Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berawal dari pengalaman penulis yang sempat bekerja di perusahaan tambang tembaga, emas dan perak yang terletak di kawasan Indonesia Timur. Sehingga membuat ketertarikan penulis untuk juga memahami tentang bagaimana produk yang dihasilkan dapat dipcrdagangkan. Jika dilihat dari sisi produsen, dimana penulis pernah bekerja, naik turunnya harga tembaga tentunya akan turut pula mempengaruhi fluktuasi tingkat penerimaan (revenue) perusahaan. Tetapi jika dilihat dari sisi konsumen, perubahan harga lembaga akan sangat mempengaruhi konsumen untuk mendapatkan kepastian harga dan akhirnya akan turut pula mempengaruhi pasokan untuk kelangsungan produksi, yang akhimya turut juga mempengaruhi kepastian akan kelangsungan usahanya. Untuk itu, pada karya akhir ini, penulis meninjaunya dari sisi konsumen, hedging strategy apakah yang sebaiknya digunakan oleh konsumen tersebut?Pada penulisan karya akhir ini, penulis mendapatkan data mengenai harga rata-rata bulanan baik itu harga spot, harga kontrak futures untuk 3 bulan ke depan, harga kontrak futures untuk 15 bulan ke depan, dan harga kontrak futures untuk 27 bulan ke depan. Data-data tersebut diperoleh penulis dari London Metal Exchange (LME) melalui websitenyaSetelah dilakukan uji unit root atas semua kelompok data tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa semua data tersebut stationary pada 1st difference sehingga dapat dikatakan bahwa mean, variance, dan autocovariances tidak tergantung pada waktu.Kemudian dilanjutkan dengan uji comtegrafion berdasarkan Vector Error Correction (VEC) untuk mendapatkan persamaan error correction model (ECM) yang akan digunakan untuk menentukan percobaan mana saja yang layak digunakan untuk menentukan hedging strategy yang akan digunakan. Akhimya diperoleh kesimpulan bahwa, hanya percobaan B dan percobaan C yang akan dilakukan uji peramalan (forecasting) hedging strategy. Karena kedua percobaan tersebut memiliki nilai K. > 1, berdasarkan hasil dari uji non-parametrik atas keempat percobaan yang dilakukan.Akhirnya, kesimpulan dari semua pengujian atas kedua percobaan tersebut adalah perlunya penerapan cross hedging strategy untuk meminimalkan resiko yang terjadi. Karena mean profit yang dihasilkan dari cross hedging strategy lebih tinggi dibandingkan dengan naive hedging strategy.Akan tetapi, karya akhir ini merupakan awal dari pengujian-pengujian selanjutnya. Sehingga tidak tettutup kemungkinan untuk dilakukan pengujian yang lebih mendalam, dengan tujuan untuk mendukung atau mungkin memperbaiki pengujian yang telah dilakukan oleh penulis dalam karya akhir ini."

"Sistem kepenjaraan sudah lama terkubur sejak Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, SH pada tahun 1963 mendeklarasikan sistem emasyarakatan meski baru diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang 31 tahun kemudian. Bahkan setelah 13 tahun UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diiplementasikan, kondisi lembaga pemasyarakatan belum banyak berubah. Overcrowding tetap menjadi masalah serius yang belum dapat diatasi dengan alasan keterbatasan anggaran dan SDM.Overcrowding membawa dampak ikutan yang cukup panjang mulai dari tingkat pelarian yang tinggi, petugas menggunakan kekerasan, pemicu perkelahian dan kerusuhan, LP menjadi sekolah kejahatan dan sarang narkoba, stigmatisasi sampai prisonisasi. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan bukan hanya gagal namun cenderung melanggar undang-undang. Penelitian ini mencoba mencari solusi melalui privatisasi karena penjara yang dikelola swasta di beberapa negara jauh lebih baik dibanding ketika dikelola oleh pemerintah.Metode penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif analitis melalui observasi, studi literatur, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta melakukan Focused Group Discussion dengan praktisi dan tokoh kompeten. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kelayakan privatisasi LP di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi LP sangat layak dilakukan di Indonesia. Argumentasinya, UU No 12 Tahun 1995 sangat akomodatif dengan privatisasi dimana pada pasal (2) digariskan bahwa napi berhak aktif secara produktif dalam pembangunan bangsa dan pasal (14) secara eksplisit menegaskan seorang napi berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Agar privatisasi LP terealisasi, Ditjen Pemasyarakatan disarankan segera membentuk tim kerja dan merumuskan landasan hukumnya.Karena masih dalam rentang kendali Ditjen Pemasyarakatan, privatisasi diharapkan dapat terlaksana dalam jangka maksimal 5 tahun ke depan sehingga menjadi terobosan besar dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Ditjen Pemasyarakatan ditutntut memiliki strategi kehumasan yang andal untuk membentuk opini publik sekaligus menjadi alat penekan bagi pemerintah. Sebab, tanpa political will dari pemerintah, privatisasi LP tidak akan pernah ada di republik ini.

