Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada studi kebijakan pemasyarakatan yang terkait langsung dengan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana extraordinary crime yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hingga saat ini memperlihatkan hubungan erat antara peraturan pemerintah dengan kondisi di dalam Lapas dan sistem pemasyarakatan serta tidak kondusifnya sistem hukum nasional dalam penanganan extraordinary crime. Tujuan penelitian untuk mencari penyebab mengapa terjadi paradoks dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap prinsip pemasyarakatan yang ada dalam prespektif pemasyarakatan. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yaitu content analisis analisis isi . Teknik pengumpulan data menggunakan bentuk analisis data kualitatif berupa pengumpulan data primer melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara membangun argumentasi atas evaluasi permasalahan kebijakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang dalam implementasinya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat bertentangan dengan konsep, prinsip dan tujuan sistem pemasyarakatan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the study of penal policies directly related to the criminal policy against extraordinary crime that ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on Second Amendment of ldquo ldquo Government Regulation No.32 of 1999 rdquo about Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of Corrections. Rejection of ldquo Government Regulation No. 99 of 2012 rdquo to the present shows the close relationship between government regulation with the conditions in the prisons and the correctional system and not conducive to the national legal system in handling extraordinary crime. The research was aimed to find the cause of why happen paradox with the enactment of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on the principles contained in the correctional perspective. Research approach uses a qualitative approach. Data collection technique used form of qualitative data analysis collecting primary data through the study of documents and interviews. Data analysis was done by building an argument on the evaluation of policy issues issuance of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo . The results can be concluded that the ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo in implementation raises the pros and cons of society that does not comply with the principles and goals of the concept of correctional system.

Abstrak :
Respon hukum pidana diperlukan apabila terjadi pertemuan (konvergensi) antara kepentingan umum dengan penggunaan komputer dimana kepentingan umum tersebut terganggu dengan pengoperasian tertentu dari komputer. Saat ini belum terdapat aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan komputer maka Indonesia melakukan pembaharuan hukum pidana yang nampak di dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana. R KUHP tahun 2005 telah memuat kriminalisasi mengenai tindak pidana informatika. Ketentuan ini diatur dalam bagian tersendiri. Terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang berbeda sehingga dapat menimbulkan akibat negatif yaitu tidak adanya kepastian hukum. Motif pelaku pads kasus-kasus kejahatan komputer tidak banyak berubah namun modus operandi pelaku akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian pelaku terhadap kondisi yang ada.

---

Criminal law response is needed because its convergent occurs between public interest with computer users whereas the said public interest is bothered by the special operation of the computer. At this present there are not any appropriate regulations to catch up the criminal doers of computers, hence Indonesia conducts reformation of criminal law that can be seen in the Device of Criminal Law (R KUHP). R KUHP year of 2005 has made criminalization of the infonnation criminal action. This stipulation is arranged in part five subject the information and telemetric criminal actions. But for the aforesaid actions there are some articles that can be used to catch up the doer with the difference action treatment. By the existence of the differences in the aforesaid articles treatment can cause negative effect that is there is no certainty of law to the action done by the offender. Beside that the offender motivation in the computer criminal cases do not change much but the offender's way to do will develop in accordance to technology development and the adjustment of the doer to the existing condition.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengalaman perempuan bernama Wina, Sari, Dina, dan Lisa, sebagai perempuan yang terlibat dalam kejahatan korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konteks sosial pelanggaran perempuan yang dipengaruhi oleh dominasi laki-laki di ruang private dan ruang publik, yang dapat menyebabkan perempuan mengalami kriminalisasi sebagai koruptor. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif feminis kriminologi (Feminis Sosialis dan Hukum Feminis), dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus feminis yang berfokus pada pengalaman perempuan. Peneltian ini menemukan bahwa perempuan terlibat dalam kejahatan korupsi disebabkan oleh hubungan yang menindas dengan memanfaatkan jabatan strategis perempuan dalam pekerjaannya dan menyebabkan perempuan mengalami kriminalisasi oleh sistem peradilan pidana.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the experience of women named Wina, Sari, Dina, and Lisa, as women who involved in corruption. This study was done to see the social contextualization of women’s offend, which are affected by male dominance in the private sphere and public sphere, it causes women to experience criminalization as corruptors. This study was authored by using feminist perspective in criminology (socialist feminist and feminist law), and used qualitative approach to the type of feminist case study that focuses on the experiences of women. This study found that women who involved in corruption caused by oppressive relationships which utilizing the women’s strategic positions in their jobs and leadswomen to experience criminalization as corruptors by criminal justice system.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran tanpa ada tekanan dari siapapun. Hak ini termasuk pula pendapat yang disampaikan pengguna internet di media social. Akan tetapi, hak mengeluarkan pendapat tersebut justru dilanggar dengan adanya berita yang menyampaikan bahwa, terdapat pengguna internet yang dipidana dikarenakan mereka menyampaikan pendapat di media social, dan pendapat tersebut, menurut pihak tertentu mengandung unsur pencemaran nama baik. Jurnal ini membahas mengenai adanya kriminalisasi terhadap pengguna internet yang menyampaikan pendapatnya di media sosial dengan menggunakan undang-undang ITE untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam artikel ini, fokus utamanya adalah undang-undang yang mengkriminalisasi yang diberlakukan oleh negara Indonesia dan bagaimana undang-undang tersebut terkait dengan hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan pendapat. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi di seluruh dunia dan memiliki sebuah konstitusi yang bertujuan melindungi warganya. Namun, berlakunya undang-undang ITE nampaknya menentang pengakuan tertinggi atas hak asasi manusia dan kebebasan. Undang-undang ITE membatasi kebebasan tersebut karena telah mengkriminalisasi sebagian besar platform di mana warga negara dapat dengan bebas dan secara damai mengungkapkan pendapat mereka.

