Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi. Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama. Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development. This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province. The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators.

Abstrak :
Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara vertical fiscal imbalance dan local taxing power? Apakah ketika vertical fiscal imbalance mengalami penurunan akan menyebabkan local taxing power mengalami kenaikan? atau sebaliknya. Kemudian seberapa besar magnitude dari perubahan vertical fiscal imbalance ini terhadap local taxing power di level kabupaten dan kota, baik yang merupakan daerah induk maupun daerah otonom baru. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat berkurang, baik kabupaten maupun kota di daerah otonom baru cenderung menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota di daerah induk. ......This study wants to answer the question of how is the relationship between vertical fiscal imbalance and local taxing power? Will a decrease in the vertical fiscal imbalance cause local taxing power to increase? or vice versa. Then how big is the magnitude of this change in the vertical fiscal imbalance to local taxing power at the district and city levels, both as parent regions and new autonomous regions. Using the fixed effect model, the results show that when dependence on central government transfers decreases, both districts and cities in new autonomous regions tend to show better performance than districts/cities in the parent region.