Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas penerapan ajaran kausalitas pada tindak pidana omisi tidak murni dalam peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Ajaran kausalitas pada tindak pidana omisi tidak murni dibutuhkan dan harus dibuktikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah tindakan pasif seseorang dapat disebut sebab dalam timbulnya akibat. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, ditemukan bahwa ajaran kausalitas tidak diterapkan dalam tindak pidana omisi tidak murni. Penegak hukum cenderung langsung membuktikan pertanggungjawaban pidana terdakwa tanpa terlebih dahulu menimbang mengenai ajaran kausalitas. ......This research explores how is implementation of causation to determine cause in criminal omissions in several Indonesian district court decision. This study is prescriptive research that is conducted through a normative legal research method. The data used were obtained by conducting a literature study using qualitative data analysis. Causation in criminal omission is necessary and must be proven to determine whether a person's passive act can be called cause in the onset of effect so that it can then be considered as to criminal liability. According to research on several district court decisions in Indonesia, it was found that causation is not applied in criminal omissions cases. The results showed that law enforcement tends to directly prove the formulation of the offense against the defendant without take causation into consideration.

Abstrak :
Pada pengesahan Omnibus Law pada tahun 2020, sikap masyarakat Indonesia terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penolak. Namun lambat laun sikap kubu pendukung berubah menjadi sikap yang harmful, berupa bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan, yang ditujukan kepada kubu penolak. Menurut data yang tersedia, pemerintah melalui lembaga pemerintah yaitu polisi, sudah bertahun-tahun jarang menindak bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Padahal, pemerintah memiliki undang-undang yang mengatur bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Penulisan ini menggunakan landasan teori Kriminologi Konstitutif dan metode analisis isi kualitatif. Pelaku diposisikan sebagai excessive investor karena adanya relasi struktual dengan korban akibat jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini. Jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber ini juga, memposisikan korban menjadi rentan mengalami viktimisasi crime of repression dan crime of reduction oleh pelaku. Ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya melindungi masyarakat ditunjukkan melalui jarang ditindaknya bentuk-bentuk kejahatan siber pengusikan, doxing, dan peretasan. Ketidakmampuan pemerintah ini disebut sebagai crime by omission. ......At the ratification of the Omnibus Law in 2020, the people were divide into 2 sides, namely the supporters and the rejecters. Gradually the attitude of the supporters turned harmful in these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking, which were aimed at the rejecters. According to available data, the government, through its government agency that is the police, has rarely taken action against these forms of cybercrime. Even so, the government has laws that regulate these forms of cybercrime. This paper performs a qualitative content analysis, based on the Constitutive Criminology frame. The perpetrator is positioned as an excessive investor because of the structural relationship with the victim that occurs because of the lack of action against these forms of cyber crime. The lack of action against these forms of cyber crime also places the victims at risk of facing victimization through crime of repression and crime of reduction by the perpetrators. The government shows its inability to carry out its responsibilities to protect its public through the lack of action against these forms of cybercrime; harassment, doxing, and hacking. The government’s inability to do its duty to its people, is considered as a crime by omission.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai gejala anak yang dipekerjakan pada perkebunan rakyat tembakau di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah kriminologi kritis. Data sekunder yang digunakan untuk membahas gejala anak yang dipekerjakan adalah laporan penelitian, artikel jurnal, dan skripsi yang membahas mengenai situasi anak yang dipekerjakan pada perkebunan rakyat tembakau. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang dipekerjakan pada perkebunan tembakau mengalami kekerasan pengabaian atau pembiaran berupa jam kerja yang berlebihan dan dampak kesehatan seperti Green Tobacco Sickness. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor struktural seperti neoliberalisme, norma sosial, dan kemiskinan yang masih melekat pada masyarakat sehingga masih melanggengkan anak-anak untuk dipekerjakan dan berdampak pada child well-being mereka. Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab tidak berperan aktif dalam mengatasi gejala yang ada. ......This final project discusses the symptoms of child labor on people’s tobacco plantations inIndonesia.Criticalcriminology isusedasananalysistoolinthiswriting.Secondary data used to discuss child labor symptoms include research reports, journal articles, and theses that discuss the situation of children working on people’s tobacco plantations. The analysis results show that children working on people’s tobacco plantations experience physical neglect and abuse, such as excessive working hours and health impacts like Green Tobacco Sickness. Additionally, there are structural factors like neoliberalism, social norms, and poverty that still persist in society, perpetuating the employment of children and affecting their well-being. In this case, the government, as an institution with responsibility, has not played an active role in addressing the existing symptoms.