Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kita patut bersyukur karena termasuk menjadi bagian dari sebuah Negara yang dilimpahi kekayaan sumber daya alam, termasuk berbagai jenis sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi (migas). Peranan migas dalam pembangunan nasional selama ini sungguh tidak diragukan lagi. Bukan saja sebagai sumber energi di dalam negeri, tetapi juga berperan menjadi sumber penerimaan Negara dan devisa, serta bahan Baku industri nasional. Hingga lima tahun terakhir ini subsektor migas menyumbang penerimaan dalam negeri sebesar rata-rata 33,55%. Namun, selama sepuluh tahun terakhir, ekspor minyak mentah Indonesia mengalami penurunan walaupun kecil yaitu rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Produksi minyak Indonesia mengalami penurunan jauh di bawah volume yang ditargetkan dalam APBN. Untuk menanggulangi penurunan produksi minyak Indonesia, perlu dilakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta mengundang investor untuk menanamkan investasinya di bidang Migas. Agar investor berminat maka perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana secara jelas telah diatur dalam pasal 4 bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara resmi kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak lagi berpedoman pada UU No 44 Prp Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, pengawasan dan pembinaan kontrak kerja sama (KKS) atau kontrak bagi hasil yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) beralih ke BP Migas. Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam kegiatan eksplorasi dan produksi yang diperbolehkan tidak hanya sebatas bentuk Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract, tetapi dimungkinkan juga dalam bentuk Kontrak Kerja Sama lain yang Iebih menguntungkan Negara.

---

We make proper grateful because including becoming the part of a State which exuberant properties of natural resources, including various resource type of energy like gas and oil (Migas). Role of Migas in national development during the time really do not in doubting of again. Not only as source of energy in Country, but also share to become the source of acceptance of State and Foreign exchange. and also industrial raw material [of] National. Till this five the last year of atonal migas subsection of acceptance in energy equal to flattening - flatten 33,55 %. But, during ten the last year, Indonesia crude oil export of degradation although small that is flattening equal to 3,8 % per year. Natural Oil Indonesia production of degradation far below Volume which targeting in APBN. To overcome degradation of Indonesia oil production, need conducting activity of exploration and also invite investor to inculcate the investment of area of migas. So that enthusiastic investor hence needing in creating investment climate which is contusive. Section 33 Invitor - Elementary Invitor 1945, where clearly arranging in section 4 that gas and oil as strategic natural resources isn't it which consist in Indonesia mining right region is properties of National which mastering State. With the of Invitor No 22 Year 2001 concerning Gas and oil, officially oil business activity and gas shall no longer at UU No. 44 Prp Year 1960 concerning mining of gas and oil and of UU No.8 Year 1971 About Company Of Mine Gas and oil Public Ownership. As according to Invitor trust - Invite Migas Number 22 Year 2001 and Regulation of Government of No. 42 Year 2002, observation and Production Sharing Contract (KKS) or previous sharing holder contract in executing by PT. Pertamina ( Persero) change over to BP Migas. Contract Work. Production Sharing Contract in activity of enabled production and explorers do not only limited to form of Production Sharing Contract, but enabled also in the form of other Production Sharing Contract which more beneficial of state."

"Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu persoalan bagaimana hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hak menguasai negara atas sumber daya minyak dan gas bumi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang telah diajukan pengujiannya berdasarkan UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. apakah sudah tepat langkah pemerintah membentuk SKK Migas sebagai pengganti BP Migas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab permasalahan tersebut akan ditinjau mengenai putusan mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier).Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Kesimpulan, Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ke SKK Migas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan SKK Migas sebagai penerus BP Migas dalam skema KKS kegiatan hulu migas tetap tidak menganut skema perjanjian ”B to B” (Business to Business) tetapi ”B to G” (Business to Government). Model hubungan antara SKK Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan migas mendegradasi makna dari penguasaan negara atas sumber daya alam migas.

---

State has the power to manage natural resources for the sake of social justice, the general welfare and are used as much as possible the greatest benefit for the greatest welfare of people. Contract law is the main instrument used to protect the state assets including oil and gas. Production Sharing Contract as a legal safeguard for oil and gas, is a fundamental pillar in the effort and utilization management activities of oil and gas. In this Production Sharing Contract, which the contracts also involve the government and called government contract, has a unique characteristic which is not entirely subject to private law. In principle, the state should not be harmed, called as state immunity. This principle also applies universally in the interest of protecting the state assets. The research was distributed by a question of how the State's right to control the resources of oil and natural gas as the Principal problems of the Constitution mandated in this study was the right controlled the country over resources oil and gas contracts in the implementation of cooperation in the oil and gas law No. 22 of 2001 concerning oil and natural gas that has been done based on the proposed Constitution to the Constitutional Court. is it just a step the Government shape the SKK in lieu of BP Migas based on the ruling of the Constitutional Court? To answer these problems will be reviewed regarding the ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 36/PUU-X/2012 about testing Act No. 22 of 2001 concerning oil and Gas against the Constitution. Research will be carried out using the methodology of Juridical Normative research. So the data collected is secondary data (consisting of the primary law, secondary materials and tertier). Method of data collection is done using the search library documents or studies. In conclusion, the turnover of BP Migas which has been declared unconstitutional by the Constitutional Court Verdict contradicts SKK Migas to the Constitutional Court. The existence of SKK Migas as successor to BP Migas in the oil and gas upstream activities KKS scheme still isn't embraced the scheme agreement "B to B" (Business to Business) but "B to G" (Business to Government). Models of the relationship between SKK Migas as country representation by business entities/business entity Remains in the management of oil and gas it degrades the meaning of State control over natural resources of oil and gas.

"

"Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale karena bagi hasilnya dibagi langsung dari produksi gross secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dan tidak terdapat mekanisme pengembalian biaya operasi. Pemerintah dimungkinkan untuk menggunakan bentuk kontrak kerja sama lain selama kontrak kerja sama tersebut lebih menguntungkan dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale ini tidak lebih menguntungkan negara jika dibandingkan dengan Kontrak Bagi Hasil karena pembagian hasil antara Pemerintah dan KKKS dalam kontrak ini dapat berubah setiap saat tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rencana pengaturannya juga tidak efektif untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, dengan tidak adanya pengembalian biaya operasi di dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale, tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara dari minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya menetapkan batasan-batasan dan acuan yang jelas sejak awal kepada KKKS di dalam bentuk Peraturan yang pasti sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak.

---

At the end of 2015, the government issued a new regulation in the oil and gas industry, The Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2015 about the acceleration of Non Conventional Oil and Gas Operation. There are two new Joint Cooperation Contract in this regulation, which are Production Sharing Contract Sliding Scale and Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale. Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is very different with general Production Sharing Contract in Indonesia because its production sharing system is divided directly from the production gross progressively based on cumulative production every year and there is no cost recovery. The government is possible to use the other Joint Cooperation Contract as long as the contract is better in favor of the state and whose output is maximally used for improving people rsquo s welfare. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is not better in favor of the state as the Production Sharing Contract because the share of the production between the government and contractor can change any time depends on factors that influence it and the regulation rsquo s plan is ineffective to maximally used for improving people rsquo s welfare. In addition, the absence of cost recovery in Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale would not affect on increasing the state revenues from oil and gas. Hence, the government should make the regulations from the beginning which is concluding the restrictions and a clear reference to contractor so that can provide maximum advantages for both sides."