Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagaiman dipahami dalam teori pemidanaan, bahwa idelanya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta tingkat pelanggaran hukum yang dilakukannya sehingga dalam proses pembinaannya harus dipisahkan dengan orang dewasa agar tidak terjadi “pencemaran” pembinaan yang membahayakan masa depan anak. Di Indonesia karena adanya alasan klise yaitu negara masih belum amapu membangun lembaga pemasyarakatan khusus anak, maka proses penggabungan pembinaan tidak bisa dihindarkan. Pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa dapat dikategorikan merupakan pembinaan gabungan. Meski anak-anak dipisahkan bloknya dengan narapidana dewasa, namun dalam kenyataannya tidak ada program pembinaan khusus yang ditujukan kepada anak, tidak ada pedoman yuridis yang menjadi rambu-raambu yantg harus dilakukan oleh para kepala lembaga pemasyarakatan dan para petugas dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan acap kali bertemu dan disatukan dengan narapidana dewasa dalam proses pembinaan, anak didik pemasyarakatan kerap kali harus mendapatkan ancaman, intimidasi, dan contoh buruk dari narapidana dewasa. Situasi-situasi ini menyebabkan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa telah mencapai pada tahap kronis dan membahayakan masa depan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif aitu mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, tentang lembaga pemasyarakatan serta penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan staff Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY, Kepala Lembaga Pemasyarkatan kelas II B Sleman, Yogyakarta seta Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Dari penelitian ini peneliti merekomendasikan: sebelum dilakukan pemisahan pembinaan maka perlu disusun kebijakan dari kementerian Hukum dan HAM tentang pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa dengan mempertimbangkan adanya penataan ruang khusus bagi anak yang benar-benar terpisah dengan narapidana dewasa, penataan bangunan blok yang memperhatikan estetika dan ramah anak, adanya petugas dan psikolog / koselor anak, membuat program-program yang khusus untuk anak yang terpisah dengan narapidana dewasa serta memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan negatif dari narapidana dewasa ......This research describes about punishment the child prisoners in correction institution class II B Sleman, Yogyakarta, which aims to determine child prisoners development combined with adult prisoners coaching process, the obstacles encountered when coaching is done and the implications of this development for mental development and psychological child. As understood in the theory of punishment, that ideally guidance to children in conflict with the law is different from child prisoners punishment process. Children in conflict with the law requiring special treatment in accordance with the child's developmental level and the level of violation of the law it does so in its development process should be separated from adults, to avoid "contamination " that jeopardize the future development of the child . In Indonesia because of the cliche that the State has not been able to build special prisons child, then the process of combining punishment unavoidable. Child prisoners in adult correctional institutions can be categorized a combined punishment. Although the blocks separated children with adult prisoners, but in reality there is no specific training programs aimed at children, there are no guidelines juridical be signs that must be made by the head of the penitentiary and officials in the correctional process of child prisoners. They often meet and together with adult prisoners in the process of punishment, child prisoners must obtain a correctional often all threats, intimidation, and bad examples from adult prisoners. These situations lead to punish child prisoners within prisons has reached the chronic stage and jeopardize the future of the child. This research used a method that examines the normative law of secondary data sources consisting of rules relating to children in conflict with the law, about the correctional institution as well as previous studies. In addition, researchers also conduct empirical legal research by conducting interviews with staff offices and human rights law Yogyakarta Province, Chief Correctional Institution Class II, Sleman, Yogyakarta and Kasubsi Registration and Bimkemas . From this study, the researcher recommends: prior to the separation of punishment will need to establish a policy of the ministry of law and human rights on the pattern formation protege adult prisons within child prisoners to consider if a particular spatial arrangement for the child who is completely separate with adult prisoners, arrangement of room blocks attention to aesthetics and child, the presence of officers and psychologists /counselors child, making special programs for separated children with adult prisoners and make sure children do not get the negative treatment of adult prisoners.

Abstrak :
Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai anak sering mengakibatkan adanya kesalahpahaman. Hal tersebut diakibatkan karena kurang efektifnya penyebarluasan pengetahuan mengenai anak. Keterbatasan tersebut berawal dari tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga masyarakat di Indonesia pada kenyataannya sering mengesampingkan permasalahan-permasaiahan yang timbul terhadap anak. Telah diketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan ini tidak ada pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu setiap anak berhak memperoleh pendidikan tidak tcrkecuali bagi anak yang mengalami masalah dengan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan harus diberikan pendidikan yang mengarah kepada pendidikan keterampilan hidup. Hal itu untuk dijadikan bekal hidup bagi anak-anak apabila mereka telah kembali kepada masyarakat. Pengelolaan pendidikan merupakan hal yang penting guna berhasil mencapai tujuan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan. Pengendalian pola belajar merupakan hal yang positif dan sekaligus merupakan tindakan preventif. Oleh karena itu sekalipun Anak Didik Pemasyarakatan berada di dalam Lapas, mereka tidak boleh dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan satu sama lain. Dengan memperhatikan berbagai sumber dan kendala dalam proses pendidikan, diperlukan suatu pengaturan agar pendidikan untuk peserta didik dapat berguna dan dapat mencapai tujuan. Pengaturan tersebut dilakukan dengan membuat suatu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pendidikan yang terdiri dari tahap-tahap yang harus dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pcmantauan dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya. Namun pada kenyataannya, manajemen pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi proses pendidikan dalam rangka pembinaan.

---

People are often misunderstanding about children problems due to the limitation of the knowledge and awareness against them. These may caused by the ineffectiveness of dissemination of the children regime. The lack may come from the community it selves who do not really care about the importance of children protection, it is reflected in Indonesian society real life who always neglect the children issues. As it had been known that Indonesian had ratified the Convention on the Rights of the Child; constituted with the Presidential Decree number 36 11990 about the ratification of the protection of the child right and concern as human being. The right to have an education can not be discriminated between female and male concern. It is particularly for them who have a problem with the law, as stipulated in article 60 paragraph (2) of the Child Court Law number 31 1997. For the treatment of child prisoner must be emphasized to the vocational education, in order to help them in having a live skill and may be used as a foothold in life after their released. The education management is an important thing to succeed the purpose of the treatment of child prisoners. The learn pattern control is a positive and a preventive action as well. Hence, despite of the child prisoners placed in the institution, they shall not be separated from education. Education is a complex activity; contain with several components which have a strong linkage each other. Considering that many resources and obstacles in education process, it needs an arrangement so that they can use it and achieve the goal. This may form in a better management of education. Education management is an effort to carry out an education system which is contain with some steps fulfilled. It begins with planning, organizing, directing, actuating, controlling, and evaluating on proper school concern. However, in reality the education management for the child prisoner in Child Correction Institution in Kutoarjo seems to go unwell. It because many obstacles in educational process for the treatment concern.