Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu ide penciptaan karya seni yang dilakukan manusia adalah mengubah wujud karya seni menjadi media lain. Namun, seringkali tindakan ini juga dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta. Maka, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis konsep pengalihwujudan karya seni di masyarakat dan pengalihwujudan karya seni dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan yang harus dilakukan dalam melakukan pengalihwujudan karya seni agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dari para pihak yang terlibat dalam pengalihwujudan karya seni. Namun, para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaptasian wajib mengikuti ketentuan dalam penggunaan ciptaan orang lain serta hak dan kewajiban yang dimiliki agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ......One of the ideas of art creation done by humans is to change the form of artwork into other media. However, often this action can also lead to copyright infringement. This research is therefore aimed at analyzing the concept of embodiment of artworks in society and the embodiment of artworks from the perspective of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Law 28/2014). In addition, this research also discusses the provisions that must be carried out in the embodiment of works of art so as not to violate the provisions of the legislation and explains the rights and obligations that must be considered from the parties involved in the embodiment of works of art. However, the parties involved in adaptation activities must follow the provisions in the use of other people's creations as well as their rights and obligations so as not to violate laws and regulations.

Abstrak :
Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan konsekuensi dari Konvensi TRIPS Agreement, walaupun kriteria merek terkenal telah diatur dalam UUM, namun sampai saat ini masih menimbulkan multi interprestasi. Bagaimanakah perlindungan merek terkenal terdaftar terhadap pihak lain yang mendaftarkan merek terkenal yang sama atau serupa untuk jenis barang yang berbeda?, apakah didalam sengketa merek dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali mengingat Undang-Undang Merek Tidak mengatur upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali. Jenis Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, cara dan alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan yaitu data sekunder yang diperoleh baik melalui sumber hukum primer (peraturan perundang-¬undangan) maupun sumber hukum sekunder yaitu buku, internet, dan lain-lain. Masih perlunya ditingkatkan pemahaman mengenai perlindungan merek terkenal tidak hanya dikalangan Hakim Pengadilan Niaga namun juga dikalangan Direktorat Jenderal HaKI Merek, para konsultan HaKI, para pengusaha/pendaftar merek untuk diharuskan berkonsultasi terlebih dahulu dengan konsultan HaKI sebelum mendaftarkan suatu merek, dan masih perlu ditingkatkan perlindungan khususnya untuk merek-merek yang sudah masuk daftar sebagai merek terkenal, tanpa perlu para pemilik merek terkenal melindungi mereknya dengan mendaftarkan mereknya di semua jenis kelas barang dan/atau jasa. Walaupun Undang-Undang Merek tidak mengatur Upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali, namun tetap dimungkinkan didalam suatu sengketa merek diajukannya upaya hukum Peninjauan Kembali.

