Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pro-Kontra RI dalam percaturan politik di Ambon pada era 1946 - 1949 sesungguhnya merupakan puncak dari proses politik yang telah berlangsung sejak 1920-an. Kelompok Pro RI berintikan PIM, sedangkan kelompok kontra RI berintikan GSS dan PTB. Sementara itu terdapat kelompok Federalis yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara otonom. Kelompok ini berintikan para intelektual yang tergabung dalam Partai GDMS.Setidaknya ada dua masalah yang melahirkan politik Pro-Kontra RI di Ambon yakni masalah status konstitusional Maluku-Selatan dan masalah lambang-lambang Nasional. Menyangkut masalah pertama ternyata GSS dan PTB menolak Maluku Selatan menjadi bagian dari NIT, sebaliknya PIM yang Pro RI mendukung NIT bentukan Belanda itu. Hasil penelitian membuktikan, bahwa pilihan PIM mendukung eksistensi NIT, karena hanya dengan cara ini PIM dapat memperjuangkan kepentingan RI di Ambon. Sebaliknya GSS dan PTB menolak eksistensi NIT karena takut didominasi oleh daerah-daerah lain. Menyangkut masalah lambang-lambang nasional terbukti kedua kelompok belum mampu memisahkan masalah konstitusi dari lambang-lambang Nasional. Itulah sebabnya ada ancaman dari kelompok kontra RI bila lagu Indonesia Raya dan bendera merah-putih digunakan di Ambon.Secara politis dukungan PIM atas eksistensi NIT tidak berarti PIM mendukung Belanda. Sebab pada kenyataannya PIM hanya menjadikan NIT sebagai alat federal menuju cita-cita unitaris yakni Ambon menjadi bagian dari RI. Sebaliknya Belanda menciptakan NIT sebagai alat pemecah-belah RI. Sementara itu GSS yang pro Belanda maupun GDMS yang federalis harus menerima kekalahan politis atas PIM dalam dua kali pemilu (1946 - 1948) yang diselenggarakan oleh Belanda.Ketika pemerintah NIT tidak mampu mempertahankan prinsip federalisme dan siap bergabung dengan RI, maka tiga hari kemudian tepatnya pada 24 April 1950 kelompok GDMS dan GSS yang kalah dalam pemilu 1948 segera memproklamirkan berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Dengan proklamasi itu persoalan politik di Ambon berubah konteks dari pro-kontra RI menjadi pergolakan militer antara RMS dengan RIS.

---

Ambon in Revolution Period : Pro and Contra of Republic of Indonesia's Parties in Political Affairs 1946-1949Pro and contra political affairs in Ambon which is last since 1946 to 1949 actually as the climax of political problems since 1920's. Parties involved in this case are PIM (Pro Indonesia) and GSS and PTB (Pro Dutch). While federalist insist to make NIT as an autonomy country. This party called GDMS which consist of intellectual person.There are two problems caused Ambon's pro-contra, are: South Mollucass constitutional status and National symbols affairs. In connected with the first problem, GSS and PTB rejected if South Mollucass be a part of NIT while PIM (Pro RI) supported NIT's idea. Survey result proved that, PIM willing to support NIT Existence in Ambon is because that's PIM's only way to fight for RI's in Ambon. In the country as they feel afraid that another area will dominate NIT itself. All those two parties still can not separate the problems between constitutional status and national symbols. That's the reasons why there are threaten RI?s contra parties if pro RI's party wants to sing national song and raised national flag.Politically, PIM's support for the existence of NIT does not mean they also support the Dutch. They only use MT to make Ambon become a part of Republic of Indonesia. While Dutch create NIT as they political strategy which known as Devide et Impera. GSS (Pro Dutch) and GDMS (Federalist) has to accept that they are loose from PIM in two times campaign (1946 and 1948) which is held by the Dutch.There days after NIT government could not fight for federalism Principe and ready to join with Republic of Indonesia, in April 24, 1950 GDMS and GSS parties whose lost in 1948 campaign declare the established of RMS (Republic of South Mollucass). From that time the political of Indonesia's pro contra become military fight between RMS and RIS."

