Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Compulsory licensing diatur dalam Pasal 31 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Di dalam pasal tersebut ada pengecualian compulsory licensing yakni dalam hal terjadinya suatu national emergency or extreme urgency atau untuk public non-commercial use. Tetapi perjanjian internasional tersebut tidak mengatur definisi pengecualian penerapan compulsory licensing. Penelitian ini meninjau penafsiran terkait penerapan compulsory licensing atas paten farmasi, dalam hal terjadinya epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan, Brasil dan Thailand. Dalam penerapannya, masih terdapat perbedaan tafsiran antara negara-negara tersebut dan Amerika Serikat. Perbedaan tafsiran ini menimbulkan konflik yang akhirnya diselesaikan secara bilateral.

---

Compulsory licensing is one of patent?s flexibilities, that is governed on Art. 31 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. There are several exceptions in implementing compulsory licensing such as in case of ?national emergency or extreme urgency? or for ?public non-commercial use?. However, the international law instrument does not give exact definition of such exceptions. Furthermore, it reviews the implementation of compulsory licensing over pharmaceutical patent in regards of HIV/AIDS epidemic in South Africa, Brazil and Thailand. In practice, there are differences in interpretation between these countries with United States. The differences in interpretation raise conflict that eventually settled bilaterally.

Abstrak :
Indonesia mengatur hukum paten dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang mengacu pada Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property. Salah satu invensi yang dapat diberi paten berdasarkan undang-undang tersebut adalah obat-obatan. Perlindungan paten terhadap obat-obatan menimbulkan permasalahan terkait akses masyarakat terhadap obat-obatan yang murah dan mudah didapatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan paten yang diatur dalam kedua konvensi internasional tersebut, yakni compulsory licensing. Keberlakuan compulsory licensing untuk membuka akses terhadap obat-obatan dipertegas dengan dideklarasikannya Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health yang pada pokoknya memperbolehkan pemerintah suatu negara peserta untuk melaksanakan sendiri paten terhadap obat-obatan demi kepentingan masyarakat umum, atau dikenal dengan istilah government use. Skripsi ini mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan terkait paten dan compulsory licensing di dunia dan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di dunia dan di Indonesia, dan bagaimana dampak pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan esensial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan hasil penelitian berdasarkan topik terkait. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obatan di Indonesia telah berhasil mencapai tujuannya yakni guna kepentingan kesehatan masyarakat umum meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, serta pelaksanaan paten oleh pemerintah di Indonesia yang berpotensi merugikan pemegang paten yang patennya dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat menghambat pengembangan dan penelitian obat-obatan baru. ......Indonesia regulates patent law in Law no. 13 of 2016 which refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property. One of the inventions that can be granted a patent based on the law is pharmaceutical products. Patent protection for pharmaceutical products raises problems related to public access to affordable and easy to obtain drugs. To solve this problem, there is flexibility in the implementation of patents regulated in the two international conventions, namely compulsory licensing. The application of compulsory licensing to open access to medicines was confirmed by the declaration of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health which basically allows the government of a participating country to apply its own patents on drugs for the benefit of the general public, known as government use. This thesis takes 3 (three) main problems, namely how the regulations related to patents and compulsory licensing in the world and in Indonesia, how is the implementation of government use patents on essential medicines in the world and in Indonesia and how is the impact of the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia. The research method used is juridical-normative, which emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by research results based on related topics. The conclusion is that the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia has succeeded in addressing the interests of the public's health interests, although there are some deficiencies that need to be corrected, as well as the implementation of government use patents on essential medicines in Indonesia which can potentially inflict a financial loss to the patent holders whose patents are executed by government use so that it can hold up the development and research of new medicines.