Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai fenomena adanya wacana untuk menerapkan cyber notary di Indonesia. Penerapan cyber notary di Indonesia tentunya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait terutama yang berhubungan dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Penulis menyimpulkan bahwa konsep cyber notary ini belum dapat diterapkan secara utuh di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak hal-hal mengenai konsep cyber notary yang berbenturan dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the phenomenon of the discourse to apply cyber notary in Indonesia. The application of Cyber Notary in Indonesia would not necessarily be applied that easily, however it must pay attention to the various aspects which mainly related to the Law of Notary Professions. This research uses normative legal analysis, while the data collection is conducted through literature research. The author concludes that the concept of cyber notary can`t be fully applicable yet in Indonesia, this is because there are still many matters regarding cyber notary concept which is conflicting against the Law of Notary Professions."

"Contents :Cyber threatscape -- Cyberspace battlefield operations -- Cyber doctrine -- Tools and techniques -- Offensive tactics and procedures -- Psychological weapons -- Defensive tactics and procedures -- Challenges we face -- Where is cyber warfare headed?"

"TNI AD harus menguasai teknologi terkini yang meliputi teknologi informasi dan peralatan perang sebagai bentuk tanggapan atas adanya transformasi digital. Perang yang terjadi bukan lagi terkait perang fisik, tetapi perang yang diakibatkan oleh arus teknologi dan informasi. Kompetensi dan peran Perwira Staf Intelijen TNI AD saat ini tidak lagi mencukupi seiring dengan tanggung jawabnya yang berubah. Mempertahankan keamanan siber di sektor pemerintahan Indonesia, khususnya keamanan siber di tubuh TNI AD menjadi peran penting dari kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD, dan menganalisis strategi penguatan kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD menunjukkan adanya kesenjangan. Meskipun secara pengetahuan (knowledge), sifat (traits), dan kerangka berpikir (mind set) cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan dalam keterampilan (skill), aspek citra diri (self-image), motif sosial (social motives), pola pikir (thought pattern), dan cara berpikir, merasa, dan bertindak (way of thinking, feeling, and acting). Faktor yang mempengaruhi kompetensi siber Perwira Staf Intelijen TNI AD seperti pendidikan, pelatihan, karakteristik pribadi, dan lingkungan perlu dikuatkan lebih lanjut. Meskipun terhadap Perwira Staf Intelijen TNI AD telah dilakukan strategi penguatan kompetensi siber, namun strategi berupa analisis kebutuhan (need analysis), pengembangan kompetensi inti, dan perubahan desain kerja yang inovatif yang telah dilakukan menunjukkan belum maksimal.

---

Indonesia Army must master the latest technology which includes information technology and war equipment as a form of response to digital transformation. The war that occurs is no longer related to physical war, but war caused by the flow of technology and information. The current competence and role of the Indonesian Army Intelligence Staff Officer is no longer sufficient in line with the changing responsibilities. Maintaining cyber security in the Indonesian government sector, especially cyber security in the Indonesian Army organization, is an important role of the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study aims to analyze the cyber competence gap of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, analyze the factors that affect the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers, and analyze strategies for strengthening the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers. This study uses a positivist approach. Data were collected through interviews, document studies, and surveys. The results showed that the cyber competence of the Indonesian Army Intelligence Staff Officers showed a gap. Although knowledge, traits, and mind set are adequate, it is still necessary to improve skills, aspects of self-image, social motives, mindset or thought patterns, and ways of thinking, feeling, and acting. Factors affecting the cyber competence of Indonesian Army Intelligence Staff Officers such as education, training, personal characteristics, and the environment need to be further strengthened. Although the Indonesian Army Intelligence Staff Officer has carried out a cyber competency strengthening strategy, the strategies in the form of needs analysis, core competency development, and innovative work design changes that have been carried out show that they are not optimal."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"The establishment of the “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” is a tactical step by the Indonesian Ministry of Information and Communication to ensure the stability of national information regarding cyber protection and all forms of threats. This study explores the urgency of ID-SIRTII to prevent global cyber threats. The study found that cyber threats in Indonesia are very complex, seeing the variations of actors, motives, and targets (civil or military purpose). This complexity can be explained through the following four aspects, namely : (1) by understanding of Geometripolitic studies in cyber, there are at least two domains that can be reached, namely “the using of cyber for high-politics purposes (military)”by formulating and activating of Cyberpower to face the Global Cyber War(PSG), Wold Geometri War (PGA), and the forming of “Siber State or Siber Government”; and “the use of cyber for low-politics purposes (civil)”by the protection of civil activities in cyberspace; (2) in order to prevent the spread of national cyber crime, the implementation of the ID-SIRTII policy is integrated with the national cyber institutions; (3) in order to prevent the Global Cyber Threat, the implementation of ID-SIRTII policies needs to be strengthened and well-integrated with the regional and global cyber institutions; and (4) considering of the two “functionalism of cyber” also to form a structuralism of Indonesian National Defense and Security system in the cyber sector, nowdays Indonesia needs to build a CyberForce as a complement to the Army, Navy, and Air Force."