"Masalah kesamaan kesempatan di Amerika merupakan masalah yang sangat kompleks dan termasuk salah-satu isu utama dalam sejarah Amerika. Masalah kesamaan kesempatan ini berpangkal dari pernyataan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyatakan bahwa :We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.(Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini muthlak, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak terpisahkan, bahwa diantaranya ialah hak untuk hidup, kebebasan, dan usaha mencapai kebahagiaan)Kutipan tersebut di atas memperlihatkan adanya keyakinan yang tidak dapat diubah mengenai hakekat dan harkat manusia dan kemanusiaannya yang mencirikan apa yang disebut dengan "Amerika". Identitas Amerika ini bersumber pada pedoman keyakinan yang mendasar dan utama, atau disebut dengan nilai-nilai budaya mendasar Amerika. Generasi-generasi berikutnya mempertahankan pedoman ini dan menggunakannya dalam berbagai kegiatan praktikal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup serta mengembangkannya menjadi suatu pandangan hidup yang utuh dengan menambahkan berbagai nilai-nilai budaya lainnya sebagai pendukung- endukungnya (Suparlan : 1993, 5)."

"Memasuki era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga Perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnisnya. Salah satu kegiatan usaha bank yang banyak dimanfaatkan oleh pengusaha adalah bank garansi. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim atas bank garansi tersebut. Dalam praktek pemberian bank garansi di Bank BRI, terdapat pokok permasalahan yakni apakah pemberian bank garansi di Bank BRI telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi oleh Bank, kontra garansi apa yang dapat diberikan dan bagaimana bentuk pengikatannya, serta permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum, sehingga dapat menjawab terhadap permasalahan dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan di Bank BRI dalam pelaksanaan pemberian bank garansi telah sesuai dengan Peraturan dari Bank Indonesia. Mantra garansi yang dapat diberikan oleh debitur adalah kontra garansi dari bank di luar negeri, setoran tunai dalam bentuk rekening setoran jaminan dan rekening simpanan, serta kontra garansi lainnya yang berupa immaterial dan kontra garansi material dalam bentuk agunan fisik. Bentuk pengikatannya dapat berupa Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie), Hak Tanggungan, Hak Gadai dan Hak Fidusia. Adapun permasalahan dalam praktek adalah kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, tuntutan pelepasan seluruh hak istimewa serta apabila debitur jatuh pailit dalam hal bank garansi harus dicairkan."

"Pendidikan dwibahasa dalam konteks sekolah negeri Amerika yang berkembang sejak 1968 adalah pengajaran untuk siswa yang tidak berbahasa Inggris oleh seorang guru yang menggunakan bahasa ibu siswa sekurangnya sebahagian waktu belajarnya dalam sehari. Pendidikan dwibahasa dilaksanakan seiring dengan banyaknya imigran masuk ke Amerika, dan ditentukan sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah pendidikan anak-anak imigran yang tidak berbahasa Inggris tersebut. Pendidikan dwibahasa dalam pelaksanaannya diwarnai pro-kontra pendukung dan penentangnya. Masing-masing kubu mempertahankan pendapat mereka dengan argumentasi masing-masing. Disamping itu, prakarsa-prakarsa yang dibidani oleh pihak penentang ikut meramaikan suasana pendidikan dwibahasa itu.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dalam permasalahan pendidikan dwibahasa di Amerika Serikat, ideologi multikultural berhadapan dengan ideologi monokultural, dan akan ditunjukkan mana yang lebih dominan berdasarkan konteks kepentingan-kepentingan yang dikemukakan kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan sumber primer, yaitu pro-kontra pendidikan dwibahasa yang diperoleh dari data kepustakaan, dan didukung oleh sumber sekunder yang meliputi buku-buku sejarah, artikel internet, jurnal serta CD-ROM.

