Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
ermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,

---

ABSTRACT
Increasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance terhadapa cost of equity. Unsur corporate governance yang digunakan yaitu efektivitas dewan, efektivitas komite audit serta kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor industry specialization. Penelitian ini menggunakan sampel 419 perusahaan (838 observasi) yang terdaftar di tujuh negara pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cost of equity. Efektivitas komite audit terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap cost of equity. Ukuran KAP dan auditor industry specialization tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity. ...... This research is aimed to examines the effect of corporate governance on cost of equity. Elements of corporate governance used are effectiveness of board, effectiveness of audit committee, and also audit quality is measured by audit firm size and audit industry specialization. The samples of this research are 419 firms (838 firm-years)listed in seven countries for period 2010 and 2011. This study finds that the effectiveness of board do not have significant impact on cost of equity. Effectiveness of audit committees have a negative impact on cost of equity. Audit firm size and auditor industry specialization have no significant effect on cost of equity.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh corporate social responsibilities terhadap keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan terbuka di Indonesia dalam sektor manufaktur dengan rentang waktu tahun penelitian 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibilities terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap corporate sustainability. Hal ini disebabkan pengungkapan corporate social responsibilities dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomisnya diiringi dengan kinerja sosial dan lingkungan yang mampu menurunkan probabilitas default perusahaan sehingga pada akhirnya membentuk suatu keberlanjutan.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the impact of corporate social responsibilities on corporate sustainability. This research observes the manufacturing companies which are listed on Indonesia Stock Exchange in the year 2012 to 2014. The result indicates that the corporate social responsibilities disclosure have a positive significant impact on corporate sustainability. The disclosure of corporate social responsibilities is believed to improve the economic value alongside with social and environmental performances of the firm. Therefore, the corporate sustainability can be made by lowering the probability of default in the firm.

Abstrak :
Seorang Notaris sebagai salah satu pejabat umum dapat membuat Akta Otentik. Untuk jabatan tersebut seorang Notaris mempunyai fungsi umum dan khusus. Fungsi umum didapat karena wewenangnya untuk membuat akta-akta yang bersifat perdata yang diberikan Pemerintah kepadanya. Sedangkan fungsi khusus adalah karena wewenangnya membuat akta yang di.scbutkan khusus olch peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang no.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur antara lain wewenang notaris untuk membuat akta risalah Rapat. Akta risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris agar menjadi Akta Otentik dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat, harus mengikuti prosedur teiah ditetapkan dalam Anqqaran Dasar Perseroan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesia ini adalah (1) Sampai dimanakah Akta Risalah Rapat dapat chi pertanggiing jawahkan kepada Notaris atas akibat--akibat hukum yang terjadi karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (piercing the corporate veil)? (2) Sampai dimanakah "block system" atau sistem pemungutan suara yang diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat diterapkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan TerbaLas No.1 tahun 1995? Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini termasuk penulisan hukum normatif, yaitu penelitian dan juga penulisan terutama dengan memakai data sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang ada atau studi dokumen yang mencakup bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Akta Risalah Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, agar dapat mengikat para pihak yang meminta dibuatkan akta tersebut dan dapat mengikat pihak ketiga lainnya, hendaklah berisi apa yang dialami, disaksikan dan didengar Notaris sendiri. Jadi sepanjang Notaris mengikuti prosedur untuk mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dan menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan benar dan taat hukum maka Notaris akan bebas dan aman dari akibat suatu hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang hasilnya dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Abstrak :
Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN. Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator. Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Abstrak :
Penelitian ini mengenai komunikasi korporat dengan program transformasi PT Pertamina (Persero) sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian untuk menggambarkan tentang proses perumusan dan implementasi Strategic Vision kaitannya dengan Corporate Brand PT Pertamina (Persero) pada Pogram Transformasi 2006-2016; menggambarkan tentang keterkaitan antara Corporate Culture dengan Corporate Brand PT Pertamina (Persero) pada Pogram Transformasi 2006-2016; menganalisis tentang keterkaitan secara kualitatif antara Corporate Image dengan Crporate Brand PT Pertamina (Persero) pada Pogram Transformasi 2006-2016. Paradigma penelitian interpretatif, metode penelitian kualitatif. Data bersifat primer melalui wawancara mendalam, dan observasi; serta data sekunder dengan studi kepustakaan. Teknis analisis data menggunakan teori ?segitiga? corporate branding dari Hatch & Schultz (2001). Hasil penelitian menunjukkan masih terjadi gap antara Vision & Culture, tampak dari tema fundamental maupun bisnis PT Pertamina (Persero) yang belum terpenuhi, masih terdapat gap antara Vision & Image, apa yang diinginkan dalam visi PT Pertamina (Persero) dipersepsikan berbeda oleh stakeholders dari luar perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan antara Image & Culture, gap-nya tidak terlalu lebar, bahkan semakin menyempit jaraknya, karena tata-nilai PT Pertamina (Persero) cenderung kuat, integrated, disosialisasikan kepada pekerja secara sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh mulai dari Pusat hingga ke unit-unit daerah. ...... This study was about corporate communication with transformation program of PT Pertamina (Persero) as the study object. This study aimed to describe about the formulation process and implementation of Strategic Vision related to the corporate brand of PT Pertamina (Persero) at Transformation Program 2006-2015; describe about the relation between Corporate Culture and Corporate Brand of PT Pertamina (Persero) at Transformation Program 2006-2015; analyze about the qualitative relation between Corporate Image and Corporate Brand of PT Pertamina (Persero) at Transformation Program 2006-2016. The paradigm of this study was interpretative, and this study used qualitative research method. The primary data was obtained through deep interview, and observation; and the secondary data was obtained through literature study. Data analysis technique used the triangle corporate branding theory from Hatch & Schultz (2001). The results showed that there was still a gap between Vision & Culture,it was shown from the fundamental and business theme of PT Pertamina (Persero) which hadn?t been fulfilled. There was still a gap between Vision & Image, what was wanted in the vision of PT Pertamina (Persero) was differently perceived by stakeholders outside the company, in national and international level. There was a not-too-wide gap between Image & Culture, the distance became narrower, because the value system at PT Pertamina (Persero) tended to be strong, integrated, and socialized systematically to all employees, continuous, and thorough starting from the central to the regions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap tingkat underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Faktor-faktor corporate governance yang diuji meliputi jumlah anggota dewan komisaris, tingkat independensi dari dewan komisaris, keberadaan komite audit, kualitas auditor eksternal, dan kualitas monitoring bank. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi berganda dengan sampel 91 observasi dari perusahaan yang melakukan IPO yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2002-2010. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan kualitas auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat underpricing. Namun tingkat independensi dari dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kualitas monitoring bank tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing.

