Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk menindaklanjuti secara hukum terhadap tindakan medis dokter yang dianggap sebagai perbuatan malpraktek ternyata pada pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Pro dan kontra yang terjadi antara masyarakat dengan para ahli hukum kedokteran sendiri berkaitan dengan definisi malpraktek dan bagaimana menentukan suatu tindakan medic seorang dokter dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktek. Perselisihan selanjutnya yang timbal adalah adanya dualisme penyelesaian secara hukum atas tindakan medis dokter yang dikategorikan sebagai tindakan malpraktek yang dalam dunia hukum di Indonesia sebagian benar hanya diselesaikan oleh suatu Majelis yang disebut Majelis Kehonnatan Etik Kedokteran (MKEK) yang notabene hanya memberikan sanksi berupa sanksi etika tanpa ada unsur pidananya. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan dalam diri pasien dan keluarga sebagai korban pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam kaitannya dengan perselisihan tersebut, maka penulis dalam tesis ini berupaya memaparkan gambaran sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat mengenai rnaraknya tuntutan terhadap tindakan malpraktek yang dianggap telah dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan. Oleh karena suatu tindakan medis seorang dokter hares berdasarkan suatu asas yang diistilahkan dengan informed consent, maka perlu dibahas lebih dahulu mengenai asas tersebut sebagai salah satu dasar untuk rnenentukan adanya suatu tindakan malpraktek oleh dokter. Pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaian atas tindakan malpraktek yang dianggap telah dilakukan oleh dokter dikaji dalam dua bagian, yaitu, penyelesaian tindakan malpraktek oleh MKEK dan penyelesaian perkara tindakan malpraktek berdasarkan UU Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004). Dalam hal ini penulis mengauggap bahwa kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan sehingga alangkah baiknya apabila penyelesaian terhadap perkara tindakan malpraktek tersebut dikaji melalui perspektif etikolegal, yaitu penggabungan antara sanksi etika dengan sanksi pidana yang tentunya hams benar-benar diputuskan secara obyektif dan adil setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara utuh dan menyeluruh sehingga memang dapat dibuktikan bahwa seorang dokter telah melakukan suatu tindakan malpraktek yang menimbulkan kerugian terhadap pasein sebagai konsumen jasa layanan kesehatan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaku usaha, menggunakan iklan yang dirancang dan disajikan sedemikian rupa untuk menyentuh sisi psikologis konsumen, bukan rasio konsumen yang besangkutan, untuk melakukan transaksi dan meningkatkan transaksi penjualan. Salah satu bentuk iklan yang berusaha untuk menyentuh sisi psikologis konsumen adalah iklan yang menggunakan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat luas, profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang dikatakan oleh tenaga kesehatan bisa memberikan cukup pengaruh kepada masyarakat untuk mengikuti perkataan tenaga kesehatan tersebut. Penggunaan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk merupakan pelanggaran dalam beberapa regulasi pemerintah dan kode etik profesional. Namun demikian masih terdapat iklan yang menggunakan tenaga kesehatan dalam mengiklankan suatu produk.

---

ABSTRACT
Business, using ads that are designed and presented in such a way as to touch the psychological side of the consumer, not the ratio of consumers, to conduct transactions and increase the sales transaction. One form of advertising that seeks to touch the psychological side of the consumer is an ad that uses health professionals. For the public, health professionals profession is a profession that can be trusted, so that whatever is said by the health professionals could provide enough leverage for the public to follow the words of the health professionals. Use of health professionals in the advertising of a product is in violation of some government regulations and codes of professional conduct. However, there are ads that use of health professionals in the advertising of a product.