---

The protection over a renowned brand is one of the consequences of the implementation of TRIPS Agreement Convention. However, despite the criteria for such brands have been regulated in the Law concerning Brand, in reality it still stimulates the occurrence of multi-interpretation by many parties. The questions to be addressed in this research is are as follow: How is the protection of a renowned registered brand towards other party who registers the similar renowned brand, but of different type goods?. Is there any possibility to conduct a Legal Review, recalling that the current Law regulating Brand doesn't regulate the matter up to the phase mentioned? This research is a normative juridical research, using the library research as the data collecting method, comprising secondary data gathered from both primary legal source (Law Regulations} as well as secondary ones, consisting of books, internet, and other resources. There is a need to improve the understanding concerning the protection of a renowned brand, not only for the judges responsible for the Trade Affairs, but also for the officials in the Directorate General of Brand IPR, the consultants deal with this matter, as well as the businessmen/the applicants. It is recommendable particularly for the applicants to have a consultation with the consultants before they apply to register for a brand. Another thing to be noted is the need to improve and refine the protection of the renowned registered brands, up to the point that enables the owners not to register all his brands in every categorized class of goods and services. Even though the Brand Law doesn't regulate any specific legal effort up to the point of legal review, it is still possible to conduct a legal review in a dispute over a brand.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum apakah perlindungan hak cipta di Indonesia bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ditemukan jawaban bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kesimpulannya, sumber utama Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadis tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai perlindungan hak cipta. Landasan perlindungan hak cipta diberikan di dalam sumber Hukum Islam lainnya yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Berdasarkan ketiga sumber Hukum Islam tersebut, hak cipta dikategorikan sebagai harta dalam bentuk manfaat. Selain itu, praktek negara-negara yang menganut Hukum Islam yaitu Arab Saudi, Yordania, dan Mesir juga menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the perspective of Islamic Law on copyright protection in Indonesia. It also aims to address the issue whether the law of copyright protection in Indonesia is compatible to Islamic Law or not. This study employs normative and juridical method by using conceptual and comparative approach. The results of the study will be the answer whether copyright protection in Indonesia is compatible to Islamic Law or not. The research found that the main sources of Islamic law, namely the Holy Qur'an and the Hadits do not provide explicit provisions and explanations about copyright protection. The general principles of copyright protection in Islamic Laws can be found at ijma, qiyas, and maslahih mursalah. Based on those resources copyright is categorized as property in the form of manfa?ah. In addition, the practices conducted by Muslim countries, namely Saudi Arabia, Jordan, and Egypt also suggest that copyright protection, to some extent, is compatible with Islamic law.

Abstrak :
[Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya, haruslah dijaga dan dilindungi keberadaanya. Saat ini perlindungan akan warisan budaya menjadi isu yang mendesak bagi penduduk Indonesia karena sering dengan perkembagan zaman dan teknologi, ancaman akan eksploitasi terhadap produk ekspresi budaya tradisional sangat mungkin terjadi. Tapi di sisi lain penggunaan atau exploitasi ekspresi budaya tradisional juga penting dilakukan agar nialinya tetap terkandung dimasyarakat. Hal tersebut lah yang mendorong penulis untuk membahas penggunaan ekspresi budaya tradisional secara bebas. Teater I La Galigo adalah contoh nyata dimana exploitasi terhadap ekspresi kebudayaan tradisional berjalan lurus dengan pelestariannya. Dan seabgai sebuah teater yang mengadopsi alur cerita dari warisan budaya, maka penting untuk menuntukan originalitasnya agar karya tersebut dapat diberikan perlindungan dalam ruang lingkup hak cipta. Di sisi lain penting juga menentukan bahwa I La Galigo sebagai modifikasi expresi budaya tradisional tidak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat bugis. Sudut pandang tentang pelanggaran tersebut haruslah sesuai dengan hokum hak cipta dan sesuai dengan rancangan undang-undang tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang saat ini menunggu untuk disahkan. Pada akhirnya modifikasi atau penggunaan ekspresi budaya tradisional haurslah bermafaat dan dapat mensejahterakan masyarakat aslinya. ......, The Republic of Indonesia, which consists of diverse ethnic and cultural, the existence must be maintained and protected. Currently, the cultural heritage protection was become an urgent issue for the people of Indonesia as often with the times and technological developments, the threat of exploitation of the products of traditional cultural expression is very possible to happen. But on the other hand the use or exploitation of traditional cultural expressions are also important so that its value remains contained in the community. That is what prompted the authors to discuss the use of traditional cultural expressions freely. Theater I La Galigo is a real example where the exploitation of the traditional cultural expression goes straight to its preservation. And as a theater that adopts the storyline of the cultural heritage, it is important to determine the originality so the work can be granted protection within the scope of copyright. On the other hand it is also important to determine that I La Galigo as a modification of traditional cultural expression does not violate the norms that exist in Bugis society. Viewpoints on these violations must be in accordance with copyright laws and corresponding with the draft law on traditional knowledge and traditional cultural expressions that are currently waiting to be approved. In the end, modification or use of traditional cultural expressions should be useful and can giving prosperity to the local communities.]

