Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya atam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya. Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan. Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi dari job embeddedness (kelekatan pada organisasi) pada hubungan antara job demand resources (JD-R) dengan intensi meninggalkan organisasi. Penelitian ini menggunakan teori conservation of resource (COR) untuk menjelaskan pengaruh atau efek mediasi kelekatan pada organisasi, dimana individu yang lebih memersepsikan kondisi bekerja dengan job resources yang tinggi (kesempatan untuk berkembang, peningkatan karir, jaringan pertemanan, dan keamanan bekerja) daripada tuntutan kerjanya cenderung melekat pada organisasinya dan akan memiliki intensi yang rendah untuk keluar dari organisasi. Data diperoleh dari suatu organisasi media online di Jakarta (N = 210) dan dianalisis menggunakan macro PROCESS dari Hayes pada SPSS v.21. Hasil menunjukkan bahwa JD-R secara signifikan berpengaruh negatif pada intensi meninggalkan organisasi (β = -0.68, SE = 0.10, t = -6.53, p < 0.01, CI = [-0.88, -0.47]) dan secara signifikan berpengaruh positif pada kelekatan pada organisasi (β = 0.26, SE = 0.05, t = 5.01, p < 0.01, CI = [0.16, 0.36]). Kelekatan pada organisasi secara signifikan berpengaruh negatif pada intensi meninggalkan organisasi (β = 0.26, SE = 0.05, t = 5.01, p < 0.01, CI = [0.16, 0.36]). Analisis mediasi menunjukkan kelekatan pada organisasi memiliki pengaruh partial mediation pada hubungan antara JD-R dan intensi meninggalkan organisasi (β = -0.07, SE = 0.04, CI = [-0.16, -0.01]). Pengaruh tidak langsung dari JD-R ke intensi meninggalkan organisasi lewat kelekatan pada organisasi adalah signifikan secara statistik. ...... This study aims to investigate the mediating effect of job embeddedness on the relationship between job demand resources (JD-R) and turnover intentions. Drawing from conservation of resource theory (COR) to explain the mediation effect, employees with high levels of job resources (growth opportunities, career development, social network, and job security) will be embedded in the organization and subsequently will have low turnover intentions. Data were gathered from a media organization in Jakarta (N = 210), and were analyzed using Hayes? PROCESS macro on SPSS v21. Results showed that JD-R negatively influenced turnover intentions (β = -0.68, SE = 0.10, t = -6.53, p < 0.01, CI = [-0.88, -0.47]) and positively influenced job embeddedness (β = 0.26, SE = 0.05, t = 5.01, p < 0.01, CI = [0.16, 0.36]). Job embeddedness also negatively influenced turnover intentions (β = 0.26, SE = 0.05, t = 5.01, p < 0.01, CI = [0.16, 0.36]). The mediation analysis showed job embeddedness to have a partial mediation effect on the relationship between JD-R and turnover intentions (β = - 0.07, SE = 0.04, CI = [-0.16, -0.01]). The indirect effect of JD-R on turnover intentions via job embeddedness was significant. Theoretical and practical implications were discussed.

Abstrak :
Buku ini cukup menarik perhatianku, karena aku seorang pencinta alam. Sekilas buku ini terkesan berat materinya ketika aku menggenggamnya. Halaman demi halaman kubuka dari belakang ke depan. Topik-topik yang disajikan cukup menarik karena sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mulai dari soal kerusakan sumber daya alam di darat, laut hingga udara, ibu Ulfah Utami membahasnya dari sudut pandang ilmiah dan islam. Memang apa yang dikemukakan seperti penebangan hutan yang berlangsung antara 2000-2005 adalah yang tercepat yaitu sebesar 1,871 juta hektar atau 2% setahun. Ini setara dengan 51 km2 per hari. Angka yang sangat fantastis tentunya. Aku terkesan dengan kedalaman berpikir ibu Utami ini. Ia mampu menyajikan materi konservasi sumber daya alam dengan bahasa yang mudah dicerna sehingga tidak membuat kepalaku pusing. Sebagai pencinta laut, walau bukan seorang pelaut, aku semakin dicerahkan oleh cara bu Utami memaparkan seberapa jauh intervensi manusia telah merusak ekosistem terumbu karang mulai dari tingkat global hingga ke dalam wilayah Indonesia sendiri. Beliau tidak hanya memaparkan masalah melainkan juga memberikan solusi. Sebenarnya masyarakat tradisional Indonesia telah mengenal sistem pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan. Contohnya, pertanian di lereng-lereng gunung menerapkan petakan persawahan bergaya terasering dan rorak untuk menghindari terjadinya tanah longsor. Memang nenek moyang kita, bukan hanya orang pelaut tetapi juga, petani yang ulung.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Leader-Member Exchange (LMX) dan Locus of Control (LOC) pada job embeddedness (kelekatan pada organisasi). Landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan hubungan LOC dan LMX terhadap kelekatan pada organisasi adalah teori Conservation of Resources (COR). Data telah diperoleh dari berbagai organisasi-organisasi advertising agency di Jakarta (N = 201) dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis Pearson Product Moment (PPM) dan Hierarchical Regression melalui SPSS Statistics. Hasil menunjukan bahwa LMX memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kelekatan pada organisasi (b=0.39, p<0.01). Sedangkan, LOC memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan kepada kelekatan pada organisasi (b=-0.01, ns). Maka, dapat disimpulkan bahwa LMX mempunyai hubungan yang lebih kuat dan dapat lebih memprediksi kelekatan pada organisasi dibandingkan dengan LOC. ...... The focus of this study was to test the relationship of Leader-Member Exchange (LMX) and Locus of Control (LOC) towards Job Embeddedness. The theory used to describe the effect of LOC and LMX towards Job Embeddedness is the Conservation of Resources theory (COR). The data was collected from several advertising agencies in Jakarta (N = 201) and analyzed by Pearson Product Moment (PPM) and Hierarchical Regression statistic analysis on SPSS Statistics. The results showed that LMX had a strong and significant relationship with Job Embeddedness (b=0.39, p<0.01). As for LOC, it had a negative and nonsignificant relationship with Job Embeddedness (b=-0.01, ns). Theoretical and practical implications are further discussed.

Abstrak :
Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya. Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan. Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi.