Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing- masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Ungang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasaskan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

---

Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that indonesia is an unitary state with structured of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state held the internal and external sovereignity absolutely and not admits of additional sovereign organ within in the government. The unitary state it self has a basic characteristic which centralistic in the term of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which the central government as the bearers of absolute state sovereignity. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignity comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this recuirment, the government of indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with article 18 of the constitution 1945 that republic of indonesia is divided into provinces and provinces are devided into districs and municipal areas. In accordance with recuirment in constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position charging way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding about the implementation of local government which based on local autonomy principles. The relation between unitary staate structure, local aoutonomy, and direct local election in the state governing democracies like indonesia is a disccussion that will be analyzed in this thesis."

"Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017. Kemudian yang kedua apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 telah memenuhi prinsip keadilan pemilu. Pada Pilkada 2015 terdapat 115 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Kemudian pada Pilkada 2017 terdapat 62 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Serta terdapat dokumentasi dan pencatatan data sengketa yang tidak lengkap dan rapih di pengawas pemilu. Selain itu, ditemukan tiga persoalan peraturan penyelesaian sengkea pencalona, yakni tidak diaturnya Keputusan KPU sebagai objek sengketa, KPU yang tidak boleh mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengawas pemilu, dan tidak sinkronnya pengaturan di UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait jadwal penyelesaian sengketa pencalonan.Kemudian dari tiga indikator pemenuhan prinsip keadilan pemilu, ditemukan ketidakpatuhan terhadap waktu penyelesaian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan, yakni lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan ketika keputusan diskualifikasi pasangan calon dikeluarkan oleh KPU RI. Sedangkan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi di sengketa pencalonan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, terkait jaminan pemulihan hak pilih warga negara setelah proses sengketa pencalonan tidak tercapai, karena sengketa pencalonan tidak memulihkan hak pilih pasangan calon kepala daerah, kejadian ini terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan terhadap dokumentasi dan publikasi data sengketa pencalonan di pengawas pemilu, serta perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Pilkada, Peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pilkada, Peraturan Bawaslu terkait penangaan sengketa pencalonan, dan Peraturan MA terkait sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah.

---

The elections monitoring body has recently been granted the authority to adjudicate dispute over candidacy process in elections, and this authority, by all means, is a novelty for the elections monitoring body. However, in practice, many problems occur due to this authority. For example, because of the adjudication process on electoral disputes in 2015 Local Elections, the elections commission had to postpone local elections in five electoral areas. Election adjudication process should have created a free and fair elections, not to postpone the elections and upset the election schedule instead. Therefore, in this research, I would like to address two objectives firstly, how is the regulatory dispute candidacy problem in regional head election 2015 and 2017 and, secondly, to analyze whether the adjudication processes conducted by the elections monitoring body on those disputes have been compliant with the principle of free and fair elections. In 2015 Local Elections, the elections monitoring body handled 115 cases of electoral disputes. In 2017 Local Elections, the body handled 62 cases of disputes. However, it is noteworthy that the elections monitoring body itself fail to make a proper documentations and records on the data regarding electoral dispute cases that they have handled. Based on the adjudication process, we can see that the electoral institutions have many times failed to comply with free and fair elections principle, for example when the elections monitoring body did not resolve a dispute case on time or according with the proper mechanism. Such failure happened, among others, in Aceh Tamiang, Aceh, Pematang Siantar, North Sumatera, and Fak Fak. In addition, the adjudication process also created a legal vacuum because they did not specify what institution has the authority to resolve the candidacy disputes when the Elections Commission KPU has issued the decision to disqualify a certain candidate. The Elections Monitoring Body, at that time, did not have the authority resolve such case in local elections. This legal vacuum especially happened in Central Kalimantan. Also, the adjudication process on electoral disputes have failed to protect the voting right of candidates because the adjudication process did not restore the right after the trial has completed. This is especially happened in Dogiyai Regency in Papua. Therefore, in this research I conclude that it is necessary to make a reform and improvement on the Local Elections Law, KPU Regulations on elections stages, programs, and schedule, Bawaslu rsquo s Regulations on candidacy disputes, and Supreme Court rsquo s Regulations on state administrative disputes in local elections."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, belanja hibah secara umum naik pada tahun Pilkada dan hanya naik pada satu tahun sebelumnya ketika petahana kembali maju dalam Pilkada berikutnya, serta kondisi ini tidak terjadi pada alokasi belanja bantuan sosial dan belanja modal. Hal ini dapat terjadi pada petahana dengan kompetensi yang baik maupun buruk dan tidak terdapat kecenderungan pada wilayah tertentu di Indonesia. Selisih antara rata-rata rasio belanja hibah terhadap realisasi total belanja selama periode 2006-2017 dengan tahun Pilkada sebesar 2,2 dan satu tahun sebelumnya sebesar 0,6. Belanja hibah memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dengan pengaruh yang lebih cepat dan mudah dirasakan oleh masyarakat serta dapat ditargetkan kepada kelompok pemilih tertentu. Alokasi belanja hibah memiliki pengaruh kausal positif signifikan terhadap PDRB. Namun, tingkat partisipasi pemilih berkorelasi negatif signifikan terhadap belanja hibah terutama pada tahun Pilkada dan satu tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki informasi terhadap performa petahana kurang memiliki ketertarikan terhadap belanja hibah khususnya pada tahun menjelang Pilkada. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan peningkatan pengawasan alokasi Belanja Hibah agar lebih selektif dengan peruntukan khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan pembatasan jenis penggunaan dan golongan penerima belanja hibah dengan tidak lagi diperuntukan bagi organisasi kemasyarakatan.

