Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank selalu diawasi ketat oleh Bank Indonesia dan salah satu poin krusial dalam pengawasan sektor perbankan ini adalah dalam kegiatan pemberian kredit. Kegiatan ini memiliki risiko adanya kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih sehingga menjadi kredit bermasalah dan disi lain bank tetap harus membayar setiap rupiah dana simpanan dari masyarakat. Diluar semua pengawasan dan persyaratan yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank harus selalu dapat bertanggung jawab untuk memberikan kredit kepada debitur yang layak melalui tahapan analisis yang ketat dan akurat. Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada sebuah perusahaan atau individu perorangan, seorang analis kredit di bank wajib melakukan tahapan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan memperkirakan tingkat risiko yang akan ditanggung bila bank menyetujui permohonan kredit tersebut. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah. PT. XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memhutuhkan dana untuk investasi pembelian Cigarette Paper Making Machine baru yang bertujuan menambah kapasitas produksinya. Permohonan pinjaman yang diajukan PT. XYZ ke Bank A berupa kredit investasi. kredit modal kerja dan line IJC. Untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dibiayai oleh bank dan berapa besar pinjaman yang sebaiknya dibiayai oleh Bank A, perlu dianalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan 5C yaitu aspek legalitas, aspek usaha secara umum. aspek operasional, aspek keuangan, aspek agunan, aspek risiko dan aspek bidang industri. Dari aspek legalitas dinilai PT. XYZ sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan legalitas pcndirian badan usaha, legalitas dalam menjalankan usaha serta bukti kepemilikan yang sah terhadap aset-aset yang akan dan sudah dijaminkan di Bank A. Dan dalam menjalankan usahanya, PT. XYZ sudah memiliki semua faktor-faktor yang dipcrlukan berkaitan dengan sumber daya manusia yang handal, lokasi usaha yang mendukung serta proses dan kapasitas produksi yang memadai. Kinerja keuangan PT. XYZ juga stabil dan cenderung membaik dari tahun ke tahun, selain itu rencana investasi baru ini juga sudah sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan perusahaan. Investasi ini dinilai berdampak positif terhadap kondisi keuangan PT. XYZ di masa mendatang karena mempunyai andil yang besar dalam mendukung kenaikan penjualan perusahaan serta memperbesar peluang PT. XYZ dalam meningkatkan pangsa pasar di industri rokok nasional maupun internasional. Sedangkan dari aspek agunan dinilai asset yang dijaminkan belum mencukupi total pinjaman yang akan diberikan Bank A karena sebagian besar agunan tersebut berupa rangkaian mesin besar yang sulit dijual dalam waktu yang singkat apabila PT. XYZ mengalami wanprestasi atau default. Untuk itu PT. XYZ diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan dari para pemegang perusahaan dan/atau dari induk perusahaan. Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut, permohonan kredit PT. XYZ dinilai layak dibiayai oleh Bank A dengan pemberian fasilitas kredit investasi dan line LlC sesuai dengan pengajuan awal PT. XYZ. Sedangkan fasilitas kredit modal kerja tidak disetujui sebesar jumlah yang diajukan dan juga penggunaan kredit modal kerja ini dibagi untuk dua tujuan penggunaan yaitu untuk kebutuhan saat pengoperasian Cigarette Paper Making Machine barn dan untuk tambahan modal kerja harian PT. XYZ.

