Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Dari penelitian yang dilakukan, Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak mengatur dengan jelas terhadap barang bukti milik pihak ketiga yang dipergunakan terdakwa sebagai alat angkut kayu ilegal. Hal tersebut menjadi dilematis bagi hakim dalam memutus status kepemilikan barang bukti tersebut apakah dinyatakan dirampas untuk negara ataukah dikembalikan. Sehingga tentang ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perlu diatur dan dijelaskan lebih lanjut lagi demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

---

This thesis discusses the ownership status of evidence after the court decision ruling illegal logging case study of decision number 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm and decision number 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. in addition, the author/writer also analyzed the evidence of the court decision against a third party in the case. The research method used is the method of literature research juridical-normatif. The research conducted, chapter 78 verse 15 law No.41 of 1997 on forestry is not set clearly against the evidence of a third party as a conveyance of illegal logging. This is a dilemma for the judges in deciding the ownership status of the evidence is otherwise deprived of or returned to the country. So on the provisions of article 78 paragraph 15 law No. 41 of 1999 on forestry needs to be regulated and explained further in order to create certainty, fairness, and legal expediency.

Abstrak :
Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun masih banyak orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap nafkah anak, faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban bapak memberikan nafkah anak, apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Depok dalam Putusan No.605/Pdt.G/2010/PAJB, dan Putusan No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya hukum apa yang dapat ditempuh jika tidak dilaksanakannya putusan pengadilan dan apakah ada sanksi yang mengatur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang ditunjang dengan wawancara. Di dalam Hukum Islam, UU No.1/1974, dan Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka nafkah anak ditanggung oleh ayah menurut kemampuannya, jika ayah tidak mampu maka ibu ikut memikulnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak adalah dilihat dari kemampuan ekonomi ayah berkaitan dengan pekerjaan, gaji dan tanggungan lainnya. Putusan Pengadilan Agama Nomor 605/Pdt.G/2010/PAJB dan Nomor 226/Pdt.G/2008/PA Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam, UU No.1/1974 dan KHI. Upaya yang dapat ditempuh oleh ibu jika ayah tidak membayar biaya nafkah maka ibu dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraian untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi. UU No.1/1974 maupun KHI tidak ada ketentuan yang mengatur masalah sanksi yang dapat diterapkan terhadap ayah yang tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah. Khusus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990, jika terjadi perceraian maka sepertiga dari gaji ayah akan dipotong untuk nafkah anak. ......A divorce shall not deprive the parent’s obligation to provide their children livelihoods up to adulthood. Notwithstanding regulated in various laws and regulations there are still many parents who do not carry out such obligations. The main issue of this study is to study the legal consequences of divorcement because on children living, what factors that are being considered by judge in determining father’s obligation in providing children livelihoods, whether the consideration of Jakarta Barat and Depok Religious Court Judges in Verdict No.605 / Pdt.G/2010/PAJB, and Decision No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk are in compliance with the applicable regulations, what legal action that can be taken if such decision is not being properly implemented and are there any sanctions involved. The research method used within this study is a normative legal research method that is conducted by research literature using secondary data, supported by interviews. In the Islamic Law, Law No.1/1974 and compilation of Islamic law in the event of divorce, the children livelihood shall be borne by the father in accordance to his ability, if the father is not able to provide such obligation, then the mother shall have the obligation as well. The factors which the judge considered in determining the child livelihoods are seen from the father’s economic ability in connection with the occupation, salary and other dependents. Religious court verdict No. 605/Pdt.G/2010/PAJB Number and No. 226/Pdt.G/2008/PA Dpk are already in accordance with the applicable regulations based on Islamic Law, Law No.1/1974 and KHI. The Legal Action that can be taken by the mother if the father does not fulfill his obligation is by submitting plead to the Chairman of the Religious Court who decided the divorcement process to issue the writs of execution foreclosure. Either Law No.1/1974 or KHI have the provision governing the sanctions that can be applied to the father who does not carry out his obligation to provide livelihoods. Special for Civil Servants based on Government Regulation / PP No. 10 of 1983 Jo PP No.45 of 1990, in the event of divorce then one third of father’s salary shall be deducted for the children livelihoods.

