Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any. Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud. ......Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any. To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant.

Abstrak :
Pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia, telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan telekomunikasi dari yang sebelumnya bersifat monopoli menjadi mengarah kepada iklim kompetisi yang fair dan sehat, melalui restrukturisasi di sektor telekomunikasi berdasarkan Undang- Undang nomor 36 tahun1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 serta Keputusan Menteri nomor 21 tahun 2001 mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri nomor 28 tahun 2004, dengan demikian sehingga dimungkinkannya hubungan yang tidak lagi sebatas satu jaringan akan tetapi mengarah kepada hubungan dengan pengguna jaringan penyelenggara yang berbeda atau any to any. Untuk mendorong tumbuhnya penyelenggaraan telekomunikasi yang lebih kompetitif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan PerMen KOMINFO no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi, yang diberlakukan efektif per 1 Januari 2007 dimana salah satu hal yang penting dalam pengaturan interkoneksi tersebut adalah penetapan biaya interkoneksi yang dipergunakan acuan bagi penyelenggara dalam melakukan interkoneksi, dimana pemerintah mengatur perhitungan biaya interkoneksi tidak lagi berbasis Revenue Sharing atau bagi hasil melainkan secara Cost Based atau berbasis biaya per stream produk layanan dimana efek dari implementasinya adalah mempersempit peluang TELKOM sebagai incumbent dan sebagai pemilik jaringan terbesar di Indonesia , sehingga untuk memberi daya saing bagi Telkom agar dapat berkompetisi maka dilakukan re-engineering terhadap tarif Cost Based dimaksud.

---

Government in order to encourage the growth of the telecommunications industry in Indonesia, has been set administration policy from the previous telecommunications monopoly is to lead to a climate of fair competition and healthy, through restructuring the telecommunications sector, according to Law number 36 year 1999 and Government Regulation number 52 of 2000 and Ministerial Decree number 21 year 2001 regarding the conduct of telecommunications services which was renewed with the Ministerial Decree number 28 in 2004, with the possibility that such relationships are no longer limited to one network but leads to a relationship with users to different networks or any to any. To encourage the growth of telecommunications operation more competitive, the government through the Regulation of the Minister of Communications and Information KOMINFO set no. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 on Interconnection, which came into force effective as of January 1, 2007 where one of the things that are important in setting interconnection is interconnection costing used in reference to providers interconnect, where the government set up the calculation of interconnection fees no longer based on Revenue Sharing, or for the results but the cost-based or cost-per-stream-based service products where the effect of the implementation is narrowing opportunities for the incumbent Telkom and the owner of the biggest networks in Indonesia, so as to provide for Telkom's competitiveness in order to compete then be re -engineering of the Cost Based tariffs meant.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan penerapan program business coaching yang dilaksanakan pada salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yaitu ENF yang bergerak di industri makanan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan UMKM, menganalisis permasalahan yang dihadapi UMKM serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dianalisis secara eksternal dan internal dengan analisis PEST; analisis Porter Five Forces; proses bisnis; bisnis model kanvas (BMC); segmentasi, targeting dan positioning (STP), bauran pemasaran, SWOT dan TOWS. Analisis menunjukkan bahwa UMKM ENF menghadapi permasalahan terkait isu keuangan dalam penyusunan laporan keuangan dan evaluasi harga jual produk untuk mengetahui posisi di pasar. Untuk isu keuangan, penulis merekomendasikan aplikasi keuangan mobile berbasis Android yakni Akuntansi UKM untuk informasi keuangan secara sistematik dan akurat. Untuk isu lainnya, penulis merekomendasikan strategi cost-based pricing untuk menghitung ulang harga pokok penjualan dan memformulasikan harga jual baru berdasarkan markup per unit. ......This paper delineates the implementation of a business coaching program conducted in an Indonesian Micro Small Medium Enterprises (MSME), named ENF, operated in the food and beverage industry. The objectives of this study are to explore MSMEs potentials and challenges, analyze MSMEs problems, and provide solutions. This study is based on a qualitative method, which is gathering the data through interviews, observations and written documentations, and using several external and internal analysis tools, namely Pest analysis, Porters Five Forces, Business Process, Business Model Canvas (BMC), Segmentation, Targeting and Positioning (STP); Marketing Mix; SWOT and TOWS. The analysis shows that ENF is facing financial issues in preparing financial statements and evaluating the price setting. For the financial issues, we recommend using an Android-based mobile financial application called Akuntansi UKM to record financial information systematically and accurately. The application generates financial reports to improve the MSMEs performance. For the latter issue, we recommend cost-based pricing to recalculate the cost of goods sold and formulate price setting by markup per unit.

