Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seorang Notaris sebagai salah satu pejabat umum dapat membuat Akta Otentik. Untuk jabatan tersebut seorang Notaris mempunyai fungsi umum dan khusus. Fungsi umum didapat karena wewenangnya untuk membuat akta-akta yang bersifat perdata yang diberikan Pemerintah kepadanya. Sedangkan fungsi khusus adalah karena wewenangnya membuat akta yang di.scbutkan khusus olch peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur antara lain wewenang notaris untuk membuat akta risalah Rapat. Akta risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris agar menjadi Akta Otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, harus mengikuti prosedur teiah ditetapkan dalam Anqqaran Dasar Perseroan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesia ini adalah (1) Sampai dimanakah Akta Risalah Rapat dapat chi pertanggiing jawahkan kepada Notaris atas akibat--akibat hukum yang terjadi karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (piercing the corporate veil)? (2) Sampai dimanakah "block system" atau sistem pemungutan suara yang diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan TerbaLas No.1 tahun 1995? Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk penulisan hukum normatif, yaitu penelitian dan juga penulisan terutama dengan memakai data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang ada atau studi dokumen yang mencakup bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Akta Risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, agar dapat mengikat para pihak yang meminta dibuatkan akta tersebut dan dapat mengikat pihak ketiga lainnya, hendaklah berisi apa yang dialami, disaksikan dan didengar Notaris sendiri. Jadi sepanjang Notaris mengikuti prosedur untuk mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dan menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan benar dan taat hukum maka Notaris akan bebas dan aman dari akibat suatu hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang hasilnya dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Abstrak :
Indonesian corporation law

Abstrak :
Corporate is a legal personality or legal entity created by more than a person and legalised by government ,with its property separated by that of owner, shareholder,board of directors and board of trutees....

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan.

Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dihapuskan apabila terjadi beberapa hal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas mengatur beberapa hal mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut, pertama, dalam hal apa sajakah dapat diterapkan prinsip Piercing' The Corporate Veil terhadap pemegang saham?; kedua, apakah prinsip Piercing the Corporate veil dapat diterapkan dalam kasus PT. Bank Global Internasional? Metode penelitian yang digunakan penulis dalmm penulisan tesis ini adalah nmtode penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pengaturan mengenai prinsip Piercing The Coqporate Veil dan penerapannya berdasarkan literatur yang ada, Pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa prinsip Piercing The Corporate Veil berlaku untuk pemegang saham apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga perseroan tidak mampu membayar utangnya. Sementara untuk Studi kasus PT. Bank Global, prinsip ini berlaku terhadap pemegang sahanl Bank. Global akibat tindakannya menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan Bank Global dibekukan karena tidak memiliki dana cukup untuk membayar utangnya. Penulis juga mengajukan saran agar dibuat pengaturan yang lebih terperinci untuk memudahkan penerapan prinsip ini dan agar seyogyanya Bank Indonesia dan Bapepam- LK lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan institusi perbankan.

Abstrak :
Corporate is a legal personality or legal entity created by more than person and legalised by government , with its property separated by that of owner, shareholder, board of directors and board of trustees...

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak perusahaan, hubungan dan tanggungjawab perusahaan induk, serta penerapan prinsip limited liability dan piercing the corporate veil dalam kontruksi perusahaan kelompok berbentuk piramida. Perusahaan kelompok adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang membentuk satu kesatuan ekonomi yang dikendalikan oleh pemimpin sentral yaitu perusahaan induk sehingga menimbulkan celah hukum antara aspek yuridis dan realitas perusahaan kelompok yang disebabkan oleh kerangka pengaturan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam kontruksi perusahaan kelompok. Fakta pengendalian oleh perusahaan induk dalam kontruksi perusahaan kelompok yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan disebabkan oleh perubahan status anak perusahaan dari subjek hukum yang mengendalikan menjadi objek pengendalian perusahaan induk sehingga pengurusan sehari-hari perseroan ditunjukan kepentingan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan induk yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan harus bersedia bertanggung jawab atas pengendaliannya tersebut, dimana pada prakteknya anak perusahaan seringkali dijadikan sebagai boneka dari perusahaan induk untuk kepentingannya, sehingga penerapan prinsip good corporate governance harus ditekankan agar kepengurusan anak perusahaan dan perusahaan induk terjaga transparansinya