Abstrak :
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem peradilan yang aktif. Setiap bulannya, terdapat sekitar 100.000 dokumen putusan yang dihasilkan oleh lembaga kehakiman di Indonesia. Volume dokumen yang banyak tersebut menimbulkan suatu tantangan bagi insan hukum di Indonesia. Guna mendukung dan mengakomodasi institusi publik dari aspek teknologi dan informasi, serta mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi bagi masyarakat umum, maka dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu untuk mencari dan mengumpulkan informasi penting dari suatu dokumen putusan pengadilan. Secara khusus, metode ini juga ditujukan untuk membantu para praktisi hukum untuk kepentingan penegakan hukum dan para akademisi hukum untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan di bidang hukum. Salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi penting dari suatu dokumen adalah Named Entity Recognition (NER). Teknik NER bekerja dengan cara menandai kata-kata yang merupakan informasi penting seperti orang, tempat, lokasi, waktu, kejadian, dan lainnya. NER dapat diterapkan untuk berbagai bidang permasalahan, seperti medis, hukum, dan pertanian. NER yang secara spesifik bekerja untuk menandai entitas hukum disebut dengan Legal Entity Recognition (LER). Penelitian sebelumnya telah menerapkan LER untuk dokumen legal berbahasa Indonesia dengan pendekatan BiLSTM dan CRF sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana performa model-model lain terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menguji performa language model, yaitu model berbasis RoBERTa dan model berbasis BERT serta membandingkannya dengan deep learning model, yaitu BiLSTM dan BiLSTM-CRF sebagai model baseline penelitian sebelumnya untuk task LER bahasa indonesia. Hasil penelitian menunjukkan model berbasis RoBERTa memliki performa terbaik untuk task LER pada dataset penulis, XLM-R large dengan skor F1 sebesar 0,9295, XLM-R base dengan skor F1 sebesar 0,9281 dan Indonesian RoBERTa dengan skor F1 sebesar 0,9246. ......As a rule of law country, Indonesia has an active justice system. Every month, there are around 100,000 decision documents produced by the judiciary in Indonesia. The large volume of documents poses a challenge for legal people in Indonesia. In order to support and accommodate public institutions from the aspects of technology and information, as well as encourage the implementation of information disclosure for the general public, a method is needed that can help find and collect important information from a court decision document. In particular, this method is also intended to assist legal practitioners for the benefit of law enforcement and legal academics for the benefit of education and development in the field of law. One technique for collecting important information from a document is Named Entity Recognition (NER). The NER technique works by marking words that are important information such as people, places, locations, times, events, and so on. NER can be applied to various problem areas, such as medical, legal, and agriculture. NER which specifically works to mark legal entities is called Legal Entity Recognition (LER). Previous studies have applied LER to legal documents in Indonesian using the BiLSTM and CRF approaches, so further research is needed to find out how other models perform in this case. This study examines the performance of language models, namely the RoBERTa-based model and the BERT-based model and compares them with deep learning models, namely BiLSTM and BiLSTM-CRF as the baseline models for previous studies for the Indonesian language LER task. The results showed that the RoBERTa-based model had the best performance for the LER task in the author’s dataset, XLM-R large with an F1 score of 0.9295, XLM-R base with an F1 score of 0.9281 and Indonesian RoBERTa with an F1 score of 0.9246.