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian Pengikatan Jual Beli dewasa ini dalam proses peralihan hak dan balik nama yang diatur oleh Developer sering menimbulkan permasalahan, dari ketentuan didalam Perjanjian yang berlaku sepihak, biaya-biaya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan berlaku, keterlambatan serah terima unit kepada konsumen dan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan yang diatur didalam PPJB yang developer itu sendiri yang membuatnyaTesis ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama PPJB dengan membandingkan tiga developer tentang proses peralihan hak dan balik nama PPJB di masing-masing developer. Dimana proses peralihan hak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No.4 tahun 1988 dimana peralihan hak harusnya dilakukan didepan PPAT dan di AJB kan terlebih dahulu, sementara untuk proses balik nama dari ketiga developer tersebut tidak memenuhi ketentuan Kemenpera No. 11/KPTS/1994 tentang pedoman Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual beli, bahwa minimal biaya balik nama atau biaya administrasi adalah 1% (satu persen) namun yang dikenakan oleh developer-developer tersebut rata-rata sekitar 2-2.5%, dan dalam bahasa hukum pertanahan, biaya balik nama PPJB tidak relevan dan tidak sah sehingga proses biaya balik nama ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam hal perlindungan hukum konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama, konsumen banyak dirugikan dengan bentuk PPJB yang berbentuk klausula baku, proses peralihan hak yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan Biaya Balik Nama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melakukan pembelian produk properti, konsumen harus melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian sebelum menandatangani, menjaga Bargaining Positionnya tetap kuat, dan mengetahui hak-haknya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, meminta penjelasan secara rinci dan menuntut haknya apabila merasa dirugikan, dan melengkapi dengan mengetahui lebih lanjut hak-haknya yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
Sale and Purchase Agreement today in the transition process and the right to return the name of which is governed by Developers often cause problems, of the provisions contained in the applicable Agreement unilaterally, costs that do not comply with applicable regulations, delays in handing over the unit to the customer and collection costs regulated in accordance with the PPJB itself developer makes. This thesis discussed about the Legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process in a PPJB through a comparison of such process in three developers. Whereas the transfer of rights process were not in accordance with the prevailing law, ie the Government Regulation No.4 of 1988, in which it is regulated that a transfer of right must be carried out in front of Land Officials (PPAT) and first should entered into a Deed of Sale and Purchase (AJB), however the process of name re-registration applied by the said three developers were not in accordance with the Regulation of Minister of Public Housing No.11/KPTS/1994 on the guidance to draft an Agreement to Bind a Sale and Purchase, in which the fee for the name reregistration or administration is minimum 1% (one percent), however the developers charged approximately 2-2,5%, and in the terms of agrarian law, the fee for the name re-registration for PPJB is not relevant and deemed as invalid, and therefore, the name re-registration is not in accordance with Article 42 of the Government Regulation No.4 of 1988 on Flat Housing. In regards to the legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process, the customer are in a disadvantaged position due to the standard PPJB clause, transfer of right which is not registered to the National Land Office, and the Cost for Name Re-registration which are not in accordance with the prevailing laws, when purchasing a property, a customer should first examine the agreement before he/she signed it, to maintain his/her bargaining posit ion and to understand that his/her right is protected by the government and the customer protection institution, to request further details and to claim if his/her right is infringed, and to complete it by becoming aware of his/her rights which is governed under the consumer protection Law No.8 of 1999.

Abstrak :
[ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, dimana masalah perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk baik makanan dan minuman merupakan masalah utama. Predikat mayoritas tersebut mengasumsikan bahwa kehalalan produk makanan dan minuman sudah jelas kehalalannya, padahal dengan tekhnologi pangan canggih sekarang ini banyak produk makanan dan minuman yang tidak dapat dipastikan kehalalannya tanpa melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam. Penelusuran ini dapat dilakukan melalui suatu proses audit dengan mengikuti standar-standar tertentu.dengan proses pemberian label atau tanda halal sebagai wujud perlindungan konsumen. Regulasi halal di Indonesia tercantum dalam terbitnya inpres, keputusan menteri dan beberapa undang-undang. Kegiatan labelisasi (pencantuman) tulisan halal pada kemasan sudah diterapkan lebih dahulu sebelum sertifikasi halal. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undangundang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekaya genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kini sudah terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai regulasi untuk menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini tergolong peraturan baru yang implementasinya masih membutuhkan penyesuaian mengingat banyak peraturan sebelum undang-undang ini terbit yang masih berlaku.

