Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
ASEAN Economic Community AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA merupakan bentuk dari integrasi ekonomi yang mengintegrasikan ASEAN ke dalam satu pasar tunggal ASEAN. Hal ini akan meningkatkan aktivitas perdagangan internasional di Asia Tenggara sehingga persaingan akan semakin ketat. Namun kecenderungan para pelaku usaha melakukan monopoli dan persekongkolan sudah menjadi karakter pengusaha yang tidak ingin adanya pesaing, salah satunya dilakukan dalam bentuk kartel lintas batas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis mengacu pada aturan hukum yang ada untuk menjawab masalah dalam penulisan ini. Kebijakan Perdagangan internasional akan menyulitkan terciptanya pengoperasian kartel yang efektif dikarenakan banyak hambatan yang terkikis dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengintegrasian pasar tunggal ASEAN ini. Sebagai upaya memerangi kartel lintas batas, kerja sama antara otoritas persaingan di berbagai yurisdiksi di ASEAN sangat dibutuhkan untuk keberhasilan penegakan hukum persaingan di pasar domestik, regional maupun internasional.

---

ABSTRACT
The ASEAN Economic Community AEC is a form of economic integration that integrates ASEAN into one ASEAN single market. This will increase the activity of international trade in Southeast Asia so that the competition will be tighter. However, the tendency of business actors to monopolize and conspiracy has become the character of entrepreneurs who do not want a competitor, one of which is done in the form of cross border cartel. By using normative legal research methods, the authors refer to the existing legal rules to answer the problem in this writing. International trade policy will make it difficult to create effective cartel operations due to the many obstacles eroded by the policies adopted in order to integrate this ASEAN single market. In an effort to combat the cross border cartel, cooperation between the competition authorities in various jurisdictions in ASEAN is urgently needed for the success of competition law enforcement in the domestic, regional and international markets.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan dan penerapan cross border cartel di Indonesia dan Australia serta meninjau putusan High Court of Australia [2017] HCA 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan putusan High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Air New Zealand Ltd terbukti sebagai pihak dari perjanjian penetapan harga dari bandar udara di Indonesia, Hong Kong, dan Singapura ke bandar udara di Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia dan terhadap Air New Zealand Ltd dengan menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan effects doctrine. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan kewenangan KPPU atas perusahaan asing supaya KPPU memiliki dasar tekstual yang jelas dan pasti untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorialnya. ......This thesis discusses the differences between the regulation and application of cross border cartel in Indonesia and Australia and also reviews the decisions of the High Court of Australia [2017] HCA 21 based on Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Based on the decision of the High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Air New Zealand Ltd were proven as parties to the price fixing agreement from airports in Indonesia, Hong Kong, and Singapore to airports in Australia. The research methods used in this research are normative legal and comparative law. Results of research show that Indonesian competition law can be enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in Indonesia and against Air New Zealand Ltd by applying the extraterritoriality principle based on the effects doctrine. Based on the results of research, it is necessary to amend Law No. 5 of 1999 to affirm the KPPUs authority over foreign companies so that the KPPU has an explicit and definite textual basis to enforce its extraterritorial jurisdiction.