Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArgumen mengenai lsquo;hak rsquo; dan lsquo;equality rsquo; banyak digunakan beberapa tahun belakangan ini dalam menuntut legalisasi perkawinan sesama jenis oleh para pendukungnya. Penerapan prinsip equality dalam tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis adalah berkaitan erat dengan konsep hak asasi manusia karena prinsip equality merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep tersebut. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health merupakan putusan pengadilan yang terbaru mengenai perkawinan sesama jenis dan merupakan putusan penting yang mengubah secara radikal mengenai keabsahan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat dan mempunyai pengaruh besar ke Negara ndash; Negara lain. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut, khususnya mengenai penerapan prinsip equality. Penelitian ini juga menganalisis mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia, apabila ditinjau dari perspektif universalitas dan relativisme budaya dalam hukum hak asasi manusia. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip equality dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut secara khusus dan dalam isu perkawinan sesama jenis secara umum adalah tidak tepat. Di Indonesia, dari perspektif universalitas ndash; relativisme budaya hak asasi manusia maupun dari penerapan prinsip equality, disimpulkan bahwa perkawinan sesama jenis tidak dapat dilegalisasi.

---

ABSTRACT The lsquo rights rsquo and lsquo equality rsquo arguments have been widely used in the last couple of years by the same sex marriage supporters in claiming the legalization of same sex marriage. The principle of equality in same sex marriage legalization claims is closely related with the concept of human rights on the ground that the principle of equality is considered as one of the most important principles in the said concept. The decision of the Supreme Court of the United States of America in Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health is the latest decision concerning the legalization of same sex marriage that changes radically the legality of same sex marriage in the United States and may affect other nations. This research analyzes the said Decision, specifically on the application of the principle of equality. This research also analyzes the same sex marriage issue in Indonesia from the perspective of universality and cultural relativism of human rights. The conclusion of this research is that the principle of equality in the Decision of the Supreme Court of the United States of America was not correctly applied and therefore it cannot be used in the same sex marriage claims. And in Indonesia, it can be concluded that from the perspective of universality and cultural relativism of human rights, same sex marriage cannot be legalized. "

"Pengaruh yang kuat paham Relativisme Budaya dalam konteks negara-negara Timur, Komunis, maupun Gerakan Non-Blok yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan kebudayaan sehingga menganggap paham Universalisme merupakan bagian dari Imperialisme Budaya. Penolakan tersebut termanifestasi dalam batasan-batasan hak asasi yang termuat secara eksplisit pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara sehingga perlu ditelaah secara komprehensif tentang pembatasan hak asasi dalam konstitusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Doktrinal dalam mengkaji secara teoritis dan historis-filosofis perumusan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 perihal pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai historis-filosofis yang ditelisik mulai dari para pendiri bangsa hingga konsolidasi reformasi Indonesia yang tetap mempertahankan kekhas-an nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Demikian, korelasi paham Relativisme Budaya dengan pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi menjadikan paradigma pembatasan hak asasi di Indonesia menemukan formula hak asasi dalam perpaduan paham antara Universalisme dengan Relativisme Budaya menjadi Pluralisme yang berlaku secara preskripsi di Indonesia.

---

The strong influence of the understanding of Cultural Relativism in the context of Eastern countries, Communists, and Non-Aligned Movements that uphold the values of collectivity and culture so that they consider the understanding of Universalism to be part of Cultural Imperialism. This rejection is manifested in the limitations of human rights that are explicitly contained in the Constitution or the country's constitution, so it is necessary to comprehensively examine the restrictions on human rights in the constitution. The legal research method used is Doctrinal in studying theoretically and historically-philosophically the formulation of Article 28J of the 1945 Constitution regarding the restriction of Human Rights in Indonesia. The results of the study show that the historical-philosophical values examined starting from the founders of the nation to the consolidation of Indonesian reform that still maintains the uniqueness of the values of the nation and state. Thus, the correlation of the understanding of Cultural Relativism with the restriction of Human Rights in the Constitution makes the paradigm of human rights restriction in Indonesia find a human rights formula in the combination of the understanding of Universalism and Cultural Relativism into Pluralism which applies by prescription in Indonesia."