Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Indonesia sangat besar dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba. Indonesia melalui BNN terus meningkatkan kerjasama dengan dunia Internasional dalam rangka melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkoba. Salah satu Lembaga penegak hukum di luar negeri tersebut adalah National Narcotic Control China (NNCC). Antara BNN dengan NNCC terus meningkatkan kerjasama yang dilatar belakangi dengan adanya sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk memberantas peredaran gelap dan penyelundupan narkoba. Dalam prakteknya pelaksanaan MoU saja tidak cukup, diperlukan koordinasi-koordinasi formal maupun informal untuk mendapatkan terobosan-terobosan dalam setiap penanganan kasus yang di hadapi. Koordinasi tersebut haruslah dilatar belakangi dengan rasa saling percaya dan saling menguntungkan, salah satu kasus yang di tangani dan di pecahkan antara BNN dengan NNCC adalah penyelundupan 1,4 juta ekstasi oleh Fredy Budiman. Dalam pengungkapan kasus tersebut, selain ada payung kerjasama MoU antara BNN dengan NNCC, dibutuhkan juga suatu kegiatan koordinasi yang dapat menciptakan terobosan-terobosan dalam memecahkan suatu permasalahan.

---

Indonesia is very large role in the framework of combating illicit drug trafficking. ndonesia through BNN continue to enhance cooperation with the international community in order to combat illicit trafficking of drugs. One of the law enforcement agencies abroad are National Narcotic Control China (NNCC). Between BNN with NNCC continue to enhance cooperation with the backdrop of a Memorandum of Understanding (MoU) to combat the trafficking and drug smuggling. In practice the implementation of the MoU is not enough,the necessary coordination-formal and informal coordination to get breakthroughs in any case handling in the face. In practice the implementation of the MoU is not enough, This coordination should be a background with mutual trust and mutual benefit, one of the cases were handled and solved between BNN with NNCC is 1.4 million ecstasy smuggling by Fredy Budiman. In the case of disclosure, in addition to an umbrella of cooperation MoU between BNN with NNCC, it needed a coordination activities to create breakthroughs in solving a problem."

"Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi beras menjadi peluang bagi pelaku usaha beras dalam memainkan harga, kualitas dan cara penyediaan beras. Perilaku konsumen yang telah bergeser dari sekadar mengkonsumsi beras berkualitas sedang menjadi beras berkualitas tinggi dimanfaatkan pedagang yang tidak siap dalam mengadopsi tingkatan mutu untuk melakukan kecurangan. Pengoplosan beras di Jakarta marak akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana implementasi penegakan hukum Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan kajian dokumen. Teknik pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik pengoplosan beras di wilayah Polda Metro Jaya tidak berjalan maksimal sehingga dampaknya belum dirasakan masyarakat. Dalam implementasinya, Subdit Indag menerapkan sanksi pidana bagi pelaku pengoplosan beras yang membahayakan kesehatan konsumen. Sementara, pelaku praktik pengoplosan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya diarahkan pada upaya pembinaan untuk menciptakan kesadaran bagi pelaku usaha. Kendala yang dihadapi Subdit Indag dalam melakukan penegakan hukum antara lain faktor hukum yang ditolak masyarakat, faktor penegak hukum yang kemampuannya rendah dan tidak terpadu, faktor sarana prasarana terbatas, faktor masyarakat yang membenarkan penyimpangan dan faktor budaya masyarakat yang keliru terhadap kualitas beras. Disarankan kepada Polri untuk lebih intensif melakukan penegakan hukum preventif daripada represif untuk meningkatkan kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha, serta mendorong pemerintah menetapkan batasan pengoplosan beras.

