Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah utama yang dihadapi adalah identifikasi pelanggaran etika yang sulit, tantangan dalam menangani pelanggaran yang berkembang, serta keterbatasan sarana, prasarana, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang ada dan merumuskan langkah-langkah ideal untuk meningkatkan proses tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari internal dittipidsiber, studi dokumen, dan observasi lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data, termasuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penegakan hukum kasus cyber crime di media sosial dalam pelanggaran etika siber oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri dimulai dengan pemantauan aktivitas di media sosial dan menerima laporan dari masyarakat. Setelah verifikasi laporan, penyelidikan awal dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Penyelidikan ini melibatkan analisis digital dan forensik untuk menemukan bukti relevan dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup kuat, penyidikan lebih mendalam akan dilakukan, termasuk memanggil saksi dan pelaku untuk dimintai keterangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kominfo dan penyedia layanan internet. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara disusun dan diajukan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Mekanisme ini juga mencakup peningkatan kompetensi penyidik, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta penyempurnaan prosedur operasional. Upaya ideal dalam penanganan kasus penegakan hukum pelanggaran etika siber di media sosial oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri mencakup beberapa langkah penting. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman siber. Kedua, pengembangan dan penggunaan teknologi canggih untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas siber dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, penyempurnaan prosedur operasional standar untuk memastikan setiap tahap penanganan kasus dilakukan dengan tepat dan sesuai regulasi. Keempat, peningkatan kerja sama dengan instansi lain serta masyarakat untuk membangun ekosistem yang mendukung penegakan hukum di ranah siber.

---

The main problems faced are difficult identification of ethical violations, challenges in dealing with growing violations, and limited facilities, infrastructure, procedures, and law enforcement mechanisms. This research aims to analyze the existing law enforcement mechanism and formulate ideal steps to improve the process. This research used a descriptive qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants from the internal DTI, document studies, and field observations. Triangulation techniques were used to ensure data validity, including triangulation of sources, techniques, and time. The results showed that the law enforcement mechanism of cyber crime cases on social media in violation of cyber ethics by Dittipidsiber Bareskrim Polri begins with monitoring activities on social media and receiving reports from the public. After verification of the report, an initial investigation is conducted to collect the necessary evidence. This investigation involves digital analysis and forensics to find relevant evidence and identify the perpetrator. If the evidence is strong enough, a more in-depth investigation is conducted, including summoning witnesses and perpetrators for questioning. This process involves coordination with relevant agencies such as Kominfo and internet service providers. Once the investigation is complete, a case file is compiled and submitted to the prosecutor's office for further legal proceedings. This mechanism also includes improving the competence of investigators, improving facilities and infrastructure, and improving operational procedures. The ideal effort in handling cases of law enforcement of cyber ethics violations on social media by Dittipidsiber Bareskrim Polri includes several important steps. First, increasing the competence of human resources through continuous training to deal with various cyber threats. Second, the development and use of advanced technology to detect and analyze cyber activities more quickly and accurately. Third, improving standard operating procedures to ensure that every stage of case handling is carried out appropriately and according to regulations. Fourth, increasing cooperation with other agencies and the community to build an ecosystem that supports law enforcement in the cyber domain."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Layanan kencan online memberikan kesempatan bagi pengguna untuk bertemu calon pasangan pada aplikasinya. Namun, dengan meningkatnya aktivitas kencan online dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut juga membuka pintu bagi terjadinya berbagai tindak pidana siber yang menargetkan pengguna aplikasi kencan online. Oleh karena itu, layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana siber yang terjadi pada layanannya. Dengan fokus penelitian pada aplikasi kencan online Tinder dan Bumble, penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai (i) bagaimana layanan kencan online sebagai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia; (ii) tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh layanan kencan online jika terjadinya tindak pidana siber; dan (iii) kepatuhan layanan kencan online terhadap ketentuan yang mengatur penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa layanan kencan online di Indonesia diatur antara lain oleh UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur bahwa layanan kencan online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas terjadinya tindak pidana siber dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban hukumnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tinder dan Bumble, sebagai penyelenggara sistem elektronik asing yang beroperasi di Indonesia, juga ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Online dating services provide an opportunity for users to meet potential romantic partners on their platforms. However, with the rise in activity on many online dating applications in recent years, it has also opened the doors to various cybercrimes targeting users on these platforms. Hence, online dating services could be held liable for the occurrence of cybercrimes on their platforms. With a focus on the online dating applications Tinder and Bumble, this research will further elaborate on (i) how online dating services as an electronic system provider are regulated within Indonesian laws and regulations; (ii) the legal liabilities online dating services bear in the occurrence of cybercrimes; and (iii) online dating services’ compliance to provisions governing electronic system providers in Indonesia. With a juridical-normative research method and a qualitative approach, it is found that online dating services in Indonesia are governed among others by the ITE Law and Government Regulation No. 71 of 2019. Such provisions stipulate that online dating services may be held liable for the occurrence of cybercrimes if they have not performed all of their legal obligations provided within the regulations. Tinder and Bumble, as foreign electronic system providers conducting operations in Indonesia, are also found to have not fully complied with Indonesian laws and regulations subjected to them."