Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi credietverband sebagai pengikat jaminan dalam prakteknya di dunia perbankan khususnya bankbank pemerintah yang telah ditunjuk sebagai pemegang credietverband. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pckck-pokok Perbankan mensyaratkan adanya jaminan pada setiap pemberian kredit yang dilakukan pihak bank. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil.Salah satu jaminan yang bersifat materiil adalah tanah (dapat pula berikut bangunan yang ada di atasnya). Dan tanah-tanah yang dapat dijadikeoi jaminan dengan dibebani hak tan^gungan adalah tanah-tanah hak milik. hak guna usaha dan hak guna bangunan. Berhubung undang-undang tentang tanggungan sebagaimana yang disebut dalam pasal 51 UUPA belum terbentuk maka untuk sementara diberlakukan ketentuan-ketentuan hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketenbuan-ketentuan credietverband tersebut dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190 (pasal 57 UUPA).Eksisbensi credietverband pada saat ini tetap dipertahankan karena penggunaannya di dalam praktek sudah merupakan kebiasaan/tradisi dari kreditur yang berwenang menjadi pemegang credietverband tersebut. Disamping itu dimungkinkannya Surat Kuasa memasang Credietverband dibuat dengan akte di bawah tangan, turut mendukung eksistensinya pada saat ini. Bahkan sebagai perkembangannya di dalam praktek, dikenal suatu bentuk yang disebut crediet credietverband yaitu suatu credietverband yang menjamin pembayaran kembali uang-uang pinjaman yang pada waktu itu belum diberikan akan tetapi sudah disanggupkan akan diberikan sampai suatu batas maksimal tertentu. (Marya N. Simamora)."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana eksistensi surat promes kepada pembawa yang diterbitkan oleh debitur dalam fungsinya sebagai lembaga jaminan yang digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan dalam hal pelunasan kredit. Penjelasan ini bersumber dari ketentuan hukum di bidang perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan dalam pasal 8 berikut penjelasannya yang mengatur mengenai jaminan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan suatu langkah maju daripada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Kemajuan tersebut adalah ditinjau dari apa yang dipentingkan dalam pemberian kredit perbankan, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pasal 24 mensyaratkan jaminan materil (baik yang berkaitan langsung dengan kredit yang bersangkutan maupun yang tidak berkaitan langsung), yang merupakan unsur pokok dan wajib, sedangkan unsur jaminan immateril tidak dipentingkan; maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dipentingkan dalam pemberian kredit adalah keyakinan pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Lebih jelasnya, penjelasan pasal 8 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa jika keyakinan tersebut sudah ada, maka jaminan dapat hanya berupa barang, proyek, hak tagih, yang merupakan jaminan materil yang ada kaitannya secara langsung dengan kredit yang bersangkutan. Tetapi bank dapat pula meminta jaminan materil yang tidak berkaitan secara langsung denga kredit yang bersangkutan, yang disebut dengan jaminan tambahan, yang sifatnya tidak wajib. Sedangkan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya tersebut dinyatakan dengan "janji Untuk membayar" sebagai suatu jaminan immateril yang kedudukannya saling mendukung dengan jaminan materil sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam praktek perkreditan perbankan jaminan immateril berupa "janji untuk membayar" tersebut diikat dengan surat promes yang diterbitkan oleh debitur sebagai lembaga jaminannya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, eksistensi surat promes yang diterbitkan oleh debitur sebagai lembaga jaminan bagi jaminan immateril "janji untuk membayar" menjadi lebih tegas, karena berfungsi sebagai lembaga jaminan untuk pelunasan kredit. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk membahas mengenai bagaimana pelaksanaannya dalam praktek perkreditan di Bank Rakyat Indonesia dengan menghubungkannya dengan ketentuan Undang-Undang Momor 7 Tahun 1992 yang terdiri dari penjelasan tentang alasan dapat dijadikan lembaga jaminan, syarat-syarat untuk dijadikan lembaga jaminan, prosedur pemberian kreditnya, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan kredit, dan upaya-upaya yang dilakukan jika debitur wanprestasi."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap agunan yang masih dibebani credietverband. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, Hak Tanggungan yang menggunakan ketentuan hipotik atau credietverband dapat menggunakan ketentuan-ketentuan eksekusi dan pencoretannya yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan setelah buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan disesuaikan menjadi buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan. Namun dalam prakteknya, terdapat dua pendapat yang berbeda antara Kantor Lelang dan Kantor Pertanahan terkait penyesuaian buku tanah dan sertipikat credietverband sebagai dasar pelaksanaan parate eksekusi. Dengan adanya pendapat yang berbeda menyebabkan pelaksanaan parate eksekusi mengalami stagnansi. Oleh karena itu tujuan diadaknnya penelitian ini adalah untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh kreditur perbankan dalam pelaksanaan parate eksekusi terhadap agunan yang jaminkan credietverband setelah periode berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan.

---

This thesis deals with the problem faced by the banking creditors in parate executie according to the article 6 Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land against collateral which saddled with credietverband. Under article 24 paragraph (2) Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land, a mortgage that uses terms of Hypotheek or credietverband can use the terms of execution and deletion arranged in Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land after the book and the corresponding certificate adapted into the book of the land and mortgage certificate. But in practice, there are two different opinions between the Auction Office and Office of Land related land adjustments, land book and certificate of credietverband as the basis for implementing parate executie. The existence of different opinions to the execution of the executable parate experiencing stagnation. Therefore, the purpose of the research is to analyze the problem faced by the banking creditors in collateral parate execution saddled with credietverband after the enactment of Law No. 4 of 1996 Regarding Mortgage Right Over Land and Objects Related to Land."