---

ABSTRACT
Freedom of expression is the right of every citizen to issue his mind without any pressure from anyone. These rights include opinions submitted by Internet users in social media. However, the right to issue such opinion is actually violated by the news that there are Internet users who are convicted because they express their opinion in social media, and that opinion, according to certain parties contain elements of defamation. This journal discusses the criminalization of internet users who express their opinions in social media using ITE legislation for the benefit of certain parties. In this paper, the main focus is the criminalizing law imposed by the Indonesian state and how it relates to human rights of freedom of expression and opinion. Indonesia is one of the world 39 s leading democracies and has a constitution aimed at protecting its citizens. However, the enactment of the ITE legislation appears to be opposed to the highest recognition of human rights and freedoms. The ITE Act limits that freedom because it has criminalized most platforms where citizens can freely and peacefully express their opinions.

Abstrak :
ABSTRAK
Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau, masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bias menjadi paying hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahanan yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan, terutama permasalahn perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuankorban diproyeksikan oleh hukum.

Abstrak :
Di dalam media massa masih banyak ditemukan iklan-iklan klenik yang menawarkan jasa santet untuk membuat orang lain celaka. Dengan zaman yang sudah modern ini sangat disayangkan masih terdapat masyarakat yang meyakini kemampuan dukun santet tersebut. Kepercayaan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak kejahatan. Fenomena tersebut hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan, serta menyebabkan keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016, Tim Panitia Kerja RUU KUHP melakukan pembahasan RUU KUHP yang di dalamnya turut membahas pasal 295 yang mengatur pemidanaan pada pelaku santet. Di balik substansi dari pasal tersebut, terdapat serangkaian analisis yang berkaitan dengan kriminologi budaya dalam menjelaskan proses terjadinya kejahatan tersebut. Penulisan tugas karya akhir ini bertujuan menganalisis substansi Pasal 295 RUU KUHP perihal tindak kejahatan gaib dengan kajian kriminologi budaya serta konsep-konsep lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat. ...... In the mass media are still found a lot of clerical ads that offer services witchcraft for other people woe. With the modern era is very unfortunate there are still people who I believe the witch doctor. This community 39 s trust is used by certain parties to make a profit by committing a crime. The phenomenon is still a prolonged polemic, and extinction of social unrest in public life. In 2016, the Working Committee Team of the Criminal Code Bill does a draft Penal Code of the article chapter which regulates criminal prosecution of the witchcraft. Behind the substance of the chapter, there is. It deals with cultural criminology in explaining such processes. The writing of this final work is of its nature. Translation of the article of the Criminal Code Bill concerning the occult crime with the publication of cultural criminology as well as other concepts relevant to the theme raised.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum sehingga tidak ada lagi pejabat yang kebal hukum. Adanya sanksi pidana bagi pejabat administrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengambil suatu kebijakan, diharapkan dapat membuat pejabat administrasi pemerintahan selalu menggunakan segenap kemampuan intelektual dan keahliannya serta mengedepankan prinsip kehati-hatian secara obyektif dan tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijakan.