---

Pro-Contra of Bilingual Education in California after 1980sBilingual education in the context of American public school programs since 1968 refers to instruction of children who do not speak English by a teacher who uses their native language at least part of the day. Bilingual education was established as a result of the influx of immigrants into America, so that it was decided to be the best choice to overcome the problems faced by immigrants' children in education. The implementation of bilingual education has been accompanied by both its proponents and opponents. Each group maintain their views with their own arguments. Besides, some initiaves `created' by the opponents have `fueled' the atmosphere which is against the bilingual education so that the programs of bilingual education do not go smoothly.This thesis is intended to show that the problem of bilingual education in the United States is the reflection of the conflict between multicultural ideology versus monocultural ideology, and which of the two ideologies is more dominant based on the context of interests of the two parties. The methods used in this investagation is library research, with qualitative approach, which relies on the primary sources, they are the pros and the cons of bilingual education collected from library data, and supported by secondary sources including history books, Internet articles, journals, and CD ROMs."

"There is one note,which important according to researcher that populace and agricultural sector are bet and pillar live most Indonesia people....."

"Jurnal ini membahas keunggulan digital storytelling pada mediaalternatif: Middle East Monitor sebagai upaya contra-flow dalam menyajikanberita krisis pengungsi di eropa. Hasil penelitian menyarankan bahwa digitalstorytelling memiliki keunggulan dalam upaya contra-flow terhadappemberitaan krisis pengungsi yakni memberi pengalaman lebih interaktif terkaitdilema pengungsi di tengah krisis, menarik pembaca untuk mengetahui narasiberita sampai akhir, dan menyajikan berita krisis pengungsi yang relatif sesuaidengan Refugee Reporting Guide dari Ethical Journalism Network.

---

This journal discusses the advantages of digital storytelling on

alternative media: Middle East Monitor as a means for contra-flow in presenting

news of the refugee crisis in Europe. The results of the study suggest that the

digital storytelling has an excellence in contra-flow efforts towards the

reporting of the refugee crisis which provides more interactive experiences

related to refugee dilemmas in the midst of crisis, attracts readers to finish the

story from the feature , present refugee crisis news based on Refugee Reporting

Guide from the Ethical Journalism Network."

"Fenomena penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakan permasalahan yang serius yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Issue tentang perbedaan faham dan pandangan tentang akidah dan syariat agama menjadi hal yang paling mendasar, sehingga yang terjadi adalah intoleransi sesama umat Muslim, terlebih lagi dengan umat non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau program kontra radikalisme yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Densus 88 AT Polri, dan juga melihat sejauh mana kementerian dan lembaga yang terkait dalam menyikapi masifnya penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme saat ini. Dari penelitian ini, peneliti juga menyusun dan membuat suatu konsep pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme yang terintegrasi, dimana pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme bersama - sama turun ke lapangan, berada di tengah - tengah masyarakat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta peranannya melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Dengan konsep kegiatan/program Kontra radikalisme yang terintegrasi diharapkan mampu menyentuh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkatan maupun di berbagai komunitas masyarakat guna membentengi dan meng counter penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, sehingga kesatuan dan persatuan NKRI dapat terpelihara dan terjaga dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan Negara yang terjadi.

---

The phenomenon of the spread of radicalism and terrorism is a serious problem that threatens the unity and integrity the Republic of Indonesia. Issue about the differences ideology and views on faith and religious laws become the most basic things, so that happen is intolerance among Muslims, especially with the non-Muslim community. This study aims to assess and analyze the extent to which the implementation of activities or programs carried out by the counter radicalism Prevention Division Densus 88 AT Police, and also look at the extent to which the relevant ministries and agencies in responding to the massive spread of radicalism and terrorism at this time.

From this study, researchers also compiled and made a draft implementation of the counter-radicalism integrated, where the relevant parties in the implementation of counter radicalism together down to the field, located in the middle of the community, according to their roles, responsibilities and functions as well as conducting preventive role against the spread of radicalism and terrorism in Indonesia.