---

In performing its intermediate function, a bank is always observed thoroughly by "Bank Indonesia" and one of the crucial points in this banking observation is providing credit activity. The risk of this activity is that there's a possibility the credit provided can be a bad debt and on the other side the bank still has to pay every single Rupiah of the society's fund. Outside of the observation and regulation issued by Bank Indonesia, a bank has to be responsible on providing credit facility to competent debtors through analysis process tightly and accurately. Before providing any credit facility to a company or individual person by person, a credit analyst in a bank has to analyze in order to know the person or the company's ability in fulfilling any obligation to the bank and estimating risk level degree for the bank, if the bank approves the credit facility request. The credit analysis is as the first filter to prevent the bank for not having a bad debt case. PT. XYZ, a manufacturing company needs fund to invest a new Cigarette Paper Making Machine in order to developing its production capacity. The credit facility requested by PT. XYZ to Bank A is investment loan, working capital loan, and L/C line. To judge whether the request is proper to be financed by Bank A, the bank needs to analyze few aspects related to 5C which are legal aspect, common business aspect, operational aspect, financial aspect, collateral aspect, risk aspect and industrial aspect. Through legal aspect, PT. XYZ already fulfill all of the documents related to corporation founding legalization, business performing legalization also legal document of assets that will be and already pledge to Bank A. In doing its business, PT. XYZ has every needed element, related to human resources, supporting business location also production process and capacity. The financial of PT. XYZ also stable and on a better level each year, the new investment plan appropriate with its need and financial ability. The investment will give positive impact to its financial condition in future because it will support the company's increasing sales and bigger opportunity in increasing its market in national and international cigarette industry. From collateral aspect, the pledged assets has not cover the total credit facility because more than half of its collateral are big machineries hard to sell in short term period if PT. XYZ can not paid back its obligation including principal payment, interest, and any other expenses to Bank A. To mitigate the collateral aspect, PT. XYZ expected to give additional collateral from shareholders and/or mother company. Considering all of the above aspects, the credit facilities requested by PT. XYZ are reasonable to be financed by Bank A as proposed by PT. XYZ on investment loan and L/C line. Meanwhile, the working capital loan is not approved as the proposed amount and the working capital loan usage is divided in to two purposes, operational of new Cigarette Paper Making Machine need and its additional daily working capital.

Abstrak :
Salah satu fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan intermediasi adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pemberian pinjaman (kredit). Terkait kegiatan bisnis perkreditan dimaksud, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) mensyaratkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calondebitur. Salah satu penilaian tersebut adalah terkait jaminan yang diberikan oleh debitur.Perjanjian penanggungan (borgstelling) merupakan salah satu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank. Berdasarkan perjanjian penanggungan tersebut, bank memiliki hak untuk memperoleh pelunasan dari pihak ketiga atas kewajiban debitur manakala debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.Permasalahan kemudian timbul terkait keberlakuan perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, sejauh manakah penanggungan tersebut memiliki implikasi hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menarik asas-asas hukum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perkreditan, jaminan borgtocht dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan analisa. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris evaluatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala serta memberikan penilaian atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan (borgstelling) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, sehingga penanggungan tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) atau sia-sia. Sejalan dengan hal tersebut, maka guna melindungi kepentingan bank sebagai kreditur manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat menggunakan mekanisme lain diluar mengeksekusi haknya sebagaimana tertuang dalam perjanjian penanggungan (borgstelling).

---

One of the main activity of bank as the financial intermediary institution is given the credit facility for the people. Related to that business credit activity, Law No. 10 of 1998 which is concerning Banking, given a requirement for the bank in doing such credit activity to do the analysis related to the candidate of its debtor. One of the analysis is related to the collateral that given by the debtor to the bank. Guarantee agreement (borgstelling) is one of the collateral that usually given by the debtor to the bank. So, by that kind of collateral, bank has a right to take a granted from the guarantor to fulfill the obligation of the debtor if he can't fulfill his obligation to the bank. The problem then appear related to the guarantee agreement that given by the local government. How far will the local government cover the debtor obligation to the bank based on that guarantee agreement (borgstelling). Research methods used in this thesis is a normative juridical research method, the research by taken the principle of the legislation that related to the law of credit business banking, collateral and local government. This type of research in this thesis uses the type of research that is evaluation explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon and giving and evaluation to its phenomenon. From these research it can be be concluded that the guarantee agreement (borgstelling) that given by the local government is not executable. And in the other side, to get the guarantee of the credit that the bank given to the debtor, bank could use other mechanism beside having a guarantee agreement as stated.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi Bank selaku pemberi fasilitas kredit pembiayaan pemilikan unit perkantoran yang unitnya telah dialuhkan dua kali oleh developer. Penelitian merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Tipe penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan terdapatnya dua perjanjian pengikatan jual beli atas unit yang sama maka perjanjian pengikatan jual beli kedua yang dibuat oleh developer tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga perjanjian pengikatan jual beli kedua tersebut batal demi hukum sehingga status kepemilikan tetap milik dari pembeli pertama yang dibiayai oleh Bank sehingga status jaminan terhadap Bank tetap memiliki kekuatan hukum yang pasti. Notaris dalam hal ini bertanggung jawab dikarenakan kelalaian nya tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, dimana notaris bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas timbulnya kerugian tersebut. ......This tesis is discussing about legal certainty for Bank as lender in a credit facility with regards to acquiring office space units which units has been sold twice time by the developer and also the liability of a public notary as a public officials who made the binding sale and purchase agreement. This research Research is a normative legal research that is research done by researching library materials. This type of research is a prescriptive research that is providing advice to solve the problems. With the presence of two binding agreement of sale and purchase of units then the second binding agreement of sale and purchase both created by the developer did not fulfill the objective conditions of an agreement as provided in Article 1320 of the Civil Code of Indonesia so that the second binding agreement of sale and purchase can be null and void so that the property ownership status remains to the first buyer financed by the Bank so that the security status of the Bank retains. Notary liability in this case due to his negligence that can cause one of the parties at a disadvantage, which the notary is responsible for conducting to pay compensation for such losses.