---

The convicts system as a prison had became very old stories since the former Minister of Judicial Affairs Dr. Sahardjo, SH declared the correction system in 1963, in spite of its ordinance 31 years later. In fact that after 13 years, UU No. 12/1995 regarding that system has been implemented, the condition of many prison not had been changed yet. Overcrowding is solemn complication that has not been overcome with some reason such as financial and human resources things.Overcrowding bring length multiplier impact for its high escaping, official violence, quarrel and chaosity, prison became school of crime and drugs web, stigmatization and prisonization. The system not only failed implementated but also broken the law as well. These research try to find solution by privatization for the reason that prison which is run by private in many country more manageable than the government do.The methode in tesis researching is using analytical qualitative approach by observation, literature study, deepth interviews with the stakeholders and done some focused group discussion to practitioner and compatent person. The aim is to ascertain how properness of prison privatization in Indonesia.The research shows that prison privatization is very like fairness and proper do in Indonesia. For argumentation, UU No. 12/1995 is compatible with privatization. In (act. 2) the guidelines that convict or prisoner have right to active in nation building productively and (act. 4), in explicite they refers to get wages for their works. In order that prison privatization will become realization, the Directorate General of Correction in the ministry should form a task force and make the base law.Only in this division, privatization can be implemented in 5 years ahead. If so, it become a breaktrhrough, the big one in Indonesian prison history. Directorate General of Correction Department of Law and Human Right required to have a great public relation strategy not only in making opinion but also pushing the government. For its reason, if there is no authority political will, no prison privatization in these Republic either."

"Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat koreksi kesalahan padatulisan siswa bertentangan satu dengan yang lain, pengajar bahasa tidak dapatberhenti mengoreksi kesalahan-keslahan karena siswa sendiri menginginkanpengajar mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka (Walz 1982). Masalahnyaadalah harapan siswa kerap kali berbeda dengan keyakinan pengajar tentangkoreksi kesalahan (Diab 2006). Kajian ini ingin mengetahui keinginan paramahasiswa dan pengajar di Universitas di Indonesia tentang koreksi kesalahantulisan mahasiswa. Sebuah kuesioner yang disusun berdasarkan kuesioneryang digunakan Leki (1991) dan kuesioner yang digunakan Diab (2006)digunakan untuk mengetahui keinginan pengajar dan mahasiswa tentangteknik koreksi dan keyakinan mereka tentang koreksi kesalahan tulisan yangeffektif. Kuesioner ini dibagikan kepada mahasiswa dan pengajar di Indonesia.Jawaban pengajar dibandingkan dengan jawaban mahasiswa. Bila pengajar danmahasiswa memahami tujuan dari teknik koreksi kesalahan tertentu dan setujudengan penggunaannya, koreksi kesalahan diyakini akan sangat bermanfaat.Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa implikasi bagi pengajaran bahasa di kelasdibahas."