---

ABSTRACT
The focus of this research is to examine the depth of subsidiaries, relationships and responsibilities of the parent company, as well as the application of the principle of limited liability and piercing the corporate veil in a construction of pyramid shaped company group. The group company is a compound or composition of the companies that are legally independent, which form a single economic entity which is controlled by the leader of the central namely the parent company, giving rise to a legal loophole between the judicial aspect and the realities of this group due to the regulatory framework linkage parent and subsidiary companies in construction of a group companies. The fact is, control by the parent company in a construction of a group companies affect the independence of the subsidiary due to changes in the status of a subsidiary of the controlling legal subjects into a objects of controlling so that the parent company controls the management of the company's daily for the company's interests as a group of economic unit. The results of the study suggest that the parent company that doing an controling should be willing to be responsible for their control, wherein in practice a subsidiary is often used as a puppet of the parent company's interests, so that the application of the principles of good corporate governance should be emphasized that the management of the subsidiary and the parent company maintained its transparency

Abstrak :
Praktek monopoli merupakan kegiatan anti persaingan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UU Anti Praktek Monopoli dikarenakan sangat merugikan kepentingan umum, sehingga terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli harus dijatuhkan sanksi administratif guna menegakkan hukum persaingan usaha, namun pada Putusan KPPU Perkara Nomor: 04/KPPU-I/2021 terdapat adanya kondisi dimana pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda sehinga Majelis Komisi memutus dengan tidak menjatuhkan denda administratif pada amar putusan sehingga perlu dianalisis apakah pertimbangan demikian sudah tepat menurut hukum, dan pertanggungjawaban atas membayar denda tersebut apakah dapat dibebankan terhadap Organ-Organ Perseroan sampai harta pribadinya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dengan analisis pendekatan teori keadilan tidak tepat dikarenakan tidak mencerminkan keadilan yang menyangkut kepentingan umum secara luas karena dampak tindakan antipersaingan sangat merugikan, namun dengan analisis pendekatan teori kemanfaatan, pertimbangan Majelis Komisi telah tepat dikarenakan apabila denda dijatuhkan tidak memiliki sisi kemanfaatan dikarenakan kasus ini berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, kemudian terkait pertanggungjawaban, baik terhadap Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Beneficial Owner secara teori dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan porsinya masing-masing karena telah terbukti bahwa pada PT ACK, Direksi dalam pengurusannya dan Komisaris dalam pengawasannya tidak menjalankan fiduciary duty, serta Pemegang Saham dan Beneficial Owner menjadikan Perseroan sebagai Alter Ego guna kepentingan pribadi yang mengakibatkan Perseroan menjadi berada pada kondisi ketidakmampuan membayar denda administratif, sehingga berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, dari yang semula pertanggungjawabannya masing-masing Organ Perseroan secara terbatas berubah menjadi tidak terbatas sampai harta pribadi masing-masing. ......Monopolistic practice is an anti-competitive activity that is prohibited under Article 17 of the Law Against Monopolistic Practice because it is very detrimental to the public interest, so business actors who are proven to have committed monopolistic practice must be subject to administrative sanctions in order to enforce business competition law, but in KPPU's Decision Number: 04/KPPU- I/2021 there are conditions where Business Actors who are proven to have committed monopolistic practice do not have the ability to pay fines so that the Commission Council decides not to impose administrative fines on the verdict so that it is necessary to analyze whether such considerations are appropriate according to law, and whether the responsibility for paying these fines is can be charged to the Company's Organs up to personal assets. The research method in this study is normative juridical. The results of the study show that the consideration of the Commission Council with the analysis of the theory of justice approach is inappropriate because it does not reflect justice that concerns the public interest at large because the impact of anti-competitive actions is very detrimental, but with the analysis of the theory of benefit approach, the considerations of the Commission Council are appropriate because if a fine is imposed there is no side benefit because this case is related to a criminal act of corruption, then related to accountability, both to the Board of Directors, Board of Commissioners, Shareholders, and Beneficial Owners in theory can be held accountable up to personal assets in accordance with their respective portions because it has been proven that PT ACK, Directors in their management and Commissioners under their supervision do not carry out fiduciary duties, and Shareholders and Beneficial Owners make the Company an Alter Ego for personal gain which causes the Company to be in a condition of inability to pay administrative fines, so that it is based on the principle of piercing the corporate veil, from the beginning the responsibilities of each Company Organ are limited to unlimited up to their respective personal assets.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji hubungan hukum dalam perusahaan grup, terutama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dan pertanggungjawaban induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan menurut hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek. Berdasarkan pengakuan yuridis atas kemandirian badan hukum perusahaan maka tiap-tiap perusahaan dalam perusahaan grup merupakan badan hukum mandiri (separate legal entity) yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal terjadi perbuatan hukum maka pertanggungjawaban hanya melekat pada perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut (limited liability). Namun keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam grup perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai akibat adanya kesatuan entitas perusahaan (corporate entity). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan prinsip fundamental keberadaan artificial person perseroan. Sifat pertanggungjawaban ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi induk perusahaan. Prinsip limited liability dari induk perusahaan dapat ditembus dengan doktrin piercing the corporate veil, sehingga induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan anak perusahaan. Pengaturan eksistensi perusahaan grup terutama dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak sekedar realitas bisnis melainkan juga realitas hukum, karenanya merupakan suatu keniscayaan diadakan pembaharuan hukum; adalah tidak logis, pengaturan perseroan dalam bentuk tunggal diterapkan pada perseroan dalam bentuk jamak namun senyatanya satu kesatuan.

