Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di bawah kendali militer, Sudan terus mengalami ekstensi masa transisi. Masa transisi yang semula diagendakan akan berakhir dalam dua tahun kini telah memasuki tahun kelima tanpa arah yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab ekstensi masa transisi Sudan pascakudeta Bashir dengan mengkaji setiap tindakan, strategi, kebijakan, dan keputusan penguasa militer Sudan selama masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi pustaka dari sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan, artikel berita, dan internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensi masa transisi Sudan disebabkan oleh tiga peran elite yang rangkap oleh pemerintahan militer, yaitu elite politik, elite ekonomi, dan elite militer. Kombinasi ketiganya memungkinkan militer untuk mengatur seluruh skenario kebijakan pemerintah sekaligus memegang kendali penuh atas seluruh hierarki masyarakat Sudan. Kasus Sudan menunjukkan bahwa kekuasaan politik, ekonomi, dan militer yang dikuasai secara simultan oleh satu instansi tanpa kontrol instansi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada ketidakstabilan politik negara.

---

Under military control, Sudan continues to experience an extended transition period. The transition period that was originally scheduled for two years, now entered its fifth year. This research aims to discuss the causes of Sudan's transitional period extension after Bashir's coup by examining every action, strategy, policy, and decision of Sudan's military rulers during the transition period. The research method used is a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data used in this study were collected using literature study techniques from secondary data sources in the form of books, journal articles, reports, news articles, and the internet. This paper shows that the extension of Sudan's transitional period is caused by three elite roles of the military government, including political, military, and economic elites. The combination of the three allows the military to organize the entire scenario of government policy while holding full control over the entire hierarchy of Sudanese society. The case of Sudan shows that political, economic, and military power controlled simultaneously by one institution without the control of other institutions has the potential to cause conflicts of interest that have an impact on the political instability of the country."

"The expert authors in this book have chosen to study the social forces and mass mobilizations unleashed by economic change against the backdrop of a familiar political system that has been dysfunctional since the 2006 coup.It is striking that electoral politics has faded from view in this collection of essays. Political leadership also receives little attention, another sign of how the political system was damaged by the events of 2006."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACTThis journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"ABSTRAKCedera kepala traumatik merupakan penyebab kematian tersering pada kecelakaan. Trauma tumpul pada kepala dapat menimbulkan contusio cerebri berupa lesi coup dan contrecoup. Namun, mekanisme dari terjadinya lesi coup dan contrecoup belum diketahui dengan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara letak trauma tumpul pada kepala dengan terjadinya lesi coup dan contrecoup.Metode: Sampel penelitian diambil dari rekam medis jenazah dengan trauma tumpul pada kepala yang diotopsi di Departemen Forensik dan Medikolegal RSCM pada tahun 2012-2016. Peneliti kemudian mencari tahu mengenai letak trauma tumpul dan temuan contusio cerebri pada rekam medis jenazah.Hasil: Dari 97 sampel dengan trauma tumpul pada kepala, didapatkan proporsi lesi coup sebesar 5,2 , 11,3 , dan 2,1 , dan proporsi lesi contrecoup sebesar 1,0 , 15,5 , dan 2,1 pada trauma tumpul yang terjadi di depan, samping, dan belakang kepala secara berturut-turut. Hasil uji chi square menunjukkan hubungan yang bermakna antara trauma tumpul pada sisi depan p=0,005 dan samping p=0,002 kepala dengan lesi contrecoup.Pembahasan: Terjadinya lesi coup tidak selalu diikuti oleh terjadinya lesi contrecoup, dan berlaku juga sebaliknya. Hubungan bermakna antara trauma tumpul pada sisi samping kepala dengan lesi contrecoup secara teori dapat dikaitkan dengan teori sistem suspensori otak.Kesimpulan: Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara trauma tumpul pada sisi depan dan samping kepala dengan lesi contrecoup.

---

ABSTRACTTraumatic brain injury remains the most common cause of mortality in accidents. Blunt trauma in the head may cause cerebral contusion, which includes coup and contrecoup contusion. However, the mechanism of coup and contrecoup contusion formation remains unknown. This research aims to know the relationship between the position of head blunt trauma with coup and contrecoup contusion.Methods Research samples were taken from corpse medical records with head blunt trauma who had undergone autopsy in Forensics and Medicolegal Department of Cipto Mangunkusumo Hospital from 2012 2016. The position of head blunt trauma and findings of cerebral contusions were recorded.Results Out of 97 samples with head blunt trauma, the proportions for coup contusion were 5,2 , 11,3 , and 2,1 , while the proportions for contrecoup contusion were 1,0 , 15,5 , and 2,1 in blunt trauma happening at the front, side, and back part of the head respectively. Chi square tests showed significant relationships between blunt trauma of front p 0,005 and side p 0,002 part of the head with contrecoup contusion.Discussion Coup contusion is not always followed by contrecoup contusion, and vice versa. The significant relationship between blunt trauma of the side part of the head and contrecoup contusion can be explained by the theory of brain suspensory system.Conclusion This research concludes that blunt trauma of the front and side part of the head is related to contrecoup contusion."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

---

ABSTRACT

This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics."

"ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada diskusi mengenai de-demokratisasi di Thailand sejak tahun 2006-2017. Sebagai negara demokratis, Thailand mulai menunjukkan indikasi keruntuhan demokrasi sejak kudeta militer tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat penyebab dari de-demokratisasi melalui proses keruntuhan demokrasi di Thailand. Penelitian ini menggunakan landasan teori keruntuhan rezim demokrasi Linz yang melihat interaksi antar elemen keruntuhan melalui tiga tahapan proses. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui data sekunder. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa de-demokratisasi di Thailand tidak hanya terjadi karena interaksi antar elemen keruntuhannya saja tapi juga karena kegagalan proses penyeimbangan kembali.

---

ABSTRACT

This study aims to thoroughly discuss the de democratization in Thailand during the period 2006 2017. Despite being a democratic country, the country has shown indications of democratic breakdown following the military coup during the period. This study attempts to address the causes such de democratization through the democratic breakdown process. Utilizing Linz rsquo s democratic regime breakdown theory, the discussion revolves on the interactions among the breakdown elements throughout three stages. In particular, this study qualitatively discusses study cases that are analyzed using secondary data relevant to the subject. The findings suggest that Thailand rsquo s de democratization ensued not only due to such interactions between the aforementioned elements, but also the country rsquo s reequilibration failures."

"This paper examines international causes of South Korean dramatic political changes and the assompanying shift in national policy priorities during the early 1960s...."