Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari pengamatan bahwa fenomena korupsi terjadi di masyarakat Indonesia dalam volume yang luar biasa dan bentuk yang beragam. Berbagai sanksi yang disiapkan oleh pranata hukum ternyata tidak mengurangi angka korupsi. Salah satu penyebabnya adalah kemungkinan adanya budaya dan nilai yang permisif terhadap korupsi sebagai perilaku, yang kemudian mempengaruhi penilaian seseorang tentang perilaku tersebut.

Sebagai suatu studi dengan mempergunakan kaidah-kaidah psikologi sosial, penelitian memperlihatkan bahwa posisi penilaian tidak setara dengan sikap, intensi dan lain-lain. Dengan pendekatan konvergensi, dipergunakan teori atribusi guna memahami pola penilaian yang muncul.

Penelitian kemudian mencoba mempertanyakan pola penilaian yang bagaimana yang muncul dalam menilai korupsi. Dipertanyakan pula perihal faktor-faktor apa yang muncul saat seseorang menilai penyebab korupsi. Pencarian data dilakukan terhadap 214 responden, terdiri dari kelompok pegawai, aktif dan pensiun, tingkat manajerial ke atas dari lingkungan swasta maupun negeri.

Terhadap pertanyaan tentang pola penilaian dielaborasi menjadi pertanyaan tentang apa yang termasuk korupsi dan penyebab korupsi. Untuk pertanyaan pertama dianalisis secara deskriptif dan pertanyaan kedua dengan analisis faktor.

Sebagai hasilnya, ditemukan sebagai berikut: Pertama, dalam keempat kelompok terdapat pola penilaian yang berbeda secara signifikan (p
Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap korupsi memang kompleks, kontekstual dan multi faktor. Dikaitkan dengan teori atribusi, hal tersebut diinterpretasi sebagai akibat sari desakan group mind yang membuat anggota kelompok melakukan konformitas setiap kali memberikan penilaian terhadap perilaku tersebut.

Abstrak :
The Handbook of Business and Corruption provides an overview of corrupt business practices in general and, more particularly, in different industry sectors, considering such practices from an ethical perspective.

