Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap kegiatan pembangunan pada umumnya menimbulkan masalah lingkungan hidup. Penanggulangannya perlu dilakukan tindakan terpadu, guna menghindarkan kerusakan-kerusakan yang menimpa lingkungan hidup manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya berupa program penghijauan. Begitu pula kota Kudus, sebagai salah satu kota industri juga tidak mau ketinggalan untuk melakukan penghijauan, yang terutama dilaksanakan di Kecamatan Kota, dan dimaksudkan untuk mencegah bahaya erosi, banjir dan polusi. Dalam melaksanakan suksesnya suatu program maka peran masyarakat sangat diperlukan, untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat sebagai subyek juga sekaligus menjadi obyek dari pembangunan itu sendiri. Penelitian ini mengacu pada teori difusi inovasi dari Roger, pada taraf konsekuensi dalam suatu inovasi, dengan memperhatikan peran media massa dan komunikasi interpersonal dalam difusi inovasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota. Metode penelitian yang digunakan adalah korelasional, untuk mencari hubungan antara 2 variabel tersebut. Sedangkan untuk pengumpulan data digunakan daftar pertanyaan. Penelitian ini tidak meneliti seluruh populasi melainkan hanya mengambil sampel dengan teknik proportional random sampling. Hipotesis mayornya adalah "Semakin tinggi intensitas penyuluhan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota". Adapun sub variabel intensitas penyuluhan meliputi isi pesan, pengenaan media dan frekuensi penyuluhan. Sedangkan sub variabel dari tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program. Dengan menyilangkan masing-masing sub variabel ini, maka diperoleh 9 hipotesis minor yang perlu diuji kebenarannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara isi pesan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan. Tingkat pengaruh masing-masing sebesar 16 % dan 32 %. Hubungan antara pengenaan media dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ternyata signifikan dan pengaruhnya sebesar 16%. Dan hubungan antara frekuensi penyuluhan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi program yang signifikan, serta mempunyai pengaruh sebesar 25 % dan 19 %. Dari 9 pengujian hipotesis, ternyata ada 5 pengujian terbukti signifikan. Jadi secara umum dapat dikatakan ada pengaruh antara intensitas penyuluhan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program penghijauan kota, walaupun tidak secara mutlak karena ada variabel lain yang ikut mendukungnya. Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan dapat diterima. Sebagai saran, hendaknya penyuluhan ini harus tetap dilakukan secara teratur dan terarah, agar masyarakat tidak melupakan arti pentingnya program penghijauan kota, baik melalui media massa maupun media tatap muka. Dan perlu diingat bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan harus diusahakan untuk mengurangi atau menghindari dari timbulnya efek sampingan terhadap lingkungan. Saran untuk para peneliti selanjutnya adalah agar diadakan penelitian-penelitian lebih lanjut terhadap peran variabel-variabel lain yang ikut mendukung keberhasilan program penghijauan kota ini, agar dengan demikian partisipasi masyarakat tetap terjaga.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan hutan tropis merupakan penerapan cara bertindak oleh para implementor di bidang kehutanan sesuai dengan pedoman yang telah dirumuskan pemerintah (Departemen Kehutanan). Salah satu kebijaksanaan pemerintah di bidang kehutanan ini adalah Kebijasanaan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Tujuan Pelaksanaan Kebijaksanaan TPTI adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi dan meningkatkan nilai hutan baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebangan berikutnya, agar terbentuk tegakan hutan campuran yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penghasil kayu penghara industri secara lestari. Realisasi dari Pelaksanaan kebijaksanaan TPTI ialah hadirnya perusahaan-perusahaan HPH di propinsi Riau.

Berhasil tidaknya implementasi kebijaksanaan TPTI sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para implementor adalah faktor kunci keberhasilan implementasi kebijaksanaan. Marilee S. Grindle mengemukakan bahwa aktivitas penerapan kebijaksanaan dipengaruhi oleh isi kebijaksanaan dan konteks kebijaksanaan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan HPH PT. Wana Riau Sentosa, PT. Bina Lestari, PT. Pulau Sumbu dan PT. Shorea Mer Timber di propinsi Riau dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pada awalnya informan dipilih secara purposive sample dari para karyawan (staf) perusahaan HPH dan selanjutnya dengan teknik Snowball sample. Sama halnya dengan data yang diperoleh dari para informan yang berasal dari aparat intansi kehutanan propinsi Riau.

Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan HPH di propinsi Riau belum menerapkan pedoman kebijaksanaan TPTI sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan aktivitas penebangan dan penanaman kembali, perusahaan-perusahaan HPH sangat berorientasi pada profit sehingga mereka lebih mengutamakan fungsi produktif daripada fungsi protektif dari hutan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa para implementor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan TPTI telah mengetahui pentingnya kelestarian hasil hutan tetapi nilai kelestarian hasil hutan belum menjadi nilai-nilai spirit bagi mereka. Hal-hal ini dapat dilihat pada aktivitas penebangan pohon di luar blok RRT yang sedang berjalan, aktivitas penanaman kembali yang hanya dilakukan di sebelah kiri dan kanan jalan utama HPH dengan luas areal yang sangat minim, dan sebagainya. Penerapan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman kebijaksanaan TPTI ini semakin cenderung terjadi karena longgarnya pengawasan langsung oleh pihak instansi kehutanan ke lapangan.

Abstrak :
Taman Nasional Dumoga Bone dengan luas wilayah 325.000 hektar meliputi Cagar Alam Bulawa 75.200 hektar, Suaka Margasatwa Bone 110.000 hektar, dan Hutan Lindung 46.300 hektar. Sesuai dengan masalah yang dihadapi, maka obyek penelitian hanya dibatasi pada Suaka Margasatwa Dumoga, yang pada tahun 1983 telah mengalami kerusakan hutan seluas kira-kira 20.000 hektar. Kegiatan-kegiatan sebagian petani di Desa-desa Kecamatan Dumoga yang berada di sekitar Taman Nasional dalam bentuk peladangan liar, pemukiman liar, pengambilan berbagai hasil hutan serta penangkapan binatang-binatang langka yang dilindungi, telah menyebabkan kerusakan sebagian hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, dalam kawasan Taman Nasional-Dumoga Bone. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor sosial dan ekonomi apa dari penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional. Tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu mengidentifikasi data dan informasi mengenai faktor-faktor sosial dan ekonomi penduduk di sekitar wilayah yang menghambat pengelolaan Taman Nasional, menguji hipotesis, sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan pengelola Taman Nasional, dan diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu lingkungan, serta bagi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini telah dilaksanakan melalui pengamatan dan survai dengan menggunakan kuesioner, wawancara dengan para petani respondent pemerintah daerah, serta instansi-instansi yang bersangkutan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan tingkat Pusat. Sesuai dengan hipotesis pertama, ternyata bahwa rendahnya pendidikan petani memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Dalam kenyataannya, tingkat pendidikan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar, dan sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih kecil (tabel 15, halaman 99). Selanjutnya dibuktikan pula bahwa hasil analisis mendukung hipotesis yang kedua yaitu rendahnya pendapatan petani, memberi pengaruh negatif (menghambat) terhadap pengelolaan Taman Nasional. Sebagaimana halnya dengan variabel pendidikan terhadap variabel kerusakan hutan, ternyata tingkat pendapatan berbanding terbalik dengan tingkat kerusakan hutan, yaitu pendapatan yang lebih rendah menyebabkan kerusakan hutan dengan intensitas yang lebih besar, dan sebaliknya, pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan hutan yang lebih kecil. Dalam penelitian juga dijumpai bahwa selain faktor pendidikan dan pendapatan petani yang rendah sebagai faktor dominan, ternyata faktor-faktor pertambahan penduduk, peraturan perundangan, pemilikan tanah dan lapangan kerja juga telah turut menyebabkan hambatan bagi usaha perlindungan hutan di wilayah Suaka Margasatwa Dumoga, sebagai salah satu aspek pengelolaan Taman Nasional Dumoga Bone. Sebagai kelengkapan laporan ini maka melalui pengamatan di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, ternyata di Suaka Margasatwa Bone juga dihadapi masalah kerusakan hutan seluas kira-kira 2000 hektar dari luas keseluruhan yaitu 110.000 hektar. Untuk mengatasi masalah kerusakan hutan di Taman Nasional ini perlu diusahakan peningkatan pengertian petani mengenai bidang lingkungan hidup, antara lain yang meliputi pengenalan tentang arti, tujuan dan manfaat dari Suaka Margasatwa dan Taman Nasional secara keseluruhan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, serta usaha peningkatan kesejahteraan petani di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone.