Abstrak :
ABSTRAK
Bank sebagai financial intermediary berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah agunan/ jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan/ jaminan kredit yang diterima oleh bank adalah tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Tesis ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah tersebut: perihal tertib administrasi Badan Pertanahan Nasional dalam pencatatan hak atas tanah tersebut dalam sertipikat, perihal surat rekomendasi dari pemegang Hak Pengelolaan yang multitafsir, serta perihal uang pemasukan terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan kasus di Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Hal-hal tersebut membuat bank menghadapi risiko kehilangan kedudukan sebagai kreditur preferen pemegang Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan hukum tersebut disebabkan baik oleh ketidakseragaman administrasi Kantor Pertanahan maupun oleh kesewenang-wenangan pemegang Hak Pengelolaan, yang timbul karena adanya kekosongan hukum.

---

---

ABSTRACT
As a financial intermediary, bank has two functions to collect funds and to distribute it in the form of credit. Bank will use certain principles in giving credit facility, one of which is collaterals. One of the collaterals accepted by bank is Right to Build on Management Right land. This thesis reviews legal issues related to the mortgage imposition of such land regarding administration order in National Land Body in recording the status of land in the land certificate, regarding recommendation letter from Management Right holder which has multiple interpretations, and regarding the compensation fee in extending the period of Right to Build on Management Right land a case in Kawasan Berikat Nusantara Marunda . Those issues make bank face a risk to lose its position as a preference creditor. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. This research shows that those legal issues are caused either by the disharmony in administration of Land Offices or by the despotism of Management Right holder, which came from the absence of regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 mewajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengembang jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh, yang memuat kesanggupan Pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Debitur atau nasabah dan adanya jaminan dari Pengembang kepada Bank bahwa Pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada Debitur atau nasabah penerima fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserah-terimakan sesuai perjanjian. Tesis ini mengkaji masalah perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan antara Bank dengan Pengembang dalam rangka pembiayaan pemilikan Rumah Susun tersebut. Tesis ini juga mengkaji bagaimana tindak lanjut setelah pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan oleh Bank terhadap kelalaian Pengembang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau terhadap kelalaian Debitur dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas KPA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian adalah akta Perjanjian Pemberian Jaminan dalam praktek perbankan telah dapat diterima sebagai pengganti jaminan hak atas tanah selama belum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh instansi yang berwenang dan Hak Tanggungan belum dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan telah diaplikasikan dalam perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan. Dalam hal terjadi kelalaian Debitur dan/atau Pengembang, tindakan yang dapat diambil oleh Bank dengan adanya akta Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah menandatangani Akta Subrogasi dengan Pengembang, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