---

The objective of this research is to examine the effect of corporate governance on underpricing level at Initial Public Offering. The corporate governance factors tested include board size, board independence, the existence of audit committee, external auditor quality, and bank monitoring quality. Testing hypotheses are conducted using multiple regression models with observations from 91 sample IPO companies listed in Indonesian Stock Exchange during the period of 2002-2010. The empirical results show that board size and external auditor quality have negative significant effect on underpricing level. However board independence, the existence of audit committee, and bank monitoring quality have no significant effect on underpricing level.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah komponen-komponen CG tingkat perlindungan tcrhadap hak pemegang saham, tingkat perlakuan yang adil untuk sernua pemegang saham, tingkat pengungkapan pemsahaan, tanggung jawab dewan komisaris, proporsi kepemilikan terbcsar, dan tingkat hutang mempengaruhi kemungkinan texj adinya RPT atau tidak. Penelitian ini juga mencliti apakah komponen-komponen CG, proporsi kepemilikan, tingkat hutang dan size semakin mempengaruhi kemungkinan tenjadinya RPT yang a priori merugikan. Hasil dari penelitian dengan sampel RPT dan non RPT menunjukkan bahwa komponen-komponen CG tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya RPT. Temuan ini mungkin disebabkan kamna RPT dapat berpengamh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan, dan jika pengaruh tersebut sama kuatnya, maka CG menjadi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan tmjadinya RPT. Atau temuan ini juga dapat mengindikasikan bahwa CG belum secara efektifbenjalan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Demikian pula dengan variabel total CG yang menggambmkan praktek CG secara keseluruhan suatu perusahnan tidak mempengaruhi kemungkinan texjadinya RPT. Proporsi kepemilikan tcrbesar mempcngaruhi kemlmgkinan teqiadinya RPT secara positif, karena dengan kepemilikan yang besar maka semakin mudah mercka melakukan RPT. Hasil penelitian ini juga mcncmukan tingkat humng tidak secara negatif mempengamhi kcmungkinan terjadinya RPT, melainkan mempengaruhi secara positif terhadap kemungkinan teljadinya RPT. Tcmuan ini merupakan anomali yang mengindikasikan bahwa kreditur di Indonesia kurang melakukan pengawasan terhadap RPT. Pengujian kedua yang dilakukan dengan menggunakan sampel RPT yang apriori merugikan dan tjdak merugikan menemukan bahwa peran dan tanggung jawab dewan signifikan mempengaruhi secara negatif kemungkinan tenjadinya RPT memgikan. Jadi semakin efektif peran dan tanggung jawab dcwan komisaxis maka semakin kecil kemungkinan tmjadinya RPT yang mezugikan karena dewan komisaris tersebut akan scmakin mengawasi dan mengatur konflik kcpentingan yang potensia] dari manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk Salah mengglmakan aset perusqhaan dan pclanggaran dalam RPT. Variabel kornponen CG tingkat perlakuan yang adil unluk semua pemegang saham mempengaruhi secara negatif dan signiiikan tcrhadap kemungkinan teljadinya RPT yang merugikan. Hal ini karena pcrusahaan akan melakukan transaksi yang tidak hanya menguntungkan bcberapa pihak saja dalam pcrusahaan, tetapi juga memperhatikan hak dad pemegang saham minoritas. Hasil pengujian menemukan proporsi kepernilikan terbesar mempenganzhi kemungkinan texjadinya RPT yang a priori merugikan secara negatifi Temuan ini berarti bahwa semakin besar proporsi kepemilikan terbesar suatu perusahaan malca semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan RPT yang a priori merugikan. Hasil pengujian kedua menemukan juga bahwa tingkat hutang tidak signiiikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya RPT yang cendemng merugikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia peran pengawasan dari pihak ekstemal perusahaan bclum secara efektif mempengaruhi kernungkinan tenjadinya RPT baik yang ocnderung merugikan maupun yang ocnderung tidak merugikan. Meskipun bebcrapa komponen CG secara signitikan mempengaruhi kemungkinan tcnjadinya RPT, tetapi praktek CG secara keseluruhan suatu perusahaan tidak mempengaruhi kemungkinan tezjadinya RPT. Kata Kunci: transaksi hubungan istimcwa (related party transaction/RPT), struktur kepemilikan terbesar, corporate governance, tingkat hutang......The objective of this study is to invwtigate whether the Corporate Govemance (CG) components, rights of shareholders, equitable treatment of shareholders, disclosure and tranparency, responsibilities of the board, majority ownership proportion, and leverage affecting the probability of RPT occur or not. This study also investigate whether the CG components, ownership proportion, and leverage more affecting the probability of RPT that a priori to expropriate occur. The finding of this study with RPT and non RPT sample show that CG components does not aiiecting the probability of RPT occur. This linding might because of RPT can affecting corporate value in a positive or negative way, and if the influence have the same strength, then CH becomes not affecting the probability of RPT occur. The same result was happen when this study using total CG as variable that show corporate CG implementation as a whole. Majority ownership proportion positively affecting the probability of RPT occur, because with a large ownership then it become easier for them to conduct RPT. This study were also find that leverage not negatively affecting the probability of RPT occur, but positively affecting the probability of RPT occur. This finding is an anomaly that indicating the lack monitoring of creditors in Indonesia against RPT. Second test using RPT a priori expropriate and not expropriate sampel find that the responsibilities of the board are negatively affecting the probability of RPT a priori exporpriate occur. the more effective the role and responsibilities of the board, then more less the probbaility of RPT that a priori expropriate occur because the board control and manage the potensial conlliet of interest from managemeng directors and shareholders, including the violation on RPT. Equitable treatment of shareholders negatively affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur, because the corporate will conduct the transaction that benefit all parties on firm. This study also find that majority ownership negatively affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur. This finding means that more larger the ownership on the lirm, more less the probability the limi conduct RPT that a priori expropriate. The second test also lind that leverage not affecting the probability of RPT that a priori expropriate occur, so it can be conclude that external monitoring in Indonesia from external parties not yet eifectively affecting the probability of RPT that a priori expropriate and not expropriate occur. For this second test, even some of the CG components were significantly affecting the probability of RPT that a priori expropriatc occur, but the implementation of CG as a whole does not affecting the probability of RPT that a priori cxpropriate occur. Keywords: related party transaction (RPT), majority ownership proportion, corporate.