Abstrak :

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah  diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun  yang diuji secara substantif.  Dengan kata lain, selama ini  tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD 1945 untuk menyetujui atau tidaknya suatu Perppu menjadi undang-undang. Penelitian ini  adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipologi penelitian preskriptif dan menggunakan data sekunder  serta  merujuk peraturan perundang-undangan,  yang mana dari penelitian ini, telah diketahui bahwa pengaturan mengenai pengujian terhadap Perppu baru muncul setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, tepatnya setelah adanya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Menurut Ketetapan MPR tersebut, pengujian Perppu dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun  sejak tahun 2000 hingga tahun 2009, setelah MK terbentuk, baik MK maupun MA belum pernah melakukan pengujian terhadap Perppu. Baru sejak  tahun 2009, MK mulai melakukan pengujian terhadap Perppu dan menghasilkan  Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 putusan mana selanjutnya menjadi “pintu masuk” untuk melakukan pengujian-pengujian  Perppu berikutnya meskipun sesungguhnya hanya akan sia-sia jika DPR ternyata menentukan sebaliknya. Jika bangsa ini sungguh-sungguh menghendaki MK memiliki kewenangan untuk menguji Perppu, maka kewenangan konstitusional yang dimiliki DPR tersebut  mau tidak mau harus dihapuskan. Selanjutnya, untuk meneguhkan adanya kewenangan MK tersebut, tentunya harus diberikan berdasarkan UUD.

 

Kata Kunci:

Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

---

Since 2009 until 2018, there are 21 applications for testing the Perppu that have been submitted to the Constitutional Court (MK), however, none of them have been substantively tested. In other words, so far there has never been a request that was granted or rejected by the Constitutional Court. This may be due to the existence of constitutional authority owned by the DPR as stipulated in Article 22 of the 1945 Constitution to approve or not a Perppu to become a law. This research is a normative legal research using prescriptive research typology and using secondary data and referring to laws and regulations, which from this research, it is known that the regulation regarding the reviewing of Perppu only appeared after the amendments to the UUD 1945, precisely after the MPR Decree Number III / MPR / 2000. According to the MPR Decree, the Perppu review was conducted by the Supreme Court (MA). However, from 2000 to 2009, after the Constitutional Court was formed, both the Constitutional Court and the Supreme Court have never reviewed Perppu. It was only since 2009 that the Constitutional Court began to reviewing  Perppu and resulted in the verdict of The Constitutional Court Number 138 / PUU-VII / 2009 which subsequently became the "entrance" to conduct subsequent Perppu reveiew even though it would only be in vain if the DPR turned out to determine otherwise. If this nation truly wants the Constitutional Court to have the authority to review Perppu, then the constitutional authority possessed by the DPR must inevitably be eliminated. Furthermore, to confirm the existence of the Constitutional Court's authority, of course it must be given based on the Constitution.

Abstrak :