---

ABSTRACT
Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/40/DKMP dated 24 September 2013 requires the existence of a corporation agreement between Bank and Developer if a property which shall be used as collateral is not available, in which contains the ability of the Developer to complete the development of the property in accordance with the agreement between the Developer and the customer, and a corporate guarantee from the Developer to the Bank that the Developer shall fulfill his liability to the customer who received the apartment credit facility (KPA) should the property cannot be developed and/or handed over in accordance with the relevant agreement. This thesis examines the issue on cooperation agreement between the Bank and the Developer of Apartment Project and buy back guarantee agreement (as one form of corporate guarantee agreement). This thesis also examines how the execution of the Corporate Guarantee Agreement over Developer negligence in Cooperation Agreement and the Apartment Credit Facility Agreement. This study is a normative legal research, using the data in the form of secondary data sources (literature). The results showed that the deed of buy back guarantee agreement in banking practices have already been accepted as a substitute for security as long as the strata title certificates have not been issued by the competent authority and the mortgage over the apartment unit is not held by the Bank as collateral for the relevant apartment credit facility agreement. The conclusion drawn is the implementation of the prudent principles in banking practices is applied in the cooperation agreement and the buy back guarantee agreement. In the event of Debtor and/or Developer negligence, upon the presence of the deed of buy back guarantee agreement, the Bank can sign a subrogation deed with the Developer as one of alternative dispute resolutions.

Abstrak :
Kredit sindikasi merupakan salah satu cara bank untuk melakukan diversifikasi risiko dan untuk memastikan bahwa bank menaati Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kredit sindikasi adalah salah satu solusi pembiayaan untuk debitor-debitor yang membutuhkan pembiayaan dengan jumlah yang besar untuk pelaksanaan proyek-proyek besar, yang saat ini merupakan tren terbaru di Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, pada tahun 2016 Bank X menempati posisi kedua sebagai bookrunner di ASEAN, dengan jumlah deal sebanyak 13. Sebagai mandated lead arranger, Bank X menempati posisi ke 8 di ASEAN dengan jumlah deal sebanyak 19. Salah satu kredit sindikasi yang melibatkan Bank X sebagai kreditor adalah kredit sindikasi untuk pembiayaan Proyek ABC, suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain terlibat sebagai salah satu kreditor, Bank X berperan sebagai arranger, agen fasilitas, agen jaminan, dan agen escrow. Bank X juga merupakan kreditor dengan porsi fasilitas kredit terbesar dalam kredit sindikasi ini. Sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, pemberian kredit sindikasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan guna melindungi kepentingan dari bank itu sendiri. Karakteristik kredit sindikasi, sebagai suatu pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditor, dan umumnya jumlah kredit yang besar, merupakan alasan lebih bagi bank untuk memastikan kesesuaian pemberian kredit sindikasi dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi di Bank X, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Bank X telah berusaha melaksanakan pemberian kredit sindikasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Syndicated credit is a method of risk diversification for banks and is a way to ensure that banks adhere to the Legal Lending Limit set in the prevailing regulations. Syndicated credit is a solution for debtors in need of large financing for big projects, which is currently a trend in Indonesia. According to the Bloomberg Global Syndicated Loans League Table 2016, in 2016, Bank X ranked second as bookrunner in ASEAN, with a deal count of 13. As mandated lead arranger, Bank X ranked eight in ASEAN, with a deal count of 19. One of the syndicated credits that involves Bank X as creditor is the syndicated credit given for the financing of Project ABC, a project to build a national scale network of optical fibres in Eastern Indonesia. Apart from being one of the creditors, Bank X also plays the part of arranger, facility agent, security agent, and escrow agent. Bank X is also the creditor with the biggest share in the credit facility for this particular syndicated credit. As one of the business activities undertaken by banks, syndicated credit must adhere to prudential banking principle to protect the interests of the bank itself. The characteristics of syndicated credit, as a credit that involves more than one creditors, and a big amount of credit, is more reason for banks to ensure the compliance of the syndicated credit with prudential banking principle and the prevailing regulations. Thus, this thesis will explain how implementation of prudential banking principle in syndicated credit is regulated in Indonesia. Other than that, this thesis will also explain how Bank X implements prudential banking principle in syndicated credit provision, and its compliance to regulations currently in force. The form of this research is normative juridical. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis concludes that in giving syndicated credit, Bank X has done its best to comply to the prudential banking principle and the regulations currently in force.