OR=0.806 , mendapat izin mencari pengobatan p=0.048, OR=0.842 dengan penggunaan kontrasepsi modern pada pasangan usia subur di daerah perkotaan di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing population and high maternal mortality MMR occurs globally even in Indonesia. The use of modern contraception in urban areas of Indonesia is smaller than in rural areas. The purpose of this study is to determine the relationship of husband and wife communication, status and autonomy of women with the use of modern contraceptives in couples of child bearing age in urban areas in Indonesia. The design of this research is cross sectional and sampling with saturated sample technique. The results of the study with chi square test showed that there was a relationship between husband and wife communication discussion last 6 months p 0.017, OR 1.283 , last 1 year discussion p 0.043, OR 1.187 , FP approval p 0.000, OR P 0.000, OR 0.437 , employment p 0.000, OR 0.688 , age difference with spouse p 0.003, OR 0.664 P 0.038, OR 0.736 , media exposure p 0.001, OR 0.774 , women autonomy attitudes to wife beatings p 0.008, OR 0.806 , got treatment seeking permission p 0.048, OR 0.842 with the use of modern contraceptives in couples of child bearing age in urban areas of Indonesia.