With the concept of activities / programs Contra radicalism that integrates expected to be able to touch people in different layers and levels and in various communities in order to fortify and counters the spread of radicalism and terrorism that occurred in the middle - the middle of the community, so that the unity and integrity of the Republic of Indonesia can be maintained and awake from a variety of threats disintegration and state what happened."

"Impeachment presiden adalah suatu peristiwa konflik politik, dilemmatis, Iuar biasa, dan sensitif bagi rakyat dan bangsa Amerika, guna mewujudkan nilai-nilai budaya demokrasi. Dilematis, dalam arti karena wacana impeachment yang kontroversial akibat misinterpretasi dan miskonsepsi terhadap pasal-pasal konstitusi yang beresiko tinggi bagi sejarah dan citra bangsa dikemudian hari jika gegabah membuat keputusan menurunkan seorang presiders yang popular dimata rakyat. Presiden Bill Clinton dipersalahkan atas dasar etika amoral tapi dia tidak bersalah menurut hukum dan konstitusi, karena tindak amoral tidak tertuang dalam tuntutan impeachment. Luar biasa dalam arti sangat langka terjadi walaupun ada preseden terdahulu tahun 1 868 terhadap Presiden Andrew Johnson. Justru itu, proses impeachment menuntut kebijaksanaan penuh kehati-hatian serta pertimbangan matang bagi semua pihak. Sensitif maksudnya karena proses impeachment menuntut perhatian serius rakyat Amerika menyangkut status presiden mereka karena presiden merupakan simbol negara, kedudukan paling terhormat dan agung bagi masyarakat Amerika. Konflik kepentingan dari kelompok oposisi partai dan kelompok agamais konservatif telah memanfaatkan wacana agama dibalik konspirasi perebutan kekuasaan. Mayoritas opini publik yang berkembang dan sikap pragmatisme pemikiran generasi modern masyarakat Amerika berpikir realistis dan sanggupmembilah privacy dari dinas pemerintahan. Mereka menyetujui pelaksanaan impeachment tapi menolak memberhentikan Clinton. Dengan solusi yang tepat, Senat Amerika mengakomodir aspirasi rakyat tersebut sehingga impeachment berakhir gagal. Aspek-aspek positif profesionalisme, prestasi kinerja Clinton ikut mempengaruhi gagalnya tuntutan impeachment terhadap dirinya karena dia berhasil menjadikan booming-nya perekonomian Amerika, menutup deficit anggaran Federal yang minus $.290 milliar sampai akhir 1992, sehingga surplus $.9.5 milliar tahun 1999, mereformasi pendidian, meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat, GDP dan income per kapita rakyat. Penelitian ini bertujuan memperlihatkan bagaimana konflik politik yang terjadi dan opini masyarakat yang berkembang di Amerika dalam polarisasi pro dan kontra opini terhadap impeachment Presiden Clinton. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kwalitatif serta kajian dengan metode analisis deskriptif-interpretatif dan metode content analysis. Buku-buku dan bahan-bahan ilmiah kepustakaan digunakan sebagai teori pendukung terhadap analisis data-data tertulis yang relevan dari media peta, koran-koran, majalah, jurnal, internet, proquest dan lain-lainnya.

---

The Impeachment of President Bill Clinton, apparently is a political event, on the horns of dilemma, unusual, and very sensitive for all the Peoples of the United States to implement the values of American Democracy. A dilemma here implies that the discourse of impeachment toward Bill Clinton is very controversial due to the fact of misinterpretation, and misperception about the Constitution which is very risky for the country in the long future to unseat the popular president like Bill Clinton. Clinton is blamed in terms of moral-ethic but not in terms of Laws and Constitution. It is unusual because it is very uncommon, and scarcely happening, though, there was a previous precedent toward the impeachment president Andrew Johnson in 1868. Therefore, the process of impeachment should be carefully handled, with a wise consideration for all sides.

Sensitive here implies that the impeachment process requires serious attention from American Peoples concerning the status of their president because a president is a noble symbol of the Nation and highly honorable for all Americans Conflict of interest from opposition party, and interest group of religious conservatives, have made use the religious discourse as the reason behind the conspiracy to unseat President Clinton.