"ABSTRAKAlat-alat besar yang digunakan di Indonesia umumnya berasal dari luar negeri, dan biasanya alat tersebut dilengkapi dengan tabel-tabel yang disusun berdasarkan kondisi dan budaya pabrik pembuatnya. Karena alat tersebut digunakan di Indonesia dengan kondisi dan budaya yang berbeda,maka tabel waktu siklus yang ada perlu dikoreksi untuk mendapatkan angka yang sesuai. Faktor koreksi inilah yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dimana alat beroperasi dan dibatasi pada alat dengan type 200 dan type 300, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis operasi untuk mendapatkan waktu siklus. Data tersebut diolah dengan menggunakan statistik dimana pengujian data dilakukan dengan statistik pengujian menyangkut rataan dan variansi. Dari hasil analisis data ternyata terbukti bahwa ada perbedaan waktu siklus antara tabel dengan hasil observasi lapangan, dengan demikian dari data dapat ditentukan besarnya faktor koreksi yang perlu diberikan jika menggunakan table dari pabrik pembuat alat berat. Kesimpulan yang penting dari hasil penelitian ini adalah di dapatnya angka faktor koreksi yang diperlukan dalam menghitung produksi jika menggunakan table yaitu sebesar 1,10 untuk sudut swing 450-900 dan 1,30 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 200, dan factor koreksi sebesar 1,13 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 300. "

"ABSTRAKAlat-alat besar yang digunakan di Indonesia umunya berasal dari luar negeri, dan biasanya alat tersebut dilengkapi dengan table-tabel yang disusun berdasarkan kondisi dan budaya pabrik pembuatnya. Karena alat tersebut digunakan di Indonesia dengan kondisi dan budaya yang berbeda,maka table waktu siklus yang ada perlu dikoreksi untuk mendapatkan angka yang sesuai. Faktor koreksi inilah yang diteliti dalam penelitian ini.Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan dimana alat beroperasi dan dibatasi pada alat dengan type 200 dan type 300, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis operasi untuk mendapatkan waktu siklus. Data tersebut diolah dengan menggunakan statistik dimana pengujian data dilakukan dengan statistik pengujian menyangkut rataan dan variansi.Dari hasil analisis data ternyata terbukti bahwa ada perbedaan waktu siklus antara table dengan hasil observasi lapangan, dengan demikian dari data dapat ditentukan besarnya factor koreksi yang perlu diberikan jika menggunakan table dari pabrik pembuat alat berat.Kesimpulan yang penting dari hasil penelitian ini adalah di dapatnya angka factor koreksi yang diperlukan dalam menghitung produksi jika menggunakan table yaitu sebesar 1,10 untuk sudut swing 450-900, dan 1,30 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 200, dan factor koreksi sebesar 1,13 untuk sudut swing 900-1800 untuk backhoe type 300."

"Tesis ini membahas tentang hubungan pengaruh defisit anggran terhadap tingkat inflasi dengan periode penelitian sejak tahun anggaran 1969/1970. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh dampak dari defisit anggaran di Indonesia yang cenderung dibiayai oleh hutang luar negeri, sedangkan secara teoritis pembiayaan defisit dengan hutang luar negeri mempunyai sifat inflationary.Model dalam penelitian ini mengacu pada model Metin (1998) dengan metode ekonometri yang digunakan adalah error correction model. Untuk melihat hubungan jangka panjang dalam model dianalisis dengan uji kointegrasi antar variabel-variabel. Sedangkan untuk menentukan hubungan jangka pendek dan kecepatan tingkat penyesuaian menuju keseimbangan digunakan model error correction model."

