Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dalam upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan pada umumnya, pada tahun 1998 pemerintah menetapkan program penjaminan atas kewajiban pembayaran bank umum dengan skema blanket guarantee. Pada kenyataannya pelaksanaan program penjaminan tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan, karena memiliki syarat dan tata cara tersendiri yang berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara. Pasca bubarnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005, sejarah kembali berulang dengan dicabutnya izin 3 bank umum, yaitu PT. Bank Dagang Bali, PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Global Internasional, Tbk. Banyak nasabah penyimpan beritikad baik dari ketiga bank tersebut harus menanggung kerugian diakibatkan buruknya administrasi dan pencatatan bank atau lemahnya manajemen bank. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia kembali diuji.Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam pelaksanaan ketentuan di bidang perbankan; kedua bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank terhadap kerugian yang diderita nasabah penyimpan beritikad baik dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya Pengawasan dan pembianaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih kurang efektif terutama karena lemahnya law enforcement di Indonesia dan Ketentuan perundang-undangan bidang perbankan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang lebih terhadap nasabah penyimpan yang beritikad baik, terutama mengenai pengembalian dana nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam hal terjadi likuidasi bank.Disarankan agar pembuatan peraturan di bidang perbankan yang memberikan perlindungan lebih terhadap nasabah penyimpan beritikad baik pada saat suatu bank dilikuidasi."

"Pengendali adaptif pada Pressure Process Rig Feedback 38-714 dengan mekanisme adaptasi, yaitu faktor pelupa lebih kecil dari 1, menunjukkan performa yang baik jika set-point yang diberikan cukup tereksitasi. Pada sistem dengan setpoint kurang tereksitasi, pengendalian adaptif dengan mekanisme adaptasi menghasilkan fenomena Bursting, yaitu fenomena di mana sistem tidak terkontrol akibat gagalnya kerja estimator. Untuk mengatasi hal tersebut dirancanglah suatu algoritma supervisi. Algoritma supervisi ini berfungsi untuk menata kinerja estimator dan sintesa pengendali dan untuk memastikan lup pegnendalian selalu stabil. Pada skripsi ini, algoritma supervisi memantau besaran sinyal rata-rata dan variansi kesalahan prediksi, autokorelasi sinyal kendali, variansi parameter model, dan letak kutub parameter model terestimasi. Besaran - besaran ini dihitung secara rekursif (setiap pencuplikan) dari besaran ? besaran yang dihasilkan oleh pengendali adaptif. Algoritma supervisi ini diaplikasikan pada pengendalian adaptif Pressure Process Rig (Feedback 38-714). Dari uji eksperimen terbukti bahwa pengendalian adaptif dengan supervise memberikan hasil pengendalian yang lebih baik dibandingkan dengan pengendalian adaptif tanpa supervisi.Hal tersebut dapat terlihat dari tidak adanya fenomena bursting yang terjadi pada pengendali adaptif dengan supervisi yang mempunyai mekanisme adaptasi dan set-point kurang tereksitasi.

---

Adaptive controlling on Pressure Process Rig Feedback 38-714 with adaptation mechanism, that has forgetting factor less than 1, shows good performance if the set-point given excite enough. In the system with less excitation, adaptive control with adaptation mechanism results Bursting phenomenon, that is phenomenon where system can?t be controlled anymore because of the estimator failure. Supervision algorithm is designed to cope with that problem. This supervision algorithm rule is organizing estimator?s work and controller design to make sure that control closed-loop always stable.

In this bachelor thesis, supervision algorithm monitors some parameters, there are mean and variance of prediction error signal, autocorrelation of control signal, variance of model parameter, and place of estimated model poles. These parameters are recursive calculated (every sample time) from adaptive control parameter yielded. This supervision algorithm is implemented on Pressure Process Rig (Feedback 38-714) with adaptive control.

From experiment test, it is proved that adaptive control with supervision gives better control result than adaptive control without supervision. It can be seen from no Bursting phenomenon that happened in adaptive control with supervision level that has adaptation mechanism and less excitation set-point."

