Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions.

---

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer.

This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions."

"Tulisan ini menganalisis tentang bagaimana pengaturan tentang pelunasan piutang atas beban harta Debitor yang berada di luar negeri berdasarkan undang-undang kepailitan dan bagaimana upaya kerjasama antarnegara untuk dapat meningkatkan efektifitas kewenangan kurator dalam menangani pelunasan piutang Kreditor dalam konteks Cross Border Insolvency. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pelunasan utang atas harta debitor di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang terbatasi oleh prinsip teritorialitas, sehingga menghalangi eksekusi keputusan pengadilan asing di Indonesia. Pasal 436 Rv menegaskan bahwa keputusan hakim asing tidak berlaku kecuali ditentukan oleh undang-undang tertentu. Prinsip ini menyulitkan kurator dan merugikan kreditur. Penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas dapat dilakukan melalui hukum dalam perjanjian utang-piutang, pengadilan umum, perjanjian bilateral, hubungan diplomatik, atau UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, dengan prinsip universalitas dan teritorialitas. Undang-Undang Kepailitan Indonesia saat ini terbatas dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan aset di luar negeri, dengan keputusan pengadilan asing tidak diakui di Indonesia. Diperlukan peningkatan kerjasama hukum internasional, terutama melalui adopsi Model Law dari UNCITRAL, yang sedang dalam tahap finalisasi. Fokusnya termasuk penelusuran aset digital di luar negeri, yang menghadapi tantangan teknis. Harmonisasi hukum kepailitan internasional diakui sebagai kunci untuk mengatasi hambatan dari perbedaan hukum nasional dan memfasilitasi penyelesaian aset pailit lintas batas. Pentingnya Mutual Legal Assistance (MLA) untuk pertukaran informasi adalah untuk memperkuat penegakan hukum kolaboratif di luar yurisdiksi tunggal, dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral proaktif.

---

This text analyzes the regulations regarding the repayment of debts against the debtor's assets located abroad based on bankruptcy laws and efforts of international cooperation to enhance the effectiveness of the curator's authority in handling creditor repayment in the context of Cross Border Insolvency. The research is conducted using a doctrinal research method. The repayment of debts on debtor's assets abroad under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment is limited by the principle of territoriality, which hinders the execution of foreign court decisions in Indonesia. Article 436 Rv asserts that foreign court decisions do not apply unless specified by specific laws. This principle complicates the curator's role and harms creditors. Resolution of cross-border bankruptcy disputes can be conducted through laws in credit agreements, general courts, bilateral agreements, diplomatic relations, or the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, based on the principles of universality and territoriality. Indonesia's Bankruptcy Law currently has limitations in handling cases involving assets abroad, with foreign court decisions not recognized in Indonesia. Enhanced international legal cooperation is needed, particularly through the adoption of the UNCITRAL Model Law, which is currently in its finalization stage. The focus includes tracing digital assets abroad, facing numerous technical challenges. Harmonization of international bankruptcy laws is recognized as crucial to overcoming national legal differences and facilitating the resolution of cross-border insolvent assets. The importance of Mutual Legal Assistance (MLA) for information exchange is to strengthen collaborative law enforcement outside single jurisdictions, achievable through proactive bilateral or multilateral agreements."

"Penelitian ini berfokus pada peningkatan sistem pemeriksaan lintas batas di bandara internasional di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menentukan titik kelemahan sistem pemeriksaan yang sekarang dilihat dari sisi pelayanan dan keamanan serta mengkonstruk sistem pemeriksaan yang efektif dan aman.Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskripsi. Model analisis penelitian ini menggunakan sejumlah pertanyaan yang memuat unit analisis yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini terdiri atas unsur pembuat kebijakan, pelayanan dan pengawasan yang keseluruhannya berjumlah 104 orang.Dari analisis hasil penelitian disimpulkan terdapat sejumlah kelemahan pada komponen sistem pemeriksaan, yaitu: 1). Sistem tidak bisa memonitor pelintas batas, 2). Mekanisme monitoring orang asing sejak masuk, berada sampai keluar dari Indonesia sulit, 3). Alat pembaca dokumen sangat kurang, 4). Semua entry point tidak terkoneksi dan terintegrasi, 5). Distribusi cekal masih manual, 6). Tidak ada koneksi dengan sistem lain, 7). Kurang kerjasama dengan negara lain, 8). Capacity building yang minim. Kelemahan ini dapat ditutupi dengan mengkonstruk suatu sistem yang merujuk pada praktek-praktek yang telah dilakukan di sebagian bandara di Indonesia, negara lain dan rekomendasi serta best practice dari organisasi internasional. Operasionalnya dilakukan dengan mengadop teknologi informasi yang menghubungkan kantor pusat dengan seluruh unit pelaksana teknis termasuk perwakilan di luar negeri secara langsung.

