Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Penyempitan daerah pemilihan sebagai upaya pemberdayaan politik rakyat Sukadi
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Fadli Ramadhanil
Pemenuhan prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah: studi putusan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 = The fulfillment of electoral justice principle in settlement of candidacy dispute for regional head election study of decision for candidacy dispute of regional head election from 2015 to 2017
" Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49283
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luhur Kurnianto
Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
" Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahan pusatnya sebagai pengemban kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25498
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kesiapan lembaga daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 (Studi kasus Kota Bekasi)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S8660
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abraham Risyad Al Faruqi
Pengaruh pemilihan gubernur terhadap belanja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2006-2017 = The effect of governor election on provincial government expenditure in Indonesia year 2006-2017
" ABSTRAK
Indonesia merupakan negara berkembang yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, namun masih relatif baru dalam menerapkan pemilihan langsung terutama pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini memberikan peluang bagi munculnya motif dan perilaku politikus yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau kepentingan golongannya melalui kebijakan fiskal jangka pendek. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis terhadap 34 provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2006 s.d 2017, ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfa Habsari Yusma
Kiai dan politik (faktor-faktor modal sosial penyebab kemenangan Kiai Haji Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di daerah pemilihan 4 Kabupaten Purworejo tahun 2019) = Kiai and politics (social capital factors cause of Kiai Haji Akhmat Tawabi victory in legislative election in District 4 Purworejo Regency 2019).
" Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah
Daya mengikat pertimbangan dewan perwakilan daerah dalam pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan terhadap independensi badan pemeriksa keuangan = Binding power of the considerations of the regiona representative council in the selection of members of the audit board of the audit board of independence.
" Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan dengan perbandingan negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Jepang, Perancis, Afrika Selatan, Kamboja, Yordania, Filipina, India, Irlandia, Pakistan dan Selandia Baru. Hasil ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zaqiu Rahman
Analisis yuridis pengaturan tentang pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung menurut hukum positif Indonesia = Analysis of the juridical regulation of position charging through the regional head of direct elections in accordance positive legal Indonesia
" Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikaitkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18 ayat (4), serta pelaksanaan di lapangan dengan beberapa kendalanya. Jenis penelitian dalam tesis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29250
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Nur Romadhon
Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tinjauan teori imam al-Mawardi terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia = The mecanishm of position filling of regional head theoretical review of imam al mawardi to direct election of regional head in Indonesia
" Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang selanjutnya dikaitkan dengan teori Imam al-Mawardi. Dalam teorinya, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Kepala Negara. Terdapat dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, dari mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah berlaku di Indonesia adakah yang sejalan dengan teori Imam al-Mawardi. Kedua, apakah pemikiran Imam al-Mawardi dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62083
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library