---

ABSTRACT
Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue of consumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicate of majority assumes that halal food products and beverages was halal surely, whereas with advanced food technology today many food and beverage products which can not be ascertained halal without doing research and search deeper. This search can be done through an audit process to follow the standards. With labeling process or lawful mark as a form of consumer protection. Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerial decisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on the packaging has been applied in advance before halal certification. Various laws and regulations that have relevance to the setting of halal products not provide certainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halal product assurance needs to be regulated in a law that comprehensively covers products which include goods and / or services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products of genetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community. Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products is evidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as a new regulation that its implementation still require adjustments to remember a lot of regulations before this law is still valid issue, Indonesia is a country of majority Muslim population, where the issue of consumer protection against halal food and drink is the main problem. Predicate of majority assumes that halal food products and beverages was halal surely, whereas with advanced food technology today many food and beverage products which can not be ascertained halal without doing research and search deeper. This search can be done through an audit process to follow the standards. With labeling process or lawful mark as a form of consumer protection. Regulation halal in Indonesia listed in the publication of Instruction, ministerial decisions and some laws. Labeling activities (inclusion) word halal on the packaging has been applied in advance before halal certification. Various laws and regulations that have relevance to the setting of halal products not provide certainty and legal guarantees for the public. Arrangements regarding halal product assurance needs to be regulated in a law that comprehensively covers products which include goods and / or services related to food, beverage, medicine, cosmetics, chemical products, biological products, and products of genetic rekaya and use of goods used , used, or used by the community. Has now been published Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal as regulations to ensure legal certainty for halal products is evidenced by a halal certification. Law Halal Product Guarantee is classified as a new regulation that its implementation still require adjustments to remember a lot of regulations before this law is still valid issue]

Abstrak :
Direktur Utama (Dirut) PT. Garam dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, sehingga dijatuhkan Pidana Penjara selama 2 Tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik karena melanggar Pasal 9 Ayat (1) Huruf h Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Pidana Penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Gresik terlalu rendah, sehingga JPU melakukan Banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan pertimbangan Dirut PT Garam terbukti melakukan Tindakan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf h UUPK, akan tetapi Tindakan tersebut adalah bukan tindak pidana. Atas Putusan Hakim Tingkat Banding tersebut, JPU mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab PT. Garam dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap pelanggaran atas penjualan garam impor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ketentuan impor garam. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah PT Garam dapat dimintai pertanggungjawaban secara Perdata dan Pidana. Perlindungan Hukum bagi Konsumen telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti Pasal 19 UUPK tentang Tuntutan Ganti Kerugian, 61-63 UUPK Tentang Sanksi Pidana, Pasal 86 dan 91 UU PANGAN tentang Standar Mutu Pangan dan Izin Edar. Kesimpulan Penelitian ini, Konsumen yang merasa dirugikan oleh PT. Garam dapat menuntut ganti kerugian ke BPSK ataupun ke Pengadilan Negeri, Selain itu, menurut penulis pemakaian Pasal 9 Huruf (h) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 36 K/PID.SUS/2019 kurang tepat dikarenakan pertimbangan hakim kasasi menitikberatkan bahwa Garam PT Garam tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah ditetapkan. ......President Director (CEO) of PT. Garam has been officially and convincingly found guilty, resulting in a 2-year prison sentence by the Judge of Gresik District Court for violating Article 9 Paragraph (1) Letter h of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The Public Prosecutor deemed the prison sentence imposed by the Gresik District Court Judge to be too lenient, so the Public Prosecutor filed an Appeal. However, the Surabaya High Court overturned the Gresik District Court's verdict, considering that the CEO of PT Garam was proven to have taken actions under Article 9 Paragraph (1) Letter h of the Consumer Protection Law, but those actions were not criminal offenses. In response to the Court of Appeal's decision, the Public Prosecutor filed a Cassation Legal Effort, requesting the cancellation of the Surabaya High Court's verdict and the affirmation of the Gresik District Court's verdict. The purpose of this study is to determine the responsibility of PT. Garam and the Legal Protection for Consumers regarding the violation of selling imported salt that does not comply with the specified import salt provisions. This study uses a normative legal research method with a descriptive research approach. The results of this study indicate that PT. Garam can be held liable both in Civil Law and Criminal Law. Legal protection for consumers is regulated in several laws, such as Article 19 of the Consumer Protection Law concerning Claims for Damages, Articles 61-63 of the Consumer Protection Law regarding Criminal Sanctions, Article 86 and 91 of the Food Law concerning Food Quality Standards and Distribution Permits. In conclusion, consumers who feel aggrieved by PT. Garam can seek compensation through the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) or the District Court. Additionally, according to the author, the use of Article 9 Letter (h) in Supreme Court Decision No. 36 K/PID.SUS/2019 is not appropriate because the cassation judge emphasized that the salt produced by PT Garam did not meet the specified specifications.