Majority of opinion growing in American societies, as well as the pragmatic attitude of American modern societies, think realistically to isolate the matter of privacy from the state duties. The accurate solution of Senate could considerably accommodate the people aspiration so that the impeachment process finally resulted in failure. Positive aspects of Clinton., his professional performance, and effective lobbies, have exactly influenced the decision of impeachment process. In addition, prestigious performance and popularity of Clinton have made spectacular achievements in American History, to push America as the world leader, and to pursue the American dreams "the City upon the Hill". Majority of American peoples refused to unseat Clinton from White House due to his prestigious success in his efforts to make economy of America booming, to cut the deficit federal budget from 1290 billion in 1992 to surplus $.9,5 billion in 1999, to reform education, and social security.

The goal of the research is to show how the growing issues between pro and contra towards impeachment President Clinton. The research of this thesis uses the qualitative-approach with the deep studies by means of the descriptive interpretative-analysis and the methods of content analysis. Books and scientific materials from library are used as the theories to support the analysis toward the relevant-written articles collected from multiple-resources such as books, and mass media press, such as magazines, journals, bulletins, newspapers, internets, and pro-quests."

"Pada masa pemerintah Reagan, Amerika dilanda kasus yang cukup kontroversial dengan kebijakan umum pemerintah di dalam menyikapi hubunganhubungannya dengan Negara-negara yang tidak sehaluan dengan ideologi Amerika. Kasus ini kemudian mencuat kepermukan dan lebih dikenal sebagai kasus Iran-Contra. Sikap pers Amerika cukup kritikal dalam menanggapi kasus ini. Seperti dipahami secara umum, sikap pers Amerika, tidak saja yang tercetak (surat kabar) maupun media elektronik (televisi) sama-sama tidak sejalan dengan apa yang ditempuh oleh Reagan, baik terhadap pemerintah Iran maupun terhadap pemerintah Nicaragua. Sementara opini public di Amerika ketika itu terpecah antara yang mendukung dan yang menentang. Inti persoalannya adalah bahwa pemerintah Reagan secara diam-diam telah menjual senjata ke Iran, yang sudah jelas-jelas bukan partner Amerika dalam politik globalnya. Hasil penjualan senjata tersebut digunakan oleh Reagan untuk membantu Nicaragua yang sedang terlibat dalam konflik lokal dengan pihak komunis. Sementara itu semua bantuan militer dan keuangan terhadap Contra adalah bertentangan dengan Boland Amendment. Apa yang dilakukan oleh Reagan terhadap Iran bisa membawa dirinya ke jalur impeachment, namun kemudian hal itu tidak terjadi pada diri Reagan. Walaupun pihak media sendiri ketika itu punya posisi yang tegas dengan mengkritik tindakan Reagan namun media ternyata punya alasan yang cukup kuat membenarkan Reagan, bahkan tokoh Oliver North dianggapnya sebagai pahlawan dalam hal ini. Media massa baik cetak maupun elektronik, selama pemerintahan Reagan berlaku lunak, tidak berarti media meninggalkan prinsip the watchdog unction nya terhadap pemerintah, akan tetapi Reagan ternyata punya cukup kebijakan yang strategis bagaimana membina hubungan baik dengan media. Dan ini berlainan dengan presiden-presiden Amerika sebelum dan sesudahnya. Sebagai kerangka pikir teoritik yang digunakan dalam tesis ini adalah meminjam teori pers libertarian yang dirintis oleh John Stuart Mill, John Milton dan John Locke. Filosofinya adalah bahwa media harus bertindak sebagai watchdog terhadap pemerintah dan mencari kebenaran. Disamping itu media bisa juga digunakan atau berfungsi sebagai alat politik. Walaupun control terhadap media bisa dilakukan, akan tetapi hanya untuk kasus-kasus tertentu saja dan control tersebut biasanya melalui lembaga peradilan, Namun yang paling penting adalah bahwa media dimiliki oleh swasta. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dan informasi yang peneliti gunakan adalah semuanya dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis, buku-buku, dokumen dan terbitan-terbitan berkala seperti surat kabar, rnajalah maupun bentuk dokumen lainnya.Sebagai kesimpulan dari penelitian ini intinya adalah bahwa :Dalam kasus Iran-Contra hubungan pers dengan pemerintah tidak harmonis, karena kedua belah pihak mempunyai kepentigannya sendiri-sendiri. Pers di Amerika tidak berorientasi kepada politik pemerintah, artinya ia bukan atas pemerintah bahkan secara eksterm, pers merupakan lawan pemerintah, disamping itu juga pers Amerika banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya, sehingga posisinya cukup kuat untuk lebih mengutamakan kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah. Dalam kasus Iran-Contra pers ketika itu mengalami kesukaran di dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena penyidik irrdeperrderrl councel (Lawrence Walsh) tetap menuntut agar tuduhan dapat dikenakan dakwaan. Kasus Iran-Contra bukanlah kesalahan konstitusional akan tetapi hanyalah kesalahan procedural, dan yang hanya merupakan penyimpangan dari prinsip check and halaces yang terjadi akibat dari adanya patriotisme yang tinggi yang melekat pada diri Presiden Reagan dan pembantu-pembantunya di NSC untuk membela sebagai apa yang mereka anggap sebagai kepentingan Amerika di Amerika Tengah di Teluk Persi termasuk Sandra Amerika yang disekap di penjara Lebanon.