Abstrak :
Metode penentuan tarif telepon untuk jaringan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh di Indonesia masih menggunakan aturan tradisional. Metode penentuan tarif ini mengakibatkan terjadinya subsidi silang antara dua layanan tersebut. Kerugian lain metode pentarifan ini adalah membuat investor enggan untuk menanam modal, khususnya untuk pengembangan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Saat ini, pemerintah dengan kondisi dana yang terbatas membutuhkan dukungan investor luar untuk ikut dalam pembangunan jaringan sambungan tetap kabel lokal. Karena pertumbuhan jaringan sambungan tetap kabel di Indonesia akan cenderung melambat tanpa tambahan dukungan dana. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan dan regulasi. Dengan melakukan pergeseran penentuan tarif sambungan tetap kabel dari nuansa monopoli ke pendekatan tarif berbasis biaya. Pemerintah berharap kebijakan baru ini dapat memacu investor untuk mulai ikut menanam modal dalam mempercepat laju penetrasi jaringan telepon sambungan tetap kabel di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pentarifan berbasis biaya. Ada dua ragam metode yang akan digunakan untuk perhitungan, yaitu metode Biaya Peningkatan Jangka Panjang (LRIC) yang disebut juga Bawah ke Atas dan metode Biaya Alokasi Penuh (FAC) yang disebut juga Atas ke Bawah. Dua ragam metode ini akan digunakan untuk menghitung tarif layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Hasil perhitungan dengan menggunakan dua metode ini akan memberikan tarif baru untuk layanan sambungan tetap kabel lokal dan sambungan tetap kabel jarak jauh. Pembahasan selanjutnya adalah membandingkan selisih perbedaan antara tarif yang menggunakan aturan tradisional dengan tarif baru yang menggunakan metode berbasis biaya. Pembahasan terakhir adalah mengkaji lebih dalam kelemahan maupun keunggulan dua ragam metode pendekatan berbasis biaya tersebut, khususnya bila diterapkan pada kondisi jaringan eksisting.

---

Telephone pricing method for both domestic local fixed wire line and long distance fixed wire line in Indonesia is still using the traditional rule. This kind of pricing method will cause a cross subsidy between those two services. Another disadvantage of this pricing method is that investors will not be interested in making any investment, especially in the development of local fixed wire line network. Presently, as the government, has limited funds, it needs support from foreign investors to build up the local fixed wire line network infrastructure since the growth of fixed wire line network in Indonesia tend to slow down without any additional financial support. Therefore, the government is rearranging the policy and the regulations, by shifting from monopolistic fixed wire line pricing to cost-based pricing. The government hoped that this new policy would be able to stimulate investors to start their investments in order to accelerate the penetration rate of fixed wire line telephone network in Indonesia. This research is discussing the cost-based pricing. There are two kinds of methods of calculations; they are the Long Run Incremental Cost (LRIC), usually called Bottom Up and the Fully Allocated Cost (FAC), usually called Top Down. These two methods will be used to calculate the tariffs for local and long distance fixed wire lines. The calculations using these two methods will provide new rates, both for local and long distance fixed wire lines. The following discussion is to compare the difference in tariffs between the one using the traditional rule and the new one using cost-based method. The final discussion is a deeper analysis on both the strengths and the weaknesses of those two kinds of cost based methods, especially if applied to the existing network conditions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan implementasi perhitungan biaya produk berdasarkan siklus hidup (life cycle costing) dan dampaknya terhadap penetapan harga jual buku di PT Penerbit XYZ. Penelitian ini berbentuk studi kasus. Judul buku yang menjadi objek penelitian adalah buku terjemahan PAKW dan buku lokal ADTS. Hasil penelitian ini menunjukkan biaya per unit buku untuk kedua buku tersebut berbeda antara kondisi saat ini dan berdasarkan life cycle costing. Akibatnya, harga jual buku terjemahan PAKW berdasarkan life cycle costing lebih tinggi sebesar Rp17.000 dan harga jual buku lokal ADTS berdasarkan life cycle costing lebih rendah sebesar Rp14.000 dibandingkan harga jual saat ini. ......The purpose of this study is to present the implementation of life cycle costing and its impact on the pricing of book in PT Penerbit XYZ (XYZ). This paper is in the form of case study and uses quantitative and qualitative method to analyze the data. The title of the book that became the object of this research is PAKW translation book and the Indonesian book ADTS. The results of this study show the cost per book unit for both books is different between the current conditions and life cycle costing. As a result, the selling price of PAKW translation books based on life cycle costing is higher by Rp17,000 and the selling price of Indonesian book ADTS based on life cycle costing is lower by Rp14,000 compared to the current selling price.