---

ABSTRACTIndonesia is a developing country that has long implemented a democratic system but is still relatively new in its application especially at the local level. This condition provides an opportunity for the emergence of motives and behaviors of politicians aimed at maintaining the power or interests of his group through short term fiscal policy. These actions can be done through increased allocation of grant, social assistance, and capital expenditure. Based on the results of the analysis on 34 provinces in Indonesia during 2006 2017, the allocation of grants generally increase in the election year and only increased one year earlier if the incumbent runs again for the next election, and this condition did not occur in social assistance and capital expenditure. This can happen to the incumbent with good or bad competencies and there is no tendency in certain regions in Indonesia. The difference between the average ratio of grant to total expenditure realization during the period 2006 2017 with elections year was 2.2 and one year earlier by 0.6 . Grant has more flexible characteristics with a more immediate and easily perceived influence by the community and can be targeted to a specific group of voters. The allocation of the grant has a significant positive causal effect on GRDP. However, voters turnout significantly negatively correlated to grant, especially in the election years and one year earlier. This result shows that informed voters have less interest in grant especially in the year leading up to elections. Therefore, the authors recommend the central government for improving the supervision of grant allocation to be more selective with specific designations for the welfare of the community and limit the types of usage and recipient by no longer given to community organizations."

"Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan yang K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum anggota legislatif di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori modal sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam kemenangan K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di Dapil 4 Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga modal sosial yang dimiliki oleh K.H. Akhmat Tawabi. Pertama, modal sosial berkaitan dengan status sebagai kiai. Kedua, modal sosial berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala desa selama dua periode. Ketiga, modal sosial berkaitan dengan jaringan PPP. Melalui jaringan-jaringan yang dimiliki, diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalamnya, serta kepercayaan yang timbul akibat interaksi dan komunikasi dalam jangka waktu yang lama, ketiga fitur dalam modal sosial tersebut menghasilkan kerja sama antara K.H. Akhmat Tawabi dengan pendukung. Ketiga fitur tersebut, menggerakkan orang-orang yang berhubungan dengan K.H. Tawabi terkait status sebagai kiai, pengalaman menjadi kepala desa, serta status beliau sebagai kader PPP, memilih beliau dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Ketiga modal sosial tersebut memiliki karateristik yang membedakan satu sama lain. Selain itu, ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

The legislative general election is an event every five years which is a big event for the Indonesian people. As a Level II Region, the position of the regency/city is very important because it is very close to the people. Therefore, legislative elections at the district/city level cannot be ignored. The one that holds legislative general elections is Purworejo Regency. In Purworejo Regency, there are six electoral districts, one of which is electoral district 4. The research seeks to describe the factors of social capital that led to K.H. Akhmat Tawabi in the general election of legislative members in Electoral District 4, Purworejo Regency. Using qualitative methods and based on social capital theory, this study shows that social capital is an important factor in K.H. Akhmat Tawabi in the legislative general election in Electoral District 4, Purworejo Regency. Based on the research results that have been done, there are three social capitals owned by K.H. Akhmat Tawabi. First, social capital is related to the status of a kiai. Second, social capital is related to the experience of being a village head for two periods. Third, social capital is related to PPP networks. Through the networks they have, bound by the norms that apply in them, as well as the trust that arises as a result of long-term interaction and communication, the three features of social capital result in cooperation between K.H. Akhmat Tawabi with supporters. These three features, move people associated with K.H. Tawabi related to his status as a kiai, his experience as a village head, as well as his status as a PPP cadre, electing him in the 2019 legislative elections. The three social capitals have characteristics that differentiate one another. Apart from that, the three of them also have their own advantages and disadvantages."

"Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan dengan beberapa kendalanya. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisa secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach). Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, sinkronisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di masa yang akan datang.

---

This thesis discusses the regulation on direct election of regional heads as regulated one set in the Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government in conjunction with Law Number 12 Year 2008 regarding the Second Amendment to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, associated with the existing provisions in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, especially in Article 18 paragraph (4), and the implementation with its obstacles.

