Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Controlling migration in the world’s largest archipelago brings various challenges to Indonesian authorities which differ from other countries. Indonesia is known as the most favorite transit country for people migrating to Australia, due to its strategic geographical location. Following the fact, the decision of choosing the mechanism of criminal law to deal with irregular migration from the start makes Indonesia vulnerable to crimmigration trend. The criminalization of immigrationrelated conducts, the authorization of investigative power to the immigration officers, and the implementation of the ‘selective policy’ in the first Immigration Law (Law No. 9/1992) justify the underlying situation in Indonesia. This condition is even harsher when Indonesia joined the fight against people smuggling since the new law regarding immigration (Law No. 6/2011) which increases criminal sanctions for immigration-related offenses. Nonetheless, this punitive approach stands as a symbolic strategy, which is barely enforced by the Indonesian authorities and it only responds the problems with erroneous actions. By doing this, the Indonesian government has shown its weaknesses and inabilities to control crime problems to an acceptable level.

Upaya pengendalian migrasi di negara kepulauan terbesar di dunia memberikan berbagai tantangan bagi Indonesia yang berbeda dari negara-negara lain. Tantangan yang dihadapi menjadi lebih rumit dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara transit bagi orang-orang yang bermigrasi ke Australia, karena letak geografisnya yang strategis. Ditambah dengan keputusan memilih mekanisme hukum pidana untuk menangani migrasi non-reguler membuat Indonesia rentan terhadap tren crimmigration. Kriminalisasi perilaku terkait imigrasi, otorisasi kekuasaan investigasi oleh petugas imigrasi, dan pelaksanaan kebijakan selektif dalam UU Imigrasi pertama (UU No. 9/1992) mendasari situasi yang terjadi di Indonesia. Kondisi ini bahkan lebih keras ketika Indonesia bergabung memerangi penyelundupan manusia sejak lahirnya Undang-Undang baru tentang Imigrasi (UU No. 6/2011) yang meningkatkan sanksi pidana bagi pelanggaran terkait imigrasi. Meskipun demikian, pendekatan hukuman ini merupakan strategi simbolik, yang hampir tidak ditegakkan oleh pemerintah Indonesia dan tidak memiliki fungsi selain menanggapi masalah dengan tindakan yang salah. Dengan melakukan hal demikian, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan masalah kejahatan pada tingkat yang dapat diterima.