Abstrak :
The book provides copyright protection approaches for videos using watermarking. The various watermarking techniques using various transforms such as discrete cosine transform (DCT), discrete wavelet transform (DWT) and singular value decomposition (SVD) for videos are presented. The book also provides video watermarking approach using compressive sensing (CS) theory. The presented watermarking techniques are designed and implemented using color digital videos. The performance of the presented techniques is evaluated using Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) and Normalized Correlation (NC).

Abstrak :
Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta atas software. Karena Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hal ini, oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji hubungan antara doktrin tersebut dengan pasal 570 KUHPerdata. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai legalitas dari penjualan software yang dilakukan oleh pembeli dari salinan software. Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai teori-teori doktrin exhaustion of right dan doktrin first sale serta penerapannya di dunia. ...... The focus of this thesis is to discusss about the regulation of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine in Indonesia in relation to copyright protection of software. Since Law No 19 Year 2002 Regarding Copyright is silent on this issue, this thesis try to examine the relation between the doctrine and article 570 of Indonesian Civil Code. The purpose of this thesis is to assess the legality of the post-sale of software which conducted by the purchaser of copy of software. This thesis will discuss further about the theory of exhaustion of right doctrine and first sale doctrine as well as its application in the world.

Abstrak :
ABSTRAK
Seni Tato Mentawai merupakan bagian dari warisan budaya tertua di Indonesia yang berlu dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya. Tato Mentawai cukup unik walaupun tatonya memiliki motif yang cukup sederhana, namun dibalik setiap motif itu memiliki pengertian tersendiri. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan seni tato tradisional ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, apakah perlindungan warisan budaya sudah memadai dan efektif dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Indonesia untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai. Penelitian menggunakan metode normative yuridis dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan mengenai Hak Cipta seni tato dalam hal ini dapat dikategorikan dalam seni motif sudah ada sejak UU Hak CIpta Tahun 1987 sampai dengan saat ini dengan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Saat ini perlindungan seni motif diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pada pasal tersebut yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase yang menunjukkan keasliannya dan dibuat secara konvensional. Sedangkan untuk seni motif yang merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi diatur pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta ekspresi budaya belum memadai dan efektif karena belum ada kejelasan dalam penerapan Pasal 38 ayat (1). Peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum terbit. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi seni tato tradisional Mentawai adalah dengan meningkatkan kegiatan pariwisata. Namun kesadaran untuk melindungi hak cipta seni tato tradisional masih kurang.

---

ABSTRACT
Tattoo art is part of the Mentawai of Indonesia's oldest cultural heritage needs to be protected Intellectual Property Rights. Tattoos Mentawai tattoo is quite unique though motives are quite simple, but behind every motive that has its own understanding. Therefore, the issues discussed was how the protection of traditional tattoo art in terms of the Copyright Act No. 28, 2014, whether the cultural heritage protection is adequate and effective and what measures can be taken by the Government of West Sumatra Provincial Government together with Indonesia to protect traditional Mentawai tattoo art. Using normative juridical research with qualitative approach. The survey results revealed that the arrangements regarding the Copyright art of tattooing in this case can be categorized in art motif has existed since the Copyright Act 1987 up to now by the Copyright Act No. 28 Year 2014. The motif art protection provided by Article 40 paragraph (1) f of the Copyright Act No. 28, 2014. In the article is protected are works of art in all forms such as paintings, drawings, engravings, calligraphy, sculpture, sculpture or collage that shows originality and prepared conventionally. As for the art motif which is a cultural heritage passed down from generation to generation provided by Article 38 paragraph (1) of the Copyright Act No. 28 Copyrighted 2014 and held by the State. Arrangements regarding the copyright protection of cultural expressions has not been adequate and effective because there is no clarity in the application of Article 38 paragraph (1). Its implementing regulations in the form of government regulation has not been published until now. Efforts of Local Government of West Sumatra Province to protect the traditional Mentawai tattoo art is to increase tourism activities. But awareness of copyright to protect their traditional tattoo art less.