Abstrak :
Tesis ini tentang peran penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang difokuskan pada peran yang dimainkan ( role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu. Tesis ini disusun berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode etnografi dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Tesis ini menunjukan bahwa didalam laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbentuk suatu lingkungan sosial yang didalamnya terdapat struktur sosial dimana pada lingkungan tersebut terdapat jaringan sosial yang terjadi karena ada hubungan sosial antara penyidik atau penyidik pembantu dengan atasannya, hubungan atasan penyidik dengan pihak yang berperkara (pihak pelapor dan pihak orang yang dilaporkan), hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak penegak ketentuan peran dan hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak berperkara yang kemungkinan satu kelompok dalam lingkungan sosial lain dalam kehidupannya sebagai manusia. Pada hubungan ini terjadi pertukaran sumber daya dan hubungan kekuasaan-ketergantungan yang mana hubungan tersebut pada dasarnya merupakan tata hubungan antar peran. Pada posisi penyidik dan penyidik pembantu sebagai pelaksana proses penyidikan mereka bertindak sebagai aktor dan individu lain sebagai target. sebagai seorang aktor, penyidik dan penyidik pembantu diminta untuk melakukan peran tertentu oleh individu lain. Peran yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan didalam proses penyidikan (ketentuan peran) sehingga timbul konflik antar peran ketika terjadi pertentangan diantara peran yang diharapkan berkaitan dengan peran mana harus dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Pada kondisi seperti ini penyidik dan penyidik pembantu akan mempertimbangkan pengambilan peran berdasarkan kekuasaan dan ketergantungannya pada seseorang. Tingkat kekuasaan dan ketergantungan dapat dianalisa dengan memperhitungkan sumberdaya yang dipertukarkan, nilai sumber daya dan keberadaan serta keterbatasan sumber daya dimana pada akhirnya dapat diketahui keberadaan persediaan ( supply ) dan permintaan ( demand) seorang penyidik dan penyidik pembantu terhadap suatu sumber daya. Sumber daya yang dipunyai ( supply) oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu adalah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selama dalam proses pidana sebagai proses awal untuk menentukan seseorang berbuat atau tidak berbuat suatu tindak pidana disamping itu selama melaksanakan proses pidana secara hukum ia diberikan kesempatan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tertentu misalnya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penyitaan, dan lain-lain dimana kewenangan tersebut berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan orang lain sedangkan sumber daya yang dibutuhkan ( demand) oleh penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai berbagai lingkungan sosial secara umum sama. Sumber daya tersebut berbentuk pertama kebutuhan biologi atau kebutuhan primer. Kedua Kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. :Ketiga Kebutuhan adab atau kemanusiaan. Pada jaringan sosial yang terjadi karena hubungan antar peran, peran yang dimainkan (role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dipilih peran dari yang berasal dari posisi yang menguntungkan ( posisi yang menyediakan demand / kebutuhan sumber daya yang bernilai ) bagi penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku atasan, Penegak ketentuan hukum ( ketentuan peran ), Motivasi dari diri pribadi. Berdasarkan hal ini peran yang dimainkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan peran ( peraturan atau ketentuan hukum) sehingga terbentuk peran-peran yang mungkin salah satunya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Peran tersebut adalah peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, peran sebagai alat bagi kepentingan pihak tertentu dan sebagai penegak hukum. Kepustakaan : 83 Buku + 30 Dokumen + 9 Internet.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menciptakan peluang kejahatan (criminal opportunity) untuk melakukan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, studi ini secara spesifik membahas kasus korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS pada tahun 2020. Dipandu oleh Routine Activity Theory yang diperluas, menggabungkannya dengan konsep Corrupt Government Networks serta menggunakan metode analisis isi kualitatif, studi ini menyimpulkan sebagai berikut. Korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS dipengaruhi oleh konvergensi dari tiga faktor utama yang hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Pertama adanya pelaku yang termotivasi (motivated offender) yaitu kelompok korup atau jejaring koruptif (corrupt clique) dalam Kementerian SS. Kedua,  jejaring koruptif ini memiliki kekuasaan (power) untuk mengakses sumber daya (suitable target). Ketiga pemadaman pengawasan internal di dalam Kementerian SS mendorong ketiadaan penjaga yang cakap (absence of capable guardians). Secara akademis, studi ini menyumbang pentingnya memperluas teori kriminologi dari Barat agar sesuai dengan konteks kejahatan di Indonesia. Secara empiris, studi ini menyumbang para penentu kebijakan publik mengenai pentingnya mendeteksi jejaring koruptif yang sering terabaikan dalam peradilan kejahatan korupsi. ......The COVID-19 pandemic in Indonesia has created a criminal opportunity for corruption. Using a qualitative approach and case study method, this study specifically discusses cases of corruption in social assistance funds during the COVID-19 Pandemic at the Ministry of SS in 2020. Guided by an extension Routine Activity Theory, combining it with the concept of Corrupt Government Networks and using analytical methods qualitative content, this study concludes as follows. Corruption in social assistance funds during the COVID-19 pandemic at the SS Ministry was influenced by the convergence of three main factors present in the same space and time. First, there are motivated offenders, namely corrupt cliques within the SS Ministry. Second, this corrupt network has the power to access resources (suitable target). The three breakdowns of internal oversight within the SS Ministry led to the absence of capable guardians. Academically, this study contributes to the importance of expanding criminological theory from the West to adopt the context of crime in Indonesia. Empirically, this study contributes to public policy makers regarding the importance of detecting corrupt networks which are often neglected in corruption crime trials.

Abstrak :
This is the first comprehensive study of corruption in international investment arbitration. The book considers the limited effectiveness of efforts to combat transnational corruption in international law and the emergence of international investment arbitration as a singular means foreffective control of corruption within the international legal order. The case law on corruption by investment tribunals is studied exhaustively, jurisprudential trends are identified, and reforms aimed at enhancing the effectiveness and fairness of investment arbitration as a mechanism to combatcorruption are proposed. Divided into three parts, part I focus on the phenomenon of corruption in foreign investment and attempts at its control through international law. Part II analyses the available case law in international investment arbitration dealing with corruption. Llamzon identifies nine distinct trendsemerging from the case law and provides a table summarizing the key areas of corruption decision-making and each relevant tribunal's approach, which is an invaluable tool for practitioners engaging in "live" issues of corruption within arbitral proceedings. Part III reflects on the implications ofthese trends for both the "supply" and "demand" sides of corruption in international law, and proposes a integrative framework of decision for corruption issues in international investment arbitration.