"Latar belakang: Penatalaksanaan fraktur greenstick radius sering berakibat malunion karena angulasi-ulang yang membatasi gerak sendi radio-karpal. Oleh sebab itu perlu diupayakan metoda reposisi yang aman, efektif, dan murah yang dapat dikerjakan sebagai Standar Prosedur Operasional di RSUD kabupaten Indonesia. Reposisi fraktur greenstick radius dengan melakukan over-koreksi, merupakan pilihan, karena dapat mencegah terjadinya angulasi-ulang.Tujuan: Menilai efektivitas dan keamanan reposisi dengan over-koreksi dalam penatalaksanaan fraktur greenstick radius.Rancangan dan metode: Uji klinis acak, grup paralel, dengan concealment. Penelitian melibatkan 92 anak (46 per kelompok) usia 4-14 tahun dengan fraktur greenstick radius di RSUD Kota Bekasi, Agustus 2011 sampai Mei 2012. Efektivitas prosedur diukur melalui derajat residu angulasi (minimal ditetapkan 5°), angulasi ulang, pergeseran fragmen fraktur (minimal <25%), dan risiko pengobatan (untuk mengukur keamanan pasien) mulai saat setelah reposisi 24 jam, minggu pertama sampai minggu ke-4, minggu ke-6 dan minggu ke-10.Hasil: Over-koreksi terbukti efektif dan aman digunakan dalam penatalaksanaan fraktur greenstick radius. Pada semua pengamatan, Insidens Risk untuk terjadinya residu angulasi >5° pada kelompok over koreksi lebih kecil dibandingkan kelompok tanpa over koreksi. Pada minggu kedua, IR pada kelompok over koreksi (0,04) sedangkan kelompok tanpa over koreksi (0,39) dengan Risk Difference -0,35 (95%CI: -0,50 - -0,19). Perbedaan tersebut terlihat konsisten pada seluruh pengamatan. Probabilitas kesintasan lebih besar pada kelompok over-koreksi dibanding tanpa over-koreksi untuk terjadinya angulasi ulang. Insidence Rate recurrent angulation pada kelompok over-koreksi lebih kecil dibandingkan tanpa over koreksi dengan risk difference sebesar -0,025 (95% CI: -0,02--0,03). Pada sesaat pasca reposisi hingga minggu pertama perbedaan risiko pergeseran fragmen fraktur 2:25% pada kelompok over-koreksi jauh lebih besar daripada kelompok tanpa over-koreksi namun pada minggu kedua hingga minggu kesepuluh, perbedaan risiko sudah sangat berkurang sehingga tidak didapatkan perbedaan bermakna mulai minggu kedua hingga kesepuluh. Proporsi risiko pengobatan yang terjadi pada pasien sangat sedikit sehingga penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa pengobatan fraktur greenstick radius dengan melakukan over-koreksi lebih baik dalam mengontrol risiko pengobatan.Kesimpulan: Over-koreksi efektif dan aman untuk digunakan dalam penatalaksanaan fraktur greenstick radius pada anak.Saran: perlu dilakukan penelitian yang sama yang dilakukan oleh ahli bedah ortopedi lain pada beberapa RSUD di kabupaten di Indonesia;

---

Background: Management of greenstick radius fracture often results in malunion because re-angulations that restrictive radio-carpal joint. Therefore, needed a safer, effective, and cheaper repositioning method that can be done as a Standard Operating Procedure in district hospitals in Indonesia Reposition of greenstick radius fracture with over-correction is as choice because it can prevent re-angulations.Objective: Asses the effectiveness and safety of repositioning with over-correction in the greenstick radius fracture management.Design and method: Randomized clinical trial, parallel group, with concealment. This study involved 92 children (46 per group) aged 4-14 years with greenstick radius fracture in Bekasi City General Hospital, August 2011 until May 2012. Effectiveness of the procedure is measured by the degree of residual angulations (minimal <5<), re­ angulations, a shift in the fracture fragments (minimal <25%), and risk of treatment (to measure patient safety) started after 24 hours repositioning, first week until fourth, sixth and tenth week.Result: Over-correction proved effective and safe to use in the management of greenstick radius fracture. In All observations, Incidence Risk for the occurrence of residual angulations is >5° at the over-correction group less than non over-correction group. In the second week, IR at the over-correction group (0,04), while non over­ correction (0,39) with Risk Difference -0,35 (95%CI: -0,50 - -0,19). This difference was seen consistently in all observation. Probability of survival at the over-correction group greater than non over-correction group for the occurrence of re-angulations. Incidence Rate recurrent angulations at the over-correction group less than non over correction with risk difference -0,025 (95% CI: -0,02--0,03). After reposition until the first week, the difference of fracture fragment shift's risk 2:25% at the over­ correction group, much larger than non over-correction group. But at the second week until tenth week, the difference of risk has been significantly reduced, so that there is no significant difference started at the second week until tenth week. Proportion of treatment risk occurred in patients measly, so that this study cannot prove that the greenstick radius fracture treatment with over-correction better in control the risk of treatment.Conclusion: Over-correction is effective and safe to use in the management of greenstick radius fracture at the children.Suggestion: needs to conduct the same research done by other orthopedic surgeons at several district hospitals in Indonesia."

