Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"What rights does an artist have over his creations, the results of his creative pursuit? This article discusses three rights of artist. They are : (a) copyrighta and the contingent issues of what constitutes an original and therefore copyrightsble,work (b) moral rights, covering the rights of atribution and integrity and (c) right to royalties in subsequent sales of the creation...."

"Sejak tahun 2011, Indonesia melangsungkan master plan 15 tahun pembangunan ekonomi. Master plan ini adalah langkah awal Indonesia untuk memperluas dan mempercepat pembanguna ekonomi dalam rangka mendukung perubahan Indonesia menuju negara maju. Terdapat lima sektor utama yang dilibatkan di master plan ini: pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan komunikasi dan transportasi. Pariwisata adalah salah satu sektor yang sedang tumbuh, dilengkapi dengan sumber daya dan tujuan yang melimpah. Penelitian ini menganalisis dampak pariwisata terhadap pertumbuhan Produk Somestik Bruto (PDB) dan hasilnya akan digunakan untuk mengetahui alasan dibalik dilibatkannya pariwisata di dalam master plan.Penelitian ini berasumsi bahwa dampak positif hadir antara penciptaan perkerjaan dan pertumbuhan PDB. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan Hukum Okun (Okun?s Law) sebagai dasarnya. Alih-alih mengamati dampak pengangguran, penelitian ini fokus pada dampak penyerapan tenaga kerja terhadap PDB, khususnya pertumbuhan PDB.Analisis ini menggunakan regresi Ordinary Least Squares (OLS) melibatkan 30 tahun data bulanan tahun 1984 sampai 2013 dengan pertumbuhan PDB sebagai variable dependen dan sepuluh variabel: pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, suku bunga, inflasi, total penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja dari lima sektor yang dilibatkan dalam master plan, dan serapan tenaga kerja diluar lima sektor master plan sebagai variable independen. Analisis ini juga melibatkan variabel dummy: d_98 untuk periode krisis 1998, d_IntRate untuk interaksi antara dummy krisis 1998 dan suku bunga, dan d_InfRate dengan inflasi.Penilitan ini menemukan bahwa koefisien penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata adalah 0.719, yang berarti bahwa setiap 1% kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata menyebabkan kenaikan pertumbuhan PDB sebesar 0.007%. Namun demikian, hasil statistik ini tidak signifikan. Dengan kata lain, secara statistik, penciptaan pekerjaan di sektor pariwisatatidak berdampak pada pertumbuhan PDB.Pertumbuhan PDB juga menciptakan implikasi sosial, ekonomi, dan pada lingkungan. Peraturan dan regulasi disarankan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek negatif pembangunan. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja harus juga diikuti oleh peningkatan produktifitas. Pembangunan lebih lanjut pada infrastruktur, kapasitas bangunan, dan perbaikan sistem transportasi juga diharapkan untuk memperkuat produktifitas sebagai dampak dari penciptaan pekerjaan.

---

Since 2011, Indonesia has been working on a 15-year master plan of the economic development. The master plan is a preliminary step for Indonesia to expand and accelerate economic development in order to support its transformation to a developed country. There are five main sectors included in the master plan: agriculture, mining, industry, tourism, and communication and transportation. Tourism is one of the recently growing sectors, with abundant resources and destinations. This study analyzed tourism impacts on the growth of Gross Domestic Product (GDP) and the result will be used to investigate the reasoning behind the inclusion of tourism in the master plan.

This study assumes that there is a positive impact of employment creation in tourism on the growth of GDP. In order to test the hypothesis, the study used a regression model analysis based on rearranged Okun?s law. Instead of seeing the effect of unemployment on GDP, the study focused on the impact of employment on GDP, especially the growth of GDP. The analysis used Ordinary Least Squares (OLS) regression involving 30-year monthly data ranged from 1984 to 2013 with the growth of GDP as the dependent variable and ten variables, i.e.: the growth of GDP from the previous year, interest rate, inflation rate, total employment, employment from five sectors in the master plan, and the rest of the employment as the independent. The analysis also included three dummy variables: d_98 for the 1998 crisis, d_IntRate for interaction between the dummy and the interest rate, and d_InflRate with the inflation rate.

The analysis found that the coefficient of employment in the tourism sector was 0.719. This finding shows that for every 1% in the tourism employment, the GDP growth increases by 0.007%. However, the statistic output for the tourismemployment is not significant. In other words, statistically, employment creation in the tourism sector does not affect the growth of GDP.