Abstrak :
Penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia yang merupakan negara agraris mayoritas wilayah merupakan hutan, dan hutan merupakan sebahagian besar sumber peghidupan masyarakat. Dewasa ini, peralihan fungsi dan status hutan konservasi mejadi dilema bagi masyarakat yang menggantunkan hidupnya pada hutan, dimana akses pemanfaatan hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat kawasan hutan dibatasi. Tulisan ini adalah sebuah reaksi atas pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Secara khusus, tulisan ini menganalisis pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun, dan bagaimana hubungannya dengan asas keadilan, hukum progresif dan teori hukum pembangunan. pemanfaatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghapusan kemiskinan. Tetkait pemanfaatan kawasan hutan, skema yang dapat dilakukan terdiri dari aspek landreform dalam UUPA, aspek perhuatanan soisal, aspek sosial ekonomi dan budaya, dan aspek hukum lainnya. Terkait sistem penguasaan dan pengusahaan tanah dalam kawasan hutan harus memperhatikan sudut pandang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang pemanfaatan kawasan hutan sebagai pencetakan kebun burtujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakata kawasan hutan untuk mewujudkan cita-cita kesahteraan sosial dalam konstitusi Indonesia ......Land tenure is regulated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia, which is an agricultural country, has the majority of its territory as forests, and forests constitute a large part of the community's livelihoods. Nowadays, the change of function and status of conservation forests is a dilemma for community who depend on the forest for their livelihoods, where the access of forest utilization as a source of livelihood for forest area communities is limited. This article is a reaction to utilization of forest areas for printing plantations by communities around forest areas. In particular, this article analyzes utilization of forest areas for garden printing, and how it relates to the principle of justice, progressive law and legal theory of development. The utilization is intended to improve welfare through poverty alleviation. Regarding the use of forest areas, schemes that can be implemented consist of land reform aspects in the UUPA,aspect of social foresty, socio-economic and cultural aspects, and other legal aspects. Regarding the system of land tenure and exploitation in forest areas, it must pay attention to the point of view of legal certainty, justice and benefit. Regarding community participation in development in the field of utilization of forest areas as a garden printing for the purpose of improving welfare and improving the standard of living of forest area communities to realize the ideals of social welfare in the Indonesian constitution.

Abstrak :
Management of Conservation Region in Bandung Basin using Bioregional Planning ApproachThe title of the research thesis is "Management of Conservation Region in Bandung Basin using Bioregional Planning Approach". The research objective is to understand the change of bio-geophysical aspects according to time and spatial dimensions. In general, regional planning is attempted by partial approach, i.e. sectors. Therefore, the benefit is not for longer term of development. Having such a limitation, one could consider more comprehensive approach. Bioregional planning concerns with bio-geophysical and social aspects in managing the region. This might be more appropriate for longer term regional development plan. In this research, the element of land use taken account was the forest region. So that, in managing conservation area in Bandung Basin, bioregional planning approach was applied. In this research, the conservation considered was the forest region. The method of research was using geographical information system application and regression analysis. Variables measured were land-uses in 1986, 1993 and 1997; and changes for the periods. Other variables were slope and altitude. Variables of social aspects used were population density and population proportion for agriculture. To measure land use change, overlaying technique was applied. The result showed that forest area in 1986 - 1993 reduced rapidly and changed for settlement, encroaching about 1 331.49 hectares covered 25 kecamatan. The largest part of this area was in Kecamatan Cimenyan. The change in period of 1993 to 1997 was 13.79 hectares; this occurred only in Kecamatan Cimenyan. Overlaying method of slope and land use, gave result in that there were settlements in region with slope of more than 50% and covering about 135.64 hectares in 1993 and 58.87 hectares in 1997. The result of regression analysis was the forest area in 1986 related closely to population density. This was concluded from R-square of more than 0.5 in the first and second segment of the selected study areas. The co-relation of forest area variables and population percentage in agricultural sector gave a good result in the third segment in 1997. This concluded that the major driving force of reduction in forest area was due mainly to the population percentage in agricultural sector, not to the population density upon forested area. In conclusion, the information can be used as an input for regional planning because it concerns with biological components caring for sustainable managing conservation in Bandung Basin. Further research might be expanded to involve some aspects, especially on the community participation for agricultural sector and vegetation analysis for biodiversity study.