---

This thesis examine the legal relationship in group companies, especially between parent companies and subsidiaries, and examines the parent company liability for the legal actions undertaken by the subsidiary. This study uses a prescriptive jurisdiction, by reference to legal norms contained in laws and regulations, and court decisions or opinions of the experts, and the findings hopefully will be useful in practice. Based on the judicial recognition of the independence of the legal entity of the company, each company within the group companies are separate legal entity. This raises the legal consequences in the event of legal action then the liability attached only to companies that perform the legal actions (limited liability). However, the relationship between the parent company with subsidiaries in the group resulted in the parent company can be held accountable for the company as a result of a corporate entity. As an independent legal entity, limited liability is a fundamental principle of the existence of an artificial person company. The nature of this liability is not absolute. The court could rule out this limited liability, and impose personal liability to holding company. The principle of limited liability of a parent company can be penetrated by the doctrine of piercing the corporate veil, so the parent company can be held accountable for the management of subsidiaries. The existence of the group companies, especially in legal relationship between parent company and subsidiary, not just a business reality but also the reality of the law, therefore it was necessary to reform the law. It is not logical, setting the singular company applied to the company in the plural but in fact one entity.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

ABSTRACT
This thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity.

Abstrak :
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian yang mengikat/diderita perseroan melebihi saham-saham yang telah disetorkan, yang mana hal tersebut dikenal dengan prinsip tanggung jawab terbatas. Akan tetapi prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam aspek perpajakan, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tahun 2020, Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai Penanggung Pajak, yang harus turut bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan dari Perseroan Terbatas tersebut, sampai dengan harta kekayaan pribadinya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban langsung yang timbul tanpa didasari adanya kondisi-kondisi pendahuluan yang menyebabkan dapat diterapkannya prinsip piercing the corporate veil terhadap Pemegang Saham. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan analisis terkait benturan antara tanggung jawab Pemegang Saham sebagai Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 Tahun 2020 dengan prinsip tanggung jawab terbatas dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis kemudian menemukan bahwa tanggung jawab Pemegang Saham sebagai Penanggung Pajak perlu dikajii kembali, karena bertentangan dengan prinsip tanggung jawab terbatas dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. ......Article 3 Paragraph (1) of Limited Liability Company Law regulates that the Shareholder shall not be liable for the engagement and loss which bind/suffered by the company which exceeding what has been subscribed as shares, whereas such condition is known as limited liability principle. However, such limited liability principle is not adhered in taxation perspective, whereby based on the Ministry of Finance Regulation Number 189/PMK.03/2020 Tahun 2020, the Shareholder of a Limited Liability Company is categorized as Tax Guarantor, which mean shall also be liable for the taxation obligation of such Limited Liability Company, including the Shareholder’s personal assets. Such obligation is direct obligation without preliminary basis which resulted in piercing the corporate veil action. Therefore, the author desire to analyze the contradiction between the categorization of Shareholder as Tax Guarantor as regulated in the Ministry of Finance Regulation Number 189/PMK.03/2020 Tahun 2020 with the limited liability principle as regulated in the Limited Liability Law. The research that is conducted to answer such question is a juridic-normative research, which is focusing on the implementation of the rules and norms in positive law. The author then found out that the categorization of Shareholders as Tax Guarantor shall re-assessed, because its contradict the limited liability principle of the Shareholder as regulated in the Limited Liability Company Law.