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem peradilan yang aktif. Setiap bulannya, terdapat sekitar 100.000 dokumen putusan yang dihasilkan oleh lembaga kehakiman di Indonesia. Volume dokumen yang banyak tersebut menimbulkan suatu tantangan bagi insan hukum di Indonesia. Guna mendukung dan mengakomodasi institusi publik dari aspek teknologi dan informasi, serta mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi bagi masyarakat umum, maka dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu untuk mencari dan mengumpulkan informasi penting dari suatu dokumen putusan pengadilan. Secara khusus, metode ini juga ditujukan untuk membantu para praktisi hukum untuk kepentingan penegakan hukum dan para akademisi hukum untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan di bidang hukum. Salah satu teknik untuk mengumpulkan informasi penting dari suatu dokumen adalah Named Entity Recognition (NER). Teknik NER bekerja dengan cara menandai kata-kata yang merupakan informasi penting seperti orang, tempat, lokasi, waktu, kejadian, dan lainnya. NER dapat diterapkan untuk berbagai bidang permasalahan, seperti medis, hukum, dan pertanian. NER yang secara spesifik bekerja untuk menandai entitas hukum disebut dengan Legal Entity Recognition (LER). Penelitian sebelumnya telah menerapkan LER untuk dokumen legal berbahasa Indonesia dengan pendekatan BiLSTM dan CRF sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana performa model-model lain terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menguji performa language model, yaitu model berbasis RoBERTa dan model berbasis BERT serta membandingkannya dengan deep learning model, yaitu BiLSTM dan BiLSTM-CRF sebagai model baseline penelitian sebelumnya untuk task LER bahasa indonesia. Hasil penelitian menunjukkan model berbasis RoBERTa memliki performa terbaik untuk task LER pada dataset penulis, XLM-R large dengan skor F1 sebesar 0,9295, XLM-R base dengan skor F1 sebesar 0,9281 dan Indonesian RoBERTa dengan skor F1 sebesar 0,9246. ......As a rule of law country, Indonesia has an active justice system. Every month, there are around 100,000 decision documents produced by the judiciary in Indonesia. The large volume of documents poses a challenge for legal people in Indonesia. In order to support and accommodate public institutions from the aspects of technology and information, as well as encourage the implementation of information disclosure for the general public, a method is needed that can help find and collect important information from a court decision document. In particular, this method is also intended to assist legal practitioners for the benefit of law enforcement and legal academics for the benefit of education and development in the field of law. One technique for collecting important information from a document is Named Entity Recognition (NER). The NER technique works by marking words that are important information such as people, places, locations, times, events, and so on. NER can be applied to various problem areas, such as medical, legal, and agriculture. NER which specifically works to mark legal entities is called Legal Entity Recognition (LER). Previous studies have applied LER to legal documents in Indonesian using the BiLSTM and CRF approaches, so further research is needed to find out how other models perform in this case. This study examines the performance of language models, namely the RoBERTa-based model and the BERT-based model and compares them with deep learning models, namely BiLSTM and BiLSTM-CRF as the baseline models for previous studies for the Indonesian language LER task. The results showed that the RoBERTa-based model had the best performance for the LER task in the author’s dataset, XLM-R large with an F1 score of 0.9295, XLM-R base with an F1 score of 0.9281 and Indonesian RoBERTa with an F1 score of 0.9246.

 

Abstrak :
Sejak Indonesia mengenal dan memberlakukan konsep perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi perbuatan yang melanggar asas kepatutan, asas ketelitian dan asas kehati-hatian juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Itu karena, konsep onrechtmatige daad lebih luas dari pada konsep onwetmatige daad. Sekitar tahun 2010, ditemukan bahwa perbuatan tidak memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, padahal putusan bukan sumber hukum utama bagi negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. oleh karena itu dalam penulisan ini akan coba dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan pengajuan gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam hal tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pemenuhan pembayaran uang pengganti.

---

Since Indonesia has known and enforced the concept of tort, an act regarded as tort is not only actions contrary to the law, but an act that violates the principles of propriety, the principles of thoroughness and cautionary principle also included in tort. This is due to the fact that the onrechtmatige daad concept is wider than onwetmatige daad concept. Around 2010, it was found that the act of not fulfilling the decision of court which has binding power associated for compensatory money in cases of corruption becomes the basis of a tort lawsuit, where the problem is that court verdict is not a main legal source for countries which adopt civil law such as Indonesia. Therefore, this paper will try to discuss more on regulation regarding lawsuit filing pursuant to Article 1365 Civil Code, particularly in terms of not implementing court decisions with binding power related to the fulfillment of payment of compensation.