This type of research in this thesis is a normative legal research with a qualitative analysis, using the approach to statutory law (statute approach). This study discussed the charging mechanism of the regional head office in the Law Number 32 Year 2004 jo. Law Number 12 Year 2008, the synchronization with the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, especially in Article 18 paragraph (4), the charging mechanism of regional head office in the future as well."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah diantara mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia, yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi yaitu ketika masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1948; UU No. 18 Tahun 1965; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959; serta UU No. 5 Tahun 1974. Salah satu sifat yang dimiliki oleh fiqh yaitu muranah yang berarti bersifat luwes, fleksibel, atau lentur yang dapat berkembang seiring berubahnya tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Karena sifat muranah dari fiqh tersebut, memungkinkan berkembangnya fiqh baru di bidang politik yang boleh jadi berbeda dengan teori Imam al-Mawardi. Karena itu, memaksakan penerapan suatu pemikiran fiqh lama atau bahkan usang, tidak sejalan dengan sifat hakekat dari fiqh itu sendiri. Akan tetapi, fakta historis di Indonesia menunjukkan bahwa pernah diterapkannya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa teori Imam al-Mawardi dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.

---

This research deals with the mechanisms of the Regional Head election directly in Indonesia that is associated with the theory of Imam al-Mawardi. In theory, the Imam al-Mawardi mentioned that Regional Head appointed by the Head of State. There are two principal problems in this research. First, mechanisms of position filling of Regional Head in Indonesia is that in accordance with the theory of Imam al-Mawardi. Second, how the application of the thinking of the Imam al-Mawardi in Indonesia. The research method used was the normative juridical, namely the research using secondary data.

The results of this research are among the mecanishm of position filling of the Regional Head in Indonesia, which is in accordance with the theory of Imam al-Mawardi among them when the enactment of Law Number 22 Year 1948; Law Number 6 Year 1965; Presidential Determination Number 6 Year 1959; as well as Law Number 5 Year 1974. One of the characteristic by the fiqh that is muranah which means are supple, pliable or flexible, which can grow as a centralized place, time, and conditions. Because fiqh are muranah, allowing the development of a new fiqh in the politics that may be different from the theory of Imam al-Mawardi. Therefore, impose the application of a thought-provoking event long or even obsolete, inconsistent with the nature of the substance of the event itself. However, the historical facts in Indonesia shows that ever applied the legislation in line with the theory of Imam al-Mawardi. So, it can be concluded that the theory of Imam al-Mawardi made possible for applied in Indonesia."

"Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dengan perbandingan negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Kamboja, Yordania, Filipina, India, Irlandia, Pakistan dan Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK bersifat tidak mengikat, di mana DPR masih dapat mengangkat calon Anggota BPK di luar calon Anggota yang telah dicalonkan dalam Pertimbangan DPD. Apabila tetap akan mempertahankan mekanisme pemilihan oleh DPR dengan pertimbangan DPD seperti yang telah ada saat ini dapat dengan memperkuat daya mengikat pertimbangan DPD seperti di Polandia atau penguatan kewenangan DPD dengan metode membentuk komite bersama seperti di Amerika Serikat dan Australia serta metode persetujuan bersama di Kanada dan Jepang, Pemberian kewenangan BPK yang bersifat mandiri, dan Penegasan ketentuan mengenai ketentuan mengenai profesionalisme dan ketentuan mengenai tidak terafiliasi partai politik dalam syarat-syarat calon Anggota BPK. Saran kepada DPR untuk melakukan penyempurnaan sistem dan mekanisme pemilihan anggota BPK dan BPK dapat membuat laporan hasil evaluasi terhadap anggota BPK sebagai bahan pertimbangan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kode etik untuk pemilihan Anggota berikutnya.

---

The consideration of the DPD as being non-binding in the election of BPK members has created a discourse on BPK's Institutional Independence. This thesis intends to answer the problem formulation regarding the nature of the binding power of the DPD's considerations in the selection of BPK members on the independence of the BPK and the ideal mechanism for selecting BPK members. The research method is in the form of normative juridical research through literature study and with comparisons of the United States, Australia, Canada, Spain, Poland, England, the Netherlands, Japan, France, South Africa, Cambodia, Jordan, the Philippines, India, Ireland, Pakistan and New Zealand. The results showed that the DPD's considerations in the election of BPK members were non-binding, in which the DPR could still appoint candidates for BPK members outside of those who had been nominated in the DPD considerations. If you continue to maintain the election mechanism by the DPR with the consideration of the DPD as currently existing, it can be done by strengthening the binding power of DPD considerations such as in Poland or strengthening the DPD's authority by forming joint committees such as in the United States and Australia as well as methods of mutual consent in Canada and Japan, Granting of independent BPK authority, and Confirming the provisions regarding the provisions regarding professionalism and the provisions regarding the non-affiliation of political parties in the requirements for candidates for BPK members. Suggestions to the DPR to make improvements to the system and mechanism for selecting members of the BPK and BPK can make a report on the results of evaluation of BPK members as material for consideration of performance and compliance with the code of ethics for the election of the next member."