---

ABSTRACT
This thesis examines how a policy made by Governance Administration Official could be subject to criminal sanctions. This study is a qualitative research with normative juridical approach. The results of the study suggest that the Bill of Governance Administration should pass immediately. With the law, if the governance administration officials happen to make a mistake or violate the law, it is easy to define whether it is an administrative or law violation, so there will be no more officials are above the law. The criminal sanctions for governance administration officials, who abuse their authority in making a policy, is expected to make them always use all their intellectual abilities and expertise as well as to put forward prudential principle objectively and responsibly.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not proposed.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan hukum di dalam masyarakat menjadikan hukum memerlukan kajian ilmu lain terutama ilmu sosial untuk mencari penyelesaian masalah hukum. Hukum dan Ekonomi yang merupakan kajian sosio-legal memberikan suatu pandangan baru tentang masalah hukum terkait kebijakan publik dan upaya mengkriminalisasinya. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan metode pendekatan analisis ekonomi hukum terhadap kebijakan publik dan dengan metode itu dicoba untuk memberikan jawaban mengenai bisa tidaknya kebijakan untuk dikriminalisasi. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dikriminalisasi yakni kasus kebijakan bailout Bank Century. Kebijakan bail-out Bank Century yang beberapa kalangan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dan kemudian muncul sebuah tren untuk menarik kebijakan bail-out tersebut kedalam ranah hukum pidana. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dan di dalam pengolahan dan analisis data menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari bukubuku, dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukan bahwa kajian lintas disiplin, Hukum dan Ekonomi (analisis ekonomi mikro atas hukum) dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum terutama yang memiliki dimensi ekonomi. Prinsip-prinsip dalam ekonomi mikro digunakan dalam ranah hukum guna terutama untuk membuat kebijakan yang efisien. Analisis ekonomi atas hukum yang berfokus pada efisiensi menjadi langkah solusif untuk menghindarkan kriminalisasi kebijakan. Penelitian pendekatan analisis ekonomi atas hukum ini dilakukan terhadap kasus bail-out Bank Century. Penulis menyimpulkan bahwa analisis ekonomi atas hukum mengevaluasi kebijakan bail-out dengan memperhitungkan cost-benefit-nya dan menunjukan bahwa kebijakan bail-out adalah efisien serta bertujuan untuk menghindari kerugian lebih besar apabila bail-out tidak diberikan

---

ABSTRACT
Legal developments in the societies make the law requires studies of other sciences, especially social sciences to seek the settlement of legal issues. Law and Economics, which is a socio-legal study, provides a new perspective on legal issues related to public policy and criminalization efforts. This research aims to describe the method of approach to the economic analysis of law against public policy and it attempted to provide an answer regarding whether or not a policy to be criminalized. In instance, The case in policy that criminalized in this paper is the Bank Century case. Bail-out Policy of Bank Century that some people judge that policy is not right and then emerged a trend to withdraw the bail-out policy into the realm of criminal law. This writing method is normative legal research and in the processing and analysis of data using primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature studies by studying books, documents literature and more in accordance with the problems is studied. The results of this research show that interdisciplinary studies, Law and Economics (micro-economic analysis of law) can explain legal issues especially those that have an economic dimension. Principles in the microeconomics used in the realm of law and order primarily to create efficient policies. Economic analysis of law that focuses on efficiency becomes solutional measures to prevent the criminalization on policy. Research economic analysis of law is done in the case of Bank Century Bail-out policy. The author concludes that the economic analysis of law is able to evaluate the bail-out policy taking into account its cost and benefit and showed that the bail-out policy is efficient and aims to avoid bigger losses if the bail-out was not propo;

Abstrak :
ABSTRAK: Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perdagangan pengaruh yang diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003 UNCAC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut belum menerapkan peraturan mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan perolehan data secara khusus dari UNCAC, peraturan perundang-undangan nasional, putusan pengadilan, dan literatur-literatur hukum terkait. Data-data yang diperoleh akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh. Perdagangan pengaruh memiliki unsur yang berhubungan erat dengan akses khusus yang dimiliki seorang pejabat publik atau swasta ke otoritas publik tertentu yang dibutuhkan seseorang pihak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik yang dihasilkan. Banyak pejabat publik di Indonesia yang telah melakukan praktik perdagangan pengaruh, namun dijerat dengan delik suap, contohnya seperti kasus Luthfi Hasan Ishaaq dan Irman Gusman. Dengan demikian, kriminalisasi terhadap perdagangan pengaruh dapat membantu para penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan koridor hukum.

---

ABSTRACT: This thesis aims to know the related concepts of trading in influence that regulated in article 18 of the United Nations Convention Against Corruption Year 2003 UNCAC . Indonesia as one of the countries that have ratified the convention has not yet applied the regulation on the trading in influence in their law. The research in this thesis uses normative research methods with specific data acquisiton from UNCAC, national legislations, court decisions, and related legal literatures. The distributed data will be described and analyzed qualitatively later systematically. The results of this thesis suggest that the government needs to consider criminalizing the trading in influence. Trading in influence has elements that are closely related to the particular access that a public or private official has to a certain public authority that the person rsquo s interest in need of the benefit that obtained from the resulting public decision latter. Many public officials in Indonesia have practiced trading in influence, but have been accused with bribery offenses, such as the case of Luthfi Hasan Ishaaq and Irman Gusman. Thus, criminalization of trading in influence can assist law enforcement to carry out effective law enforcement and in accordance with legal corridors.