"Sebagaiman dipahami dalam teori pemidanaan, bahwa idelanya pembinaanterhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus sesuaidengan tingkat perkembangan anak serta tingkat pelanggaran hukum yangdilakukannya sehingga dalam proses pembinaannya harus dipisahkan dengan orangdewasa agar tidak terjadi “pencemaran” pembinaan yang membahayakan masa depananak. Di Indonesia karena adanya alasan klise yaitu negara masih belum amapumembangun lembaga pemasyarakatan khusus anak, maka proses penggabunganpembinaan tidak bisa dihindarkan. Pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembagapemasyarakatan dewasa dapat dikategorikan merupakan pembinaan gabungan. Meskianak-anak dipisahkan bloknya dengan narapidana dewasa, namun dalamkenyataannya tidak ada program pembinaan khusus yang ditujukan kepada anak,tidak ada pedoman yuridis yang menjadi rambu-raambu yantg harus dilakukan olehpara kepala lembaga pemasyarakatan dan para petugas dalam proses pembinaan anakdidik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan acap kali bertemu dan disatukandengan narapidana dewasa dalam proses pembinaan, anak didik pemasyarakatankerap kali harus mendapatkan ancaman, intimidasi, dan contoh buruk dari narapidanadewasa. Situasi-situasi ini menyebabkan pembinaan anak didik pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan dewasa telah mencapai pada tahap kronis danmembahayakan masa depan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif aitumengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan-peraturan yang terkaitdengan anak yang berhadapan dengan hukum, tentang lembaga pemasyarakatan sertapenelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga melakukan penelitianhukum empiris dengan melakukan wawancara dengan staff Kanwil Hukum dan HakAsasi Manusia Provinsi DIY, Kepala Lembaga Pemasyarkatan kelas II B Sleman,Yogyakarta seta Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Dari penelitian ini penelitimerekomendasikan: sebelum dilakukan pemisahan pembinaan maka perlu disusunkebijakan dari kementerian Hukum dan HAM tentang pola pembinaan anak didikpemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa dengan mempertimbangkanadanya penataan ruang khusus bagi anak yang benar-benar terpisah dengannarapidana dewasa, penataan bangunan blok yang memperhatikan estetika dan ramahanak, adanya petugas dan psikolog / koselor anak, membuat program-program yangkhusus untuk anak yang terpisah dengan narapidana dewasa serta memastikan anaktidak mendapatkan perlakuan negatif dari narapidana dewasa

---

This research describes about punishment the child prisoners in correction

institution class II B Sleman, Yogyakarta, which aims to determine child prisoners

development combined with adult prisoners coaching process, the obstacles

encountered when coaching is done and the implications of this development for

mental development and psychological child. As understood in the theory of

punishment, that ideally guidance to children in conflict with the law is different from child prisoners punishment process. Children in conflict with the law requiring special treatment in accordance with the child's developmental level and the level of violation of the law it does so in its development process should be separated from adults, to avoid "contamination " that jeopardize the future development of the child .

In Indonesia because of the cliche that the State has not been able to build

special prisons child, then the process of combining punishment unavoidable. Child

prisoners in adult correctional institutions can be categorized a combined punishment.

Although the blocks separated children with adult prisoners, but in reality there is no specific training programs aimed at children, there are no guidelines juridical be signs that must be made by the head of the penitentiary and officials in the correctional process of child prisoners. They often meet and together with adult prisoners in the process of punishment, child prisoners must obtain a correctional often all threats, intimidation, and bad examples from adult prisoners. These situations lead to punish child prisoners within prisons has reached the chronic stage and jeopardize the future of the child.

