Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yudi Kristina
Toward a progressive public prosecutor's office : A Study on Investigation, Prosecution and Adjudication Of Criminal Act of Corruption
Jakarta: Masyarakat Transparasi Indonesia, 2010
345.01 YUD t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat, tindak pidana KKN dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tahun 2005
Jakarta: Tamita Utama, 2006
345.023 PET
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Neyni
Kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN Persero berdasarkan prinsip business judgement rule = Policy in the process of the procurement of goods and services of PT PLN Persero based on the principle of business judgement rule
" ABSTRAK
Luasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum atas pertanggungjawaban keputusanbisnis yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Suatu ukuran Business Judgment Ruleadalah kerugian yang timbul bukan karena kesalahan/kelalaian direksi, direksi beritikadbaik dan penuh kehati-hatian untuk ... "
2018
T51442
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Pratama Saputra
Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case
" Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan bahwa, pada praktiknya kebanyakan hakim hanya membuktikan dan mempertimbangkan unsur memperkaya diri, meskipun demikian ada juga hakim yang mempertimbangkan unsur kesalahan secara khusus. Dengan demikian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69366
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library