Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tugas karya akhir ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui penyebab perpindahan lintas batas limbah elektronik. Negara Belgia dan Nigeria menjadi kajian utama dalam tulisan ini. Negara Belgia merupakan salah satu pengirim terbanyak limbah elektronik ke Nigeria yang kini dianggap sebagai tempat pembuangan utama limbah elektronik di dunia. Analisis dalam tulisan ini menggunakan pemikiran criminogenic asymmetries dari Nikos Passas. Data didapatkan dari studi-studi yang telah dilakukan oleh lembaga internasional dan regional. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa perbedaan atau asimetri dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya memfasilitasi perpindahan lintas batas limbah elektronik. Hal ini mendorong permintaan barang illegal, mendorong insentif bagi pelaku untuk terlibat dalam kejahatan, dan melemahkan kontrol atau pengawasan dari pihak berwenang. Dalam tulisan ini perpindahan limbah elektronik dianggap sebagai transnational environmental crime karena berbahaya dan merugikan lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lain.

---

This paper aims to search for the cause of the transboundary movement of electronic waste. Belgia and Nigeria are the main countries in this research. Belgia is one of the main exporter of electronic waste to Nigeria that known as the major dumpsite of electronic waste in the world. The analysis is based on criminogenic asymmetries, a concept by Nikos Passas. The data for this study is derived from research done by international and regional institutes. This study found that asymmetry in economy, politic, law, dan culture facilitate transboundary movement of electronic waste. These asymmetries then stimulate demand for illegal goods, incentive for perpetrators to contribute in illegal activity, and weaken the ability of authority to control crime. In this study, the transboundary movement of electronic waste is considered as a transnational environmental crime because of the harms it causes for environment, human, and other living being.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas, 1999). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, focus group discussion, dan concept development merujuk Marek (2015), peneliti menemukan bahwa fraud victimization terhadap eksportir Indonesia dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kedok perusahaan. Mereka memanfaatkan empat faktor kriminogenik asimetris dan didorong adanya tiga jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian peneliti melakukan kontekstualisasi konsep fraud victimization ke dalam criminogenic asymmetries dan konseptualisasi fraud victimization menjadi international fraud victimization. ......This study examines the phenomenon of crime in Indonesia-China trade from the perspective of Indonesia as a victim of fraud. They begin with identifying asymmetric criminogenic factors that create gaps for victimization, followed by an integrative analysis of the theory of transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi and Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009), and criminogenic asymmetries (Passas, 2009). 1999). Through a descriptive qualitative approach using the triangulation method, literature study, focus group discussion, and concept development, referring to Marek (2015), the researcher found that fraud victimization against Indonesian exporters by criminal groups using the guise of companies. They take advantage of four asymmetric criminogenic factors and are encouraged by the existence of three export routes from Indonesia to China. Then the researchers contextualized the concept of fraud victimization into criminogenic asymmetries and conceptualized fraud victimization into international fraud victimization.

Abstrak :
ABSTRAK
Pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang mengancam seluruh negara di dunia. Kejahatan ini berkaitan erat dengan organized crime dan merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional karena jaringan kejahatan yang melintasi batas negara. Selama ini pencurian dan penjarahan properti budaya dianggap sebagai sebuah kejahatan yang bersifat material. Padahal, sesungguhnya dampak yang ditimbulkan lebih dari apa yang dapat dihitung secara materi. Tulisan ini melihat bahwa properti budaya merupakan salah satu bentuk identitas bangsa yang perlu dilindungi. Hate crime dan iconoclasm menjelaskan lebih dalam kejahatan ini sebagai kejahatan terhadap identitas bangsa dimana terdapat unsur kebencian yang ditujukan kepada target. Unsur kejahatan transnasional dan organized crime dalam isu ini dijelaskan melalui konsep art crime dan criminogenic asymmetries. Tulisan ini menekankan bahwa pencurian dan penjarahan properti budaya merupakan isu tidak hanya terbatas pada material, tetapi juga berkaitan dengan identitas bangsa.

---

ABSTRACT
Theft and looting of cultural property is a transnational crime which threatens all countries in the world, with no exception. This type of crime is strongly related with organized crime and count as transnational crime due to its wide network which transcends the border of nations. Cultural property theft and looting usually seen as a crime against property. However, the impact of this crime is beyond of what we can measure in property crime. This study sees cultural property is a part of national identity and need to be protected from any harm. Hate crime and iconoclasm provide a deep insight of this issue as a crime against national identity which emphasize the aspect of hate. Aspects of transnational crime and organized crime is explained with art crime and criminogenic asymmetries with dysnomie. This study emphasizes that cultural property theft and looting is not only about material loss, but also a crime against national identity