Generating growth in GDP also creates social, economic, and environmental implications. Regulation and policy establishment are suggested to protect the society and the environment from the negative effect of the development. Increasing employment should also be followed by an increase in productivity. Further development in the infrastructure, the capacity building, and improvement in the transportation system is also expected to strengthen the productivity as an implication of employment creation."

"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menghapus sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dari keberadaan sanksi pidana dalam UU Anti Monopoli dan proyeksi penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah permasalahan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Diperoleh kesimpulan bahwa sanksi pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak efektif karena keahlian pihak yang memeriksa berbeda (penyidik kepolisian dan KPPU), pidana kurungan dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat ditujukan kepada entitas badan usaha, denda (pidana) dalam putusan KPPU dilaksanakan secara administrasi, pidana tidak mengenal indirect evidence dan pemeriksaan pidana bisa terganggu jika pelaku usaha dekat dengan penguasa, dan sanksi pidana tidak sesuai dengan asas subsidiaritas atau ultimum remedium. Proyeksi penegakan hukum persaingan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja dapat berjalan dan diterapkan lebih baik karena mengubah permohonan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga dan menghapus sanksi pidana. Namun, proses pidana masih bisa digunakan sehingga proses penegakan hukum persaingan usaha menjadi lama dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perlu membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme penyidikan oleh kepolisian dan jika pelaku usaha dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan KPPU tidak mengajukan keberatan, maka putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri

---

Law No. 11 of 2020 on Job Creation has removed criminal sanctions in Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The effectiveness of the existence of criminal sanctions in the Anti-Monopoly Law and projections of business competition law enforcement after the enactment of the Job Creation Law are research problem that uses normative juridical research methods with statute approach. It was concluded that the criminal sanctions in Law No. 5 of 1999 is not effective because the expertise of the parties examining is different (police investigators and KPPU), imprisonment in Article 48 of Law No. 5 of 1999 cannot be addressed to business entities, fines (penalties) in the KPPU's decisions are implemented administratively, a criminal does not recognize indirect evidence and a criminal investigation can be disrupted if the business actor is close to the authorities, and criminal sanctions are not in accordance with the subsidiarity or ultimum remedium principle. Projected business competition law enforcement after the enacted of Job Creation Law can run and be implemented better due to change the objection request from district court to commercial court and remove criminal sanctions. However, the criminal process can still be used so that the business competition law enforcement process takes a long time and not in accordance with the principles of fast, simple, and low cost justice. It is necessary to make a Government Regulation governing the investigation mechanism by the police and if the business actor within the time limit of 14 (fourteen) days after receiving the KPPU's decision does not file an objection, then the KPPU's decision has permanent legal force and may be requested for an order of execution to the district court"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari liquidity creation perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan periodeobservasi tahun 2006-2014 dengan menggunakan metode regresi berganda (ordinary least square). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh liquidity creationperbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah positif dan signifikan, di mana semakin besar liquidty creation yang diciptakan oleh perbankan maka akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi IndonesiaThe objective of this study is to investigate whether bank liquidity creation fosters economic growth in Indonesia. This study used observation period from 2006 till 2014 and used ordinary least square method. The estimation results that bank liquidity creation has positive and significant effect to economic growth, which a growing number of bank liquidity creation, will encourage Indonesia economic growth."

"Innovation is needed to preserve local culinary clover as a culinary ingredient which becomes one of the elements of the tourist attraction. With the momentum of healthy lifestyle trend in Surabaya, a beverage product is created from local ingredient in surabaya. A clover known in Latin as Marsilea Crenata is usually used as a Pecel Semanggi. Marsilea Crenata is known as herbal medicine. It used to cure sore throat, sprue, and fever. It contains high isoflavones. The herbal drink is created by producing clover powder through the stages of drying using dehydrator. The herbal beverage is produced through experimental stages with dry mix and crystallization method. Sensory test is used to discover about the taste, aroma, color, and texture of the herbal drink. They are acceptable and 53.3% of panelists like it. Nutrition test is conducted in Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya to discover the nutrition facts of the herbal drink. The herbal drink contains of 20,62% ash, 7,31% sugar, 1,16% protein, 6,15% carbohydrate, and energy 38,96 kcal/100 g. In further research other methods can be used such as vacuum drying or freeze drying so that the vitamin content is keep remain. The clover leaf utilization can be optimized by producing an instant herbal drink water clover. Thus teh Kampung Semanggi as one of tourist destinations deserves to receive more attention, particularly from the government."

"ABSTRAKSejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

---

ABSTRACTIn line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training."