---

This research focuses on the enhancement of cross border?s clearance in Indonesia?s international airport. The purpose of this research is to recognize and appoint the weak points of the current clearance system, analyzed from services and security perspectives, and also to construct an effective and secure clearance system.This research is a qualitative research with descriptive design. The analysis model of this research is by utilizing numbers of questions consisting analysis units, which become the basis of data collection. The source persons (informan) of this research are combined from policy maker elements, frontline officers for service and control, with the total number of 104 (one hundred and four) persons.By analyzing the research report, it can be concluded that there are numbers of weaknesses on the clearance system?s component, which are: 1). The system is unable to monitor the crossers, 2). The monitoring mechanism of foreigner started from the date of entering, staying, and leaving the territory of Indonesia is difficult, 3). Limited numbers of document reader devices, 4). All entry points are not connected and integrated one another ? stand alone mode, 5). Alert list is still distributed manually, 6). There is no connection with other system, 7). Lack of cooperation with other countries, 8). Minimum capacity building. This weaknesses can be countered by constructing a system referring to practical activities which have been applied in several airports in Indonesia, other countries, and also referring to recommendation and best practices from international organization. To operate the system, can be done by adopting information technology which directly connects headquarter and the rest of technical service units, and this includes Indonesian representative offices overseas."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah perusahaan acquirer mendapatkan dampak kinerja yang signifikan setelah melakukan Cross Border Acquisition (CBA) pada target perusahaan di Asia Tenggara. Periode penelitian selama tahun 2005-2015 dengan periode pengamatan kinerja pada 12, 24 hingga 36 bulan paska CBA. Metode pengujian yang digunakan adalah event study dan estimasi model pooled least squared pada variabel dependen kinerja BHAR, ROA dan ROE. Penelitian ini menguji 5 faktor utama yang diduga mempengaruhi dampak value pada kinerja acquirer paska CBA yaitu lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya, kemampuan absorpsi dan transfer pengetahuan, pengalaman serta lingkungan tata kelola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa acquirer mendapatkan dampak value paska CBA. Lokasi perusahaan dari negara maju/berkembang, jarak budaya dan lingkungan tata kelola juga memberikan dampak yang signifikan pada kinerja paska CBA.

---

This paper aims to examine whether the acquirer firm can get significant performance from Cross Border Acquisitions (CBA) targeting firms domiciled in Southeast Asia. We examine deals over the period 2005-2015 with 12, 24, 36 months of performance horizon. We use event study and pooled least square model estimation on BHAR, ROA, and ROE as the dependent variable. We test 5 factors that are predicted to have a significant impact on acquirer performance after CBA. They are whether acquirer from advanced or emerging market, culture, absorptive capabilities, experience, and governance. We find that the CBA has a significant value impact on acquirer performance. We documented that location, culture, and governance have a significant impact on acquirer performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketertaikan antara faktor makroekonomi terhadap transaksi cross-border merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2009 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan enam faktor makroekonomi yaitu tingkat pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar, dan return IHSG sebagai variabel independen dimana di dalamnya memuat variabel lagging.  Dengan menggunakan metode ekonometrika, ditemukan bahwa terdapat pengaruh faktor makroekonomi terhadap kesepakatan transaksi merger dan akusisi di Indonesia. Faktor pertumbuhan GDP, Return IHSG, Perubahan kurs, dan apresiasi rupiah berpengaruh signifikan pada pengambilan Keputusan kesepakatan merger dan akuisisi. Terdapat perbedaan faktor yang berpengaruh dalam transaski cross-border M&A. Inbound M&A dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan GDP dan perubahan kurs. Sedangkan, outbound M&A dipengaruhi signifikan oleh pertumbuhan GDP, suku bunga, dan perubahan kurs. Perbadaan pengaruh faktor makroekonomi terhadap keseluruhan kesepakatan dan cross-border merger dan akuisisi menunjukkan bahwa daya tarik ekonomi suatu negara akan mempengaruhi investasi masuk dan keluar di negara tersebut.

---

This study aims to examine the relationship between macroeconomic factors and cross-border merger and acquisition (M&A) transactions in Indonesia from 2009 to 2023. The study employs six macroeconomic factors: GDP growth rate, inflation rate, interest rate, exchange rate changes, and IHSG returns as independent variables, incorporating lagging variables. Utilizing econometric methods, it was found that macroeconomic factors significantly impact merger and acquisition agreements in Indonesia. GDP growth, IHSG returns, exchange rate changes, and rupiah appreciation significantly influence M&A decision-making. There are distinct factors affecting cross-border M&A transactions. Inbound M&A is significantly influenced by GDP growth and exchange rate changes, whereas outbound M&A is significantly affected by GDP growth, interest rates, and exchange rate changes. The differences in the impact of macroeconomic factors on overall and cross-border M&A agreements indicate that a country's economic attractiveness influences both inward and outward investments."

