Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko. ......The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk.

Abstrak :
Pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi. Penerapan metode rancang dan bangun dinilai dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dalam penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun, capaian suatu pekerjaan konstruksi didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), yaitu hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode audit yang digunakan oleh auditor pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan harus disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Dengan adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak auditor dalam pelaksanaan metode rancang bangun dapat mengakibatkan adanya sengketa klaim atau dispute. Terjadinya perbedaan persepsi seringkali diakibatkan karena tidak adanya standarisasi atau metode perhitungan pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun. Saat ini pelaksanaan kontrak rancang dan bangun diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui penyusunan tesis ini, penulis bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis Standard Measurement Method pada Pembangunan Gedung Negara. Penelitian ini diawali dengan menyusun aspek dan aktifitas pada pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan/ penyebab dispute disetiap aktifitas pada aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, analisa data berupa uji homogenitas, uji validitas, uji reabilitas, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk mengetahui hubungan signifikansi permasalahan-permasalahan disetiap aktifitas yang dapat menyebabkan terjadinya dispute. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi solusi untuk mengurangi dispute pada setiap aktifitas. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mulai dari Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pelelangan dan Kontrak, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan dan Pengawasan (Audit), serta Serah Terima dan Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya dispute. Sehingga output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan kebijakan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis pengembangan Standard Measurement Method untuk menurunkan potensi terjadinya dispute atau sengketa dalam pelaksanaan proyek. ......Design and Build is all work related to the construction that shows the integration of service provision between Construction Works and Consultancy. The application of design and build method is considered to be able to save significant time. In the application of design and build contract, the achievement of a construction work is based on an assessment at the outcome level (performance based), which is only seeing the suitability of the work results with the established criteria, while the audit method used by the auditor is at the output level where each volume of work items must be submitted. The existence of differences in perceptions between service providers, service users, and auditors in the implementation of the design and construction method causes a dispute. The occurrence of differences in perception is often caused by the absence of standardization or calculation methods for the implementation of design and construction work. The implementation of the design and build contract is regulated in the Minister of PUPR Regulation Number 25 of 2020 which is a renewal of the Minister of PUPR Regulation Number 1 of 2020. The emergence of phenomena related to the implementation of an integrated design and build contract resulted in a significant impact on the implementation of the design and build contract method, such as a change in the nomenclature of the Ministerial Regulation related to the integrated design and build contract which changed 3 (three) times within a period of 5 (five) years. The author aims to provide recommendations for policy improvements to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 25 of 2020 based on the Standard Measurement Method in the Construction of State Buildings. This research begins with compiling aspects and activities in the implementation of an integrated design and build contract. Then proceed with identifying the problems/causes of dispute in each activity in the implementation of design and build contract. The research methods used are archive analysis, literature study, questionnaires, data analysis in the form of homogeneity test, validity test, reliability test, then proceed using SmartPLS software to determine the significance relationship of the problems in each activity that can cause a dispute. Then proceed with the recommendation of solutions in each activity. The final result of this study shows that aspects of the implementation of an integrated design and construction contract starting from Procurement Planning and Preparation, Auctions and Contracts, Construction Implementation, Inspection and Supervision (Audit), as well as Handover and Maintenance have a significant effect on the occurrence of disputes. So that the output produced from this research is in the form of recommendations for improving the PUPR Ministerial Regulation Number 25 of 2020 based on the development of the Standard Measurement Method to reduce the potential of disputes in project implementation.

Abstrak :
Pesatnya pemerataan pembangunan di Indonesia mendorong tersedianya fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang mendukung dalam pembangunan tersebut, salah satu sarana dan prasarana olahraga bangunan gedung negara yaitu stadion. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, masih banyak terdapat kekurangan, padahal stadion merupakan salah satu bangunan gedung negara yang seharusnya menjadi perhatian dalam proses pembangunannya, baik dari tahap perancangan hingga pemeliharaan. Kekurangan dan ketidakselarasan pembangunan bangunan gedung negara khusus stadion diakibatkan karena belum adanya peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah manapun di Indonesia yang secara khusus memuat standar dan ketentuan-ketentuan dalam pembangunan stadion. Karena demikian, perlu adanya pedoman perencanaan biaya gedung khusus stadion yang mengacu pada metode kontrak terintegrasi rancang bangun yang efisien berbasis Permen PU No. 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 serta usulan pedoman perencanaan biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan tiga ahli untuk merumuskan pedoman perencanaan pembiayaan bangunan gedung negara stadion berdasarkan Permen PU No 22 tahun 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masing-masing ahli, menggunakan panduan wawancara terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek-aspek utama perencanaan pembiayaan. Hasil wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi poin-poin kunci dan menyusun draf pedoman. Draf ini kemudian divalidasi melalui umpan balik dari para ahli dan direvisi sesuai dengan masukan yang diterima, menghasilkan pedoman yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini berupa identifikasi komponen biaya standar dan non-standar pembangunan stadion serta pedoman perencanaan biaya yang komprehensif dan sesuai dengan Permen PU No 22 Tahun 2018. Pedoman ini mencakup komponen biaya utama seperti biaya arsitektur, struktur, utilitas, dan perampungan (finishing). Selain itu, pedoman juga mengatur biaya non-standar yang meliputi alat pengondisian udara, elevator, tata suara, instalasi IT, dan lain-lain. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai model di seluruh Indonesia untuk memastikan perencanaan biaya yang efisien dan mengurangi potensi perselisihan dalam proyek pembangunan stadion. Hasil dari penelitian ini berupa identifikasi komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 serta pedoman perencanaan biaya bangunan gedung negara khusus stadion yang menggunakan kontrak terintegrasi rancang bangun berbasis Permen PU No 22 Tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai pengembangan model pedoman yang dapat digunakan di seluruh wilayah NKRI. ......The rapid development in Indonesia has led to the availability of sports facilities and infrastructure that support this growth, including state buildings like stadiums. Unfortunately, there are still many shortcomings in their implementation, even though stadiums, as state buildings, should receive careful attention from the design phase to maintenance. The lack of alignment and deficiencies in the construction of state buildings, especially stadiums, are due to the absence of specific regulations issued by any government agency in Indonesia that set standards and guidelines for stadium construction. Therefore, there is a need for a cost planning guideline specifically for stadiums that refer to the efficient integrated design-build contract method based on Permen PU No. 22 of 2018, which regulates the construction of state buildings. The aim of this study is to identify the cost components of state buildings, specifically stadiums, using integrated design-build contracts based on Permen PU No. 22 of 2018, and to propose cost planning guidelines for state buildings, particularly stadiums, using integrated design-build contracts based on Permen PU No. 22 of 2018. This study employs a descriptive method with a case study approach involving three experts to formulate the cost planning guidelines for state stadium buildings based on Permen PU No. 22 of 2018. Data were collected through in-depth interviews with each expert, using a structured interview guide designed to explore the key aspects of cost planning. The interview results were qualitatively analyzed to identify key points and draft the guidelines. The draft was then validated through feedback from the experts and revised according to the feedback received, resulting in comprehensive guidelines that comply with the relevant regulations. The results of this study include the identification of cost components for the construction of state buildings, specifically stadiums, using integrated design-build contracts based on the Indonesian Minister of Public Works Regulation No. 22 of 2018. Additionally, the research proposes cost planning guidelines for state buildings, particularly stadiums, using integrated design-build contracts based on the same regulation, which can be developed as a model guideline applicable throughout Indonesia.