Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Termin fiskal adalah salah satu faktor yang teramat penting dipertimbangkan untuk keputusan investasi di dalam minyak dan gas. Royalty, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum, dan tarif pajak (tax) mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keputusan investasi. Karya akhir ini menganalisa dan membandingkan termin fiskal PSC di Indonesia, PSC Non Cost Recovery, dan PSC di Malaysia. Dalam rangka menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap termin fiskal diperlukan analisis ekonomi dengan data lapangan yang sama dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Termin fiskal yang umum digunakan dalam analisis karena investor biasanya dapat menegosiasikan termin spesial dengan pemerintah. Informasi pada karya akhir ini sangat berguna bagi pemerintah ketika menginginkan termin fiskal yang kompetitif dibandingkan dengan termin fiskal di negara lain dalam hal ini Malaysia sejak Malaysia mengirimkan staf-staf Petronas untuk belajar di Indonesia namun hasilnya Malaysia lebih sukses dibandingkan di Indonesia dan yang terutama adalah mengatasi masalah di Indonesia sekarang ini yaitu masalah cost recovery yang semakin meningkat sedangkan produksi dan harga minyak semakin menurun. Analisis mendalam termin fiskal tersebut adalah sangat penting untuk industri minyak dan gas sehingga akan menambah pengetahuan dasar dari industri ini. Kesimpulan dan rekomendasi dibuat dari pengaruh perbedaan termin fiskal dari cash flow dan profitability perusahaan minyak dan gas dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The paper examines and compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, PSC Non Cost Recovery and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. Generic fiscal terms are used in the analysis since contractors usually can negotiate the special terms with governments. The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia since Malaysia delivered their Petronas?s staffs to learn in Indonesia but the result is now on Malaysia more success than Indonesia and the most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. In depth analysis on fiscal regimes of those countries is very important for oil and gas industry and it will add to the knowledge base of this industry. Conclusions are made of the effects of these different fiscal regimes on oil and gas company cash flow and profitability and how they affect government policy.

Abstrak :
Kebijakan pemerintah untuk cenderung menswadanakan rumah sakit pemerintah, perkembangan Iptek kesehatan, mangkin tingginya tuntutan masyarakat, serta meningkatnya sistem pembayaran oleh pihak ketiga menyebabkan rumah sakit pemerintah tidak dapat terus bertahan sebagai unit sosial semata tetapi harus bergeser ke arah unit sosial ekonomi. Konsep sosioekonomi menyadarkan administrator rumah sakit akan perlunya informasi biaya, narnun sistem informasi akuntansi yang ada belum memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi biaya di perlukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan guna lebih memandirikan rumah sakit yaitu cost recovery, cost containment, pricing yang cost based dan crosssubsidi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kemampuan RSUP Persahabatan dalam upaya cost recovery melalui pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data serta penelusuran biaya operasional/pemeliharaan tahun anggaran 1993/1994 pada unit rawat inap RSUP Pereahabatan. Analisia cost recovery dilakukan dengan membandingkan biaya satuan operasional/pemeliharaan di unit rawat inap dengan tarip akomodasi + visite yang berlaku dan di dapatkan bahwa kemampuan cost recovery RSUP Persahabatan masih belum baik oleh karena masih 80,76 % tarip akomodasi + visite unit rawat inap berada di bawah biaya satuan operasional/pemeliharaan. Upaya memperbaiki cost recovery dapat di lakukan dengan pricing yang cost based, namun sebelum melakukan perubahan tarip perlu di lakukan dahulu upaya optimalisasi BOR pada unit rawat inap yang belum optimal sehingga optimalisai BOR akan menambah kwantitas layanan yang pada ujungnya biaya satuan akan menurun lebih mendekati tarip yang berlaku. Disarankan rumah sakit memperbaiki infrastruktur sistem informasi akuntansi manajerial oleh karena infonnasi biaya ini akan tentu di butuhkan guna pengambilan keputusan lingkup manajemen keuangan. ......The government tactical decide to self hospital finance government, The growth of Health science and technology, The increase of public claim, and the increase of third party payment or prospective payment system cause hospital can?t stand as social function continuously, but must move into the social economic function. The social economic function be conscious the hospital administrator to cost information, however the Hospital accounting information system not fulfill yet that require. The cost information required to tactical finance management for self hospital government as cost recovery, cost containment, cost based pricing and crossubsidy mechanism. The purpose of the research to inspect hospital ability for cost recovery undergo operational and maintenance budget The research is description research with data collection and cost finding operational and maintenance 1993/1994 budget in inpatient department Cost recovery analysis to make compare unit cost with price, the result hospital ability to cost recovery is'nt good, there are 80,78 % price of accommodation + visited under operational and maintenance unit cost. The effort of cost recovery can do with cost based pricing but before to change the price must to make bed occupancy optimalization where inpatient department occupancy not optimal yet Optimalization can make quantity increase and unit cost be decrease last near current price. Suggestion to improve infrastructure hospital accounting managerial because cost information is need continuously for finance managerial decision.

Abstrak :
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Abstrak :
Rezim fiskal merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dipertimbangakan dalam melakukan keputusan investasi dalam industri minyak dan gas bumi. Besaran nilai royalti, cost recovery, bagi hasil untuk kontraktor, domestic market obligation, investment credit, First Tranche Petroleum, dan tarif pajak memiliki efek yang cukup signifikan dalam keputusan investasi. Fokus dalam penelitian ini adalah membandingkan rezim fiskal PSC di Indonesia dan PSC di Malaysia. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari tiap rezim fiskal, maka digunakan data yang sama untuk menganalisa keekonomian dari rezim fiskal yang berbeda. Informasi dalam penelitian ini berguna bagi pemerintah terutama ketika pemerintah ingin membandingkan tingkat efektifitas dari rezim fiskal yang ada, terutama dengan rezim fiskal Malaysia. Hal yang paling penting adalah untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi situasi saat ini, dimana cost recovery semakin meningkat namun produksi minyak dalam negeri semakin menurun. Kesimpulan dari karya akhir ini, Pemerintah sebaiknya mengontrol cost recovery yang ada baik melalui kebijakan pemerintah maupun dengan mengubah kebijakan dalam rezim fiskal menjadi lebih progresif dan fleksibel. ......Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The focus of this study to compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia. The most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. Conclusion Indonesia should control the cost recovery either by government's policy or by their fiscal regime.

Abstrak :
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Migas. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep kewenangan dalam penghitungan cost recovery Migas? Serta bagaimana mekanisme pengawasan tentang Besaran cost recovery yang diajukan KKKS. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Kesimpulannya adalah penghitungan cost recovery yang diajukan oleh KKKS harus mendapat persetujuan dari Kepala SKK Migas yang sebelumnya dilakukan analisa dan evaluasi oleh Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi Deputi Pengendalian Keuangan. Mekanisme pengawasannya dengan dilakukan Audit pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pada tahap akhir. ...... SKK MIGAS Organization which is a change from BP Migas organization after being shutdown by the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 and through Presidential Decree No. 9 of 2013 was born SKK MIGAS organization. SKK MIGAS was organize Oil and Gas Upstream management has a very important role. One such role is to supervision / examination / audit operating costs can be refunded ( cost recovery ) to the government filed by the Cooperation Contract ( PSC ) of oil and gas. The problem is how the concept of authority in the calculation of the cost recovery? And how the monitoring mechanism of the magnitude of the proposed PSC cost recovery. This research is used normative juridical with the type of data used is secondary data. The conclusion is counting the cost recovery filed by the PSC to approval of the Head of SKK MIGAS previously performed analysis and evaluated by Operation Cost Audit Division Deputy of Financial Management. Audit mechanism to be done at the planning (preaudit), implementation (current audit) and at the final stage (post audit).