"Era globalisasi membawa ekonomi dunia menuju perdagangan bebas untuk perdagangan barang dan jasa Kerjasama regional dan internasional terkait dengan liberalisasi ekonomi dilakukan melalui kesepakatan atau komitmen suatu negara ke negara lain Bentuk komitmen ini sebagian besar Negara berpedoman pada GATS General Agreement in Trade Services Komitmen tersebut salah satunya adalah settlement and clearing for financial assets termasuk produk securities derivatives dan negotiable instrument PT Kliring Penyelesaian Efek Indonesia KPEI yang mempunyai otoritas untuk melakukan proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang diperdagangkan di Indonesia menjadikan hal ini sebagai salah satu strategi bisnis yang harus dicapai PT KPEI dalam 5 tahun kedepan Saat ini strategi IT yang pernah dibuat belum menjawab strategi bisnis baru yang dicanangkan PT KPEI untuk memenuhi target melakukan settlement and clearing for financial assets untuk produk saham dan instrumen pasar modal lainnya lintas regional dan internasional Hal ini menjadi perhatian besar untuk PT KPEI sehingga memasukkan cross border clearing sebagai bagian rencana strategis perusahaan Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perencanaan strategis sistem informasi PSSI untuk mengatur arah pengembangan SI TI agar mampu mewujudkan strategi bisnis PT KPEI sebagai Cross border CCP Clearing Counterparty Pendekatan PSSI yang digunakan adalah metodologi ward peppard Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara review dokumen dan observasi.

---

The era of globalization brings the world economy toward free trade to trade in goods and services Regional and international cooperation related to economic liberalization is done through an agreement or commitment of a country to another country The commitment is largely based on the country of GATS General Agreement in Trade Services One of them is settlement and clearing for financial assets including securities products derivatives and negotiable instruments Indonesian Clearing and Guarantee Corporation PT KPEI who has the authority to make the process of clearing and settlement of exchange transactions that are traded in Indonesia makes it as one of the business strategies that must be achieved PT KPEI within the next 5 years Current IT strategy ever made have not been able to answer that proclaimed a new business strategy to meet the target PT KPEI in conducting settlement and clearing for financial assets for stock products derivatives and capital market instruments other regional and international traffic This is a big concern for PT KPEI that incorporate cross border clearing as part of the company 39 s strategic plan Based on this the need for strategic planning of information Systems SPIS to set the direction of the development of the IS IT strategy in order to be able to realize business of PT KPEI as Cross border CCP Clearing Counterparty SPIS approach is the methodology of Ward Peppard Method of data collection was done through interviews document review and observation"

"Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi dunia maka hal ini berdampak pada transaski eknonomi aritara pelaku usaha yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan yang ada kemudian dilakukan dengan melintasi batas-batas negara. Materi yang termuat dalam kegiatan perdagangan lintas batas tersebut salah satunya adalah masalah di bidang hukum perdata internasional. Dalam hal demikian maka subyek hukum pelaku kegiatan usaha akan terkena beberapa peraturan perundang-undangan nasional suatu negara, salah satunya adalah peraturan kepailitan. Dalam hal kasus kepailitan yang dialami oleh pelaku usaha atau pihak lain yang ada unsur asing didalamnya maka kaidah-kaidah hukum yang akan dipakai adalah kaidah hukum perdata internasional. Dengan masuknya kaidah hukum perdata internasional dalam suatu perkara kepailitian maka kemudian hukum kepailitan lintas batas menjadi permasalahan yang penting. Tidak terkecuali di Indonesia, persoalan tentang hukum kepailitan yang memiliki unsur internasional didalamnya kerap muncul dalam perkara-perkara kepailitan yang diselesaikan melalui forum pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan tersebut."

