Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya hukum penyelesaisan kredit perbankan bermasalah berupa eksekusi barang jaminan berdasarkan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 224 HIR/256 Rbg, Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 dan perikatan lainnya yang dibuat antara bank dengan pemilik barang jaminan atau penanggung hutang, dalam praktik belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena adanya kendala dan faktor-faktor penghambat, baik yang datang dari unsur manusia yang terlibat maupun unsur ketidakpastian dari ketentuan hukum yang mengaturnya.Penggunaan lembaga penyanderaan (gijzeling) yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Rbg diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, tetapi ternyata berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2/1964 tanggal 22-01-1964 dan Nomor 4 tahun 1975 tanggal 1-12-1975 ketentuan-ketentuan tersebut telah dinyatakan dihapus dan tidak diberlakukan lagi dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. Ditinjau dari asas Lax Superior derogat legi inferiors, Surat Edaran Mahkamah Agung yang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan, Surat Edaran tersebut tidak dapat menghapus ataupun tidak memberlakukan ketentuan HIR dan Rbg yang merupakan peraturan yang sederajat Algement Maatregel van Bestuur dan ordonansi yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini setingkat dengan undang-undang.Dari segi kriteria orang yang disandera, mengacu pada bunyi Pasal 209 ayat (1) HIR dan Pasal 242 ayat (1) Rbg, penyanderaan bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila karena yang dikenakan adalah orang miskin yang tidak ada atau tidak cukup barang untuk memenuhi keputusan pengadilan, tetapi dari segi kemanfaatannya bagi masyarakat substansi lembaga penyanderaan dikaitkan dengan Sila Kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang menjamin adanya Justitie Protectiva dan Justitia Vindicativa penyanderaan terhadap debitor yang tidak beritikad baik tidak bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila. Diberlakukannya kembali ketentuan hukum mengenai penyanderaan akan membantu penyelesaian kredit perbankan bermasalah karena akan berfungsi selaku sarana social control sekaligus social engineering terhadap perilaku debitor dan kreditor.Agar lembaga penyanderaan dapat menjadi sarana yang efektif dalam upaya penyelesaian kredit perbankan bermasalah, perlu diadakan reformasi ketentuan yang mengatur terutama mengenai objek yang dapat dikenakan."

"Perbankan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang besar karena membantu pengalokasian resource kepada seluruh pihak dalam perekonomian. Selain perannya tadi, tidak dapat dipungkiri, bank juga memiliki peran untuk meningkatkan wealth bagi para shareholder-nya. Dalam penelitian ini, efisiensi (peningkatan output dengan input tertentu dan pengurangan input dengan tetap memproduksi output tertentu) dilihat sebagai hal yang akan memberikan benefit bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan bank.Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan gambaran kinerja efisiensi 50 bank dengan kredit terbesar (dimana bank dengan kredit terbesar dianggap sebagai bank yang menjalankan fungsi intermediaries-nya dengan baik) dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Selain memberikan gambaran mengenai kinerja efisiensi, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai cara guna bank dapat menjadibank yang lebih efisien.Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat hubungan antara efisiensi dengan profitabilitas (karena dalam penelitian ini, penulis hanya melihat efisiensi dari unsur kuantitas input dan output, namun belum memasukkan unsur biaya sehingga masih perlu dilihat hubungannya dengan profitabilitas) serta ingin melihat karakteristik yang dimiliki oleh bank yang efisien (dalam hal ini, ingin dilihat hubungan antara ukuran aset total bank dengan efisiensi bank).Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan. Pertama, adanya hubungan positif antara efisiensi dengan profitabilitas dimana semakin besar efisiensi sebuah bank maka bank tersebut akan memiliki kecenderungan untuk memiliki profit yang besar. Kedua, dengan metode DEA, dapat diketahui urutan bank dari yang paling efisien sampai dengan yang kurang efisien dari tahun 2002 - 2006. Ketiga, dengan metode DEA, dapat dilihat gambaran kinerja perbankan Indonesia dan dapat dilihat sumber - sumber potensi peningkatan efisiensi. Keempat, adanya hubungan antara ukuran aset total bank dengan efisiensi bank dimana semakin besar ukuran aset total sebuah bank maka bank tersebut akan memiliki kecenderungan untuk semakin efisien."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana agar kredit yang sudah disalurkan oleh Bank kepada perusahaan yang sedang dalam kesulitan dana, dapat kembali dengan aman. Di samping itu, penelitian ini juga mencari jalan keluar agar perusahaan (debitur) dapat membayar hutangnya kepada Bank dan tidak mengalami kebangkrutan di dalam situasi krisis moneter dan bisa bangkit kembali. Salah satu cara yang jadi obyek penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memerger perusahaan debitur yang memiliki kredit bermasalah, namun masih prospektif.Aspek-aspek yang diteliti meliputi : aspek keuangan dan aspek hukum dan aspek terkait lainnya yang berhubungan dengan proses merger. Data diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan data dari dalam maupun dari luar perusahaan yang diteliti.Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan bagaimana merger dapat dilakukan terhadap kedua perusahaan tersebut. Selain itu penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk dapat terlaksananya merger.Hasil penilaian masing-masing perusahaan, penghitungan biaya merger dan merger dilakukan secara tunai atau saham menunjukkan bahwa PT XYZ dan PT ABC dapat melakukan merger. Namun mengacu kepada pasal 107 UU No. 1 tahun 1995 ditentukan bahwa pemegang saham yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan, maka merger yang dapat dilakukan untuk PT XYZ dan PT ABC adalah dengan cara saham.Dari hasil penilaian terhadap kemungkinan merger dengan berbagai aspeknya (biaya dan manfaat merger bagi masing-masing perusahaan), terlihat bahwa merger dapat dilakukan kedua perusahaan ini, karena membawa manfaat baik bagi PT XYZ maupun PT ABC, selain dapat dijadikan jalan keluar bagi kedua perusahaan dari kesulitan yang dihadapi. Di samping itu juga dapat dijadikan jalan keluar bagi masalah kredit macet perbankan.Selain itu, dengan dilakukannya merger diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kepada bank sehingga kreditnya dapat dibayar kembali, kepada PT ABC sehingga hutangnya dapat dibayar dan untuk PT XYZ dapat memperluas pangsa pasar.Demikian hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan salah satu cara untuk mengatasi masalah penyelamatan kredit perbankan."