Abstrak :
Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak terbatas (Hoge Raad, 1921). Ketiga paham ini berkembang sebelum dikenalnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi logisnya: Perubahan perundang-undangan dalam asas transitoir tidak mencakup hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana implementasi perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan hakim pidana yang memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan asas transitoir terhadap perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan. Adapun penerapan asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di Indonesia masih sangat kabur. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan suatu pedoman mengenai bagaimana hakim-hakim dalam peradilan pidana harus memaknai perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Mahkamah Konstitusi ......One of the basic principles in criminal law is the principle of transitoir, namely the principle that regulates the enforcement of the law in the event of an amendment in legislation after a criminal act is committed. Regarding to the phrase 'amandment in legislation', there are three running doctrine: formele leer (Simons, 1910), beperkte materiele leer (Van Geuns, 1919), and onbeperkte materiele leer (Hoge Raad, 1921). These three doctrine developed prior to the recognition of judicial review by the Constitutional Court. Logical implication: Amendment in legislation as referred to in the principle of transitoir does not include amandment as the result of judicial review by the Constitutional Court. Hence the question: how is the implementation of amandment in legislation as referred to in the principle of transitoir in relation to Constitutional Court Verdict? This research was conducted with a juridial-normative approach to the verdict of criminal law judges which interpret the Constitutional Court Verdict No. 85/PUU-XI/2013. This study shows that the application of the principle of transitoir in relation to amendment in legislation as a result of the Constitutional Court Verdict can be done. However, it has to be noted that the application of the principle of transitoir in relation to the Constitutional Court Verdict in Public Court Verdict regarding criminal law in Indonesia is still very vague. Therefore, it is highly recommended for the Supreme Court to provide a guideline regarding how the judges in the Public Court should interpret the amendments to these laws as a result of the Constitutional Court Verdict.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan. Perlindungan terhadap konsumen jasa penerbangan adalah penting mengingat semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap jasa penerbangan. Hal tersebut terlihat juga dari semakin berkembangnya industri penerbangan di Indonesia, sehingga memberikan suatu kesempatan, tantangan, dan persaingan yang baru bagi setiap perusahaan penerbangan. Sejumlah permasalahan terjadi dalam penyelenggaraan jasa penerbangan seperti kecelakaan, keterlambatan dan pembatalan penerbangan, kehilangan bagasi, hingga pelayanan yang kurang memuaskan yang tentunya sangat merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan yang optimal terhadap konsumen jasa penerbangan. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, baik yang terdapat dalam buku teks dan jurnal ilmiah, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai pelaksanaan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan. Tanggung jawab pelaku usaha penyedia jasa penerbangan dalam terjadi kerugian. Selain itu, disajikan pula analisis terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan penerbangan dalam rangka penegakkan perlindungan bagi konsumen jasa penerbangan.

---

ABSTRACT
This thesis examines the protection of consumer aviation services. Aviation services consumer protection is important to remember the increasing needs and demands of society for aviation services . It is seen also from the increasing development of the aviation industry in Indonesia , to provide an opportunity , a challenge , and new competition for each airline . A number of problems occur in aviation services such as accidents , delays and flight cancellations , lost luggage, to the service of the poor are of course very detrimental to consumers . Thus it needs optimal protection against aviation consumer services . This research used normative juridical type by doing research on legal documents in the form of legislation related to consumer protection , both of which are found in textbooks and scientific journals , as well as an injunction that is relevant to the object of this study . This study specifically addresses the implementation of consumer protection as consumers of aviation . Actors responsibility aviation service providers in case of loss. In addition, the analysis also served on the Supreme Court Verdict on the cancellation of flights in the framework of the rule of consumer protection for airline services .

Abstrak :
Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti lahirnya dan hapusnya. Para pihak dalam perjanjian utang-piutang dapat berbeda status personalnya, sehingga menimbulkan masalah HPI. Ketika terjadi wanprestasi, kemudian juga akan timbul permasalahan forum mana yang berwenang untuk mengadili dan hukum apa yang akan berlaku untuk mengadili perkara tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai perkara-perkara wanprestasi yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang tidak berjalan sebagaimana seperti yang diperjanjikan antara para pihak yang berbeda status personalnya. Kemudian salah satu pihak menggugat pihak lainnya di Pengadilan Indonesia.

---

A Loan agreement is an agreement between two or more legally competent individuals or entities on borrowing a sum of money by one person, company, government, and other organization from another. The lender will get another sum of money or other certain profit paid as compensation for the loan. Loan agreement in Indonesia is regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code). It regulates how the agreement begins and when it completes. The parties of a loan agreement can come from different countries. This will create international private law issue. When a loan agreement is not enforced as it has been agreed, breach of contract occurs. Some questions will appear like which court has the competence to adjudicate the case and which law should govern the case. This thesis will explain about a breach of contract cases related to a loan agreement where the parties come from different countries, then one of the parties conducted a lawsuit againts the other in Indonesian court.