This research used a method that examines the normative law of secondary

data sources consisting of rules relating to children in conflict with the law, about the correctional institution as well as previous studies. In addition, researchers also conduct empirical legal research by conducting interviews with staff offices and human rights law Yogyakarta Province, Chief Correctional Institution Class II, Sleman, Yogyakarta and Kasubsi Registration and Bimkemas .

From this study, the researcher recommends: prior to the separation of

punishment will need to establish a policy of the ministry of law and human rights on the pattern formation protege adult prisons within child prisoners to consider if a particular spatial arrangement for the child who is completely separate with adult prisoners, arrangement of room blocks attention to aesthetics and child, the presence of officers and psychologists /counselors child, making special programs for separated children with adult prisoners and make sure children do not get the negative treatment of adult prisoners."

"Proses pengendalian biaya pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi sangat penting, agar pelaksanaannya tidak mengalami penyimpangan yang besar dari perencanaan yang ada. Pengendalian dapat- dilakukan melalui tiga tahap, mulai dari membandingkan kemajuan pekerjaan dengan suatu standar perencanaan, menganalisa penyimpangan yang terjadi, sampai dengan tindakan koreksi (corrective action) yang diperlukan untuk memperkecil penyimpangan tersebut Corrective action yang dilakukan sebaiknya mencakup semua unsur biaya yang ada, seperti: biaya tenaga kerja, material, peralatan, sub-kontraktor serta biaya overhead. Dengan adanya pengendalian biaya pada manajemen tenaga kerja diharapkan kinerja biaya proyek meningkat.Metode yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengaruh tindak, koreksi pada manajemen tenaga kerja adalah dengan studi literatur dan survey dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada kontraktor yang mempunyai proyek gedung bertingkat di wilayah Jabodetabek.Dari hasil analisa diperoleh 53 model simulasi tunggal dan 26 model simulasi kombinasi berdasarkan risk level dan nilai R2 yang cukup signifikan (>0.5) untuk tindakan koreksi yang dapat meningkatkan kinerja biaya tenaga kerja dimana nilai probabilitasnya diatas 50%."

"Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari proses peradilan pidana terpadu (an Intregated criminal justice system) di sampling mengemban fungsi sebagai penegakan hukum juga melaksanakan tugas dibidang pembinaan bagi narapidana. Dalam kerangka pembinaan bagi narapidana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan kerja bagi narapidana. Guna mendukung terselenggaranya tugas pembinaan kegiatan kerja bagi narapidana, salah satunya dapat ditempuh melalui kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga. Tujuan pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga adalah untuk mendukung pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan informan dari para petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Disamping itu guna mendukung basil penelitian juga dipilih sejumlah narapidana untuk menjadi informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam dengan informan penelitian. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian ini, ditemukan model eksisting pelaksanaan kerjasama lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga yang didasarkan tahap tahap pelaksanaan kerjasama, faktor faktor penghambat dan ditemukannya model ideal pelaksanaan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan pihak ketiga dibidang kegiatan kerja produktif bagi Narapidana.

---

Correction Instituion as part of the integrated criminal justice system is responsible to serve the law as well as to conduct rehabilitation for inmates. In the manner of treating inmates, one of many programs implemented is vocational activity for inmates.

To run the vocational activity to inmates, establishing association between Correction Institutions and particular third party can be put as supporting aspect. The goal of this association is to uphold the individual competence and self integrity for inmates.

This research is using qualitative research method, by inquiring information from Correction Institution officer and Directorate General of Corrections. Also, to support conclutions of this researc, several inmates are chosen as research informants. Data collecting is performedby observation and deep interview with research informants. Subsequently, all the collected data are processed and analyzed.

According to the conclution of this research, an existing models is discovered concerning the association between Correction Institutions and particular third party, along with stages of collaboration, the disrupting factors, and recommended ideal model on Correction Institutions and particular third party association regarding Productive Labor Program for inmates."