"Pemberian kredit erat kaitannya dengan pemberian jaminan/agunan, pemberian jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah dengan menggunakan tanah, dengan telah terjadi univikasi dibidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan yang aman menggunakan hak tanggungan yang lelah diamanatkan oleh pasal 51 UUPA maka terbentuk UU No:4 tahun 1996 mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan. UUHT mempunyai sifat Droite de suite dan Droite de preferen, juga masih ada pembaharuan lain dibanding hipotek misalnya untuk tanah-tanah yang dapat diikat dengan hak tanggungan seperti hak milik, hak atas usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan untuk hipotek hanya tanah-tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, dalam hal pengikatan dapat dilakukan oleh pejabat Notaris dan PPAT, pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti melihat uraian tersebut diatas kiranya UUITT dapat meminimalisasikan kerugian yang akan timbul dari nasabah yang wanprestasi."

"Bank sebagai lembaga kepercayaan merupakan suatu badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyedia dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa ? jasa lainnya seperti Standby Letter of Credit dan Bank Garansi. Pokok permasalahan yang disampaikan dalam tesis ini adalah bagaimana keberlakuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) terhadap hukum nasional apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit dan bagaimana persyaratan pencairan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam hal terjadi klaim. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (nomatif) yang bersifat deskriptif yang mencakup penelitian terhadap asas ? asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit yang tunduk terhadap Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang merupakan aturan yang berlaku secara universal dengan hukum nasional (tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) maka UCP tidak selalu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan pada Standby Letter of Credit berbeda dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan dalam Bank Garansi, karena pelaksanaan penjaminan pada Standby Letter of Credit terpisah dengan kontrak dasar (prinsip independensi), sedangkan penjaminan dalam Bank Garansi dalam pelaksanaannya terikat dengan kontrak dasar.

---

Bank as a trust institution is a business entity wich receives community fund in terms of deposits and provides fund in terms of loans/credit facilities and other services such as Standby Letter of Credits and Bank Guarantees for community. This thesis discusses applicability of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) versus national laws in case of conflict in the implementation to Standby Letter of Credits and disbursement requirements of Standby Letter of Credits versus Bank Guarantees in case of claims. This research is descriptive normative including legal principles, legal system and comparative law.

The research concludes that in case of conflict in the implementation of Standby Letter of Credit governed by Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) being universally applicable regulation with national laws (governed by Civil Code), UCP will not always be legally binding. Settlement of claims and requirements of Standby Letter of Credit dibursement will also be different from settlement of claims and requirements of Bank Guarantee disbursement, since Standby Letter of Credit underwritting is independent on main contract, while Bank Guarantee is bound to main contract. "

"Tesis ini membahas dampak perubahan BI Rate terhadap jumlah pemberian kredit oleh bank, dengan pengelompokan bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan diperoleh hasil bahwa BI Rate memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Dari empat kelompok bank terdapat dua kelompok bank besar yang memiliki porsi sangat besar yang perubahan jumlah kreditnya tidak sesuai dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok bank yang memberikan respon pemberian kredit sesuai arah kebijakan moneter adalah kelompok bank kecil.

---

This thesis describe about the effect of BI Rate?s changes to the amount of credit given by bank?s group divided by the amount of assets hold. We used multiple regression method to estimate the model and find evidence that BI Rate have a significant effect to the amount of credit given by banks in all groups. We divided banks into four groups classify by the amount of assets hold, and we found there are two groups which have a large share in banking industry gave the different respond to the monetary policy goals. This study find evidence that only small banks give respond to the changes of monetary policy along with monetary policy goals."

"Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaltu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan BPR di Indonesia meningkat pesat dengan konsentrasi sebagian besar di Jawa dan Bali (83,2%) terutama di pinggiran kota-kota besar sepertl Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. BPR sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya sehingga keberadaannya harus dijaga agar dapat beroperasi dan berkembang secara sehat baik secara individual maupun industri. Dalam beberapa tahun terakhir setelah k risis, banyak BPR yang mengalami kegagalan yang secara sistemik dapat menimbulkan inefesiensi dan akan menjadi beban masyarakat dan atau Pemerintah. Dengan metode analisis regresi logistik dan analisis diskriminan diketahui bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi kegagalan usaha BPR di Jabotabek adalah tingginya rasio Non Performing Loan (NPL). BPR yang memiliki NPL tinggi akan mengalami kerugian cukup besar, tidak mampu memupuk permodalannya dan pada akhirnya mengalami kesulitan likuiditas.Untuk mengatasinya, BPR mencari pinjaman antar bank dengan bunga tinggi. BPR gagal memiliki nilai rata-rata rasio NFL, pinjaman antar bank, dan biaya bunga leblh tlnggl serta memiliki nilal rata-rata raslo permodalan dan pendapatan bunga lebih rendah dlbandingkan dengan BPR sukses. Untuk itu dalam pengembangan industri BPR perlu kebijakan yang lebih ditekankan pada bagaimana agar supaya BPR lebih mampu mempertahankan kualitas kreditnya. Kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan pengaturan dengan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential regulation) dan kebijakan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko (risk base supervision)."