"Globalisasi ekonomi, bisnis, dan Investasi mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan pesat secara serentak yang berlangsung di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mengakibatkan arus perdagangan barang, modal, dan tenaga kerja di dunia melampaui batas-batas negara dan mendorong meningkatnya transaksi lintas batas (cross border transaction) antar negara. Peningkatan volume transaksi internasional oleh perusahaan multinasional menyebabkan transfer pricing untuk tujuan perpajakan teiab dan akan menjadi salah satu isu perpajakan yang sangat penting. Dalam era perekonomian yang teiah mendunia. transfer pricing telah menjadi isu penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak.Ilmu pengetahuan telah menjadi faktor kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Wujud dari keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dalam faktor-faktor produksi adalah teknologi. Teknologi dalam konteks transfer pricing berupa pemikiran, penelitian. dan pengembangan yang berkembang dalam sebuah operasi, proses, atau produk. Output dari pemikiran, penelitian, dan pengembangan inilah yang kemudian didefinisikan sebagai "intangible property" of a company. Teknologi sebagai media transfer pricing memberikan kesempatan pada perusahaan multinasional untuk me-manage arus kas dan tarif pajak efektif.Mengingat globatisasi, aktifitas perusahaan multinasional dan Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka mengakibatkan transaksi tidak hanya ditinjau sebagai hubungan antar subjek ekonomi tetapi juga interaksi antar Negara yang berkepentingan. Dalam praktik di Indonesia sehari-hari, walau diyakini penerapan transfer pricing banyak dilakukan, dipastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku belum memadai. Dalam kaitannya dengan transfer pricing, belum ada aturan yang bersifat khusus dalam mempertimbangkan adanya transfer intangible asset.Karya akhir inl bertujuan untuk menganalisis apakah pernturan perpajakan Indonesia mampu mengidentifikasikan dan menentukan kepemilikan atas intangible property, dampak transfer pricing of intangible property terhadap Indonesia sebagai negara berkembang dan apa kemungkinan dampak yang ditimbulkan praktik tersebut terhadap penerimaan pajak negara serta bagaimana pelaksanaan transfer pricing rule di Indonesia dafam transaksi yang melibatkantechnology intangible asset.Transfer pricing of technology merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang seksama. Di negara-negara maju misalnya Amerika Serikat maupun Kanada ataupun di beberapa negara berkembang seperti China dan Argentina, masalah ini sudah mendapatkan perhatian khusus dengan diterbitkannya beberapa kebijakan perpajakan terkait dengan masalah tersebut Sedangkan di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang transfer pricing. intangible property maupun mengenai technology intangible asset masih sangat kurang. Hal ini bukan saja melepaskan potensi pajak yang scharusnya bisa dioptimalkan tetapi juga tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak karena memberikan peluang penafsiran yang sangat Juas kepada otoritas pajak berkaitan dengan regulasi tersebut.Pemerintah Indonesia dalam hat ini Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mengambil langkah kungkret dengan melakukan penguatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini termasuk diantaranya dengan menegaskan dan menjabarkan secara lebih rinci beberapa konsep dasar dalam transfer pricing termasuk mengenai transfer pricing of technology intangible asset sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai transfor pricing dan bisa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta menjaga kepentingan Indonesia sendiri dari kemungkinan penghindaran atau penggelapan pajak melalui skema transfer pricing baik yang bersifat cross-border maupum domestik.

---

Economic globalization, business and lnvestment prospered the growth and development of multinational businesses. Quick simultaneous development happening at the information technology field. communication and transportation resulted in a flow of trade, capital and labor in the world, passing through countries border and pushing the increase of cross border transactions. The increase of international transactions volume by multinational companies causing transfer pricing for tax purposes. has been and will be one of a very important tax issue. In a global economy era, transfer pricing became an important issue for the taxpayer as well as for the tax authorities.

Science has become a key factor in accelerating the economy growth in a country, The substance of said science presence in production factors is techology. Technology in the context of transfer pricing is the thought, research and development in an operation, process or produce The output of thoughts, research and development is later on defined as "intangible property of a company", Technology through the medium of transfer pricing provides considerable opportunities for a multinational company to manage its cash flow and global effective tax rates.

Regarding globalization, activities of multinational companies and Indonesian, which very much practices the open economy system, causes the transaction not only to be seen as a relation between economical subjects but also as an interaction between the countries concerned. In daily practice in Indonesia, although assured that transfer pricing is often done, it is certain that obeying the valid provisions are not yet adequate. 1n its connection to transfer pricing, there are not yet special rules for taking into consideration the transfer intangible asset

This thesis is aimed at analyzing whether the Indonesian tax system will be able to identify and determine the ownership of intangible property, the lmpact of transfer pricing of intangible property towards Indonesia as a developing country and what are the possibilities of the impact resulting from said practice to the country's revenues and how will be the execution of transfer pricing rule in Indonesia in transactions involving technology intangible asset.

Transfer pricing of technology became a complicated problem, needing meticulous consideration. In developed countries, for example, the United States of America or Canada or sorae developing countries like China and Argentina, this problem has already got special attention through the establishing of a few tax policies connected to the problem.

While in Indonesia the regulations regulating transfer pricing intangible property as well as technology tangible asset is still insufficient. This fuct not only decreases the tax potentials which should be optimal. but also doesn't give judicial certainty to the taxpayer, because it gives an opportunity for a very broad interpretation to the tax authorities concerned with this regulations.

The Indonesian Government, in this case the Directorate General of Taxes should take concrete steps by strengthening the provisions valid at present, including clarifying and describing in more detail a few basic concepts in transfer pricing including the transfer pricing of technology intangible asset, so that a understanding of transfer pricing can be increased and the taxpayer obtains a judicial certainty while taking care of the well-being of Indonesia from the possibility of evasion and embezzlement of taxes through good transfer pricing schemes either cross border or domestic."