Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri konstruksi memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam pembangunan suatu negara. Ciri-ciri yang membedakan industri dengan industri lainnya ialah industri konstruksi merupakan industri yang unik dimana proyek yang dikerjakan tidak pernah sama dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. Kompleksitas yang tinggi membuat masalah-masalah yang timbul dalam suatu industri konstruksi harus diminimalkan. Salah satu masalah yang kerap timbul dan berakhir menjadi sengketa salah satunya ialah Klaim. Permasalahan yang penulis teliti ialah bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa konstruksi dan bagaimana pengaturan standar kontrak konstruksi FIDIC dalam pengaturan klaim dan sengketa kosntruksi dengan menggunakan kontrak yang dibuat antara PT. Sanggar kaltim Jaya dan Total E&P Indonesie yang kemudian bersengketa dipengadilan sebagai pembanding. ......The construction industry provides a significant contribution in the development of a country, characteristic that distinguish the construction industry with other industry is the construction industry has a unique industry. Where the projects never similar wth the previous project. High complexity makes the problems that arise in the construction industry should be minimized. One of the problems that often arise and end in the dispute is a claim. The problems that I research in this thesis are how a claim construction become a dispute construction and how the FIDIC standarad contract s\construction arrange the claims and disputes by using a contract made between PT. Sanggar Kaltim Jaya and Total E&P Indonesie who later disputed in court as a comparison.

Abstrak :
Azas kontrak adalah kesetaraan antara pemberi tugas/pengguna jasa dengan penyedia jasa, yang berarti bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dapat dikenakan sanksi. Kehadiran undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (UUJK) menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan dan profesionalisme dengan antara lain melakukan restrukturisasi usaha berdasarkan kompetensi dan kemampuan usaha dari pengalaman faktual perusahaan melalui penguasaan manajemen atas sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia dan keuangan. UUJK memungkinkan adanya konrrak jasa konstruksi secara turnkey, dan dalam implementasinya jenis kontrak tersebut cenderung pada pekerjaan besar dan kompleks seperti pekerjaan yang terintegrasi (Engineering, Procurement. Construction/EPC). Sekalipun penyedia jasa dalam kontrak tersebut sudah memiliki bargaining power yang kuat, namun aspek kesetaraan belumlah ideal, terutama jika dilihat dari sisi penyedia jasa. Hal ini haruslah menjadi perhatian para profesional yang bergerak dalam bidang konstruksi. Hubungan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian belum adil, belum seimbang dan belum setara kedudukannya, dimana lebih memberatkan pihak penyedia jasa. Apalagi penerapan UUJK dan standar kontrak FIDIC belum begitu memasyarakat di Indonesia. Tesis ini mencoba memberikan pemaparan mengapa kesetaraan belum terwujud, melalui penelitian secara kuesioner dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama pelaku jasa konstruksi secara turnkey, mengenai variabel sumber-sumber resiko yang dapat terjadi dalam setiap tahapan perjalananan proyek konstruksi secara turnkey, baik kuamitas, kualitas, prioritas maupun tindakan penanganannya, dan juga dilakukan analisis klausul contoh kontrak pekerjaan EPC faktual yang merupakan kontrak secara turnkey, dimana terlihat adanya ketidaksetaraan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi. Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko. Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work. In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk. FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects. Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same.

Abstrak :
Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko. ......The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk.

Abstrak :
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu. ......PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai pengakuan pendapatan atas penyerahan persediaan sehubungan dengan kontrak konstruksi pada PT ANI yang merupakan sebuah perusahaan konstruksi menara telekomunikasi base transceiver station . Secara detail laporan ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dalam PT ANI terkait pengakuan pendapatan atas penyerahan persediaan yang dimiliki sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi serta bagaimana kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan PT ANI dengan teori pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang dilakukan PT ANI cukup unik, dimana pendapatan diakui ketika Berita Acara Serah Terima BAST telah ditandatangani dan diterbitkan bagaimanapun kondisinya, PT ANI tidak akan mengakui pendapatan walaupun barang persediaan telah dikirimkan kepada konsumen dan menara telekomunikasi telah 100 dibangun jika belum menandatangani dan menerima BAST. Sehingga hal ini menjadi acuan diangkatnya topik pengakuan pendapatan sebagai topik laporan magang.

---

This report is aimed to explain the revenue recognition of inventory sales related to construction contract in PT ANI which is a construction company of base transceiver station BTS . In detail, this report discusses several accounting policies in PT ANI for revenue recognition of inventory sales which are related to construction contract and its relevancy with the theory. PT ANI recognizing its sales in a unique way, its sales recognises when acceptance letter has already signed and received by company regardless the conditions, If PT ANI does not sign and receive acceptance letter, PT ANI will not recognize revenue although the inventory has already been delivered to its customer and BTS has already been built completely. Because of this issue in revenue recognition, this topic is chosen as internship report rsquo s topic.

Abstrak :
Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Kontrak ini mengatur hubungan hukum antara pihak yang berisi hak dan kewajibannya. Skripsi ini berupaya untuk melihat kekurangan dalam syarat umum kontrak yang berpotensi untuk menimbulkan klaim dan sengketa konstruksi. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi. Skripsi ini juga berupaya untuk mengetahui penyelesaian sengketa konstruksi yang sesuai dengan karakter industri ini. Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa yang dianggap terbaik bagi para pihak.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini akan membahas pendapatan EPC dari PT GSL yang merupakan pendapatan konstruksi yang unik dari pendapatan umumnya. Pada laporan magang ini dibahas secara rinci prosedur pengakuan pendapatan EPC, studi kasus terkait pengerjaan proyek dan pengakuan pendapatan EPC, proses penjurnalan yang dilakukan, analisis pengakuan pendapatan terhadap PSAK 34 Revisi 2010 , dan penyajian kembali laporan keuangan PT GSL. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, prosedur pengakuan pendapatan EPC yang dilakukan oleh PT GSL sudah sesuai dengan PSAK 34 Revisi 2010 dan penyajian kembali laporan keuangan pun sudah dilakukan sesuai dengan PSAK 25 Revisi 2009 .

---

ABSTRACT
This internship report aims to explain EPC revenue of PT GSL which is a unique construction revenue. This report will further explain about EPC revenue recognition procedure, case study of EPC revenue, recorded journal entries, its conformity to PSAK 34 Revised 2010 , and PT GSL rsquo s financial statement restatement. Based on analysis done in the report, EPC revenue recognition procedure of PT GSL conforms to PSAK 34 Revised 2010 and the financial statement restatement is also conforms to PSAK 25 Revised 2009 .

Abstrak :
Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP RTW atas akun pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi kepada pemberi kerja PT RKD untuk tahun 2016 serta menganalisa apakah prosedur audit yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Berdasarkan audit yang dilakukan, akun pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi kepada pemberi kerja telah diakui, diukur, dan diungkapkan secara wajar, serta prosedur audit yang dilakukan oleh KAP RTW atas akun pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi kepada pemberi kerja telah sesuai dengan Standar Audit.

---

This internship report focuses on discussing the audit procedure performed by KAP RTW for construction contract work in progress due from customers in PT RKD for the year 2016, as well as analysing whether the audit procedure performed is in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Based on the audit performed, it is concluded that construction contract work in progress due from customers in PT RKD has been fairly recognised, measured, and disclosed, and the audit performed by KAP RTW has been in accordance with applicable Standards on Auditing.