---

The high demand of Indonesian people on rice consumption is become an opportunity for rice business in playing the price, quality and way of providing rice blend products. Consumer behavior has changed from low quality rice consumption to high quality rice consumption. The changes in society have been exploited by rice traders who aren rsquo t ready to accommodate public demand to commit a fraud crime. The crime rate of rice fraudulent is on the rise in Jakarta due to weak supervision and law enforcement approaches. The identification of the problem are how the implementation of law enforcement by Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate Against Rice Fraud Crime in Jakarta Region, and what is the factors that affect to police law enforcement activities. The research approach used is qualitative research with phenomenology approach. Data sources include primary and secondary data. The data collection technique uses in depth interview, involved observation and documents review. The technique of data validation uses source triangulation. The result of this research indicates that law enforcement against rice fraudulent related criminality in Jakarta region is ineffective so the impact has not been influenced to the public safety. In its implementation, Jakarta Police Trade and Industry Crime Sub Directorate implements a criminal sentencing and punishment to the organized crime groups whose main activity is in rice fraudulent that harmful to consumer rsquo s health. Meanwhile, police use of non custodial sanction including correctional services to the business groups whose providing rice fraud products without hazardous chemicals to create awareness for businesses. The constraints on police officers to implement their tasks in law enforcement are down regulation factor, police officer lack of technology skill and law knowledge factor, limited budget and facilities factor, rice traders justify their action factor, and wrong community perceptions of rice quality factor. Therefore suggested for police to give greater focus in preventive law enforcement rather than repressive way to increase of consumer protection and encourage the government to regulating the rice mixture."

"Sektor perpajakan mendukung proses pertumbuhan ekonomi yang stabil dan rasio pajak dianggap sebagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja disektor perpajakan. Studi ini meneliti dampak ekonomi makro dan juga tarif pajak terhadap besaran rasio pajak dalam kasus enam negara anggota ASEAN selama periode 1998 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode Mix Method berupa wawancara dan perhitungan statistik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan metode Generalized Least Square (GLS) dengan program STATA. Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa faktor inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran tingkat rasio pajak suatu negara. Hubungan antara inflasi dan pajak dikatakan positif, sehingga setiap kenaikan atau penurunan pada inflasi maka akan menyebabkan kenaikan atau penurunan juga pada sektor perpajakan. Dengan kata lain, inflasi dan pajak bergerak ke arah yang sama tetapi dengan besaran yang berbeda. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi rendahnya tax ratio dengan cara, Pertama dengan penguatan fungsi pelayanan (tax service) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela. Kedua dengan melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan perpajakan, IT, maupun penyempurnaan proses bisnis. Ketiga melalui upaya peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end, antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan Bussiness Development Services (BDS), yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan literasi akuntansi SDM Indonesia yang menjadi pelaku UKM. Keempat dengan peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kelima melalui ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca tax amnesty. Keenam melakukan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) secara berkeadilan.

---

The tax sector supports a process of stable economic growth and the tax ratio is considered as an indicator that can be used to assess the performance of the taxation sector. This study examines the impact of macroeconomic and tax rates on the magnitude of the tax ratio in the case of six ASEAN member countries during the period 1998 to 2018. This study uses the Mix Method method in the form of interviews and statistical calculations. Data processing was performed using panel data regression with the Generalized Least Square (GLS) method with the STATA program. This study has the results that show that the inflation factor has a significant influence on the magnitude of a country's tax ratio. The relationship between inflation and taxes is said to be positive, so any increase or decrease in inflation will also cause an increase or decrease also in the taxation sector. In other words, inflation and taxes move in the same direction but with different magnitudes. Efforts are made by the Indonesian government to overcome the low tax ratio by: First, by strengthening the service function (tax service) in order to encourage the creation of voluntary taxpayers compliance. Second, by continuing to reform taxation comprehensively, both concerning human resources, tax regulations, IT, and business process improvement. Third, through efforts to increase the effectiveness of the extensification function through an end-to-end approach, including the handling of the informal sector (MSME) through the Business Development Services (BDS) approach, one of which aims to increase the accounting literacy of Indonesian HR who are SMEs. Fourth, by increasing the effectiveness of supervision in the context of increasing taxpayer compliance, among others through the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) and access to financial information for tax purposes. Fifth through extensification and increased supervision as a follow up after tax amnesty. The sixth conducts law enforcement in a fair manner."