"ABSTRAKPengelolaan sumber daya manusia Polri pada jabatan Atase Kepolisian di Divisi Hubungan Internasional Polri belum memiliki aturan yang mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan personel yang efektif. Penelitian ini menganalisa gambaran umum penugasan Atase Kepolisian serta pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian saat ini. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan pengelolaan sumber daya manusia Atase Kepolisian yang efektif ssuai dengan kebutuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi serta studi literature. Teori yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia, dan teori sistem pengendalian manajemen. Konsep rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan penilaian kinerja digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penugasan Atase Kepolisian hanya merujuk pada 2 dua Peraturan Kapolri yang hanya menjelaskan pengertian dan tugas dari Atase Kepolisian. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian saat ini meliputi aspek kompetensi, manajemen karir, pengawasan pengendalian yang didalamnya terdapat proses penilaian kinerjadan rentang kendali. Pengelolaan SDM Atase Kepolisian yang efektif memerlukan adanya integrasi dari 4 empat aspek pengelolaan sebelumnya yang didukung dengan adanya penetapan aturan dasar yang mengatur penetapan aturan karir bagi Atase Kepolisian serta terintegrasinya database sistem informasi manajemen Atase Kepolisian dan sistem pelaporan yang berada di Divhubinter Polri dan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia guna pengembangan karir Atase Kepolisian.

---

ABSTRACTThe management of Polri 39 s human resources in the position of Police Attache in the International Relations Division of the Police does not have rules that support operational tasks and effective personnel development. This study analyzes the general description of Police Attache assignment and human resources management of Police Attache at this time. In addition, this study also provides an explanation of human resource management of Police Attache which is effective with the needs. This research approach uses qualitative approach and data collection through interview technique, observation and literature study. The theory used is the theory of human resource management, and the theory of management control systems. The concept of recruitment and selection, training, and performance appraisal was used in this study. The results of this study indicate that the assignment of Police Attache only refers to 2 two Police Regulations which only explain the meaning and duty of Police Attache. Human Resource Management The Police Attache currently includes aspects of competence, career management, supervision of controls in which there is a process of performance assessment and control span. Effective human resource management An effective police Attach requires integration of the four prior management aspects supported by the establishment of the basic rules governing the setting of career rules for Police Attache and the integration of the Police Attache Management Information System database and the reporting system located in the Division of Relations International Police and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia for the career development of Police Attache. "

"Kepala ruangan mempunyai peran penting, dalam upaya mendukung program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah sakit. Kompetensi kepala ruangan dalam pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi) merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Kemampuan yang dimiliki di pengaruhi faktor karakteristik, motivasi diri dan suvervisi kepala ruangan. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain Cross-sectional. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling dengan jumlah sampel 70 kepala ruangan di empat (4) Rumah sakit wilayah Bogor. Hasil penelitian menggunakan uji chi-square dengan CI 95%, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara jenjang karir (p-value 0.030), Motivasi Diri (p-value 0.015), Supervisi kepala ruangan (p-value 0.001) dan kemampuan pengendalian dan pencegahan infeksi kepala ruangan. Tidak terdapat hubungan antara usia (p-value 0,414), tingkat Pendidikan (p-value 0,069), jenis kelamin (p-value 0,314), lama bekerja (p-value 0,854), pelatihan PPI (p-value 0,896) dan kemampuan pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi) kepala ruangan. Hasil regresi logistik berganda didapatkan supervisi kepala ruangan menjadi variabel paling dominan. Simpulan dalam penelitian ini adalah pentingnya kepala ruangan dalam peningkatan jenjang karir, melakukan supervisi dan memiliki motivasi diri baik, dalam optimalisasi program pengendalian dan pencegahan infeksi

---

The head of the room has an important role, in an effort to support the Infection Prevention and Control program in the hospital. The competence of the head of the room in infection prevention and control is a basic competency that must be possessed. The abilities possessed are influenced by characteristic factors, self-motivation and supervision of the head of the room. This research method uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Sampling with total sampling technique with a sample of 70 heads of rooms in four (4) hospitals in the Bogor area. The results of the study using the chi-square test with 95% CI, the results showed that there was a significant relationship between career path (p-value 0.030), self-motivation (p-value 0.015), supervision of the head of the room (p-value 0.001) and controllability and prevention of head room infection. There is no relationship between age (p-value 0.414), education level (p-value 0.069), gender (p-value 0.314), length of work (p-value 0.854), PPI training (p-value 0.896) and prevention skills. and infection control (ppi) head of the room. The results of multiple logistic regression showed that the supervision of the head of the room was the most dominant variable. The conclusion in this study is the importance of the head of the room in increasing career paths, supervising and having good self-motivation, in optimizing infection control and prevention."

"ABSTRAKPenyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektroniknya memiliki implikasi terhadap penggunanya yang tentunya memanfaatkan barang, jasa, atau fasilitas sistem elektronik tersebut. Implikasi tersebut dapat bersifat positif dan negatif bagi pengguna. Resiko yang mungkin ditimbulkan dapat berupa kerugian atau bahkan mengancam jiwa pengguna sistemelektronik tersebut. Perizinan menjadi sarana Pemerintah dalam mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik agar tetap andal, aman dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan perizinan tersebut, pengendalian oleh pemerintah dilakukan dengan mewajibkan pemenuhan persyaratan dan komitmen bagi penyelenggara sistem elektronik yang akan melakukan aktivitasnya sesuai denganperaturan perundang-undangan. Pendaftaran sebagai bagian dari perizinan juga diwajibkan bagi penyelenggara sistem elektronik dengan cara penerbitan tanda daftar apabila penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi standar dan persyaratan terhadap sistem elektroniknya. Penulis menelaah sejauh mana perizinan tersebut telahditerapkan dan efektifitasnya dalam mengendalikan perilaku penyelenggara sistem elektronik melalui pemberian sanksi administratif sehingga patuh pada norma hukum positif.

---

ABSTRACTProviders of electronic systems in providing, managing, and / or operating electronic systems have implications for users who naturally utilize the goods, services, or facilities of the electronic system. These implications can be positive and negative for users. Possible risks can be in the form of losses or even life-threatening for electronic system users. Licensing is intended to be a means of the Government in controlling and overseeing the implementation of electronic systems to remain reliable, safe and responsible. In the implementation of these licenses, government control is carried out by requiring the fulfillment of requirements and commitments for electronic system operators who will carry out their activities in accordance with statutory regulations.Registration as part of licensing is also required for electronic system providers by issuing a registration certificate if the electronic system provider meets the standards and requirements of the electronic system. The author examines the extent to which these licenses have been applied and their effectiveness in controlling the behavior of electronic system providers through administrative sanctions so that they comply with positive legal norms."

"The spread of COVID-19 brings holistic and tough impacts to legal institutions. As the Roman proverb goes, necessity knows no law. This public health hazard has quickly developed into a state of emergency and an exception which must be admitted when discussing legal order, due to the disease’s strikingly rapid transmission and high fatality rate. To handle the lingering state of emergency caused by the pandemic in 2020, many states have either set up or altered their legal and procedural supervision mechanisms. This paper firstly examines the theoretical origins, developments, transformations and practices of the legal infrastructures with regard to state of emergency in the US and Taiwan. Based on such background, we further analyze the emergent preventive measures for COVID-19 in the two states, testing if their emergency legal systems are able to curb the pandemic while abiding by their constitutional principles. Our research shows that compared with Taiwan’s disease control model, the US federalism equips the federal and state governments with better legal frameworks to establish emergency safety nets. Despite this, the Trump administration failed to timely invoke the constitution-assigned presidential emergency order, engendering policy swings and incoordination between the federal and state authorities. The lack of coherence in the US leadership eventually led to the failure of the country’s pandemic governance. On the other hand, our comparative study indicates that in both nations’ approaches to inhibit COVID-19, the Presidential emergency power (decree) embedded in the Constitutions is replaced by the emergency legislation. The lawmaking-dependent inclination marked by the integration of laws for managing disasters and threats to public health not only highlights the decline of presidential emergency powers granted by constitutional laws, but also brings profound challenges to judicial review which aims to ensure human rights."