Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Handbook covers key conceptual topics drawn from across the three areas of jus ad bellum, jus in bello and jus post bellum.Publisher Synopsis'A most important and timely collection of essays that places the established international rules in their modern and challenging of context.' - Philippe Sands QC, University College London, UK 'Events of the past fifteen years have sharpened the focus on well-known issues in international conflict and security law. What responses to international terrorism are permissible? Can humanitarian intervention be justified under international law? The Research Handbook on International Conflict and Security Law addresses these and other debates across the areas of conflict prevention, use of force and post-conflict reconstruction, with the critical insight for which the contributors are known.' - James Crawford, University of Cambridge"

"Bergesernya ancaman konvensional kedalam bentuk ancaman non-konvensional merupakan ancaman besar bagi Indonesia. Ancaman non-konvensional berupa perang proxy sudah dan tengah dijalankan di Indonesia kedalam beberapa bentuk, termasuk didalamnya adalah konflik internal. Jumlah konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang semakin meningkat sejak era reformasi dapat saja terjadi karena memang ada pengaruh dan kepentingan asing. Perang proxy cenderung lebih dipilih oleh kelompok kepentingan karena biayanya yang murah dibandingkan perang konvensional, akan tetapi dampak dan daya hancurnya sangat signifikan. Memang menjadi sulit apabila pemerintah mencoba melihat apakah konflik terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan (by designed). Untuk itu perlu melakukan pemetaan konflik internal yang telah dan sedang terjadi di berbagai bidang, khususnya di luar bidang militer. Pemetaan ini akhirnya akan menuntun pemerintah, terlebih aparat keamanan dalam menelusuri aktor dan kelompok-kelompok kepentingan. Konflik internal saat ini memang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, yang berpotensi menjadi perang proxy di Indonesia. Akhirnya, perang proxy akan tetap dipilih oleh aktornya mengingat sumber daya yang digunakan (manusia dan alam) adalah milik negara yang dituju. Posisi Indonesia yang strategis, serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, membuat Indonesia akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman perang proxy."

"Pembekuan konflik adalah suatu fenomena konflik yang tidak bisa terselesaikan secara penuh dan tidak ada kesepakatn damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena pembekuan konflik terhadap situasi keamanan di Ukraina Timur. Revolusi Maidan mengakibatkan Ukriana sebagai suatu negara berdaulat mengalami traksi konflik berkepanjangan dengan kekuatan pemberontak bersenjata yang merupakan proxy dari Rusia. Penggunaan pembekuan konflik merupakan salah satu instrument koersif bagi Rusia untuk tetap mengendalikan Ukraina dalam pengaruh kekuasaan hegemoni regionalnya. Studi ini menggunakan metode analisis level sistem internasional yang berdasarkan pada paradigma neorealisme klasik. Hasil dari analisa tersebut kemudian disimpulkan dengan penyebab asal mengapa suatu konflik dapat mengalami pembekuan.

---

Frozen conflict is a phenomenon where a conflict cannot be fully resolved, and there is no peaceful agreement to end it. This research aims to analyze the frozen conflict in relation to the security situation in Eastern Ukraine. The Maidan Revolution resulted in Ukraine; as a sovereign state, experiencing the prolonged conflict traction with armed repel forces that serve as proxies for Russia. The use of frozen conflict is one coercive instrument for Russia to maintain control over Ukraine within its regional hegemonic power. This study employs the method of analysis at the international system level based on the classical neorealism paradigm. The analysis results are then concluded with the original causes of why a conflict can evolve to a “freezing” period.

"

"ABSTRACTThis paper will explain why China is always increasing military spending and its threat towards East Asian regionalism. This paper is a written literature analysis using qualitative analysis method. The results showed that the purpose of China's increased military budget is to safeguard national security. As a mater of fact, China is often in conflict with a number of other countries in the same region. Japan and South Korea are two countries that have always been the reason for China to modernize its military equipment. This is done with the goal of deterrence, defense and enhancing compellence. It is also important to mention that balance of power alliance is key for China in maintaining state sovereignty, especially considering conflicts like the East Chine Sea and South China Sea. That is why Chinas general purpose is purely related to security dilemma. Lastly, this paper aims to advance the thought that every country in conflict should employ negotiation to pursue their interests in order to prevent fatal loss due to conflicts."

"“Ketahanan” di deskripsikan sebagai paradigma baru untuk pembangunan. Dalam konteks bantuan luar negeri, beberapa donor dan agensi pelaksana bantuan sudah banyak menampilkan ketahanan sebagai paradigma kerja pembangunan kepada publik. Studi ini merupakan ekplorasi empiris mengenai bagaimana bantuan pembangunan luar negeri pada sektor air, sanitasi, konflik dan keamanan di Indonesia disusun untuk merefleksikan ketahanan bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan memberlakukan bantuan ODA yang didata OECD pada sektor air dan sektor konflik. Selanjutnya dilakukan content analysis pada 132 dokumen program dari 22 agensi pelapor atau donor dari beberapa Lembaga dan negara penyalur bantuan dunia (e.g. pemerintah Belanda, USAID, WorldBank, UNICEF, dll) untuk melihat bagaimana program bantuan dalam sektor air dan sektor konflik dapat bersinggungan pada dimensi ketahanan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat variasi interpretasi mengenai dimensi ketahanan pada dokumen program bantuan luar negeri, terutama pengaplikasian dimensi ketahanan sosial dalam sektor bantuan konflik dan keamanan. Selain itu, terdapat narasi dan teks yang cukup beragam yang dirangkai untuk memberikan informasi mengenai “resilience of what to what”. Penelitian ini juga menemukan bahwa narasi-narasi yang merefleksikan ketahahan dalam konteks bantuan air dan bantuan konflik masih belum terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan terhadap kerentanan air dan gangguan keamanan.

---

“Resilient” is described as a new paradigm for development. In the context of foreign aid, several donors and aid implementing agencies have begun to incorporate ‘resilience' as a paradigm of development to the public. This study is an empirical exploration of how foreign development assistance in the water, sanitation, conflict and security sectors (Water Sector and Conflict Sector) in Indonesia can be framed to reflect the nation's resilience. The approach used in conducting this research is by applying Official Development Assistance data provided by OECD for both aid sectors. Furthermore, a content analysis method is carried out on 132 program documents from 22 reporting agencies from several institutions and countries (e.g. the Netherlands government, USAID, World Bank, UNICEF, etc.) to see how aid programs in the water and conflict sectors can be linked to the dimensions of resilience. The results showed that there are various interpretations of resilience dimensions in the foreign aid programme documents. One of the examples is the application of Social Resilience within the conflict and security aid. In addition, there are narratives and texts that are quite diverse and being arranged to provide information on “resilience of what to what.” This study also found that the narratives that reflect resilience in the context of water assistance and conflict assistance are still not very significant when compared to the situations described in terms of water vulnerability and security disturbances."