"ABSTRAKEra perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkanperanan komputer (dan internet) ke dalam tempat yang sangat strategis karenamenghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak ruang dan waktu dan diharapkandapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi yang pada akhirnyameningkatkan kesejahteraan. Selain dampak positif tersebut, ternyata jugadisadari bahwa komputer memberikan peluang untuk terjadinya kejahatankejahatanbaru (cybercrime) yang bahkan lebih canggih dibandingkankejahatan konvensional. Masalah keamanan perlu memperoleh perhatiansecara khusus, karena tingkat keamanan atas transaksi perbankan melaluiinternet merupakan factor yang sangat menentukan. Dewasa ini belumterdapat aturan yang menentukan standarisasi instrumen dan perangkatperangkatyang harus digunakan dalam suatu internet banking.Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis ingin mengkajilebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai transaksi elektronik yangmemanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi, dalam sebuah tesis yangberjudul “Kejahatan Internet (Cybercrimes) dan Upaya Perlindungan NasabahBank” dimana pokok permasalahan dari tesis tersebut mengenai: mengapatransaksi elektronik itu mendesak untuk dibentuk dalam Undang- Undang,bagaimana praktek perbankan berkaitan dengan transaksi elektronik itu, danmengapa unsur- unsur perlindungan konsumen itu harus ada dalam transaksielektronik.Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa hampir tidak ada aktivitasmanusia kini yang tidak memerlukan teknologi informasi seperti komputer daninternet termasuk transaksi elektronik yang memberikan banyak keuntungantetapi juga memberikan sisi negatif di satu sisi. Dalam perkembangannya,dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayarantelah dilaksanakan secara elektronik (paperless). Maka dari itu, unsur- unsurperlindungan konsumen di dalam transaksi elektronik ini sangat dibutuhkanuntuk menjamin supaya hak- hak, kewajiban dari pelaku usaha dan konsumentidak dilanggar dan juga memberikan keamanan dalam bertransaksi melaluitransfer elektronik yang sangat rentan dengan pelanggaran- pelanggaanterhadap konsumen itu sendiri.Dari hasil penelitian tersebut, kiranya penulisan ini bermanfaat agar pemerintahuntuk segera menetapkan RUU ITE guna memperoleh jaminan kepastianhukum yang lebih jelas untuk dijadikan pedoman, dan menyarankan kepadabank untuk menginformasikan produknya secara jelas dan benar kepadanasabah maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga kerugian diantarapara pihak dapat diminimalisir."

"Tesis ini membahas perubahan istilah perkumpulan Notaris yang mana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan istilah perserikatan perdata notaris dan sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 digunakan istilah persekutuan perdata notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain perspektif. Hasil penelitian ini menyarankan agar istilah persekutuan perdata notaris yang digunakan di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dirubah, sehingga tetap menggunakan istilah perserikatan perdata notaris seperti pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 harus segera dibentuk dan diberlakukan. Peraturan pelaksana tersebut harus mencakup mengenai definisi, tujuan, dan tata cara pembentukan persekutuan perdata minimal seperti apa yang terdapat di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 yang merupakan peraturan pendamping perserikatan perdata notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

---

This thesis discusses the association Notary term changes which the Act No. 30 of 2004 on Notary use the term civil union notary and now after the publication of Act No. 2 of 2014 used the term civil partnership notary. This research is to design a normative juridical perspective. The results of this study, suggest should replace the term of civil partnership notary used in Act No. 2 of 2014 and keep using the term of civil union notary as in Act No. 30 of 2004. The implementing regulations of Act No. 2 of 2014 must be established and enforced. The implementing regulations should include about definitions, objectives, and procedures for the establishment of a civil partnership are minimal as what in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. M.HH.01.AH.02.12 which is companion legislation notary civil union under the Act No. 30 of 2004."

"Pada Juni 2017, Uni Eropa meningkatkan kewaspadaannya terkait masalah serangan siber dengan mendukung pembentukan The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) sebagai tanggapan diplomatik bersama Uni Eropa terhadap aktivitas serangan siber. Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT sebagai bagian dari strategi Cyber Security nya didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menjelaskan lebih dalam tentang faktor-faktor tersebut serta menjelaskan implementasi CDT sebagai bagian dari tindakan strategi keamanan siber Uni Eropa. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Regional Security Complexs dan Konsep Cyber Diplomacy. Teori Regional Security Complexs digunakan untuk menganalisis potensi ancaman pada sektor keamanan siber yang ada di regional Uni Eropa dan menjelaskan upaya pencegahan serta penanggulangan aktivitas serangan siber terhadap negara-negara anggota Uni Eropa dan Konsep Cyber Diplomacy untuk menganalisa proses diplomasi dalam memperkuat strategi Cyber Security Uni Eropa. Penelitian ini menemukan bahwa Keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi CDT didasari oleh Faktor Internal dan Faktor Eksternal, kerangka kerjasama CDT dinilai dapat menjadi solusi permasalahan siber dikawasan Uni Eropa dan negara anggotanya, CDT memungkinkan Uni Eropa dan negara anggotanya untuk memanfaatkan instrumen diplomatik mereka, termasuk tindakan pembatasan, untuk menjaga dunia maya tetap global, terbuka, stabil, dan aman.

---

.In June 2017, the European Union increased its vigilance on the issue of cyberattacks with the establishment of The Cyber Diplomacy Toolbox (CDT) as a joint EU response to cyberattack activity. The European Union's decision to adopt CDT as part of its Cyber Security strategy was based on internal and external factors. This study explains more about these factors and explains the implementation of CDT as part of the European Union's cybersecurity strategy. The research method used in this study is a qualitative method using primary data sources in the form of interviews and secondary data in the form of literature review. This study analyzes using Regional Security Complexs Theory and the Concept of Cyber Diplomacy. The Regional Security Complexs theory is used to analyze potential threats to the cybersecurity sector in the European Union region and explain efforts to prevent and counter cyberattack activities against member countries of the European Union and the concept of Cyber Diplomacy to analyze the diplomatic process in strengthening cyber strategies European Union Security. This study found that the European Union's decision to adopt CDT was based on Internal and External Factors, the CDT cooperation framework is considered to be a solution to cyber problems in the European Union and its member states, CDT allows the European Union and its member countries to take advantage of their diplomatic instruments, including restrictive measures. , to keep cyberspace global, open, stable and secure."