---

In the era of Reagan regime, America experience rather, controversially, government general policy in responding their relations with other countries being not line with America's ideology. Then, this case had emerged and more be recognized as Iran-Contra case. Press of America responded -such case more critically. As public speaking, press of America is not as printing media solely, but also electronic mass media (television) had not agreed with what had been attained by Reagan, either with Iran or to Nicaragua governments. Meanwhile public opinion in America had been separated among pro and contra opinion at that's time. The core of problem is that secretly, Reagan regime had sold weapons to Iran being not American's partner in global politic actually. The revenue from those selling had been used for helping Nicaragua who involve in local conflict with communists. At moment, all military and financial assistances against Contra is contradicted with Boland Amendment. What had been implemented by Reagan with Iran it may bring his self to impeachment line, nevertheless, it had not occurred to Reagan. Although self mass media has prompt position by criticizing Reagan's commitment, but, really, more strongly, mass media has self opinion to justify Reagan, even, the figure of Oliver North had been recognized as hero in this case. In the era of Reagan's regime, mass media both printing and electronic had treated softly, and media had leaven their principle of Watchdog with government, but, sufficiently, in reality Reagan had strategic policy how to build good relation with media. And it is contradicted with other America's presidents previously or thereto. As theoretical frame used in this thesis is libertarian press theory pioneered by John Swart Mill, John Milton and John Locke. Philosophically, mass media should act as watchdog with government for seeking out the truth. As well as mass media may be used or functioned as political means. Although, control against mass media may be realized, but, it just for certain cases and usually, it is conducted by press' s trial, Most importantly, mass media is owned by private sector. The research conducted by author herein use qualitative research and descriptive analysis approaches. Data and information used by researcher all of them in secondary data obtained from written resources those are : books, documents, periodical publishing such as news papers, magazine or other documents.

As conclusion from this research essentially, as follows :

In Iran-Contra case the relations among press and government had not been harmony, both parties had had selves interests. America' s press had not been oriented to government policy, it means it is not government's means but extremely, press of America is government's opposition unless it had been influenced by some social environment factors, so that, rather, its position is strong to prioritize publics interests than government one. In Iran-Contra case at that's time press had had trouble in revealing such case. It is caused by independent council investigator (Lawrence Walsh) remain prosecute in order to sue it. Iran-Contra case is not constitutional failure, but, solely, it is only as procedural one and deviating from check and balance principle occurred as result of the high patriotism own by President Reagan and his assistants at NSC for defending what they assume as America's interest at Center America at Persian Gulf including American's hostage seized at Lebanon's jail."