Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa desa merupakan sektor terbesar bidang terjadinya korupsi. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan yang signfikan tentang kasus korupsi pada sektor desa dari tahun ke tahun. Akibat dari maraknya fenomena korupsi pada sektor desa membuat negara mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Korupsi pada sektor desa ini juga sangat bertentangan dengan tujuan awal disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yakni meningkatkan pembangunan melalui pemerdayaan masyarakat desa. Maka dari itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pola asus korupsi sektor desa dengan menggunakan pola-pola kejahatan kerah putih yang ada di dalam penelitian Mustofa pada tahun 2010. Dengan mengumpulkan data secara acak dari artikel berita yang ada di internet, ditemukan 30 kasus mengenai korupsi pada sektor desa dari 2016 hingga 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola korupsi pada sektor desa dalam perspektif kriminologis. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat motif ekonomi, kesempatan organisasi dan kemauan pribadi yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola korupsi pada sektor desa yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan korupsi.

---

Based on data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), it is known that villages are the largest sector where corruption occurs. To make it worst, there is a significant increase in corruption cases in the village sector every year. As a result of the rapid growth of corruption in the village sector, Indonesia has suffered fantastic losses. Corruption in the village sector also contradicts the main purpose of the legalization of Law Number 6 of 2014 about Villages, which is to promote national development by empowering village communities. Therefore, this final paper will discuss the patterns of corruption in the village sector using patterns of white-collar crime by Mustofa in 2010. By collecting random data from news article on the internet, 30 cases of corruption in the village sector were found between 2016 and 2022. The results of this research show that there is a pattern of corruption in the village sector from a criminological perspective. Apart from that, it was also found that there were economic motives, organizational opportunities and personal willingness that encouraged the perpetrators to commit corruption. Hopefully, this final work can provide an overview of corruption patterns in the village sector which can be used as a reference to prevent corruption later."

"Tugas Karya Akhir ini melihat bahwa mata uang kripto dapat dimanfaatkan sebagai komoditas investasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun investasi mata uang kripto telah memunculkan peluang terjadinya kejahatan seperti penipuan High-Yield Investment Program (HYIP). Tulisan ini akan memuat salah satu kasus penipuan High- Yield Investment Program (HYIP) yang terjadi di Indonesia yaitu penipuan investasi mata uang kripto EDCCash yang dilakukan oleh AY selaku CEO dari PT CPS. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder berupa surat putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan artikel berita online. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif dan dikaitkan dengan konsep white collar crime, occupational crime, penipuan, dan high-yield investment program. Selain itu, data juga akan dianalisa dengan salah satu teori white collar crime yaitu convenience theory. Berdasarkan analisa tersebut, diketahui bahwa investasi mata uang kripto EDCCash merupakan penipuan High-Yield Investment Program (HYIP) karena keuntungan investor hanya didapatkan dari uang pendaftaran yang diberikan oleh investor baru. Selanjutnya, penipuan ini termasuk white collar crime dan occupational crime karena penipuan dilakukan oleh AY yang memanfaatkan jabatannya sebagai CEO dari PT CPS untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. AY juga melakukan penipuan ini untuk keuntungan pribadi yang dibuktikan dengan AY menjadi pihak yang paling diuntungkan dan AY memiliki berbagai barang mewah yang dibeli dari uang para investor. Penipuan yang dilakukan oleh AY dapat ditinjau dengan convenience theory, namun terdapat beberapa komponen yang tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan data. Komponen tersebut adalah adanya ancaman dari perusahaan lain, peluang untuk mencapai tujuan perusahaan, pemanfaatan organisation decay dalam menutupi kejahatan, rasionalitas sebagai dasar dari pilihan pelaku untuk melakukan kejahatan, dan pembenaran atas kejahatan sebagai bentuk ketidaktahuan.

---

This Final Project sees that cryptocurrencies can be utilized as investment commodities and can be utilized by the public. However, investing in cryptocurrencies has created opportunities for crimes such as High-Yield Investment Program (HYIP) fraud. This article will cover one of the High-Yield Investment Program (HYIP) fraud cases that occurred in Indonesia, namely the EDCCash cryptocurrency investment fraud committed by AY as CEO of PT CPS. The data used in this paper is secondary data in the form of court decisions issued by the Supreme Court and online news articles. The data that has been collected is then qualitatively analyzed and linked to the concepts of white-collar crime, occupational crime, fraud, and high-yield investment programs. In addition, the data will also be analyzed using one of the white collar crime theories, namely the convenience theory. Based on this analysis, it is known that investing in the EDCCash cryptocurrency is a High-Yield Investment Program (HYIP) fraud because investors only benefit from registration money given by new investors. Furthermore, this fraud includes white-collar crimes and occupational crimes due to fraud committed by AY who took advantage of his position as CEO of PT CPS to gain the trust of investors. AY also carried out this fraud for personal gain as evidenced by AY being the party that benefited the most and AY owning various luxury goods purchased from investors' money. Fraud committed by AY can be reviewed using convenience theory, but there are several components that cannot be explained due to limited data. These components are threats from other companies, opportunities to achieve company goals, utilization of organizational decay in protecting crime, rationality as the basis for the choice of perpetrators to commit crimes, and justification for crimes as a form of ignorance.

"

"Pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambrige Analytica melakukan penyalahgunaan 87 juta data pengguna Facebook untuk kepentingan kampanye politik. Penulusuran yang dilakukan menemukan bahwa kasus ini terjadi karena adanya akses dari Facebook melalui The Graph Application Programming Interface (The Graph API) yang kemudian dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica melalui Proyek Thisisyourdigitallife-nya. Dengan menggunakan surveillance capitalism Zuboff dan convenience theory of corporate-cyber crime Gottschalk, tulisan ini menjelaskan bagaimana penyalahgunaan data Facebook dan Cambridge Analytica dalam surveillance capitalism dan masuk ke dalam corporate-cyber crime. Studi ini menunjukkan bahwa dalam sudut surveillance capitalism, Facebook dan Cambridge Analytica melalui berbagai tahap pemrosesan data untuk mendapatkan kekuatan instrumentarianismenya dan menggunakan convenience theory, tindakan tersebut masuk ke dalam corporate-cyber crime.

---

In 2018, it was revealed that Cambrige Analytica misused the data of 87 million Facebook users for political campaign purposes. The investigation found that this case occurred because of access from Facebook via The Graph Application Programming Interface (The Graph API) which was then utilized by Cambridge Analytica through its project called Thisisyourdigitallife. Using Zuboff's surveillance capitalism and Gottschalk's convenience theory of corporate-cyber crime, this paper explains how the misuse of Facebook and Cambridge Analytica data is classified as surveillance capitalism and is included in corporate-cyber crime. The study suggests that from the point of view of surveillance capitalism, Facebook and Cambridge Analytica went through various stages of data processing to gain the power of instrumentarianism and thus using the convenience theory found these actions are categorized as corporate cyber-crime."