Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing banyak digunakan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan outsourcing di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing.Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pengaturannya masih kurang jelas. Kedua, hubungan hukum hanya antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sedangkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Keterkaitan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

---

The focus of this study is on outsourcing system used in business which is booming nowadays. With this system companies do not need to provide budget and time in course of workers recruitment. Because it has already been done by worker supplier companies. Besides that, the increasing number of unemployment, while fields of works are not available make outsourcing system is used.

This study used normative legal research method with secondary data as a source from study on documents. The problems are how is the arrangement on outsourcing in Indonesia and how is contractual terms of the parties in outsourcing agreement.

The result of this research can be concluded: first, outsourcing is arranged in section 64 up to section 66 in The Labor Act No. 13 Year 2003, but the arrangement still less be clear. Second, contractual terms only between the user with worker supplier companies while worker only own contractual terms with worker supplier companies through agreement of job. The relationship between worker with the user caused by the agreement which made between worker with worker supplier companies."

"Several studies have already explained the contract mix and contractual terms in franchising. Contract mix and contractual terms have become essential components of franchise agreements between franchisors and franchisees. However, there are no studies that combine both contract mix and terms. This study is the first empirical research finding the correspondence between the contract mix and terms for franchising. To conduct the research, this study uses secondary data from 921 franchise chains in the Netherlands in 2019, and 83 Dutch franchise chains from food retail in 2020. The analysis of the study indicates that most franchise companies in the Netherlands have a similar pattern in the contract mix when sectors become an indicator. However, it can differ when using other indicators such as age, size, and type of franchise companies (pure and mixed). Furthermore, this study also examines the statistical relationship of contract mix with contractual terms. This study also uses entrance fees and equity capital as indicators. The results show that there are statistical relationships between the contract mix and terms in franchising. Likewise, the results of the study should serve as a starting point for further research into the relationship between contract mix and contractual terms in franchising.

---

Beberapa penelitian telah menjelaskan contract mix dan contractual terms dalam sebuah franchise. Contract mix dan contract terms telah menjadi komponen penting dari perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee. Namun, tidak ada studi yang menggabungkan contract mix dengan contract terms. Penelitian ini merupakan penelitian empiris pertama yang melakukan kesesuaian antara contractual mix dan terms franchise. Untuk melakukan penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder dari 921 rantai franchise di Belanda pada tahun 2019, dan 83 franchise di Belanda untuk retail makanan pada tahun 2020. Berdasarkan analisis yang dilakukan, sebagian perusahaan franchise di Belanda memiliki pola yang serupa di contract mix ketika sektor menjadi indikator. Namun dapat berbeda bila menggunakan indikator lain seperti usia, ukuran, dan jenis perusahaan waralaba (murni dan campuran). Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji hubungan statistik contract mix dengan contract terms. Studi ini juga menggunakan biaya masuk (entrance fee) dan modal ekuitas sebagai indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan statistik antara campuran kontrak dan persyaratan dalam franchise. Demikian pula, hasil penelitian harus menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara contract mix dan contract terms dalam franchise."