Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marpaung, Leden
Tindak pidana penyelundupan masalah dan pemecahan
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
364.133 MAR t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ike Krisnadian
Kajian hukum penanganan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi (studi kasus putusan pengadilan Jakarta Pusat nomor 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/PID.SUS/2010 = Study on handling legal of law enforcement for money laundering criminal offense from corruption criminal offense proceeds case study of ruling of central jakarta court number 66/PID/B/TPK/2012/PN/JKT/PST and ruling of supreme court of the republic of in
" Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, modus pencucian uang yang dilakukan dari tindak pidana asalnya korupsi, serta penanganan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfa Anggia Pratami
Analisis terhadap penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana = Analysis against implementation of restitution policy for child who become victims of crime
" ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sebelumnya pelaksanaan restitusi sangat sulit dilakukan karena tidak ada mekanisme/prosedur yang jelas. Permasalahan dalam PP ini adalah syarat administratif yang cukup membebani korban dan keluarganya, tidak adanya ketegasan siapa yang berhak menghitung restitusi, tidak ada tolak ukur menentukan besaran jumlah restitusi dan ... "
2018
T51441
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denanir Fadila Nasiri
KLASIFIKASI TINDAK PIDANA BERDASARKAN FAKTA PADA DOKUMEN PUTUSAN PENGADILAN DENGAN MODEL DEEP LEARNING = Criminal Offense Classification Based on Facts in Court Decision Documents with Deep Learning Models
" Legal reasoning merupakan metode yang digunakan untuk menerapkan aturan atau Undang-Undang terhadap fakta yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum. Salah satu metode legal reasoning adalah dengan penalaran induktif, yaitu didasarkan pada kasus-kasus terdahulu. Mahkamah Agung di Indonesia melalui situs Direktori Putusan Pengadilan, yang menyediakan dokumen hasil proses pengadilan yang saat ini menampung jumlah dokumen yang sangat besar. Kumpulan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas legal reasoning, seperti klasifikasi jenis tindak pidana (criminal ... "
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Herbet Pardamean
Limitasi penghentian penyidikan dengan alasan kurang alat bukti dan bukan tindak pidana (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus Illegal Logging 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau) = Limitation on termination of investigation based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offence by virtue of law (Case Study: SP3 Release In Illegal Logging Case For The 14 Companies In Provinsi Riau By Riau Police Regional)
" Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian penyidikan serta penjelasan terhadap alasan penghentian penyidikan itu sendiri serta batasan-batasannya tidak dijabarkan secara rinci oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun ... "
2012
S43132
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Qierihda Zalva
Analisis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Kasus Penggelapan Pajak PT X Tahun Pajak 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga = Analysis of Taxpayer Compliance Monitoring on the Tax Evasion Case of PT X for the 2018 Fiscal Year at Foreign Investment Tax Office Three
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library