Abstrak :
ABSTRAK
Rumah Sakit X merupakan salah satu rumah sakit kelas C di Jakarta Selatan yang mengalami lonjakan pasien sejak diberlakukannya rujukan berjenjang oleh BPJS. Pasien Acute Coronary Syndrome merupakan pasien dengan kegawatdaruratan medis yang membutuhkan penanganan intensif di ICU. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis biaya pelayanan pasien ACS dengan rawat inap di RS X pada tahun 2015 menggunakan metode Activity Based Costing. Hasil penelitian menyatakan bahwa biaya satuan untuk menyelenggarakan pelayanan pasien ACS dengan rawat inap di RS X pada tahun 2015 adalah Rp 6.083.444,-. Diperoleh hasil analisis Cost Recovery Rate untuk pasien umum adalah 227.98 % dan pasien BPJS adalah 71.38 %. Disarankan agar Rumah Sakit X mengembangkan clinical pathway untuk penyakit ACS sebagai panduan tindakan dan hari rawat pasien, dan merekrut dokter tetap untuk pengendalian biaya operasional

---

ABSTRACT
increased number of patients since the BPJS has implemented the referral system. Acute Coronary Syndrome patient is a patient with a medical emergency require intensive treatment in the ICU. The purpose of this study was to analyze the cost for hospitalized ACS patients at X Hospital in 2015. The study revealed that the unit cost of hospitalized ACS patients at X Hospital in 2015 was Rp 6.083.444,-. The Cost Recovery Rate for patients with fee-for-service was 227.98% and for BPJS patient was 71.38%. This study suggested the hospital to develop clinical pathway for ACS guidance, as well as recruiting full time doctors.

Abstrak :
RSIA "X" Jakara adaiah mmah sakit dengan fasilitas pelayanan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) sejak awal tahun 2007, dimana kunjungau yang terus meningkat. Namun sebagian besar pasien merupakan golongan mayamkat miskin. Rumah sakit ini belum pemah menghitung tingkat pemulihan biaya ruang NICU, padahal memiliki rencana ekspansi kapasitas yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tingkat pemulihan biaya ruang NICU dengan menggunakan CPAP dan Ventilator dengan demikian dapat diketahui bcsar subsidi rumah sakit, Pcngumpulan data dilakukan dengan cara kuantitatif dengan mencatat data keuangan tahun 2007 - 2008 dan secara kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil menunjukkan ruang NICU di RSIA "X" Jakarta perawatan dcngan CRR alat CPAP tahun 2007 sebesar 37% sehingga mendapatkan subsidi sebcsar 63% dan tahun 2008 CRRnya 68% sehingga menerima subsidi sebesar 32%. Prediksi subsidi pada tahun 2009 adalah 32% - 49% . Perawatan dengan ventilator CRR nya pada tahun 2007 sebesar 22% sehingga menerima subsidi sehesar 88% dan tahun 2008 CRR nya 53% schingga menerima subsidi sebesar 47%. Prediksi subsidi pada tahun 2009 adalah 33%- 45%. Di sarankan kepada pihak rumah sakit agar mempcrtimbangkan apakah subsidi yang akan diberikan pada tahun mendatang dapat mendukung misi dari rumah sakit dalam pelayanan masyarakat miskin. ......RSIA "X" Jakarta is a hospital which equipped with Neonatal intensive Care Unit since 2007. Most of the patients are poor people .This hospital has never been calculate the cost recovery rate of NICU programme but they have planned some strategies to increase the utilization of NICU's. The purpose of this research is to know the cost recovery rate in NICU room; for both CPAP & ventilator, in order to estimate subsidy has been contributed to the patient. This is a case study research in RSIA "X" Jakarta,using two methods. The quatitative approach was done by using secondary data employed and the qrmlitative approach was done by interviewing informants. The result shows that Cost Recovery Rate (CRR)NICU by using CPAP was 37% in 2007 accepting subsidy 37%, in 2008 (IRR was 68%.lr so predicted the subsidy will continue growing to 32% - 49% for CPAP treatment in 2009. CRR ofthe NICU by using ventilator in 2007 was 22% and in 2008 the CRR was 53% and accepting subsidy 47%. It is predicted thai the subsidy wiil reach 33%- 45% in 2009. Its is recommended to use this result to consider whether the subsidy for the coming years will be accepted, in line with hospitaI's mission to senfe the poor.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasan mengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efek penerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan serta undang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara serta menelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

Abstract
This study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010 regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders, particularly the effects of the implementation and application of these regulations to the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading the literature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and also interviews and reviewing data held BUT C SES.